Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Dukung Aksesi OECD, Indonesia Komitmen Perangi Suap – Page 3

    Dukung Aksesi OECD, Indonesia Komitmen Perangi Suap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia berkomitmen kuat memerangi suap dan bergabung dengan anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

    Pemerintah melakukan aksesi OECD sebagai transformasi strategis yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam tata kelola Pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional.

    “Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025) seperti dikutip dari keterangan resmi.

    Kegiatan tersebut secara virtual juga dihadiri oleh Director OECD Nicole Pino.Saat ini proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

    Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    “Jadi, bagaimana me-realign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD. Oleh karena itu, beberapa negara memakan waktu yang lebih lama. Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law,” kata Menko Airlangga.

    Ia menambahkan,  ada dua cara, satu ratifikasi, dua melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting.

    “Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” tutur Menko Airlangga.

  • Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada pada peringkat terbawah dibandingkan negara-negara Asean lainnya dalam hal persentase investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi merincikan, berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di Asean.

    Sebagai perbandingan, FDI berkontribusi 0,5% terhadap pembentukan PDB Malaysia dan Thailand pada 2020. Sementara itu, rata-rata FDI berkontribusi 0,9% terhadap pembentukan PDB negara-negara Asean pada 2020.

    Bazari menilai setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain di Asean.

    “Yaitu inefisiensi, masih adanya pembatasan, serta regulasi dan birokrasi investasi,” ujar Bazari dalam laporan BSI Institute Quarterly, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Pertama, terkait inefisiensi investasi tergambarkan melalui rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Nilai ICOR Indonesia (6,96) masih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara seperti India (3,2), Malaysia (2,7), dan Filipina (3,4).

    Kedua, pembatasan investasi di Indonesia. Bazari menjelaskan, berdasarkan rilis terbaru mengenai ekonomi Indonesia dari OECD (2024), Services Trade Restrictiveness Index (STRI) Tanah Air berada di atas rata-rata negara OECD.

    Menurutnya, tingginya STRI ini menunjukkan regulasi yang ketat pada perdagangan jasa di sebagian besar sektor. Bazari masih ada pembatasan yang lebih ketat bagi investor global dibandingkan investor atau mitra investasi regional.

    Ketiga, regulasi investasi di Indonesia yang ditunjukkan oleh OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (RRI) masih cukup restriktif dalam hal peraturan bagi investasi atau investor asing dibandingkan beberapa negara Asean lain.

    Meski skor RRI Indonesia telah mengalami penurunan skor dibandingkan era 1980—1990an, skor Malaysia, Vietnam, dan Thailand masih lebih rendah yang menggambarkan keterbukaan investasi asing yang tinggi.

    “Masih ada kesenjangan yang harus diatasi, terutama dalam hal efisiensi investasi, reformasi birokrasi, dan penghapusan pembatasan sektor tertentu. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, penguatan insentif fiskal, dan optimalisasi KEK harus dilanjutkan,” jelasnya.

    Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bazari pun melihat ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menarik lebih banyak FDI ke dalam negeri. Pertama, percepatan realisasi komitmen investasi dari negara-negara mitra yang telah menyatakan minatnya.

    Kedua, pemanfaatan potensi pendanaan iklim dari COP29 yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar per tahun pada 2035 untuk proyek-proyek hijau dan berkelanjutan, yang mana Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan sektor tersebut.

    Ketiga, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi FDI. Keempat, status Indonesia sebagai negara aksesi OECD membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui akses pasar yang lebih luas, pembentukan regulasi yang lebih baik, dan kepercayaan investor dapat meningkat.

    “Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam mengamankan lebih banyak FDI akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi kebijakan dan stabilitas ekonomi-politik yang terjaga,” tutup Bazari.

  • Rata-Rata Gaji Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta per Tahun, per Bulannya Dapat Rp6,55 Juta

    Rata-Rata Gaji Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta per Tahun, per Bulannya Dapat Rp6,55 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4.960,3 dolar AS atau setara dengan Rp78,6 juta per tahun.

    Dengan begitu, rata-rata masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sekitar Rp6,55 juta per bulan. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

    “PDB per kapita tahun 2024 adalah sebesar Rp78,62 juta atau sebesar 4.960,33 dolar AS per kapita,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu 5 Februari 2025.

    Pendapatan Meningkat, Ekonomi Stabil

    Dibandingkan tahun 2023, angka PDB per kapita mengalami kenaikan sebesar Rp3,6 juta dalam setahun. Pada 2023, PDB per kapita tercatat sebesar Rp75 juta atau 4.919,7 dolar AS.

    Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 5,03 persen.

    “Secara c-to-c (year on year), ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen,” ucap Amalia Adininggar Widyasanti.

    BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh PDB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp 12.301,48 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp20.892,35 triliun.

    Apa Itu PDB per Kapita dan Mengapa Penting?

    PDB per kapita adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara. Indikator ini diperoleh dengan membagi total PDB dengan jumlah penduduk. PDB sendiri mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian nasional.

    Sebagai indikator utama dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara, peningkatan PDB per kapita menunjukkan adanya kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat.

    Target Pemerintah: Pendapatan per Kapita Rp193 Juta per Tahun

    Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan signifikan dalam pendapatan per kapita dalam satu dekade ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis bahwa dengan aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pendapatan per kapita akan melonjak menjadi 12.000 dolar AS atau sekitar Rp193 juta per tahun (kurs Rp 16.161).

    Ini berarti, rata-rata masyarakat Indonesia berpotensi memiliki pendapatan sekitar Rp16 juta per bulan.

    “Roadmap pemerintah sekarang dalam 10 tahun ke depan target kita di atas USD 10.000. Tentu kita bisa kita targetkan lebih tinggi hingga USD 12.000 dalam 10 tahun ke depan,” tutur Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Hotel St. Regis, Rabu 29 mei 2024.

    Lebih jauh, dia menyebut bahwa dalam 20 tahun ke depan, target pendapatan per kapita bisa meningkat ke kisaran USD 24.000 hingga USD 36.000.

    Dampak pada Ekonomi dan Masyarakat

    Kenaikan PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa dampak tersebut meliputi:

    Peningkatan Daya Beli: Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat memiliki daya beli yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor konsumsi. Peluang Investasi: Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Pengurangan Kemiskinan: Meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Akan tetapi, meski secara rata-rata pendapatan masyarakat meningkat, distribusi pendapatan yang merata masih menjadi tantangan utama. Disparitas pendapatan antarwilayah dan kelompok sosial perlu terus menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertumbuhan Ekonomi Nasional Diprediksi Meleset dari Target Prabowo

    Pertumbuhan Ekonomi Nasional Diprediksi Meleset dari Target Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan masih berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,1 persen, masih jauh dari target 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Jika ingin mencapai pertumbuhan 8 persen maka secara gradual Indonesia harus tumbuh 5,6 persen.

    “Menurut hitungan kami, kalau kita ingin mendapatkan pertumbuhan sampai ke 8 persen, secara gradual Indonesia itu harus tumbuh 5,6 persen di tahun ini. Jadi ini membutuhkan memang banyak PR (pekerjaan rumah),” ungkap Chief Economist PT Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan di Jakarta.

    Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) hingga PBB telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan Indonesia pada tahun 2025 juga di kisaran 5%.

    Pemerintah sendiri sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam UU APBN 2025. Target tersebut tidak berbeda dari target 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%.

    “Ekonomi Indonesia secara naluriah, akhir-akhir ini memang tumbuh 5 persen flat. Saya rasa sampai dengan hitungan kami agak sulit sebenarnya melihat potensi Indonesia untuk jauh dari 5 persen. Masih di antara 4,9 atau 5 persen,” ujar Andry dalam acara “Economic Outlook 2025: Peluang dan Tantangan 2025 Membaca Tanda-Tanda Akankah Terjadi Krisis di Tengah Ketidakpastian Global dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat”.

    Pertumbuhan Ekonomi 2024

    Konsumen di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Sunda, Kota Bandung, Selasa (1/10/2024). Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tetap banyak belanja hingga akhir tahun ini untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% sepanjang 2024.*

    Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 sebesar 5,03 persen. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 utamanya didorong oleh lima lapangan usaha, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia A. Widyasanti mengatakan, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan adalah jasa lainnya yang tumbuh 9,80 persen. Kemudian, transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,69 persen, lalu akomodasi dan makanan minuman tumbuh 8,56 persen.

    “Capaian itu, didorong oleh mobilitas masyarakat, peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisman yang meningkat serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya yang memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,90 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga ditopang oleh lapangan usaha seperti perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan 0,67 persen, konstruksi 0,64 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,50 persen.

    Sementara itu, secara quartal to quartal (qtq), pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 0,5 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2024.

    Secara year on year (yoy), ekonomi triwulan IV 2024 tumbuh 5,02 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.

    Amalia mengatakan, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Indonesia di 2024 mencapai Rp22.138,96 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) Rp12.920,28 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Sementara itu di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03%.

    Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, di mana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5±1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB (September 2024). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik.

    Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% (yoy) yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu.

    “Dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di triwulan keempat 2024, yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, tumbuh sebesar 5,02% (yoy) atau 0,53% (qtq). Angka ini menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5% atau 5,03 di tahun 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan IV-2024 dan Full Year 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024 PDB Indonesia mencapai Rp 22.139 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 20.892 triliun. Lebih jauh, PDB per kapita Indonesia saat ini telah mencapai Rp 78,62 juta atau setara dengan US$ 4.960,33.

    “Sesuai dengan pola musiman pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, ini lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga. Namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum liburan baik Natal maupun Tahun Baru serta dampak dari penyelenggaraan Pilkada yang lalu.

    Kemudian kebijakan Nataru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10%, kemudian Hari Belanja Online Nasional, Program Belanja di Indonesia Aja dan Diskon di tahun 2024, dan program EPIC yang seluruhnya memberikan daya beli atau pun belanja masyarakat sebesar Rp 71 triliun di bulan Desember,” ujar Airlangga.

    Selain itu, indikator sektor riil juga menunjukkan ketahanan ekonomi dan optimisme masyarakat, tecermin dari PMI Manufaktur yang telah kembali ke level ekspansi (Januari 2025 sebesar 51,9), Indeks Keyakinan Konsumen terus optimis dan berada di level 121,1, serta Indeks Penjualan Riil masih tumbuh positif.

    Dari sisi pengeluaran, semua komponen mencatat pertumbuhan positif. Pendorong utama masih konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 4,94% (FY 2024), berkontribusi 54% terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh tinggi seiring peningkatan realisasi APBN pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

    Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif, dengan lima sektor terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan mampu memberikan kontribusi 63,9% terhadap PDB 2024.

    Ekonomi Indonesia secara spasial di seluruh wilayah juga tumbuh solid dengan Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sektor pengolahan industri barang logam masih menjadi penopang di Maluku, Papua dan Sulawesi. Sementara Bali Nusra masih mengandalkan pertumbuhan dari sektor pariwisata.

    Airlangga juga mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025, di antaranya yaitu melanjutkan program di Nataru untuk stimulus HBKN Ramadhan-Idul Fitri yang meliputi diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali HARBOLNAS 2025, program EPIC Sales 2025, BINA Diskon 2025, serta diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan.

    “Terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang, Bapak Presiden Pak Prabowo telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi. Kemudian juga pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, revisi PP 5 untuk kemudahan perusahaan, kemudian keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi,” pungkas Airlangga.

    Dalam tanya jawab dengan awak media, Menko Airlangga juga menyinggung upaya mendorong kebijakan internasional untuk membuka pasar baru di tengah ketidakpastian global saat ini, di antaranya yaitu penyelesaian IEU-CEPA di semester pertama 2025, bergabungnya Indonesia ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEP, serta aksesi Indonesia ke OECD.

  • Parlemen Israel Sebut Negaranya Krisis Penduduk, 82.700 Warga Kabur ke Luar Negeri Gegara Perang – Halaman all

    Parlemen Israel Sebut Negaranya Krisis Penduduk, 82.700 Warga Kabur ke Luar Negeri Gegara Perang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Israel atau yang dikenal dengan nama Knesset melaporkan bahwa negaranya telah mengalami krisis penduduk imbas perang antara IDF dan Hamas.

    Dalam laporan yang dikutip dari Jerusalem Post selama tahun 2024 angka penduduk Israel menurun menjadi 1,1 persen dari 1,6 persen pada tahun 2023.

    Knesset mengaitkan penurunan ini dengan fenomena emigrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.

    Tercatat selama setelah satu tahun terakhir, sebanyak 82.700 warga Israel dilaporkan kabur meninggalkan negara itu.

    “Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam emigrasi yang terjadi setelah situasi keamanan yang rumit,” menurut laporan Knesset

    “Sekitar 82.700 orang meninggalkan negara itu pada tahun 2024 dan hanya 23.800 yang kembali,” imbuhnya.

    Jumlah warga Israel yang melakukan emigran pertama kali melonjak di tahun 2022 silam, dimana saat itu jumlah warga Yahudi yang kabur dari Israel mencapai 55.300 orang.

    Angka ini meningkat 46 persen, kemudian ada 2024 terjadi lonjakan besar lagi, meningkat 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Laporan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah imigrasi baru, karena jumlah imigran pada tahun 2024 menurun 31 persen atau sekitar 15.000 orang.

    Dalam catatan yang dirilis Dewan Sentral Biro Statistik Israel pada tahun 2024 hanya ada 32.281 imigran baru yang pindah ke Israel. Merosot jauh bila dibandingkan dengan angka imigrasi di tahun 2023 yang mencapai 47.000 orang.

    Sebuah studi OECD mengatakan bahwa Israel adalah salah satu tujuan yang paling tidak menarik bagi mereka yang memiliki gelar pascasarjana dan wirausahawan jika dibandingkan dengan 35 negara lainnya.

    Alasan tersebut yang membuat negara Zionis ini mulai dilanda krisis penduduk, lantaran jumlah warga yang kabur ke luar negeri lebih banyak ketimbang jumlah pendatang yang masuk ke Israel.

    “Meskipun ada investasi dan pameran yang bertujuan untuk mendorong imigrasi dari negara-negara Barat, dan meskipun ada keinginan untuk membuka berkas imigrasi, secara angka absolut, jumlah imigran dari negara-negara Barat lebih rendah dari yang diharapkan,” kata MK Yisrael Beytenu Oded Forer dalam pertemuan Komite Imigrasi dan Penyerapan Knesset.

    Bisnis Israel Dilanda Kebangkrutan

    Perang yang tak kunjung rampung selain memicu krisis penduduk, juga membuat sebagian besar perusahaan tutup, akibat aktivitas korporasi di berbagai sektor juga menurun drastis .

    Adalah Irit Touitou, salah satu pendiri dan mitra Tech for Israel yang mengungkap bahwa usaha rintisannya mengalami penurunan.

     “Ada tren penurunan usaha rintisan di Israel, selama satu dekade terakhir, jumlah karyawan di sektor teknologi tinggi telah meningkat, tetapi pada tahun 2024 kami mengidentifikasi adanya pergeseran tren ini,” jelas Touitou Touitou.

    “Para profesional teknologi tinggi mencintai negara ini dan ingin tinggal di sini, tetapi penurunan jumlah investor di pasar Israel merugikan kemampuan mereka untuk tetap tinggal. Jika tren ini tidak berubah, Israel akan kehilangan keuntungan sosial dan ekonominya,” tambahnya.

    Hal ini diperparah dengan adanya kekurangan tenaga kerja, penurunan penjualan, masalah transportasi dan logistik, kekurangan bahan baku, ditambah dengan munculnya masalah lonjakan suku bunga tinggi dan biaya pembiayaan tinggi.

    Apabila permasalahan ini terus terjadi dan tak segera diatasi dengan bijak, para analis memprediksi bahwa sekitar 60.000 perusahaan di Israel akan tutup permanen.

    (Tribun News / Namira Yunia)

  • Istana: Keanggotaan RI di BRICS tak berarti tinggalkan hubungan AS

    Istana: Keanggotaan RI di BRICS tak berarti tinggalkan hubungan AS

    Indonesia tetap aktif di forum-forum internasional lainnya, seperti G20, APEC, serta dalam proses keanggotaan OECD, yang didominasi oleh negara-negara Barat

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Vermonte menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak berarti meninggalkan hubungan dengan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Pernyataan ini disampaikan Philips di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjawab spekulasi terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia setelah resmi bergabung dengan kelompok ekonomi, diantaranya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    “Bergabung dengan BRICS kan bukan berarti kita meninggalkan hubungan-hubungan lain yang kita selenggarakan dengan negara-negara barat, misalnya dengan Amerika Serikat atau dengan Uni Eropa dan negara-negara lain,” ujarnya.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan bahwa Indonesia menerapkan otonomi strategis dalam kebijakan luar negerinya agar tetap bersahabat dan bekerja sama dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan nasional, tanpa terikat pada satu blok geopolitik tertentu.

    “BRICS adalah hanya salah satu dari berbagai organisasi lain yang diikuti Indonesia. Dan di dalam BRICS juga ada negara-negara besar yang kepentingannya sama dengan Indonesia dalam hal ekonomi dan pembangunan,” kata.

    Philips mencontohkan, India yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat, hingga kini tetap menjadi bagian dari BRICS.

    Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tetap aktif di forum-forum internasional lainnya, seperti G20, APEC, serta dalam proses keanggotaan OECD, yang didominasi oleh negara-negara Barat.

    “Jadi, menurut saya tidak ada yang harus diantagoniskan,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pajak Global Berlaku, Menteri Investasi: Banyak Cara Tarik Investor selain Tax Holiday

    Pajak Global Berlaku, Menteri Investasi: Banyak Cara Tarik Investor selain Tax Holiday

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebut bahwa pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif ketika pajak minimum global berlaku, agar investor tetap tertarik menempatkan dananya di Tanah Air.

    Rosan mengaku tidak khawatir soal dampak berlakunya pajak minimum global terhadap minat investasi ke Indonesia. Menurutnya, para investor asing tetap melihat Indonesia sebagai tempat yang potensial untuk berinvestasi.

    Dia pun menyebut bahwa pemerintah akan menyusun insentif yang menarik dan sejalan dengan komitmen penerapan pajak minimum global. Insentif itu menurutnya dapat berupa fiskal maupun non-fiskal.

    “Banyak hal yang bisa kita lakukan, insentif itu bisa kita berikan dalam bentuk non-fiskal juga, kita bisa lakukan juga dalam bentuk hal lainnya. Misalnya, ada beberapa hal, kita bisa … dalam diskusi ya, perpanjangan dari corporate tax dengan rate yang lebih rendah, atau yang lain-lain itu bisa kita lakukan,” ujar Rosan usai konferensi pers realisasi investasi, Jumat (31/1/2025).

    Rosan juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memberikan insentif tax holiday dan tax allowance pada 2025, bersamaan dengan berlakunya pajak minimum global.

    “Untuk tax holiday ini berjalan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Awalnya, insentif tax holiday berakhir pada 9 Oktober 2024. Namun, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    PMK 69/2024 memperpanjang insentif tax holiday hingga 31 Desember 2025.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan) atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

  • Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama Nasional 31 Januari 2025

    Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama Nasional 31 Januari 2025

    Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusing misi dan arah kebijakan nasional Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 
    Salah satu yang menjadi fokus Prabowo adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 
    Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menggalang sinergi  nasional guna memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya  kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. 
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengatakan, dari beberapa program prioritas dari Prabowo, salah satu yang utama adalah
    ketahanan pangan
    . 
    “Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (31/1/2025).
    Dia mengatakan itu saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) Tahun 2025 bertema “Sinergisitas TNI-Polri Guna  Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di Jakarta, Kamis (30/1/2025). 
    Catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih juga berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. 
    Beberapa capaian itu, di antaranya peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal 2025, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, penghapusan utang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan perpanjangan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, 
    Kinerja pemerintah lainnya adalah menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale pada akhir 2024. 
    Dengan berbagai langkah strategis yang dijalankan, pemerintah optimistis dapat mencapai target
    pertumbuhan ekonomi
    8 persen pada 2028.
    Optimisme itu seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional. 
    Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. 
    Dia mengatakan, stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
    “Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional,” katanya. 
    Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global. 
    Pemerintah pun mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan. 
    Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. 
    Terkait upaya pengendalian inflasi, Menko Airlangga menyampaikan, Tim  Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berhasil menekan inflasi pada  kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen. 
    Hal tersebut juga menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 
    Kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik  penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional. 
    Kolaborasi TNI-Polri diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil.
    Sinergi kedua lembaga itu juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional. 
    Saat ini, pemerintah mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi  Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk
    maintenance, repair
    , dan
    overhaul
    untuk pesawat. 
    Secara kumulatif, mulai dari 2012 sampai 2024, KEK mencatatkan capaian investasi sebesar Rp 256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha. 
    Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti organisasi antarpemerintah (BRICS), forum ekonomi negara-negara dunia (OECD), kemitraan perdagangan internasional (RCEP), dan kemitraan trans-Pasifik untuk perjanjian perdagangan (CPTPP), menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional. 
    “Sekarang Malaysia, Singapura ingin bikin lagi
    data center
    dengan KEK. Kami memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” jelas Menko Airlangga. 
    Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus  Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para kapolda dan panglima Kodam, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.  
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan, Ekonom Apresiasi 5 Kebijakan Presiden Prabowo

    100 Hari Kerja Pemerintahan, Ekonom Apresiasi 5 Kebijakan Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty. Setidaknya ada lima kebijakan Prabowo yang mendapat apresiasi.

    “Tentu ada hal positif yang patut diapresiasi, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ungkap Telisa kepada Beritasatu.com, Selasa (28/1/2025).

    Telisa memberikan apresiasi terhadap lima kebijakan yang diambil Presiden Prabowo. Pertama, soal kenaikan tarif PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

    Telisa mengapresiasi keputusan pemerintah yang hanya menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang-barang mewah. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam alokasi anggaran karena penghematan belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun dapat berdampak pada sektor transportasi, perhotelan, dan makanan-minuman.

    “Pemerintah perlu memastikan bahwa program prioritas seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan mampu mengimbangi dampak negatif dari penghematan tersebut,” ujarnya.

    Kedua, keanggotaan Indonesia di BRICS. Telisa mengapresiasi bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS mendapat apresiasi, yang masuk dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo.

    Namun, dia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump (Trumponomics) dengan terus memperkuat posisi Indonesia di COP 29 dan OECD.

    Ketiga, dorongan investasi Apple di Indonesia. Langkah Kementerian Perindustrian yang mendorong Apple meningkatkan investasinya di Indonesia dinilai positif untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung industri dalam negeri.

    Keempat, rencana pembangunan Bank Emas. Pembangunan bank emas atau bullion bank dianggap sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan Indonesia sebagai salah satu produsen emas terbesar dunia. Bank ini juga mendukung hilirisasi industri emas dan memberikan opsi penyimpanan aset bagi masyarakat.

    Kelima, koordinasi antarkementerian untuk program makan bergizi gratis (MBG). Telisa menyoroti pentingnya kerja sama antarkementerian dalam mendukung program makan bergizi gratis. Ia berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi UMKM, kantin sekolah, dan ibu-ibu rumah tangga.

    “Komitmen pemerintah terlihat jelas, meskipun masih ada kekurangan di lapangan,” pungkas Telisa.

    Meski berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja mendapatkan apresiasi, Telisa menekankan pentingnya mitigasi risiko dan perbaikan koordinasi untuk memastikan program-program prioritas berdampak maksimal pada masyarakat.