Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,9%

    OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,9%

    Jakarta –

    Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 4,9%. Padahal berdasarkan proyeksi sebelumnya, ekonomi Indonesia diperkirakan bisa tumbuh 5,2% di 2025.

    Hal itu terungkap dalam laporan terbaru OECD Economic Outlook, Interim Report March 2025 ‘Steering to Uncertainty’ yang dirilis 17 Maret 2025. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan disrupsi ekonomi di beberapa negara berkembang lainnya, terutama yang masuk ke dalam kelompok G20.

    “Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang G20 secara umum diproyeksikan melambat,” tulis OECD dalam laporannya, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Meski begitu, OECD melihat perlambatan ekonomi Indonesia tidak akan sesignifikan China. Hal itu karena didukung oleh potensi pertumbuhan ekspor akibat efek ekskalasi perang dagang yang terjadi belakangan.

    “Perlambatan tersebut diproyeksikan tidak terlalu terasa di India dan Indonesia, dengan kedua ekonomi tersebut mengalami beberapa dukungan untuk pertumbuhan ekspor karena mereka menarik bisnis baru yang dialihkan dari negara-negara pengekspor yang menghadapi kenaikan tarif yang lebih tajam,” jelas OECD.

    Selain itu, OECD memperkirakan tingkat suku bunga acuan Indonesia alias BI Rate akan tetap stabil untuk menjaga inflasi tetap rendah dan menghindari arus modal keluar (capital outflow) akibat kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat (AS).

    OECD memperkirakan inflasi Indonesia akan berada di angka 1,8% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah 0,3% daripada proyeksi OECD pada Desember 2024.

    Secara umum OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,2% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025 dan 3% pada 2026. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3,3% untuk 2025 dan 2026.

    “(Disebabkan) hambatan perdagangan yang lebih tinggi di beberapa ekonomi G20, meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan kebijakan yang membebani investasi serta pengeluaran rumah tangga,” beber OECD.

    (acd/acd)

  • Isu Korupsi, Dwifungsi TNI hingga APBN: Ini Sejumlah Penyebab IHSG Anjlok, Terpaksa Dibekukan – Halaman all

    Isu Korupsi, Dwifungsi TNI hingga APBN: Ini Sejumlah Penyebab IHSG Anjlok, Terpaksa Dibekukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 6,12 persen atau 395,86 poin ke level 6.076,08 pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025).

    Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memberlakukan pembekuan sementara (trading halt).

    Ini peristiwa langka yang terjadi di bursa saham domestik.

    BEI pernah memberlakukan trading halt pada awal pandemi atau Maret 2020 lalu.

    Seperti diketahui pada sesi pertama pagi tadi, IHSG melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke level 6.076,08. 

    Indeks LQ45 juga terkoreksi 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.

    Berdasarkan aturan BEI, trading halt adalah penghentian sementara perdagangan saham jika IHSG turun lebih dari 5 persen dalam satu hari.

    Lalu apa penyebabnya?

    Ekonom Panin Sekuritas Felix Darmawan menjelaskan pelemahan IHSG masih didominasi oleh sentimen negatif dari dalam negeri.

    Alasannya karena indeks saham regional dan global masih berada di zona hijau.

    Felix merinci terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tekanan terhadap indeks. 

    Penurunan penerimaan negara yang memperbesar defisit anggaran serta kebutuhan pembiayaan yang lebih besar.
    Pelaku pasar masih bersikap wait and see terhadap kebijakan Danantara dan Makan Bergizi Gratis (MGB) di tengah proses realokasi anggaran.
    Ketiga, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) juga mengalami penurunan, yang disebabkan kondisi ketenagakerjaan yang suram belakangan ini.  “Situasi ini turut mendorong sejumlah analis asing, seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan Morgan Stanley, untuk menurunkan peringkat saham Indonesia,” kata Felix kepada Kontan, Selasa (18/3/2025).
    Ada sentimen pemangkasan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari 5,2 persen menjadi 4,9 persen oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

    Penyebab lainnya

    Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin, menambahkan faktor lainnya pemicu IHSG anjlok tadi pagi.

    Pemicu pertama, pasar merespon negatif laporan kinerja APBN 2025 yang buruk  outlook fiscal yang berat di 2025.
    Akibat kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas selama ini.
    Pelemahan IHSG yang parah di perdagangan sesi I akibat berbagai isu mega korupsi di Indonesia yang merusak trust atau kepercayaan pasar.
    Reaksi negatif masyarakat tentang Dwi Fungsi TNI yang dikhawatirkan menimbulkan protes besar.
    Kekhawatiran credit rating Indonesia akan turun. Maret-April Fitch dan Moodys akan umumkan, Juni-July S&P akan umumkan,

    Analisis Lain

    Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai anjloknya IHSG disebabkan sejumlah sentimen dalam negeri, seperti nilai penerimaan Indonesia yang mengalami penurunan hingga 30%. 

    Kondisi ini mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar sehingga membutuhkan penerbitan utang yang lebih besar dan membuat rupiah kian semakin melemah.

    “Penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 30.19% YoY, hanya Rp 269 triliun. Defisit APBN Rp 3,2 triliun per bulan 2 kemarin,” kata Nico, kepada awak media, Selasa (18/3).

    Tak hanya itu, belanja pemerintah juga turun 7%. Alhasil utang pun naik 44,77% pada Januari 2025.

    Kemudian, tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) juga akan lebih sulit untuk mengalami penurunan.

    Nico bilang pelaku pasar khawatir bahwa risiko fiskal kian mengalami peningkatan di Indonesia. 

    Ini membuat banyak pelaku pasar dan investor pada akhirnya memutuskan untuk beralih kepada investasi lain yang jauh lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil. 

    “Sehingga saham menjadi tidak menarik, dan mungkin obligasi menjadi pilihan setelah saham,” ujarnya.

    Tak hanya dari dalam negeri, sentimen luar negeri juga ikut memengaruhi pergerakan IHSG.

    Mulai dari, tensi geopolitik, pembalasan tarif dagang yang lebih besar dari Uni Eropa dan kekhawatiran resesi yang terjadi di Amerika Serikat.

    Sumber: Kontan.co.id/Tribunnews.com

     

     

  • Gara-gara Donald Trump, OECD Terpaksa Pangkas Proyeksi Ekonomi Global – Page 3

    Gara-gara Donald Trump, OECD Terpaksa Pangkas Proyeksi Ekonomi Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif impor pemerintahan Presiden Donald Trump yang menjadi kekhawatiran pasar.

    “Pertumbuhan PDB global diproyeksikan akan menurun dari 3,2% pada tahun 2024, menjadi 3,1% pada tahun 2025 dan 3,0% pada tahun 2026, dengan hambatan perdagangan yang lebih tinggi di beberapa negara G20 dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan kebijakan yang membebani investasi dan pengeluaran rumah tangga,” kata OECD dalam laporan Prospek Ekonomi interimnya, dikutip dari CNBC International, Selasa (18/3/2025).

    “Pertumbuhan PDB tahunan di Amerika Serikat diproyeksikan melambat dari laju yang kuat baru-baru ini, menjadi 2,2% pada tahun 2025 dan 1,6% pada tahun 2026,” ungkapnya.

    Dalam proyeksi sebelumnya yang diterbitkan pada bulan Desember 2024, OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% untuk tahun ini dan tahun depan. Ekonomi AS diperkirakan tumbuh 2,4% pada tahun 2025 dan 2,1% pada tahun 2026.

    Sementara itu, proyeksi untuk ekonomi negara anggota G20 telah meningkat dari 3,5% pada bulan Desember menjadi 3,8% dalam laporan terbaru OECD.

    Sekretaris jenderal OECD, Mathias Cormann menjelaskan bahwa ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan AS menjadi faktor utama dalam turunnya proyeksi organisasi tersebut.

    “Ada tingkat ketidakpastian yang sangat signifikan saat ini, dan Anda tahu bahwa jelas bahwa ekonomi global akan diuntungkan dari peningkatan kepastian dalam hal pengaturan kebijakan perdagangan,” katanya.

    Dalam laporannya, OECD mengatakan proyeksi terbarunya didasarkan pada asumsi bahwa tarif bilateral antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang dinaikkan sebesar 25 poin persentase pada hampir semua impor barang dagangan.

    Menurut OECD, jika kenaikan tarif lebih rendah, atau diterapkan pada lebih sedikit barang, aktivitas ekonomi akan lebih kuat dan inflasi akan lebih rendah dari yang diproyeksikan.

    “Tetapi pertumbuhan global akan tetap lebih lemah dari yang diperkirakan sebelumnya,” beber OECD.

     

  • Bank Sentral Korea Warning Ekonomi Terancam Bahaya, Sentil Masalah Ini

    Bank Sentral Korea Warning Ekonomi Terancam Bahaya, Sentil Masalah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman krisis makin minimnya angka kelahiran di Korea Selatan (Korsel) membuat Gubernur Bank Sentral Korsel Rhee Chang-yong khawatir.

    Ia bahkan tak segan menyatakan, permasalahan itu bisa membuat ekonomi Korsel akan mengalami kemerosotan mulai 2050. Korsel menurutnya tak akan lagi melihat pertumbuhan ekonomi jika masalah itu tak terselesaikan mulai 2050.

    “Angka kelahiran saat ini merupakan keadaan darurat nasional. Jika tren ini terus berlanjut, Korea akan menghadapi krisis populasi yang tidak dapat diatasi yang mengancam stabilitas ekonomi dan kohesi sosial,” kata Rhee, dilansir The Korea Times, seperti dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Yonhap News Agency melaporkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Korsel, jumlah rata-rata kelahiran turun ke titik terendah sepanjang masa, untuk periode kuartalan, sebesar 0,65 pada periode Oktober-Desember 2023.

    Angka ini jauh di bawah target 2,1 kelahiran per wanita yang dibutuhkan untuk menjaga populasi negara tersebut stabil pada angka 51 juta jiwa tanpa adanya pertimbangan imigrasi.

    Secara tahunan, angka kelahiran pada setiap wanita di Korea Selatan juga turun menjadi 0,72 pada 2023 dari tahun sebelumnya masih di level 0,78 per wanita, dan berlanjut merosot ke level 0,75 pada 2024. Pada 2015, jumlah angka kelahiran per wanita sebetulnya sudah di level 1,24.

    Korea Selatan juga sebagai satu-satunya negara di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD yang tingkat kesuburan totalnya berada di bawah 1 pada 2021.

    Jumlah bayi yang lahir di Korea Selatan tahun lalu juga turun ke rekor terendah sebanyak 229.970 dengan penurunan 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah bayi yang lahir di bawah 400.000 untuk pertama kalinya muncul pada 2017, dan merosot lebih jauh ke bawah 300.000 pada 2020 dan menjadi di bawah 250.000 pada 2022.

    Gubernur Bank Sentral Sentil Biaya-Biaya Mahal

    Gubernur Bank of Korea (BOK) Rhee Chang-yong pun menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat Korsel untuk mengurangi persaingan yang ketat maupun beban terkait pekerjaan, sulitnya membeli perumahan, dan tingginya biaya perawatan anak.

    “Jika tingkat kelahiran tetap pada angka 0,75 sebagaimana pada 2024, Korea mau tidak mau akan menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif yang berkepanjangan setelah tahun 2050,” ungkap Rhee.

    Ia menganggap, kaum muda Korsel saat ini menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit dicari dan berkualitas tinggi, sehingga menyulitkan stabilitas karir.

    Pada saat yang sama, harga perumahan juga terus melambung, membuat kepemilikan rumah tampak mustahil. “Di bawah tekanan ini, membesarkan anak menjadi lebih dari sekedar tantangan, malah beban finansial dan emosional yang sangat besar,” ujar Rhee.

    Menurutnya, masalah krisis demografi ini dipicu terkonsentrasinya populasi di Seoul, dan teramat kompetitifnya untuk masuk ke universitas. Selain itu, juga ada kontribusi perubahan iklim yang membuat beban keuangan terhadap aktivitas bisnis, rumah tangga, dan sistem keuangan.

    “Kerusakan iklim lokal yang parah dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi rumah tangga dan bisnis, mengganggu stabilitas lembaga keuangan, dan menyebarkan guncangan ke seluruh perekonomian,” tegasnya.

    (dce)

  • Peredaran Barang Palsu Rugikan Negara! Begini Upaya Perlindungannya

    Peredaran Barang Palsu Rugikan Negara! Begini Upaya Perlindungannya

    Jakarta: Produk palsu masih menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. Menurut studi yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bersama Universitas Pelita Harapan, kerugian negara akibat produk ilegal ini mencapai Rp291 triliun.
     
    Direktur Eksekutif MIAP, Justisiari P. Kusumah, menegaskan dampak dari pemalsuan produk tidak hanya merugikan pemilik hak kekayaan intelektual, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan pajak dan menghambat penciptaan lapangan kerja.
     
    “Kemajuan teknologi dan metode distribusi yang semakin kompleks menjadikan pengawasan terhadap produk palsu sebagai tantangan yang tidak sederhana,” ujar Justisiari dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Maret 2025.
     

    Pelabuhan dan pasar tradisional jalur utama 
    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pelabuhan dan pasar tradisional menjadi jalur utama masuknya produk ilegal. Bahkan, platform e-commerce juga menjadi tantangan baru dalam penyebaran barang palsu.

    “Terlebih lagi, semakin besarnya perubahan gaya belanja melalui platform e-dagang menjadi sebuah tantangan baru saat ini terkait juga dengan adanya temuan-temuan peredaran produk palsu/ilegal melalui jalur distribusi platform e-dagang kepada konsumen,” jelas Justisiari.

    Barang palsu dan dampaknya terhadap ekonomi
    Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Razilu, juga menyoroti dampak besar dari barang palsu. Berdasarkan data dari OECD dan Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa, perdagangan barang palsu dan bajakan mencapai 3,39 persen dari total perdagangan dunia pada 2019 atau setara dengan USD509 miliar.
     
    “Peredaran barang palsu tidak hanya merugikan pemilik hak kekayaan intelektual, tetapi juga konsumen serta perekonomian nasional secara keseluruhan. Produk palsu juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas, merugikan negara dalam sektor pajak, serta memberikan dampak negatif terhadap keselamatan konsumen,” kata Razilu. 
     
    Untuk mengatasi hal ini, DJKI terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.
     

    Peran bea cukai dalam penegakan hukum
    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga mengambil peran aktif dalam penegakan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara DJBC, R. Tarto Sudarsono, menyebut Indonesia masih masuk dalam Priority Watch List (PWL) oleh United States Trade Representative (USTR) karena tingginya pelanggaran HKI.
     
    Untuk mengatasi hal ini, DJBC menerapkan dua mekanisme utama, yaitu pengawasan aktif melalui ex-officio dan pengendalian niaga berdasarkan laporan dari pemilik merek. 
     
    Sepanjang 2024, pendaftaran merek untuk perlindungan meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan 76 merek telah terdaftar hingga Februari.
     
    Dalam regulasi, Bea Cukai memiliki landasan hukum yang kuat, seperti PP No. 20 Tahun 2017 dan PMK No. 40 Tahun 2018, yang memberikan kewenangan untuk menahan barang yang melanggar HKI sebelum masuk ke pasar.
    Kolaborasi jadi kunci utama
    Untuk memberantas peredaran barang palsu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat, produk-produk ilegal akan terus beredar dan merugikan perekonomian nasional.
     
    “Peran Bea Cukai di perbatasan sangat penting untuk mencegah barang-barang yang melanggar HKI beredar di pasar. Jika sudah ada rekomendasi dari pemegang hak, kami bisa langsung bertindak untuk menahan barang di pelabuhan sebelum diedarkan,” tutur Tarto.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Produk Ilegal Kian Marak di RI, MIAP: Pengawasan Masih Terbatas

    Produk Ilegal Kian Marak di RI, MIAP: Pengawasan Masih Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA – Aspek pengawasan yang masih terbatas dinilai menjadi salah satu penyebab peredaran produk ilegal di Indonesia kian marak.

    Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mencatat kerugian negara akibat produk ilegal ini mencapai Rp291 triliun. Peredaran produk palsu terus menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.

    Direktur Eksekutif MIAP, Justisiari P. Kusumah, menegaskan bahwa dampak dari pemalsuan produk tidak hanya merugikan pemilik hak kekayaan intelektual, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan pajak dan menghambat penciptaan lapangan kerja.

    “Kemajuan teknologi dan metode distribusi yang semakin kompleks menjadikan pengawasan terhadap produk palsu sebagai tantangan yang tidak sederhana,” ujarnya dalam sebuah diskusi, Selasa (11/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa pelabuhan dan pasar tradisional sering kali menjadi jalur utama masuknya produk ilegal, termasuk barang palsu. Dengan pengawasan yang masih terbatas, produk-produk ini dapat dengan mudah menyebar di pasaran.

    Terlebih, lanjutnya, semakin besarnya perubahan gaya belanja melalui platform e-dagang menjadi sebuah tantangan baru saat ini terkait juga dengan adanya temuan-temuan peredaran produk palsu/ilegal melalui jalur distribusi platform e-dagang kepada konsumen.

    Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Razilu, menyoroti dampak besar peredaran barang palsu terhadap ekonomi nasional.

    Data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa menunjukkan bahwa pada 2019, perdagangan barang palsu dan bajakan mencapai 3,39% dari total perdagangan dunia atau setara dengan US$509 miliar.

    “Produk palsu juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas, merugikan negara dalam sektor pajak, serta memberikan dampak negatif terhadap keselamatan konsumen,” kata Razilu.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan juga memperkuat langkah-langkah penegakan HKI.

    Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara DJBC, R. Tarto Sudarsono, menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam daftar Priority Watch List (PWL) oleh United States Trade Representative (USTR) karena tingginya angka pelanggaran HKI.

    Bea Cukai menerapkan dua mekanisme utama, yaitu pengawasan aktif melalui ex-officio dan pengendalian niaga berdasarkan laporan dari pemilik merek.

    “Selain itu, DJBC juga berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam Satgas HKI untuk memperkuat sinergi penegakan hukum,” katanya.

  • Hadapi Ancaman Tarif Trump, KTT ASEAN Undang China-Negara Teluk

    Hadapi Ancaman Tarif Trump, KTT ASEAN Undang China-Negara Teluk

    Jakarta –

    Keputusan Malaysia untuk mengundang perwakilan dari Cina dan negara-negara Teluk Arab ke KTT ASEAN pada Mei mendatang menarik perhatian global, khususnya karena Malaysia saat ini memegang kursi kepemimpinan dalam blok perdagangan di Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara tersebut.

    Namun, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kehadiran negara-negara non-anggota dalam KTT ini bukan dimaksudkan sebagai langkah melawan Amerika Serikat (AS). Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, ia mengatakan, ASEAN tidak sedang “memilih pihak”, tetapi berupaya “memastikan relevansi strategis ASEAN dalam dunia multipolar.”

    Meski begitu, menurut Sam Baron, peneliti di Dewan Studi Asia-Pasifik Yokosuka, Jepang, rencana Anwar untuk membentuk aliansi dagang antara ASEAN, Cina, dan negara-negara Teluk Arab yang kaya akan sumber daya serta berorientasi pada investasi itu, bisa jadi tidak disambut baik oleh Washington.

    “Negara-negara ASEAN, beberapa negara Teluk, dan Cina semuanya memiliki surplus perdagangan yang signifikan dengan AS,” ujar Baron kepada media South China Morning Post.

    “Trump tidak segan-segan menggunakan kebijakan perdagangannya sebagai alat tekanan. Anwar harus berhati-hati.”

    Mitra dagang utama?

    Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), total produk domestik bruto (PDB) negara-negara Teluk Arab yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mencapai sekitar 2,1 triliun dolar AS (sekitar Rp32,5 kuadriliun) pada 2023. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) menyumbang hampir tiga perempat dari total output ekonomi blok tersebut, yang juga mencakup Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

    Bagi Uni Eropa, negara-negara ASEAN sudah menjadi mitra dagang utama, menempati peringkat ketiga setelah AS dan Cina. Sementara itu, mitra dagang terbesar ASEAN adalah Cina, AS, Uni Eropa, dan Jepang.

    Meskipun memiliki daya ekonomi yang cukup besar, ASEAN bukanlah blok yang homogen. Wilayah ini mencakup negara-negara berpendapatan rendah seperti Laos hingga negara maju seperti Singapura. Sebagai perbandingan, PDB per kapita Malaysia hampir dua kali lipat dari Thailand.

    Penerima manfaat dari diversifikasi perdagangan global

    Sejak pandemi COVID-19 mengungkap adanya kelemahan pada rantai pasokan global, banyak perusahaan multinasional semakin mendiversifikasi investasi manufaktur mereka.

    Huang mencatat, investasi asing langsung (FDI) dari negara-negara maju dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ke ASEAN kini meningkat dua kali lipat dibanding investasi di Cina. Padahal, pada 2018, situasinya justru berbalik.

    “ASEAN juga menarik bagi perusahaan-perusahaan Cina, dengan produsen mobil Cina yang berinvestasi sebesar 5,4 miliar dolar AS (sekitar Rp88 triliun) di kawasan ini pada 2023, hampir tiga kali lipat dari skala investasi mereka pada 2015,” katanya.

    Sharon Seah, peneliti senior di Pusat Studi ASEAN di Institut ISEAS-Yusof Ishak Singapura, berpendapat bahwa kerja sama yang lebih erat antara ASEAN dan negara-negara Teluk sangat masuk akal secara strategis.

    “Dengan memperkuat kerja sama antarblok dan kemitraan seperti Uni Eropa dan GCC, ASEAN berharap dapat menjaga perdagangan multilateral tetap terbuka dan bebas,” ujarnya.

    Menguasai jalur perdagangan terpenting dunia

    Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura memiliki keunggulan strategis dalam perdagangan global karena berbatasan dengan Selat Malaka, jalur perairan kecil yang dilalui lebih dari seperempat total jumlah perdagangan dunia. Selain itu, sekitar 80% pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Cina dan Jepang melewati selat ini.

    Perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump, yang saat ini lebih banyak menyasar Kanada, Meksiko, dan Cina, membuat prospek perdagangan global semakin sulit diprediksi, kata Sharon Seah. Namun, dalam konteks ini, keputusan Malaysia untuk mengajak Cina ke KTT ASEAN juga dianggap sebagai “tonggak sejarah.”

    “Ini dapat dilihat sebagai upaya Malaysia untuk memperluas kerja sama ASEAN dengan Cina dan GCC dalam kemitraan tripartit yang memanfaatkan kekuatan masing-masing pihak,” ujarnya.

    Menurut Francoise Huang dari Allianz Trade, negara-negara Teluk dapat memberikan kontribusi finansial yang cukup besar berkat pendapatan minyak dan gas mereka yang melimpah. Investasi strategis dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI) juga bisa menguntungkan ekonomi Asia.

    “ASEAN dapat memanfaatkan sebagian dari investasi tersebut untuk pertumbuhan ekonominya sendiri, sekaligus menarik investasi dari dana kekayaan negara GCC ke sektor teknologi,” ujar Huang.

    ASEAN bakal jadi pusat perdagangan global di masa depan?

    Studi terbaru dari Allianz Trade menunjukkan, beberapa negara ASEAN memiliki posisi kuat untuk memperluas peran mereka dalam perdagangan global.

    Malaysia dan Vietnam menempati peringkat kedua dan ketiga dalam potensinya menjadi pusat perdagangan global di masa depan. Sementara itu, Indonesia menempati posisi kelima.

    Peringkat pertama dalam daftar itu diduduki oleh salah satu calon kemitraan dagang baru ASEAN, yakni salah satu negara Teluk, Uni Emirat Arab.

    Saat ini, sekitar 20% ekspor ASEAN ditujukan ke AS. Menurut Huang, dengan semakin agresifnya kebijakan perdagangan AS, tidak mengherankan jika beberapa negara ASEAN mulai mengarah ke pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih beragam.

    “Sebagai contoh, Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, seraya terus mendorong peta jalannya untuk menjadi anggota OECD,” tambah Huang.

    Malaysia juga berambisi untuk menjadi anggota BRICS, kelompok mitra ekonomi yang saat ini terdiri dari negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.

    Namun, pemerintahan Trump menganggap BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi global ekonomi AS. Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif 100% jika blok tersebut mencoba “memainkan strateginya terhadap dolar AS.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah RI Dorong Penguatan Investasi Prancis Melalui Percepatan I-EU CEPA dan Aksesi di OECD – Halaman all

    Pemerintah RI Dorong Penguatan Investasi Prancis Melalui Percepatan I-EU CEPA dan Aksesi di OECD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the Board of Business France and France Ambassador for International Investments Pascal Cagni di Paris, Kamis (6/3/2025).

    Pertemuan membahas berbagai isu strategis dalam rangka memperkuat hubungan bisnis kedua negara, terutama terkait investasi antara Indonesia dan Prancis ini dilakukan di sela waktu acara OECD.

    Dalam pertemuan ini, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, industri pertahanan, dan komitmen Prancis untuk mendukung Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam pertemuan ini, Airlangga mendorong Prancis untuk dapat mendukung penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

    “Kesepakatan ini akan memberikan manfaat besar bagi sektor perdagangan dan investasi di Indonesia dengan Uni Eropa, termasuk peningkatan ekspor dan kemudahan investasi. Perundingan I-EU CEPA telah dilakukan sebanyak 19 putaran dalam 9 tahun terakhir,” kata Airlangga.

    Menurutnya, urgensi untuk segera menyelesaikan proses negosiasi, guna menangkap peluang kerja sama bagi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa.

    Kondisi perdagangan global saat ini yang diwarnai proteksionisme membutuhkan strategi mitigasi untuk memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. 

    Airlangga juga mempromosikan peluang kerja sama dengan Prancis dalam mengembangkan inovasi teknologi hijau untuk mendukung industri nasional dalam memenuhi persyaratan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

    Dalam kesempatan ini Airlangga meminta dukungan Prancis dalam hal transfer teknologi, investasi, dan pengembangan kapasitas industri rendah karbon, khususnya di sektor baja, aluminium, dan pupuk.

    “Prancis memiliki keahlian dalam hal teknologi hidrogen. Indonesia dapat mengusulkan proyek percontohan pemanfaatan green hydrogen dalam produksi bahan dan pupuk yang rendah karbon,” ujar Airlangga.

    Selain itu, Indonesia juga mendorong realisasi komitmen Prancis dalam pembiayaan hijau terutama melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP), khususnya guna membantu pendanaan transisi industri menuju kepatuhan terhadap kebijakan CBAM. 

    Sementara itu, Chairman Cagni mendukung penuh Indonesia dalam proses reformasi kebijakan yang sesuai dengan standar instrumen OECD.

    Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola publik sehingga dapat menarik investasi asing lebih banyak, termasuk dari Prancis.

    Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia di bidang ekonomi.

    Bagi Indonesia, Prancis merupakan negara asal FDI terbesar ke-11 secara global dan  terbesar ke-3 dari Eropa, atau peringkat  terbesar ke-2 dari Uni Eropa pada tahun 2023. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah menerima delegasi dari MEDEF Internasional (Asosiasi Pengusaha Internasional Prancis) di Jakarta pada 19 Februari 2025 yang membahas peluang investasi, khususnya pada sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, inovasi, transportasi, dan pembangunan infrastruktur yang akan menopang transformasi ekonomi Indonesia ke depan.  

     

  • Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard dalam kunjungan kerja ke Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

    Mengawali pertemuan, Menteri Lombard mengharapkan dialog ekonomi tingkat tinggi pada saat kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

    Menteri Lombard juga memuji peran Indonesia yang sangat penting sebagai ekonomi terbesar di kawasan ASEAN.

    “Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ASEAN sangat penting bagi Prancis,” ujar Menteri Lombard.

    Airlangga mengharapkan percepatan penyelesaian  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EUCEPA) yang telah berlangsung dalam 19 putaran selama 9 tahun.

    “Penyelesaian I-EUCEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,” kata Airlangga.

    Penyelesaian perundingan I-EUCEPA diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antar kawasan.

    Menteri Lombard  menyambut baik permintaan Airlangga. Prancis akan terus berdialog seraya menyiapkan konsesi keuangan untuk investasi proyek-proyek melalui CEPA.

    Menurut Menteri Lombard, CEPA ini mensyaratkan akses pasar yang kuat, atensi pada isu lingkungan, dan hubungan komersial yang tangguh.

    Menko Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap, dan keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju.

    Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia.
    Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan RRT di Maluku Utara.

    Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai Baterai EV berbasis Nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah.

    Kerja sama ini mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis guna mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan.

    Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai EUR11 Miliar, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Perancis dengan Indonesia di sektor yang lain.

    Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT. PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya.

    Selain itu, Menteri Lombard juga menyebutkan kerjasama terkait infrastruktur LRT di Bandung.

    Dalam pertemuan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025.

    “Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa,” ujarnya.

    Lebih lanjut Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Airlangga mengajak Prancis mendukung komitmen Indonesia untuk comply terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO.

    Mengakhiri pembicaraan, kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    “Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,” kata Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Duta Besar RI untuk Paris, Mohamad Oemar.

  • Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kunjungan kerja ke kantor pusat OECD di Paris, Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD.

    Selain itu juga bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

    Selang satu tahun pasca dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.

    Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 sampai 2029 dan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta. 

    Diharapkan dari pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi. 

    Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. 

    Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

    Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.

    “Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ujar Airlangga. 

    Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara.

    Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.

    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. 

    Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.

    Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi. 

    “Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebagai penutup diskusi, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,” pungkas Airlangga. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar OECD untuk mendiskusikan rencana dukungan konkret ke depan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar RI untuk Paris Mohamad Oemar, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto.