Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Indonesia Resmi Berlakukan Pajak Minimum Global 15 Persen Mulai 2025

    Indonesia Resmi Berlakukan Pajak Minimum Global 15 Persen Mulai 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia resmi memberlakukan kebijakan pajak minimum global sebesar 15% pada 2025, untuk menciptakan iklim investasi lebih sehat dan kompetitif.

    ”Dengan adanya ketentuan ini, praktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Kesepakatan ini kita sambut baik karena sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Pajak minimum global diberlakukan berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang disahkan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024. 

    Penerapan ketentuan pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD, serta didukung oleh lebih dari 140 negara. Saat ini terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada 2025.

    Pajak minimum global merupakan wujud upaya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang telah diusahakan bersama setidaknya dalam lima tahun terakhir. 

    Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat (race to the bottom) dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional beromzet konsolidasi global minimal 750 juta Euro membayar pajak minimum sebesar 15% di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.

    “Ketentuan ini tidak berdampak bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM,” imbuh Febrio.

    Sejalan dengan kesepakatan global, ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro. 

    Wajib pajak dimaksud akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15% mulai tahun pajak 2025. Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15%, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Contohnya untuk tahun pajak 2025,  estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat 31 Desember 2026.

    Terkait kewajiban pelaporan pajak minimum global, wajib pajak diberikan waktu paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir. Khusus pada tahun pertama wajib pajak masuk dalam cakupan ketentuan ini, pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan pelaporan, paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir. 

    Sebagai contoh, apabila wajib pajak masuk dalam cakupan pada tahun pajak 2025, maka pelaporan pertama dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2027. Selanjutnya, untuk tahun pajak 2026, pelaporan dilakukan paling lambat pada 31 Maret 2028. Ketentuan mengenai bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    “Melalui sinergi bersama negara-negara di dunia, penerapan pajak minimum global menjadi tonggak penting dalam mereformasi sistem perpajakan global yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur dia.

    Dalam menerapkan pajak minimum global, pemerintah tetap memperhatikan iklim investasi di Indonesia. Untuk itu, sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang akan dijaga daya saingnya melalui pemberian insentif yang terarah dan terukur.

    “Pemerintah optimistis bahwa langkah ini tidak hanya meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat daya saing investasi nasional di tengah tantangan global,” kata Febrio.

  • Batas Usia Pensiun Indonesia Jauh Lebih Muda Ketimbang Malaysia hingga Amerika Serikat – Page 3

    Batas Usia Pensiun Indonesia Jauh Lebih Muda Ketimbang Malaysia hingga Amerika Serikat – Page 3

    Untuk kawasan ASEAN dan Asia saja, batas usia pensiun di Indonesia saat ini jauh lebih muda dibanding negara lain. Ambil contoh Malaysia dan Thailand dengan batas usia 60 tahun, Vietnam dengan 61 tahun, Singapura dengan 63 tahun, dan Filipina dengan 65 tahun.

    Begitu pun untuk negara kawasan Asia Timur seperti China, Korea Selatan dan Korea Utara dengan batas usia 60 tahun. Sementara Negeri Matahari Terbit Jepang punya batas usia pensiun hingga 64 tahun.

    Mengacu pada data OECD, formulasi batas usia pensiun di berbagai negara mengacu pada berragam faktor. Mulai dari kondisi ekonomi, perbedaan waktu awal kerja, hingga permintaan pasar dan kebijakan yang ada di negara bersangkutan.

    Atas dasar itu, beberapa negara Uni Eropa seperti Norwegia, Islandia, Denmark, hingga Belanda punya batas usia pensiun tertinggi, yakni 67 tahun. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat pun menetapkan batas di usia 66 tahun, dan Kanada di 65 tahun.

  • Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai ekspor barang dari Indonesia ke China mengalami penurunan selama 2024. Padahal, setidaknya sejak 2020, ekspor ke China selalu meningkatkan secara tahunan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ke China mencapai US$62,43 miliar selama 2024. Jumlah tersebut berkurang 3,84% dari realisasi nilai ekspor Indonesia ke China pada 2023 yaitu US$64,93 miliar.

    Ini menjadi penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pertama setidaknya dalam lima tahun terakhir. Secara tahunan, realisasi ekspor Indonesia ke China yaitu US$27,96 miliar pada 2019, US$31,78 miliar pada 2020, US$53,76 miliar pada 2021, US$65,83 miliar pada 2022, US$64,93 miliar pada 2023, dan US$62,43 miliar pada 2024.

    Singkatnya, penurunan hanya terjadi pada 2024. Secara lebih terperinci, penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pada 2024 disebabkan oleh tiga komoditas utama yaitu besi dan baja, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak nabati.

    Tiga komoditas tersebut merupakan barang yang paling banyak diekspor Indonesia ke China selama 2023. Kendati demikian, nilai menurunnya selama 2024.

    Nilai ekspor besi dan baja mencapai US$18,33 miliar pada 2023; menurun 12,35% menjadi US$16,33 miliar pada 2024.

    Kemudian nilai ekspor bahan bakar mineral sebesar US$14,97 miliar pada 2023; menurun 7,27% menjadi US$13,88 miliar pada 2024.

    Terakhir nilai ekspor lemak dan minyak nabati mencapai US$6,07 miliar pada 2023; menurun 16,14% menjadi US$5,09 miliar pada 2024.

    Sebagai catatan, notabenenya berat ekspor barang Indonesia ke China meningkat pada 2024 dibandingkan 2023. Total, berat ekspor ke Indonesia mencapai 264,35 juta ton pada 2023; naik 7,11% menjadi 283,14 juta ton pada 2024.

    Penurunan nilai ekspor meski beratnya meningkatkan bisa terjadi karena sejumlah faktor seperti penurunan harga komoditas, perubahan kurs mata uang, hingga perjanjian. Artinya, dinamika perekonomian global sangat berpengaruh.

    Ketergantungan ke China

    Data BPS juga mengungkapkan, ekspor barang Indonesia memang sangat tergantung kepada China. Selama 2024, total nilai ekspor barang non migas Indonesia mencapai US$248,82 miliar.

    Dari jumlah tersebut, nilai ekspor non migas Indonesia paling banyak ke China yaitu mencapai US$60,22 miliar (24,2% dari total nilai ekspor non migas). Sementara itu, di posisi kedua ada Amerika Serikat (AS) dengan nilai ekspor non migas sebesar US$26,31 miliar (‘hanya’ setara 10,57% dari nilai total).

    Data tersebut menunjukkan ketergantungan Indonesia ke China. Oleh sebab itu, jika tren penurunan nilai ekspor ke China—seperti yang terjadi selama 2024—berlanjut maka akan menjadi alarm untuk perekonomian Indonesia.

    Masalahnya, ke depan perekonomian China menghadapi ketidakpastian. Belakangan, China dibayang-bayangi oleh perang dagang dengan AS hingga Uni Eropa.

    Presiden terpilih AS Donald Trump misalnya yang telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% untuk barang-barang impor China. Sementara itu, Uni Eropa memberlakukan tarif baru yang lebih tinggi hingga mencapai 45% untuk kendaraan listrik asal China.

    Tak heran apabila banyak lembaga internasional yang menilai pertumbuhan ekonomi China akan melambat pada 2025. Bank Dunia alias World Bank misalnya.

    Dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and The Pacifix Economic Update October 2024, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi China tumbuh 4,3% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah daripada proyeksi pada 2024 yaitu 4,8%.

    Oleh sebab itu, tidak heran sejumlah pihak mewanti-wanti pemerintah agar ke depannya mengurangi ketergantungan kepada China ketika perekonomian Negeri Panda tersebut sedang gonjang-ganjing. Pemerintah sendiri sadar betul akan ancaman tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa banyak tantangan eksternal ke depan. Indonesia, sambungnya, tidak imun dari dampak negatif ketidakpastian perekonomian global.

    Oleh sebab itu, agar tidak terlalu bergantung kepada satu pihak, Indonesia ingin bergabung ke sebanyak mungkin blok ekonomi multilateral.

    “Sehingga dengan demikian dalam kesulitan global kita sudah kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Dia mencontohkan Indonesia sudah diterima di blok ekonomi BRICS. Saat ini, sambungnya, pemerintah juga sedang melakukan aksesi agar masuk ke OECD.

  • Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan belum tentu Amerika Serikat alias AS marah dengan keputusan Indonesia bergabung ke BRICS.

    Airlangga mengklaim pemerintah AS sudah paham dengan keputusan Indonesia bergabung ke blok ekonomi besutan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut.

    “Amerika marah, tidak marah, itu relatif,” ujar Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Politisi Partai Golkar itu mencontohkan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Joe Biden pada medio November 2024, pihak Gedung Putih sudah menyatakan akan menunggu Indonesia bergabung ke blok ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    AS sendiri merupakan salah satu ‘pendiri’ OECD. Saat dibentuk 1961, OECD merupakan lanjutan dari Organisation for European Economics Co-operation (OEEC) yang awalnya dibentuk untuk mengelola program Marshall Plan usulan AS.

    “Jadi kita kan dalam proses aksesi OECD. Kemudian dengan Amerika per hari ini kita sudah mendatangani tiga dari empat pilar Indo-Pacific Economic Framework,” jelas Airlangga.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa keputusan pemerintah bergabung dengan BRICS bukan untuk memusuhi AS. Indonesia, sambungnya, juga ingin bergabung dengan blok ekonomi yang berdampingan dengan AS.

    Dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak imun dengan ketidakpastian ekonomi global seperti yang terjadi belakangan. Dengan demikian, Indonesia ingin berteman dengan siapa saja terutama dalam hal aktivitas ekonomi.

    Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar berhati-hati kepada ancaman presiden terpilih AS Donald Trump usai resmi menjadi anggota tetap blok ekonomi BRICS.

    Trump sendiri sempat mengancam akan menerapkan tarif bea impor 100% kepada barang-barang dari negara BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Jika benar maka ekonomi Indonesia akan gonjang-ganjing dalam jangka waktu pendek dan menengah.

    “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Apalagi, sambungnya, terpilihnya kembali Trump akan membuat perang dagang AS-China semakin memanas. Oleh sebab itu, ekonomi China diproyeksi masih akan melambat.

  • BNI dan Investor Daily Bahas Strategi Ekonomi Indonesia Menghadapi 2025

    BNI dan Investor Daily Bahas Strategi Ekonomi Indonesia Menghadapi 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe dan Bank Negara Indonesia (BNI) menggelan BNI Investor Daily Round Table pada Rabu (15/1/2025). BNI Investor Daily Round Table merupakan diskusi tentang ekonomi domestik dan internasional yang mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi Menghadapi Tantangan Domestik dan Tekanan Global”

    Diskusi ini menghadirkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang duduk bersama Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita sebagai pemandu diskusi.

    Forum yang dihadiri lebih dari 100 tamu ini menjadi platform penting bagi para pelaku ekonomi untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis pada 2025, terutama dengan adanya ketidakpastian global, seperti potensi perang tarif dan kebijakan ekonomi internasional lainnya, termasuk dampak dari kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan global.

    “Hingga saat ini, asumsi APBN masih sesuai dengan proyeksi Kementerian Keuangan, sehingga kami tetap optimistis dengan pencapaian target-target yang telah ditetapkan,” ungkap Airlangga dalam diskusi di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Indonesia terus memperkuat pilar-pilar strategi ekonomi domestiknya, di antaranya melalui partisipasi dalam OECD, penandatanganan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta kolaborasi dengan negara-negara anggota BRICS.

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sektor ekonomi Indonesia dalam menghadapi dampak dari ketidakpastian global.

    Selain itu, optimisme juga tercermin dari berbagai inisiatif di tingkat daerah, seperti kemajuan hilirisasi industri dan upaya terus-menerus dalam pengendalian inflasi, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

    Diskusi BNI Investor Daily Round Table mengenai strategi ekonomi ini masih akan berlanjut hingga sore hari dan masyarakat dapat menyaksikan sesi diskusi lengkapnya melalui BTV atau Investor Daily TV (IDTV).

  • Hadirkan Menko Airlangga, B-Universe dan BNI Gelar Investor Daily Roundtable Bahas Outlook Ekonomi 2025

    Hadirkan Menko Airlangga, B-Universe dan BNI Gelar Investor Daily Roundtable Bahas Outlook Ekonomi 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar acara Investor Daily Roundtable (IDRT) membahas outlook ekonomi 2025 bertajuk “Tumbuh Lebih Tinggi Menghadapi Tantangan Domestik dan Tekanan Global” yang digelar di Hotel Mulia, Rabu (15/1/2024).

    Diskusi ekonomi ini menghadirkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang duduk bersama Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita sebagai pemandu diskusi.

    Sejumlah tantangan dan peluang perekonomian baik secara global maupun nasional didiskusikan mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB. Acara ini turut diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha, investor, akademisi hingga masyarakat umum.

    Dalam kesempatan ini, Airlangga membahas dampak berbagai kondisi global yang saat ini terjadi seperti strategi pemerintah menyikapi “perang dagang Jilid II” antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) hingga keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan OECD.

    Kemudian, Airlangga juga akan membahas terkait strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 2025, meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah, investasi asing langsung (FDI), hingga perkembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Sementara itu, Royke membahas proyeksi pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia pada 2025, hingga bagaimana BNI melihat perannya dalam mendukung ekonomi Indonesia mencapai target pertumbuhan PDB yang berkelanjutan.

    Tak hanya itu, B-Universe bersama BNI juga akan melaksanakan BNIdirect Appreciation Night 2025 dalam rangka mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam layanan internet banking untuk pelaku bisnis dan perusahaan dari BNI. BNIdirect pertama kali diluncurkan pada saat gelaran Investor Daily Summit pada 8 Oktober 2024 lalu.

    Dalam acara malam apresiasi ini, narasumber yang akan hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Sebagai informasi, Investor Daily Roundtable yang bahas outlook ekonomi 2025 dan BNIdirect Appreciation Night 2025 ini akan disiarkan oleh Beritasatu TV dan BTV pada Jumat, 17 Januari 2025, serta akan diberitakan secara langsung oleh ratusan media di bawah holding B-Universe.

  • PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    “Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya,” kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

    Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

    Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

    “Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

    AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum benar-benar memutuskan membeli minyak mentah dari Rusia.

    Potensi pembelian minyak dari Rusia itu semula disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum RI membeli minyak dari Rusia. Maklum, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Memang, kata Fabby, harga minyak Rusia lebih murah karena negara tersebut memberikan diskon. Namun, Indonesia juga perlu melihat sisi lain.

    Dia menuturkan, sanksi kepada Rusia tak hanya kepada negara saja, tetapi Barat juga ikut memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membantu Negeri Beruang Merah.

    Fabby mencontoh industri perkapalan dan asuransi pengapalan ikut kena sanksi karena membantu Rusia mengekspor minyak. Dengan sanksi tersebut, bisa jadi pembeli minyak dari Rusia menjadi cukup mahal.

    “Bisa saja harga minyak Rusia murah, di bawah harga pasar, tapi bagaimana dengan biaya yang lain? Walaupun saya kira masih lebih murah daripada beli internasional ya ujung-ujungnya, tapi ini semuanya harus dihitung,” jelas Fabby kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, sebelum membeli minyak Rusia, Indonesia juga perlu mempertimbangkan implikasi yang mungkin dihadapi. Fabby menjelaskan sanksi embargo kepada Rusia diberikan oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

    Menurutnya, jika Indonesia membeli minyak dari Rusia, bisa saja AS dan Eropa menganggap RI mendukung negara beribu kota Moskow itu. Oleh karena itu, Fabby menilai hal ini bisa mengancam hubungan Indonesia dengan AS dan Eropa.

    Apalagi, diplomasi Indonesia dengan AS dan Eropa cukup luas, mulai dari perdagangan hingga industri keuangan.

    “Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan kita. Apakah dalam jangka panjang hubungan diplomatik kita dengan negara-negara tersebut akan terganggu atau tidak?” kata Fabby.

    “Karena nanti misalnya di internasional saja, Indonesia misalnya menyuarakan untuk kepentingan kita, itu kan harus dapat dukungan dari negara-negara itu juga,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Fabby mengingatkan Indonesia juga harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik minyak Rusia dengan kilang yang dimiliki di Tanah Air.

    Menurutnya, kilang Indonesia memiliki kriteria minyak kadar tertentu agar bisa memberikan hasil yang optimal. Karenanya, kadar atau karakteristik minyak Rusia juga harus menjadi perhatian. Sebab, hal ini pun akan menentukan harga minyak yang dijual kepada masyarakat.

    “Tentunya perlu jadi pertimbangan untuk nanti melihat apakah akhirnya harga produknya kompetitif?” kata Fabby.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan, termasuk membeli minyak Rusia.

    “Ketika kita bangun [kerja sama] dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara soal potensi pembelian minyak mentah dari Rusia usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen menuturkan pihaknya membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak dari negara manapun.

    Dia menjelaskan, KPI dalam melakukan pengadaan feedstock/bahan baku berupa minyak mentah disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi masing-masing kilang. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan keekonomian kilang menyesuaikan dengan kondisi pasar.

    “KPI membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak yang dapat dikelola kilang dengan efektif dan efisien,” kata Hermansyah kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Dia menuturkan proses pengadaan minyak mentah dilakukan dengan mematuhi semua ketentuan baik yang berlaku di internal, nasional maupun internasional.

    “Proses pengadaan minyak mentah di KPI juga dilakukan dengan memenuhi standar Good Corporate Governance yang berlaku di perusahaan,” jelasnya.

    Adapun, potensi impor minyak dari Rusia disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) untuk membatasi ekspor cip kecerdasan buatan (AI) untuk data center ke Indonesia disinyalir berkaitan dengan perang dagang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menduga pembatasan tersebut menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai perdagangan. Ini, kata Heru, merupakan model perang dagang baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang kali ini menyasar Indonesia. 

    Heru berharap kebijakan Biden tersebut tidak berdampak ke Indonesia, sebagaimana perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, tidak mempengaruhi dagang Indonesia. 

    “Kalau kita lihat kemarin itu misalnya terjadi perang dagang antara China dengan Amerika, dampaknya juga di Indonesia ini hampir tidak ada ya. Produk-produk China juga bisa digunakan di Indonesia, produk-produk Amerika juga bisa digunakan di Indonesia,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (13/1/2025). 

    Diketahui, perdagangan dunia saat ini dipengaruhi beberapa hal, salah satunya kehadiran BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dua kelompok ekonomi tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. 

    BRIC memiliki karakteristik kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi besar dan pertumbuhan yang cepat, yang berfokus pada peningkatan pengaruh ekonomi di tingkat global, mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS, dan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil. 

    Sementara itu OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dengan ekonomi pasar dan demokrasi. OECD memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan perdagangan bebas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Adapun Indonesia masuk dalam kelompok Bric bersama China dan India. 

    Selain itu, lanjut Heru, untuk industri data center Indonesia terdiri dari banyak negara. Pemain data center tidak terbatas pada AS dan China, juga negara lain. 

    Heru mengatakan walaupun dampaknya hampir tidak ada, pemerintah tetap harus memantau perkembangan kebijakan yang diterapkan Biden, termasuk menyiapkan mitigasi seandainya kebijakan pembatasan cip nantinya berdampak ke Indonesia. 

    “Walaupun diyakini dampaknya sangat minimal,” kata Heru. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menilai rencana kebijakan Biden dapat menjadi berkah bagi Indonesia karena kebijakan tersebut diterapkan di seluruh Asia Tenggara, seluruh negara di Asean masuk dalam kategori 3 dan 2, sehingga yang memiliki hubungan baik dengan AS akan jadi pemenang. 

    “Indonesia memiliki hubungan yang baik AS; momen ini dapat digunakan untuk pengembangan data center yang memiliki komputasi yang tinggi dan berbasis AI,” kata Ian. 

    Peta kategorisasi pembatasan ekspor Cip AI asal ASPerbesar

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.