Organisasi: OECD

  • James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang akhir 2025, kondisi ekonomi dan geopolitik global masih tidak menentu. Tantangan tersebut diprediksi masih berlangsung pada 2026.

    Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady menyampaikan kondisi global pada akhir tahun ini menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Secara geopolitik, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

    “Ada tiga indikasinya, yakni kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

    James Riady melanjutkan, lembaga-lembaga dunia — IMF, World Bank, ECB, OECD — menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.

    Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi, dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

    Secara finansial, kerentanan baru muncul. Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

    Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar, sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

    Selain itu, era suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Kendati demikian, ada angin segar dari pemangkasan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini.

    Secara sosial, Chairman Lippo Group Group itu menjelaskan soal potensi polarisasi yang meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci, mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa. Semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

    Jika disatukan semuanya, 2026 berisiko menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat. Ketiga, ketidakstabilan energi. keempat, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Kelima, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

    “Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” papar James.

    EKONOMI INDONESIA

    Namun, kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilalah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik Indonesia berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

    Kedua, fundamental makro ekonomi tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

    Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

    Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

    Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

    “Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun, Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” jelas James.

    Program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimis.

    Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

    “Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James.

    Dia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.

  • Jika Gabung OECD, Indonesia Tak Lantas Bersahabat dengan Israel

    Jika Gabung OECD, Indonesia Tak Lantas Bersahabat dengan Israel

    Jakarta, Beritasatu.com — Proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) tidak akan mengubah posisi politik luar negeri Indonesia terkait Israel.

    Meski mekanisme OECD mensyaratkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota, termasuk Israel, pemerintah memastikan bahwa normalisasi hubungan tidak menjadi konsekuensi otomatis dari proses aksesi tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satu-satunya rujukan sikap Indonesia terkait Israel tetap mengacu pada pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB mengenai solusi dua negara untuk Palestina.

    “Keanggotaannya tentu membutuhkan unanimous keputusan dari anggota yang lain. Terkait itu, Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Airlangga menegaskan bahwa sikap Indonesia baru dapat berubah apabila Israel menyelesaikan persoalan politiknya dengan Palestina.

    “Apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Jadi tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh solusi dua negara dan mewajibkan pengakuan negara Palestina sebagai syarat mutlak sebelum Indonesia dapat mempertimbangkan pengakuan terhadap Israel.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB sebagai bagian dari HUT ke-80 PBB, Selasa (23/9/2025) pagi WIB.

    “Indonesia mendukung solusi dua negara, karena hanya ini yang mendukung terciptanya perdamaian. Jika Israel mau mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia siap mengakui negara Israel dan akan mendukung keamanan untuk Israel,” ujar Prabowo.

    Namun, Airlangga mengungkapkan bahwa proses aksesi Indonesia menuju OECD terus menunjukkan kemajuan.

  • Fraud Layanan JKN Capai Rp 6,8 T: Tagihan Fiktif-Dokter Bikin Pasien Bolak-balik RS

    Fraud Layanan JKN Capai Rp 6,8 T: Tagihan Fiktif-Dokter Bikin Pasien Bolak-balik RS

    Jakarta

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkap sedikitnya empat pola kecurangan (fraud) yang hingga kini masih membayangi penyelenggaraan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan ini memperlihatkan potensi penyalahgunaan tidak hanya dilakukan fasilitas kesehatan, tetapi juga tenaga medis, peserta, hingga oknum internal BPJS Kesehatan.

    Menurut Cak Imin, jenis kecurangan pertama banyak ditemukan di puskesmas dan rumah sakit. Praktik yang kerap terjadi antara lain tagihan fiktif, mark up biaya, hingga manipulasi tindakan medis untuk mengamankan standar pembiayaan yang dianggap terlalu kecil atau memenuhi kebutuhan operasional faskes.

    Jenis fraud kedua terkait perilaku tenaga medis. Ia menyebut ada dokter yang sengaja memberikan diagnosis berlebihan atau membiarkan pasien dirawat lebih lama. “Itu biasanya agar biaya rawatnya menjadi tinggi,” ujarnya dalam 1st INAHAFF Conference 2025 di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

    Ketiga, fraud juga terjadi di internal BPJS Kesehatan, khususnya pada proses verifikasi klaim. Ada oknum yang sengaja membiarkan ketidaksesuaian atau manipulasi data terjadi.

    Terakhir, peserta JKN pun tidak luput dari sorotan. “Peserta BPJS melakukan pemalsuan identitas dan dokumen,” tegasnya.

    Mengutip laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ia menekankan fraud di sektor jaminan kesehatan banyak negara menyebabkan kebocoran anggaran 0,5 hingga 6 persen dari total pembiayaan. “Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Setiap rupiah iuran dan anggaran negara harus kembali kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tutupnya.

    Fraud Mencapai Rp 6,8 Triliun, Pencegahan Jadi Penyumbang Terbesar

    Terpisah, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirpatuhal) BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengungkap capaian signifikan upaya anti-fraud sepanjang Januari HINGGA Oktober 2025. Total nilai potensi fraud yang berhasil dicegah, dideteksi, dan ditangani mencapai Rp 6,8 triliun di seluruh kedeputian wilayah.

    Rinciannya:

    Pencegahan fraud: Rp 5,1 triliunDeteksi dan penanganan: Rp 1,7 triliun

    Mundiharno menegaskan seluruh aspek penanganan fraud menunjukkan tren peningkatan. “Yang tercegah meningkat, yang terdeteksi meningkat, yang tertangani juga meningkat. Meningkat yang akhirnya bisa kembali terselamatkan dana kita itu,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/12).

    Ia menambahkan pencegahan menjadi komponen terbesar dari capaian tersebut. “Yang paling banyak itu di pencegahan. Tapi itu juga upaya dari anti-fraud kita. Rp 5,1 triliun itu adalah hasil dari pencegahan, deteksi, sampai penanganan.”

    Mundiharno menilai peningkatan efektivitas pengawasan menjadi salah satu kunci. Sebelumnya, indikasi fraud seringkali hanya berujung pada pembinaan atau pemberian umpan balik yang tidak memberikan efek jera.

    “Dulu hanya pembinaan, feedback-nya nggak efektif. Ini indikasi fraud, ya sudah. Masuk kanan, keluar kiri. Kalau tidak ada sanksinya, berat.”

    (naf/kna)

  • 44 Juta Orang Dapat Jatah dalam Setahun

    44 Juta Orang Dapat Jatah dalam Setahun

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memamerkan pelaksnaaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih cepat ketimbang negara lain. Misalnya, dengan jangkauan program MBG yang mampu diterima 44 juta orang hanya dalam kurun waktu satu tahun.

    Hal tersebut disampaikan Airlangga kepada para perwakilan Organization for Econonic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, program ini dijalankan lebih cepat dibandingkan negara lain.

    “Tadi kami share bahwa salah satu program andalan Bapak Presiden pun terkait dengan makan bergizi gratis dilakukan dalam periode yang cepat. Jadi dalam setahun ini sudah hampir 44 juta di mana negara lain butuh 11 tahun,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Dia menjelaskan, pelaksanaan program MBG ini dalam konteks percepatan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, dia juga menyinggung soal penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang cenderung cepat.

    “Betul-betul ini melihat bagaimana Indonesia, termasuk tadi kami sharing pada saat penanganan Covid kita juga melakukan dengan transformasi yang cepat,” ucapnya.

    Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong proses birokrasi sederhana hingga reformasi dan transformasi dalam regulasi di berbagai sektor. Ini sejalan dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

    Perwakilan OECD Sambangi RI

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap kabar terkini proses aksesi keanggotaan Indonesia ke Organization for Econonic Co-operation and Development (OECD). Sejumlah aspek sedang ditinjau secara menyeluruh, termasuk aspek perdagangan hingga ekonomi digital.

    Dia menjelaskan, sejumlah perwakilan OECD akan melakukan peninjauan terhadap regulasi di beberapa sektor. Tinjauan teknis ini jadi langkah lanjutan dalam proses keanggotaan Indonesia ke organisasi tersebut.

    “Pertemuan pagi ini Indonesia melakukan update terhadap technical review, dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2024).

  • 44 Juta Orang Dapat Jatah dalam Setahun

    Perwakilan OECD Sambangi Indonesia, Soroti Perdagangan-Ekonomi Digital

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap kabar terkini proses aksesi keanggotaan Indonesia ke Organization for Econonic Co-operation and Development (OECD). Sejumlah aspek sedang ditinjau secara menyeluruh, termasuk aspek perdagangan hingga ekonomi digital.

    Dia menjelaskan, sejumlah perwakilan OECD akan melakukan peninjauan terhadap regulasi di beberapa sektor. Tinjauan teknis ini jadi langkah lanjutan dalam proses keanggotaan Indonesia ke organisasi tersebut.

    “Pertemuan pagi ini Indonesia melakukan update terhadap technical review, dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2024).

    “Bidang tersebut didahulukan peninjauan mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi global, tantangan global hari ini,” ia menambahkan. 

    Dia menjelaskan, pemerintah telah memperbarui sejumlah aspek digital dalam proses aksesi ini. Selain itu, langkah menjaga aspek perdagangan internasional juga dikebut pemerintah, contohnya tertuang dalam perjanjian dagang dengan sejumlah negara dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    “Jadi Indonesia betul-betul dilihat sebagai negara yang sangat visible di global dan visibility di global ini diikuti dengan reform dan transformasi di ekonomi dan termasuk juga arahan Bapak Presiden untuk selalu melakukan debottlenecking, debirokratisasi dan transformasi yang secara cepat,” tuturnya.

    Respons Positif OECD

    Airlangga juga mengungkapkan, sejauh ini respons perwakilan OECD masih positif terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Deputy Secretary General OECD tadi menyampaikan perkembangan aksesi Indonesia dari kacamata OECD. Antara lain disampaikan bahwa progres keanggotaan aksesi Indonesia ini sangat terlihat ataupun visible,” ucapnya.

    “Kemudian juga prioritas yang ditetapkan juga cocok artinya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh OECD dan juga tentu di tengah ketidakpastian global keanggotaan Indonesia di OECD ini diharapkan dapat menavigasi ketidakpastian dan kondisi multilateralisme dan multipolarisme yang ada di global,” ia menambahkan.

  • OJK Terbitkan Kebijakan Perlakuan Khusus Kredit dan Pembiayaan Korban Bencana Sumatera

    OJK Terbitkan Kebijakan Perlakuan Khusus Kredit dan Pembiayaan Korban Bencana Sumatera

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar buka peluang relaksasi kredit bagi korban terdampak bencana Sumatera. Relaksasi kredit juga pernah diberikan saat masa pandemi Covid-19.

    Mahendra mengatakan, kemungkinan pemberian relaksasi itu tengah dihitung oleh OJK serta melibatkan perusahaan pemberi pembiayaan dan kredit.

    “Apakah sampai memerlukan suatu aktivasi dari pengaturan yang terkait dengan penanggulangan bencana, atau bisa dilakukan langsung oleh masing-masing lembaga jasa keuangan, ini juga sedang dikoordinasi lebih dalam lagi oleh kami,” kata Mahendra disela OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025, di Sanur, Bali, Senin (1/12/2025).

    Kajian serius tengah dijalankan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae di sektor perbankan. Serta, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman untuk sektor pembiayaan.

    “Ini merupakan prioritas dan fokus kami bersama terkait dengan bagaimana dampak-dampak konsekuensi pembiayaan maupun keuangan yang terjadi di kawasan di sana,” tutur Mahendra.

    Mahendra juga meminta anak buahnya untuk mengkaji klaim asuransi dari dampak bencana. “Sedang dilakukan tentunya assessment mengenai bagaimana dampaknya dan terkait dengan klaim maupun penggantian asuransi yang terjadi secara menyeluruh,” ujar dia.

  • Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia, kini berada pada posisi yang genting dan memaksa negara mengevaluasi ulang arah pembangunannya. Deretan bencana besar hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beberapa pekan terakhir, memperlihatkan gambaran telanjang tentang rapuhnya fondasi ekologis Indonesia.

    Di Sumatera Utara, banjir besar yang merendam Langkat, Deli Serdang, dan Binjai, terjadi setelah curah hujan ekstrem yang bertemu dengan penyusutan tutupan hutan lebih dari 38 ribu hektare dalam satu dekade (KLHK, 2024).

    Daya tampung sungai melemah, sementara tata ruang perkotaan yang padat menyebabkan limpasan air naik signifikan. Di Aceh, banjir bandang Aceh Utara dan longsor di Bener Meriah dipicu oleh kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureuto yang kehilangan hampir 55 persen kawasan hulu akibat alih fungsi lahan dan tambang.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, runtuhan lahan di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang terkait langsung dengan hotspot deforestasi dan lereng terjal yang kritis, setelah penurunan tutupan vegetasi sebesar 7,8 persen sejak 2019, menurut Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas (Unand).

    Kerusakan ekologis ini bukan sekadar deretan angka, namun ia memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. BNPB mencatat bahwa total kerugian akibat rangkaian bencana hidrometeorologis di tiga provinsi tersebut, dalam lima tahun terakhir, melampaui Rp21 triliun, termasuk kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, permukiman, sentra produksi pertanian, hingga fasilitas pendidikan.

    Riset Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang dikutip BMKG menegaskan bahwa intensitas hujan ekstrem di Indonesia meningkat 12–15 persen dalam 20 tahun terakhir, dan wilayah Sumatra bagian utara merupakan salah satu “zona merah risiko iklim” Asia Tenggara.

    Kombinasi kerusakan ekosistem hulu, degradasi mangrove pesisir, masifnya pembangunan di sempadan sungai, serta perubahan pola cuaca membuat infrastruktur modern, sekalipun tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Biaya pemulihan satu bencana sering kali setara dengan 5–7 tahun anggaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya memutus kesinambungan program pembangunan masyarakat.

    Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan baru yang tidak lagi mengedepankan beton semata, tetapi menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama. Riset OECD (2023) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40 persen dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.

    Di Indonesia sendiri, kajian LPEM UI (2024) memperkirakan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan untuk rehabilitasi ekologis menghasilkan manfaat ekonomi kembali sebesar Rp4 hingga Rp7 melalui pengurangan risiko banjir, peningkatan kualitas air, peningkatan produktivitas pertanian, dan penurunan biaya pemulihan.

    Dengan kata lain, optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim. Tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya.

    Keseimbangan

    Selama ini, pembangunan publik di Indonesia masih didominasi pendekatan growth-centered development, sebuah paradigma lama yang menekankan percepatan output fisik, demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Model ini sejalan dengan kritik Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, bahwa pembangunan sering kali mengabaikan kapasitas dasar lingkungan sebagai prasyarat kesejahteraan jangka panjang.

    Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hilangnya lebih dari 150 ribu hektare tutupan hutan dalam 10 tahun terakhir (KLHK, 2024) menjadi bukti bahwa fondasi ekologis terus terkikis, sementara pembangunan fisik berjalan tanpa mengimbangi pemulihan daya dukung lingkungan. Akibatnya, bencana hidrometeorologis tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi pola berulang yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menimbulkan kerugian sosial yang besar.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga sebut aset keuangan syariah tembus Rp10.257 T pada 2025

    Airlangga sebut aset keuangan syariah tembus Rp10.257 T pada 2025

    Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, aset keuangan syariah tercatat melonjak signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.

    Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh percepatan Sertifikasi Produk Halal, peningkatan permintaan terhadap sektor fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, serta ekspansi pariwisata ramah Muslim yang memperkuat daya saing ekosistem halal Indonesia.

    “Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Prestasi Indonesia di tingkat global juga kian menonjol dengan keberhasilan menempati peringkat ke-3 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024-2025, melesat dari posisi ke-11 pada periode sebelumnya.

    Dalam acara peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026, Senin, Menko mengatakan, pencapaian tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara yang selama ini menjadi pemain utama seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain.

    “Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan,” katanya.

    Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sehingga ini menjadi fokus bersama ke depan.

    “Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat,” jelasnya.

    Dalam mendorong peningkatan ekonomi syariah, Pemerintah telah menyiapkan strategi penguatan ekonomi syariah 2025-2029.

    Strategi itu mencakup penguatan industri halal, terutama makanan-minuman, fesyen Muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM halal melalui percepatan sertifikasi halal dan ekosistem yang lebih efisien, peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional

    Kemudian pendalaman keuangan syariah meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah, serta penguatan dana sosial syariah (ZISWAF) sebagai instrumen pemerataan dan perlindungan sosial.

    Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan empat Kawasan Industri Halal (KIH) yang dirancang sebagai pusat produksi halal standar global, yang terletak di Modern Halal Valley (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.

    Sementara, Dewan Nasional Keuangan Inklusif turut memperkuat inklusi dan literasi keuangan syariah. Berbagai strategi dilakukan mulai dari perluasan edukasi, layanan digital, hingga penggunaan uang elektronik.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan percepatan Program Sertifikasi Halal Nasional juga menjadi upaya dalam Penguatan UMKM halal.

    Hingga Oktober 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal. Langkah tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan kepastian dan keamanan produk halal di seluruh Indonesia.

    Dari sisi pembiayaan, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah juga terus menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif di berbagai daerah.

    Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 hingga November 2025, total penyaluran KUR Syariah tercatat mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.

    “Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan,” ucap Menko.

    Penguatan ekosistem keuangan syariah juga semakin terlihat melalui inovasi sektor jasa keuangan, salah satunya melalui pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai amanat Undang-Undang P2SK.

    Hingga Oktober 2025, dua lembaga jasa keuangan bulion yang telah beroperasi tercatat mengelola emas sebesar 148,77 ton.

    Kehadiran instrumen ini tidak hanya memperdalam pasar keuangan syariah, tetapi juga memperluas pilihan layanan investasi dan pembiayaan yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat.

    “Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menko Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PBB proyeksi pertumbuhan global melambat hingga 2,6 persen pada 2025

    PBB proyeksi pertumbuhan global melambat hingga 2,6 persen pada 2025

    Jenewa (ANTARA) – Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat menjadi 2,6 persen pada 2025, turun dari 2,9 persen pada 2024, akibat tekanan yang semakin besar dari volatilitas keuangan serta ketidakpastian geopolitik yang dihadapi oleh perdagangan dan investasi global, demikian disampaikan oleh Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan yang dirilis pada Selasa (2/12).

    Laporan Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD 2025 menunjukkan bahwa pergeseran di pasar keuangan mempengaruhi perdagangan global hampir sama kuatnya dengan aktivitas ekonomi riil, yang mempengaruhi prospek pembangunan di seluruh dunia, ungkap badan perdagangan PBB tersebut.

    Laporan itu menyebutkan bahwa meskipun ada potensi keuntungan dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan, pertumbuhan global diperkirakan tetap moderat pada 2026, sebesar 2,6 persen.

    UNCTAD menyatakan bahwa proyeksinya didasarkan pada agregat pertumbuhan global menggunakan bobot kurs pasar (market exchange rate/MER) daripada bobot paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang digunakan oleh OECD, dengan yang terakhir menghasilkan perkiraan pertumbuhan global yang lebih tinggi. Pada hari yang sama, OECD memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global akan melambat dari 3,2 persen pada 2025 menjadi 2,9 persen pada 2026.

    Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan mengatakan bahwa temuan tersebut menunjukkan bagaimana kondisi keuangan semakin menentukan arah perdagangan global.

    “Perdagangan bukan hanya rantai pasokan. Ini juga merupakan rantai kredit, sistem pembayaran, pasar mata uang, dan aliran modal,” katanya.

    Laporan itu juga menyebutkan bahwa perekonomian berkembang diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,3 persen, jauh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian maju.

    Namun, faktor-faktor seperti biaya pendanaan yang lebih tinggi, paparan yang lebih besar terhadap pergeseran mendadak dalam aliran modal, dan risiko keuangan terkait iklim yang meningkat, kian membatasi ruang fiskal dan investasi yang dibutuhkan oleh perekonomian berkembang untuk mempertahankan pertumbuhan.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Yusril Ancang-ancang RI Jadi Anggota OECD: Benahi Persoalan Korupsi-Judol

    Menko Yusril Ancang-ancang RI Jadi Anggota OECD: Benahi Persoalan Korupsi-Judol

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Indonesia masih harus berbenah sebelum menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), terutama dalam tata kelola hukum dan pemberantasan korupsi.

    Yusril mengingatkan bahwa menjadi anggota OECD menuntut komitmen kuat terhadap berbagai prinsip good governance atau pemerintahan yang baik.

    “OECD mensyaratkan standar integritas dan transparansi yang tinggi,” kata Yusril, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, disitat Antara.

    Menko Yusril mengatakan hal itu saat acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Periode 2025–2030 di Jakarta, Jumat 28 November.

    Ia menyinggung arah kebijakan pemerintah yang tengah membidik Indonesia agar dapat bergabung sebagai anggota penuh OECD dalam tiga tahun ke depan.

    Target tersebut merupakan langkah strategis mengingat posisi Indonesia kini berada pada jajaran pelaku ekonomi terbesar kelima atau keenam di dunia.

    Yusril turut mengungkap keprihatinannya terhadap maraknya judi daring (judol) di Indonesia.

    Ia mengungkapkan bahwa perputaran uang dari praktik ilegal tersebut kini bahkan melebihi nilai kerugian akibat kejahatan korupsi.

    “Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Persoalan korupsi, persoalan judi online, dan persoalan narkoba memang harus diambil langkah-langkah tegas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Erry Riyana Hardjapamekas menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam memperkuat tata kelola perusahaan sebagai bagian dari langkah strategis Indonesia menuju keanggotaan OECD.

    “Jika Indonesia ingin segera menjadi anggota OECD maka sektor swasta harus memiliki sistem kepatuhan anti-suap yang kuat untuk memitigasi risiko. Integritas bukan hanya kewajiban moral, tapi juga investasi dalam keberlanjutan bisnis,” ujar Erry dalam keterangan pers di Jakarta, Senin 13 Oktober.

    Erry, yang juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003–2007 itu, mengatakan sistem kepatuhan anti-suap yang kuat di sektor swasta merupakan syarat penting agar Indonesia dapat segera bergabung dengan OECD.

    Erry juga menyoroti urgensi pembenahan tata kelola korporasi menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026, yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.