Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tiga kebijakan strategis untuk merespons kebijakan Trump.

    Ketiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Perluasan Mitra Dagang

    Terkait perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik.

    Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Genjot Hilirisasi 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Resiliensi Konsumsi

    Yang terakhir memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Kebijakan Tarif Trump

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terutama terkait penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) 32% untuk produk Indonesia yang dijual ke pasar Negeri Paman Sam.

    Untuk diketahui, Presiden Trump telah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor minimum 10% ke semua negara dan tarif lebih tinggi di kisaran 40% hingga 50% untuk sejumlah penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar. Kebijakan itu diumumkan Trump di Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025), waktu setempat. 

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah merancang berbagai kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik. 

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy melalui siaran pers, Kamis (3/4/2025).

    Tiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Dalam perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik. Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ketiga, memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Ini Tiga Senjata Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump

    Ini Tiga Senjata Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah menyiapkan strategi menangkal dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor.

    Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno ada tiga “Gebrakan besar” yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi gejolak.

    Noudhy menjelaskan Presiden bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis itu sejak hari pertama dilantik.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy, dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).

    Ia mengatakan bahwa ketiga kebijakan ini bersinergi mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global. Tiga kebijakan itu antara lain:

    1. Perluasan Mitra Dagang

    Noudhy menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global. Termasuk beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.

    2. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam

    Menurut Noudhy, pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi. Salah satu contoh sukses adalah komoditas nikel. Selain itu Prabowo juga telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim untuk mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam strategis.

    “BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” katanya.

    3. Penguatan Konsumsi Dalam Negeri

    Menurut Noudhy Program Makan Bergizi Gratis dan pendirian 80.000 koperasi desa merah putih bertujuan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat perekonomian domestik. Diharapkan dari program itu dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54% dari PDB Indonesia.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    (mkh/mkh)

  • PCO paparkan tiga langkah Presiden hadapi gejolak global, termasuk tarif AS

    PCO paparkan tiga langkah Presiden hadapi gejolak global, termasuk tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memaparkan tiga langkah Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dan menghadapi gejolak global yang salah satunya akibat kebijakan tarif barang-barang impor oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo itu mencakup memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Ia yakin tiga kebijakan itu, diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global.

    Dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis, PCO kemudian menjelaskan tiga kebijakan Presiden Prabowo itu, yakni yang pertama, memperluas mitra dagang Indonesia.

    “Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” jelas Noudhy.

    Ia berpendapat keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Langkah kedua yang dijalankan Presiden, sebagaimana disampaikan oleh PCO, yaitu mempercepat hilirisasi sumber daya alam.

    “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy.

    Ia melanjutkan salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    Langkah ketiga, ujar Noudhy, ialah memperkuat daya beli dalam negeri.

    “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.

    Kemudian, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    “Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Deputi PCO itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gabung OECD, Status Indonesia Meningkat Jadi Negara Maju

    Gabung OECD, Status Indonesia Meningkat Jadi Negara Maju

    Paris, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bergabungnya Indonesia dengan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan status negara dari berkembang menjadi maju. 

    Keanggotaan ini akan membuka peluang lebih luas dalam kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan dengan 38 negara anggota OECD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi di Indonesia.

    “Bergabung dengan OECD bukan hanya meningkatkan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara anggota,” ujar Yusril dalam keterangan resminya kepada media, Kamis (27/3/2025). 

    Yusril mengikuti langsung sidang OECD di Paris, Prancis pada Rabu (26/3/2025), mewakili Presiden Prabowo Subianto.

    Yusril menyebutkan Indonesia diperkirakan akan resmi menjadi anggota OECD dalam tiga tahun mendatang, dan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung setelah Jepang dan Korea Selatan. 

    Sebelum keanggotaan ini diresmikan, Menko Yusril mengungkapkan, Indonesia perlu menandatangani Konvensi OECD mengenai penyuapan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi standar bagi negara-negara maju. 

    Reformasi regulasi di bidang antikorupsi, penyuapan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

    Pada sidang OECD di Paris, Menko Yusril menyampaikan pidato yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Yusril berbicara bersama Presiden Guatemala Bernardo Arevalo, mengenai sejarah perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi sejak tahun 1958, serta perkembangannya setelah meratifikasi United Nations Convention on Transnational Organized Crime dan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2006.

    “Kami menyadari bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum mengalami perubahan signifikan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Yusril.

    Selain harus menandatangani konvensi mengenai penyuapan serta berbagai instrumen hukum lainnya sebelum bergabung dengan OECD, Yusril menambahkan, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban melakukan reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi guna memperbaiki regulasi terkait korupsi, penyuapan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    “OECD tidak hanya akan menilai aturan-aturan normatif, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tiga tahun ke depan,” jelas Yusril.

    Dengan bergabungnya Indonesia dalam OECD, Menko Yusril berharap dapat semakin memperkuat perekonomian, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi.

  • Iqra dalam Ramadan

    Iqra dalam Ramadan

    Saat ini, Indonesia berada pada peringkat rendah dalam hal minat membaca. Hasil Programme for International Student Assesment (PISA) yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada 2022 menunjukkan Indonesia mendapatkan skor 359 dalam aspek membaca. Skor tersebut tergolong rendah karena skor rata-rata membaca 476. 

    Data lain menunjukkan pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai angka 87,2 persen. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara berpenduduk mayoritas muslim. Menariknya, dalam Islam, membaca sangat dianjurkan. Hal ini bisa dilihat dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu iqra (bacalah). 

    Secara teori, umat muslim seharusnya gemar membaca, tetapi kenyataannya minat baca di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, Ramadan hendaknya menjadi momentum untuk mulai membangun kebiasaan baru, yaitu membaca buku.

    Ramadan merupakan bulan yang penuh kemuliaan. Pada Ramadan, Al-Qur’an diturunkan dari lauhulmahfuz ke baitul izzah. Oleh karena itu, Ramadan juga dikenal sebagai syahrul Qur’an atau bulan Al-Qur’an. Ayat pertama yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-‘Alaq ayat 1-5:

    اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

    “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

    Secara literal, iqra menunjukkan betapa pentingnya membaca dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan membaca di sini? Menurut Muhammad Abduh, iqra adalah membaca dengan berulang-ulang. Penafsiran ini didasarkan pada kronologi penerimaan wahyu pertama, yakni ketika Jibril mengulang wahyu pertama sebanyak tiga kali kepada Nabi Muhammad. Ini berarti untuk mengamalkan iqra, seseorang tidak bisa membaca selama satu atau dua kali, tetapi dijadikan kebiasaan.

    Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, iqra diartikan sebagai membaca, memahami, merenungi, melakukan refleksi, serta mengamalkan hal-hal yang telah dipelajari dalam kehidupan. Wahyu pertama merupakan fondasi manusia untuk sadar akan urgensi ilmu pengetahuan secara teori yang darinya terciptalah peradaban. Maka, umat muslim seharusnya senantiasa membaca, sehingga bisa menciptakan peradaban yang maju, beradab, dan penuh kebijaksanaan, seperti masa kejayaan Islam pada masa lalu.

    Namun, iqra tidak hanya terbatas pada membaca buku dan hal-hal yang berbau ilmiah. Lebih dari itu, iqra juga berarti membaca keadaan sekitar, membaca perasaan orang lain, memahami situasi, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Seorang muslim diajarkan untuk hidup dengan kesadaran penuh–akan diri sendiri, Tuhan, lingkungan, serta keadaan orang lain–yang pada akhirnya melatih diri untuk lebih berempati.

    Ketika ingin mengamalkan iqra dalam kehidupan sehari-hari, perlu dilakukan setidaknya tiga hal:

    1. Membiasakan membaca Al-Qur’an dengan pemahaman yang lebih mendalam.

    2. Membaca buku-buku yang menambah wawasan dan meningkatkan kualitas diri.

    3. Mempraktikkan “membaca” dalam arti yang lebih luas, yakni memahami lingkungan, kondisi sosial, dan keadaan orang lain.

    Memulai membiasakan iqra sangat ideal dilakukan saat Ramadan. Selama Ramadan banyak ditemui tadarus Al-Qur’an setiap hari, kajian keislaman, serta halakah, yang merupakan jalan mengamalkan iqra. Tidak hanya itu, saat Ramadan hendaknya dibiasakan membaca buku saat menunggu sahur, menunggu buka puasa, atau saat luang pada siang hari.  

    Ramadan juga dapat mengasah skill iqra dengan menumbuhkan kepekaan sosial. Orang yang berpuasa tidak hanya merasakan haus dan lapar semata, juga belajar berempati terhadap mereka yang tidak memiliki privilese. Namun, empati saja tidak cukup. Harus ada aksi nyata, seperti memperbanyak sedekah dan membantu sesama. 

    Mungkin selama ini ada yang telah menjalani kehidupan sebagai muslim, tetapi belum menjalankan kandungan wahyu pertama ini. Oleh karena itu, Ramadan merupakan waktu ideal untuk membangun kebiasaan yang mengarahkan umat muslim pada perintah iqra. Setidaknya ada tiga langkah konkret yang bisa dilakukan:

    1. Membaca satu halaman Al-Qur’an setiap hari dengan tafsirnya.

    2. Mengalokasikan waktu khusus untuk membaca buku yang bermanfaat. Cukup dengan 15 menit sehari dan lakukan setiap hari hingga membaca menjadi kebiasaaan baru dalam keseharian.

    3. Meningkatkan kepekaan sosial dengan “membaca” kondisi masyarakat dan aktif membantu sesama.

    Dengan demikian, Ramadan bukan hanya menjadi bulan menahan lapar dan dahaga, juga bulan untuk merefleksikan dan membangun kebiasaan intelektual serta spiritual yang lebih baik. Ayo, mulai sekarang biasakan iqra dalam arti sesungguhnya!

    Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI). 
     

  • Gaduh IHSG Amblas, Benarkah Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja?

    Gaduh IHSG Amblas, Benarkah Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar terus merespons negatif kebijakan pemerintah. Hal itu terbukti dengan runtuhnya sejumlah sektor perekonomian selama beberapa waktu terakhir. Yang terbaru, otoritas bursa sampai harus membekukan sementara perdagangan alias trading halt imbas kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang turun lebih dari 5% pada Selasa lalu.

    Ekonomi Indonesia belakangan ini memang sedang dalam kondisi tidak stabil. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK), indikasi penurunan daya beli, rupiah jeblok, tren deindustrialisasi, hingga ruang fiskal yang menyempit telah memicu ketidakpastian. Berbagai persoalan tersebut semakin rumit dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sejauh ini belum berimbas secara positif ke perekonomian negara. 

    Di sisi lain, pembentukan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara, yang digadang-gadang akan mengerek perekonomian dan tetek bengeknya, juga masih memicu ketidakpastian. Investor di pasar saham wait and see. Saham-saham bank milik negara, justru kompak turun. Tidak jelas alasannya. Namun banyak analis menyinggung tentang peran Danantara.

    Pasar sepertinya belum yakin betul Danantara mampu mengelola BUMN-BUMN jumbo yang selama ini menjadi backbone perekonomian. Apalagi komposisi di level elite Danantara, sebagian terafiliasi dengan kelompok politik dan korporasi tertentu.

    Semua kerumitan itu semakin kompleks dengan proyeksi terbaru Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang sampai harus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya di angka 4,9%. Padahal sebelumnya, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai angka 5,2%.

    Pemangkasan proyeksi ini tentu menjadi ‘peringatan’ bagi pemerintah. Ada indikasi tentang ketidakpastian bahkan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah kebijakan yang ditempuh saat ini. Apalagi, di level global, tantangan begitu besar. Perang tarif yang berkecamuk antara Amerika Serikat di bawah Donald Trump dengan China, dua negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia, bisa kembali memicu pasang surut ekonomi global.

    Publik tentu masih ingat dengan dampak besar perang dagang jilid 1 pada tahun 2018-2019 lalu. Saat itu Trump menjadi presiden Amerika Serikat pada periode pertama. Ekonomi dunia nyaris morat-marit. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dipangkas oleh hampir semua lembaga. Akibatnya, terjadi banyak goncangan, meski Vietnam bisa menjadi pengecualian.

    Vietnam, yang sistem politiknya masih totaliter, cukup menjanjikan pada waktu itu. Aliran modal mengalir cukup deras. Negeri Paman Ho itu menjadi tujuan relokasi besar-besaran industri dari China. Pada tahun 2018-2019 lalu, ekonomi Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup mentereng. Kisarannya di angka 7,4%-7,5%.

    Sementara itu, pada 2018-2019, Indonesia benar-benar harus berjibaku untuk mempertahankan supaya ekonomi tetap stabil. Belum lagi pemerintah harus memutar otak serta harap-harap cemas subsidi jebol karena harga minyak yang meroket. Perang tarif atau perang dagang benar-benar memukul ekonomi dan ancaman itu kemungkinan berulang saat ini. 

    Investor jelas tidak ingin momen tahun 2018-2019 terulang. Mereka berharap besar dengan langkah pemerintah. Mereka menunggu kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Kebijakan yang pro dunia usaha. Tidak perlu intervensi langsung. Tetapi kebijakan yang memiliki dampak alias multiplier effect yang besar bagi semua kalangan. Tidak lagi terkonsentrasi ke kelompok-kelompok tertentu, sehingga distribusi pendapatan semakin luas.

    Kalau pendapatan terdistribusi dengan adil, pemerintah akan menikmatinya, karena bisa menarik pajak secara optimal. Pada akhirnya tax ratio akan naik, beban utang berkurang, APBN jauh lebih sehat, tak perlu repot-repot minta BI beli surat berharga negara, dan kalau itu terjadi, upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bisa terealisasi. 

  • Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Skor ESG Telkom Berhasil Meningkat Baik – Halaman all

    Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Skor ESG Telkom Berhasil Meningkat Baik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (ESG) dengan mencatat berbagai pencapaian penting di tahun 2024. 

    Untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam penilaian CDP (Carbon Disclosure Project), Telkom berhasil meraih skor B untuk kinerja iklimnya, menandakan transparansi yang semakin kuat dalam upaya mitigasi perubahan iklim.  

    Selain itu, Telkom mencatat peningkatan peringkat ESG dari Sustainalytics dengan skor risiko ESG membaik menjadi 25,6 (Medium Risk). Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh perolehan skor 91,23 dari BPKP yang menempatkan Telkom pada kategori “sangat baik” dalam pengelolaan keberlanjutan.  

    Pada aspek Tata kelola, Telkom memperoleh skor ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) 103,31 yang dikeluarkan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dengan kategori “Leadership in Corporate Governance”.

    Pencapaian ini menunjukkan bahwa Telkom telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan bisnisnya.  

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan, “Telkom terus berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis perusahaan, sejalan dengan visi perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Pencapaian ini mencerminkan keseriusan kami dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.” 

    Peningkatan peringkat ESG ini merupakan bukti nyata upaya Telkom dalam memperkuat praktik keberlanjutan di seluruh lini bisnisnya dengan memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. 

    Komitmen Lingkungan: Efisiensi dan Pengurangan Limbah    

    a. Audit eksternal emisi gas rumah kaca sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas lingkungan.  

    b. 6.387 ton pengurangan jumlah limbah kantor total dari tahun 2023.

    c. 80 persen limbah kabel fiber optic dialihkan dari pembuangan akhir.

    Dampak Sosial: Digitalisasi dan Pemberdayaan    

    a. Investasi Rp144,8 miliar dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).  

    b. Mewujudkan inklusivitas digital dengan jaringan yang menjangkau 98% populasi di Indonesia.

    c. Mencapai skor NPS 58 (kategori excellent) untuk TelkomGroup dengan kenaikan +2 poin dibanding 2023.

    Tata Kelola Perusahaan: Kepemimpinan dalam Governance    

    a. 100% kepatuhan terhadap regulasi, tanpa kasus besar yang terbukti.  

    b. Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk Telkom dan 13 anak usaha.  

    c. 0 insiden kebocoran data yang kritikal, menegaskan keamanan informasi sebagai prioritas utama.  

    VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menambahkan, ”Pencapaian ini meningkatkan semangat dan konsistensi Telkom dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan, tidak hanya terpaku pada peningkatan angka rating, tetapi lebih dari itu adalah peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan yang berdampak pada seluruh aspek keberlanjutan. Telkom perlu terus melakukan mitigasi berbagai risiko dan tantangan global yang berpotensi mengganggu operasi bisnis dan layanan TelkomGroup, di antaranya risiko keamanan siber, cuaca ekstrem dan bencana akibat perubahan iklim, serta kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan transformasi digital perusahaan.” 

    Seluruh pencapaian ini menjadi landasan bagi Telkom dalam mengakselerasi agenda keberlanjutan yang sejalan dengan visi perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk informasi lebih lengkap, Telkom akan merilis Laporan Keberlanjutan 2025 pada Mei mendatang.

  • Terungkap Perintah Prabowo Genjot Setoran Pajak

    Terungkap Perintah Prabowo Genjot Setoran Pajak

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar penerimaan pajak digenjot. Upaya menggenjot penerimaan pajak akan dilihat dari berbagai sektor.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/3). Selain Airlangga, beberapa anggota Kabinet Merah Putih hadir mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Kemarin kita lihat optimalisasi (pajak) dari berbagai sektor, tergantung juga kriteria,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Penerimaan pajak yang optimal akan berpengaruh terhadap tingkat tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.

    Tax ratio mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi warganya. Selain itu, dapat mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara.

    Tingkat tax ratio yang stabil atau meningkat dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meningkatnya produksi dan daya beli masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, penurunan tajam dalam tax ratio mungkin menjadi sinyal peringatan akan ketidakseimbangan atau masalah struktural dalam ekonomi.

    Tax ratio Indonesia sendiri pada 2024 hanya 10,08%. Angka itu menurun jika dibandingkan dengan tax ratio 2023 yang mencapai 10,31%.

    Saat ditanya target pemerintah terkait tax ratio, Airlangga menyebut sesuai Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) adalah 11,8%.

    “Kalau dengan kriteria OECD, angka lebih tinggi 11,8%,” ucap Airlangga.

    (aid/hns)

  • IHSG Longsor 6 Persen, Langsung Dihentikan Sementara, Bagaimana Jika Turunnya Lebih dari 15 Persen? – Halaman all

    IHSG Longsor 6 Persen, Langsung Dihentikan Sementara, Bagaimana Jika Turunnya Lebih dari 15 Persen? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025) mengalami penurunan tajam.

    Pada akhir perdagangan sesi pertama, IHSG turun hingga 6,12 persen atau 395,86 poin ke level 6.076,08.

    Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat membekukan sementara perdagangan atau disebut juga sebagai trading halt pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Perdagangan dilanjutkan pukul 11:49:31 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

    Keputusan trading halt tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

    Dalam surat tersebut, diatur juga mengenai jika IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10 persen. Tindakan bursa atas kelangsungan perdagangan adalah trading halt selama 30 menit.

    Namun, jika IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15 persen, akan dilakukan trading suspend dengan beberapa ketentuan seperti: a) sampai akhir sesi perdagangan; atau b) lebih dari satu sesi perdagangan, setelah mendapat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

    Lantas, apa alasan IHSG hari ini bisa runtuh?

    Ekonom Panin Sekuritas Felix Darmawan menjelaskan pelemahan IHSG masih didominasi oleh sentimen negatif dari dalam negeri.

    Alasannya karena indeks saham regional dan global masih berada di zona hijau.

    Felix merinci terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tekanan terhadap indeks. 

    Pertama, penurunan penerimaan negara yang memperbesar defisit anggaran serta kebutuhan pembiayaan yang lebih besar.

    Kedua, pelaku pasar masih bersikap wait and see terhadap kebijakan Danantara dan Makan Bergizi Gratis (MGB) di tengah proses realokasi anggaran.

    Ketiga, indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) juga mengalami penurunan, yang disebabkan kondisi ketenagakerjaan yang suram belakangan ini. 

    “Situasi ini turut mendorong sejumlah analis asing, seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan Morgan Stanley, untuk menurunkan peringkat saham Indonesia,” kata Felix kepada Kontan, Selasa (18/3/2025).

    Keempat, ada sentimen pemangkasan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari 5,2 persen menjadi 4,9 persen oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

    Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman membantah penurunan IHSG lebih dari 6 persen berasal dari kebijakan pemerintah Indonesia.

    Menurutnya, penurunan IHSG ini justru dampak dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Dia bahkan menegaskan bahwa investor berada dalam posisi wait and see akibat kebijakan Trump.

    “Ini bukan hal yang wajar, mereka sedang wait and see. Hari ini sebagian asing, update terjadi oleh Donald trump ini menjadi salah satu dampak penurunan IHSG,” kata Iman saat Konferensi Pers di BEI, Selasa.

    Bahkan kata dia, volatilitas IHSG ini dampak dari berbagai akumulasi sentimen, tidak hanya berasal dari tingkat domestik.

    “Indeks kan akumulasi berbagai hal tidak hanya domestik, kalau fundamental perusahaan semuanya bagus nggak ada isu. Yang terjadi itu persepsi mengenai kondisi bursa efek kita,” ungkapnya.