Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Prabowo di World Government Summit: Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia

    Prabowo di World Government Summit: Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran aktif dunia dalam menjaga stabilitas global dengan prinsip perdamaian, keadilan, dan saling menghormati.

    Hal ini disampaikannya saat sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Government Summit 2025 yang dilakukan secara daring, Kamis (13/2/2025).

    Kepala Negara menyampaikan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar termasuk konflik di Ukraina, Gaza, dan Kongo Timur yang memerlukan solusi berbasis dialog dan keadilan.

    “Kita berada pada momen sulit dalam sejarah. Lanskap internasional berkembang pesat, ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Jika kita tidak bertindak bijak, perubahan ini bisa menjadi tidak terkendali,” ujarnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu pun menekankan bahwa Indonesia selalu menjunjung tinggi ketiga prinsip tersebut dalam diplomasi global. 

    Menurutnya, Indonesia secara tegas mendukung solusi dua negara (two states solution) dalam konflik Israel dan Palestina, serta mendesak upaya nyata untuk mengakhiri siklus kekerasan.

    “Dunia tidak bisa membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Krisis yang terjadi di Ukraina, Gaza, Kongo Timur, dan wilayah lain di Afrika mencerminkan terkikisnya stabilitas global secara lebih luas. Indonesia memahami bahwa retorika saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan ini,” imbuhnya.

    Selain itu, Kepala Negara menyatakan komitmen Indonesia dalam mempertahankan diplomasi yang seimbang dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China (RRC).

    Dia menekankan bahwa Indonesia turut menjalin kemitraan global dengan meningkatkan peran di organisasi internasional seperti BRICS, OECD, CPTPP, dan Indo-Pacific Forum.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” ujarnya.

    Dengan visi diplomasi aktif, kata Prabowo, Indonesia juga berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara dunia utara dan selatan, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan global yang lebih damai dan stabil.

    Namun, Presiden asal Manado ini menuturkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga stabilitas dan kesejahteraan domestik untuk dapat berperan aktif dalam diplomasi global tersebut.

    “Kita harus mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri di dalam negeri. Pengaruh dan kemampuan kita untuk berkontribusi dalam stabilitas global saling berhubungan dengan kekuatan, ketahanan, dan kemajuan ekonomi, serta kesejahteraan sosial bangsa dan rakyat kita,” pungkas Prabowo.

  • Wamenkomdigi Nezar Patria: Indonesia Ingin Jadi Tuan Rumah AI Global South Forum – Page 3

    Wamenkomdigi Nezar Patria: Indonesia Ingin Jadi Tuan Rumah AI Global South Forum – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan berimbang.

    Dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries yang merupakan bagian dari AI Action Summit, yang digelar di Paris, Meutya menyoroti peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam kebijakan AI global.

    Menurutnya, Indonesia meyakini bahwa tata kelola AI harus berlandaskan pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan.

    “Indonesia yakin bahwa kebijakan AI global harus mencerminkan kepentingan semua negara, tidak hanya negara maju, tetapi juga memperhatikan realitas negara berkembang seperti Indonesia,” ujar Meutya Hafid dalam sambutannya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.

    Dalam forum ini, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, yang selaras dengan tema utama pertemuan tersebut, yaitu GPAI’s Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

  • Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mendorong pemerintah dan konsumen AS membeli sedotan plastik. Kebijakan ini mementahkan upaya mantan Presiden Joe Biden untuk menghapuskan penggunaan plastik sekali pakai dan mengatasi limbah.

    “Kita akan kembali menggunakan sedotan plastik,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih saat dia menandatangani perintah eksekutif tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/2/2025).

    Dalam penandatanganan yang dilakukan pada Senin (10/2) waktu setempat, Trump menyebut sedotan kertas “tidak berhasil”.

    “Saya pikir plastik tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap hiu, karena mereka hidup di lautan,” ucapnya.

    Biden sebelumnya mengusulkan langkah-langkah lingkungan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang tidak dapat terurai secara alami, yang merusak ekosistem dan mencemari persediaan makanan.

    Rencana aksi sukarela diterbitkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS pada November tahun lalu.

    Perintah eksekutif Trump itu merupakan bagian dari melemahnya komitmen lingkungan oleh Trump, yang dalam salah satu tindakan pertama pada masa jabatan keduanya, telah menarik mundur AS dari perjanjian iklim Paris untuk kedua kalinya.

    Trump juga membatalkan kebijakan pemerintahan Biden untuk mengakhiri penggunaan semua produk plastik sekali pakai di wilayah federal AS pada tahun 2032 mendatang.

    Puluhan negara di dunia telah memberlakukan larangan terhadap berbagai jenis plastik sekali pakai, yang sebagian besar diproduksi melalui petrokimia dan digunakan untuk membuat tas belanja, botol, dan barang-barang sekali pakai lainnya.

    Namun, negosiasi perjanjian global untuk hal itu telah gagal tahun lalu, karena negara-negara produsen plastik besar enggan berkomitmen untuk membatasi produksi plastik.

    Jumlah sampah plastik yang dibuang ke lingkungan, menurut penelitian Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang diterbitkan tahun lalu, diperkirakan akan meningkat dari 81 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi sebanyak 119 juta metrik ton pada tahun 2040 mendatang.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sri Mulyani Ungkap Tarif 25% Baja & Aluminium Trump Bisa Guncang Ekonomi

    Sri Mulyani Ungkap Tarif 25% Baja & Aluminium Trump Bisa Guncang Ekonomi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif 25% pada impor baja dan aluminium ke AS. Kebijakan itu disebut akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global.

    “Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25%. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.

    Tarif Impor Baja dan Aluminium

    Sebagai informasi, kebijakan terbaru Trump yakni resmi menandatangani perintah untuk mengenakan tarif 25% pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global, terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk transportasi, konstruksi dan pengemasan.

    “Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25% tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Finansial Post.

    Dikutip dari CNBC, negara yang paling dirugikan dengan kebijakan Trump ini kemungkinan adalah Kanada dan Meksiko. Kedua negara tersebut termasuk di antara pengekspor baja dan aluminium terbesar ke AS.

    Jerman juga merupakan eksportir baja besar ke AS dan kemungkinan akan terkena dampak negatif dari tarif tersebut. Hanya saja perusahaan Jerman Thyssenkrupp memperkirakan dampaknya sangat terbatas pada bisnisnya jika AS mengenakan tarif tambahan pada baja dan aluminium.

    Produsen baja tersebut mengatakan bahwa Eropa tetap menjadi pasar utamanya dan hanya produk khusus berkualitas tinggi yang diekspor ke AS.

    “Mayoritas penjualan Thyssenkrupp di AS berasal dari bisnis perdagangan dan bisnis pasokan otomotif. Pada prinsipnya, Thyssenkrupp memiliki posisi yang baik dalam bisnis-bisnis ini di AS dengan pangsa manufaktur lokal yang signifikan untuk pasar lokal. Sebagian besar produksi untuk pelanggan AS dilakukan di AS,” kata seorang juru bicara Thyssenkrupp melalui email.

    Tidak hanya itu, eksportir Asia seperti Korea Selatan, Vietnam dan Jepang juga termasuk di antara negara-negara yang kemungkinan logamnya terkena tarif impor Trump.

    (aid/ara)

  • Dokumen Initial Memorandum Antikorupsi Siap Dibawa ke OECD pada Juni 2025

    Dokumen Initial Memorandum Antikorupsi Siap Dibawa ke OECD pada Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya optimistis initial memorandum bidang antikorupsi akan dibawa Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Juni 2025 mendatang. Saat ini, kata Airlangga, proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum.

    Proses aksesi ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat akses Indonesia ke OECD.

    “Kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara yakni ratifikasi dan melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ujar Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Airlangga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Jepang untuk mendukung kegiatan workshop dan diskusi teknis mendukung Indonesia masuk OECD. Menurut Airlangga, Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD. 

    “Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk Jepang karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni,” kata Airlangga.

    Indonesia, kata Airlangga, berkomitmen memerangi suap dan bergabung dengan anggota OECD untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

    “Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, kebijakan yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” tandas dia.

    Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam financial action task force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement. Airlangga menyampaikan Indonesia menetapkan visi Indonesia Emas, yakni menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar. 

    Dia mengaku sebetulnya secara purchasing power parity (PPP), berdasarkan laporan yang disampaikan oleh IMF, saat ini Indonesia sudah masuk di dalam sepuluh besar, yakni di nomor 8. Berdasarkan IMF report, Indonesia memiliki ekonomi US$ 4,8 triliun.

    “Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati US$5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD,” jelas Airlangga. 

    Airlangga mengatakan dengan OECD pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8% yang salah satu kuncinya yaitu investasi. Menurut dia, Indonesia mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional.

    “Jadi, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD,” pungkas Airlangga.

  • Efisiensi Anggaran Tidak Akan Ganggu Layanan Publik

    Efisiensi Anggaran Tidak Akan Ganggu Layanan Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan efisiensi anggaran APBN 2025 tidak akan berdampak pada layanan publik. Pemerintah memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan seperti biasa, meski ada pemangkasan anggaran.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Pelayanan publik tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran. Jadi, layanan publik tetap berjalan seperti biasa,” ujar Airlangga dalam acara “Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention” di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Perinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan pengurangan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Kebijakan efisiensi anggaran bertujuan agar kas negara dapat dialokasikan untuk program prioritas yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Beberapa program strategis yang akan tetap berjalan antara lain, makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

    Presiden Prabowo memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan layanan publik maupun program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

    Airlangga menegaskan, meskipun ada efisiensi, pemerintah tetap memastikan semua layanan publik berjalan optimal.

    “Pelayanan publik tetap berjalan, efisiensi anggaran justru dilakukan agar pemerintah bisa lebih fokus pada program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

    Pemerintah berharap dengan efisiensi anggaran dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

  • Menko Airlangga, Kemenko Hukum, Polri, dan KPK Gelar Press Conference Aksesi OECD

    Menko Airlangga, Kemenko Hukum, Polri, dan KPK Gelar Press Conference Aksesi OECD

    loading…

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, dan KPK menggelar press conference terkait aksesi Indonesia ke OECD. Foto/Ist

    JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, dan KPK menggelar press conference terkait aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Airlangga berharap submisi initial memorandum bidang anti-korupsi untuk aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selesai Maret 2025.

    Ia mengatakan, saat ini proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum. Ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

    Airlangga mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat aksesi Indonesia ke OECD.

    Dia menuturkan, Bidang Anti-Korupsi di Indonesia dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Menurut Airlangga, beberapa negara memang memakan waktu yang lama untuk me-realign regulasinya terhadap dokumen hukumnya dengan yang ada di OECD.

    “Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” kata Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Menko Airlangga yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD ini mengapresiasi KPK untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD.

  • Menko Airlangga Ungkap RI ‘Berlomba’ dengan Thailand dan Brasil jadi Anggota OECD

    Menko Airlangga Ungkap RI ‘Berlomba’ dengan Thailand dan Brasil jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Indonesia tengah berpacu dengan waktu untuk bisa menjadi anggota dari Organization for Economic Co-Operation dan Development (OECD). Dia menyebut RI berupaya agar tak didahului oleh Thailand maupun Brasil. 

    Airlangga mengatakan, pemerintah RI saat ini telah mendorong upaya aksesi untuk keanggotaan OECD. Dia mengungkap bahwa negara Thailand sudah ikut menyusul upaya aksesi Indonesia mendapatkan keanggotaan OECD. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia bisa menjadi negara pertama Asean yang masuk ke OECD. 

    “Dengan Indonesia mendaftar di OECD, Thailand menyusul di belakang kita. Sehingga oleh karena itu, jangan sampai kita disusul Thailand,” ungkap Airlangga pada acara Lokakarya dan Sosialisasi Konvensi Anti Penyuapan OECD, Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025). 

    Selain Thailand, Airlangga menyebut Indonesa turut ‘bersaing’ dengan sesama anggota BRICS yakni Brasil. Dia mengungkap bahwa negara yang juga sama-sama anggota G20 itu sudah menjalani proses aksesi lebih dari empat tahun. 

    “Nah, kalau bisa kita menyalip Brasil, itu merupakan salah satu target yang tentunya didukung oleh pemerintah Jepang,” kata menteri dari Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, pemerintah RI tengah mendorong upaya aksesi untuk menjadi salah satu negara anggota OECD. Salah satu prasyarat pada Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD untuk Indonesia yang diterima Maret 2024 lalu yakni perlunya penerapan Konvensi Anti Penyuapan OECD atau OECD Anti Bribery Convention. 

    Upaya itu lalu dilakukan dengan menggelar lokakarya dan sosialisasi yang diselenggarakan KPK atas dukungan pemerintah Jepang, selama 10-14 Februari 2025. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa lokakarya tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai urgensi konvensi anti-penyuapan, terutama mengenai manfaatnya bagi Indonesia, bagaimana kriteria dan prosedur aksesinya, serta apa saja pengalaman dan pelajaran yang dapat dipelajari dari negara yang telah menjalani proses aksesi ini sebelum Indonesia. 

    “Ruh dari konvensi ini adalah agar pelaku bisnis internasional dapat berkompetisi secara adil dalam transaksi bisnis di suatu negara. Praktik suap dapat memberikan keuntungan tidak sah bagi pelaku bisnis dengan memperoleh kemudahan dari pejabat publik asing dalam membuka atau menjalankan usaha di negara tersebut,” jelas Setyo dalam acara yang sama. 

    Konsep mengenai penyuapan pejabat publik asing atau sering disebut dengan foreign bribery, saat ini masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Indonesia juga belum memiliki instrumen hukum yang dapat memidanakan subjek hukum dalam negeri yang melakukan penyuapan pejabat publik negara asing. 

    Dalam peta aksesi Indonesia setidaknya terdapat 272 instrumen, dengan 6 instrumen di antaranya memuat persoalan antikorupsi, termasuk menyoal Konvensi Anti Penyuapan OECD. 

    Konvensi Anti-Penyuapan OECD ini mencakup 17 pasal yang mengatur berbagai aspek pemberantasan penyuapan, mulai dari kriminalisasi tindakan suap, pemidanaan korporasi, kerja sama internasional, hingga pemberian sanksi yang tegas. 

    “Memerangi segala bentuk penyuapan adalah kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang bersih, persaingan usaha yang sehat, serta menarik investasi berkelanjutan. Dengan demikian, integritas pasar internasional dapat terjamin di era ekonomi global,” jelas Setyo. 

  • Rapat Koordinasi Tidak Perlu Biaya, Menko Yusril: Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Kinerja

    Rapat Koordinasi Tidak Perlu Biaya, Menko Yusril: Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Kinerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan efisiensi anggaran tidak akan menghambat kinerja kementeriannya. Menurutnya, sebagian besar tugas kementeriannya tidak membutuhkan biaya besar, terutama dalam rapat-rapat koordinasi.

    Yusril menyatakan anggaran kementeriannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kementerian koordinator lainnya. Namun, hal itu tidak mengganggu efektivitas kerja karena banyak kebijakan dapat dilakukan tanpa anggaran besar.

    “Kalau Kemenko saya itu anggarannya memang sangat kecil sekali,” ujar Yusril usai acara “Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention” di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia menambahkan rapat koordinasi tidak membutuhkan biaya besar sehingga efisiensi anggaran tidak akan menghambat tugas kementerian.

    “Banyak hal yang kami kerjakan tidak memerlukan banyak biaya karena rapat-rapat koordinasi dan sebagainya itu tidak membutuhkan biaya,” jelasnya terkait efisiensi anggaran.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang meminta pemangkasan anggaran APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Rincian pemangkasan anggaran, yaitu efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) negara sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Presiden Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran ke program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, dan perbaikan sektor kesehatan.

    Yusril menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran dan memastikan tugas-tugas kementeriannya tetap berjalan optimal.

  • Syarat Mutlak jadi Anggota OECD, RI Harus Ikut Konvensi Anti-Suap

    Syarat Mutlak jadi Anggota OECD, RI Harus Ikut Konvensi Anti-Suap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia tengah menjalani proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Adapun ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh RI. Salah satunya adalah dengan bergabung dalam konvensi anti suap (anti bribery).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

    Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    “Ini bagian dari aksesi OECD salah satu yang dipersyaratkan indonesia masuk dalam konvensi anti-bribery (suap) tak hanya untuk pejabat publik tapi juga pejabat internasional,” ujar Airlangga dalam acara pertemuan teknis OECD Anti Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Airlangga menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyesuaikan regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia dan yang ada di OECD. Ia mengatakan proses ini untuk beberapa negara membutuhkan waktu yang lama.

    “Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ujarnya.

    Ia pun berharap proses aksesi keanggotaan Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Agar Indonesia dapat menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dalam OECD.

    “Sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD. Jadi Thailand menyusul di belakang kita, oleh karena itu jangan sampai kita disusul Thailand,” ujar Airlangga.

    (haa/haa)