Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Amerika Naikkan Pajak Impor, IPERINDO Minta Pemerintah Lindungi Galangan Kapal Dalam Negeri – Halaman all

    Amerika Naikkan Pajak Impor, IPERINDO Minta Pemerintah Lindungi Galangan Kapal Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyatakan kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan pajak impor menjadi 32 persen untuk komoditi dari Indonesia akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri maritim Indonesia, khususnya industri galangan kapal.

    “Sebab, industri galangan kapal Indonesia  masih membutuhkan dukungan kebijakan impor yang friendly terhadap bahan baku komponen maupun material kapal,” kata Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 April 2025.

    Dia menjelaskan, sebagai asosiasi tempat tempat berkumpulnya pelaku industri kapal di Indonesia, pihaknya  meminta perlindungan pasar terhadap kemungkinan gempuran barang- barang impor pasca diumumkannya kebijakan tarif bea masuk impor ke Amerika Serikat yang tinggi tersebut.

    Menurut dia, setelah adanya kebijakan tersebut,  banyak negara di dunia yang akan mencari pasar baru selain Amerika Serikat. “Indonesia diyakini akan menjadi negara yang menarik karena populasi yang besar dan daya beli yang cukup kuat,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump  mengumumkan pengenaan tarif timbal balik (reciprocal tariff) terhadap barang-barang impor dari berbagai negara yang diekspor ke AS. Kenaikan tarif impor ini meliputi produk peralatan elektronik, makanan, kopi, minuman keras, pakaian, sepatu, kendaraan, hingga suku cadang, tetapi dikecualikan bagi farmasi, mineral penting, semikonduktor, dan lain-lain.

    Tarif timbal balik Trump merupakan kebijakan AS diwujudkan dengan mengenakan bea ad valorem tambahan pada semua impor dari semua mitra dagang (berbagai negara), kecuali yang ditentukan lain.
    Bea ad valorem sendiri adalah bea masuk atau pajak yang dikenakan pada impor, ditetapkan dalam bentuk persentase tetap dari nilainya, sebagaimana dikutip dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Glossary of Statistical Terms.

    Pada tarif Trump, bea ad valorem tambahan pada semua impor dari semua mitra dagang adalah sebesar 10 persen. Besarannya bisa bertambah dan berbeda-beda per negara mitra pengekspor sesuai ketentuan AS. Indonesia sendiri dikenakan tarif Trump sebesar 32 persen.

    IPERINDO juga meminta Pemerintah agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan, karena ekspor ke Amerika Serikat tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku.

    Pemerintah juga perlu merespon kebijakan tarif bea masuk tinggi Amerika Serikat tersebut dengan kebijakan sejenis.  “Jangan terpancing pada isu Non-Tariff Barrier (NTB) atau Non-Tariff Measure (NTM),” tegasnya.

    IPERINDO juga mengusulkan kepada Pemerintah  untuk menaikkan tarif bea masuk barang impor dari Amerika Serikat sebagai balasan sehingga produk dari AS yang masuk ke Indonesia menjadi tidak kompetitif karena harganya  akan jauh lebih mahal.(tribunnews/fin)

  • Transformasi Digital Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional di Era Perang Dagang Global – Halaman all

    Transformasi Digital Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional di Era Perang Dagang Global – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik dan ekonomi yang luar biasa.

    Direktur Indonesia Digital & Cyber Institute (IDCI) Yayang Ruzaldy mengatakan di tengah tekanan inflasi, krisis energi, dan ketegangan antara negara-negara besar, kebijakan proteksionisme kembali muncul dalam bentuk perang dagang modern. 

    Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan tarif resiprokal terhadap semua mitra dagangnya, termasuk Indonesia dengan tarif sebesar 32 persen. 

    “Hal ini tidak hanya menjadi pukulan bagi neraca perdagangan, tetapi juga menjadi sinyal yang jelas bahwa kekuatan ekonomi di masa depan tidak lagi bergantung pada ekspor fisik saja, tetapi juga pada nilai tambah dari inovasi dan digitalisasi,” ujar Yayang Ruzaldy di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

    Alih-alih melihat kebijakan tarif sebagai batu sandungan, Indonesia harus menggunakannya sebagai momentum untuk bertransformasi.

     Menurut dia ketika biaya logistik meningkat dan akses pasar menjadi lebih terbatas, saluran digital tetap terbuka lebar. 

    “Oleh karena itu, transformasi digital harus menjadi pilar utama dalam strategi ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap modernisasi,” ujarnya.

    Berikut penjelasan selengkapnya Yayang Ruzaldy soal dampak tarif global terhadap struktur ekonomi Indonesia :

    Tarif 32% yang dikenakan pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia berdampak langsung pada sektor manufaktur, pertanian, dan logistik. 

    UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga tertekan oleh lonjakan biaya produksi dan kesulitan mengakses pasar luar negeri.

     Data statistik dari World Integrated Trade Solution (WITS) memperkirakan bahwa setiap kenaikan tarif sebesar 10?pat mengurangi volume ekspor sebesar 7%.

    Dalam konteks Indonesia, dia mengatakan tarif sebesar 32?rarti potensi kerugian ekspor yang signifikan dan efek domino terhadap pendapatan negara, lapangan kerja, dan stabilitas makroekonomi.

    “Namun, justru di tengah tekanan inilah peluang muncul. 

    Dunia sedang memasuki fase penyeimbangan kembali di mana kekuatan ekonomi global tidak lagi semata-mata ditentukan oleh produksi fisik, tetapi oleh efisiensi, kreativitas, dan kecepatan inovasi melalui teknologi digital,” ujar Ruzaldy.

    Transformasi Digital sebagai Solusi Strategis dan Adaptif

    1. Digitalisasi Industri dan Rantai Nilai

    Teknologi digital seperti AI, IoT, dan big data dapat merevolusi proses produksi industri nasional, terutama manufaktur dan logistik. Dengan otomatisasi, efisiensi meningkat dan biaya operasional menurun. 

    Studi McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas sektor manufaktur sebesar 25%. 

    Blockchain memberikan transparansi dan kecepatan dalam rantai pasokan, bahkan lintas negara, mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional yang rentan terguncang oleh kebijakan tarif.

    2. Pemberdayaan UMKM melalui Ekosistem Digital

    Transformasi digital memungkinkan UMKM untuk keluar dari keterbatasan pasar lokal dan menembus pasar global melalui e-commerce, pemasaran berbasis AI, dan pembayaran digital. Laporan Google-Temasek-Bain 2023 memperkirakan bahwa ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025. Dalam ekosistem ini, fintech dan pinjaman blockchain memfasilitasi akses keuangan untuk usaha kecil, yang secara struktural memperkuat daya saing mereka.

    3. Pengembangan Infrastruktur dan Regulasi Pendukung

    Digitalisasi nasional tidak akan berhasil tanpa infrastruktur yang solid. Indonesia harus mempercepat pembangunan jaringan serat optik, pusat data nasional, dan sistem cloud yang berdaulat. Laporan Bank Dunia 2023 mencatat bahwa logistik digital dan regulasi yang cerdas dapat meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas sebesar 20%. Di saat yang sama, negara harus memastikan kedaulatan data dan keamanan siber untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku bisnis.

    Analisis Strategis: Data, Daya Saing, dan Daya Tahan

    Analisis Kuantitatif

    Transformasi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat bahwa digitalisasi dapat menyumbang tambahan 0,75?ri pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan. 

    Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital di berbagai sektor dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perekonomian nasional. Peningkatan ini berasal dari berbagai faktor, seperti digitalisasi industri, adopsi teknologi canggih dalam rantai pasok, dan penguatan ekosistem bisnis berbasis teknologi.

    Selain itu, Bank Dunia memperkirakan sektor digital dan turunannya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru. Menurut laporan terbaru, transformasi digital dapat menciptakan sekitar 27 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada tahun 2030. Peningkatan ini akan terjadi seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengandalkan teknologi digital, baik dalam proses produksi, pemasaran, maupun distribusi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya digitalisasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    Analisis Kualitatif

    Transformasi digital tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis dan sosial yang lebih tangguh, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan digitalisasi, para pelaku bisnis, baik dari sektor besar maupun UMKM, dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan kondisi pasar dan ekonomi global. Teknologi digital juga mendorong peningkatan kolaborasi antar industri, di mana perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor dapat terhubung melalui platform digital untuk berbagi sumber daya, informasi, dan inovasi.

    Selain itu, transformasi digital juga memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi guncangan eksternal, seperti embargo perdagangan, fluktuasi harga komoditas, atau gangguan logistik global.

     Dengan sistem berbasis digital, ketahanan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat karena rantai pasok dapat dioptimalkan secara real-time dan ketergantungan terhadap mekanisme konvensional yang rentan terhadap hambatan geopolitik dapat dikurangi. Digitalisasi juga memungkinkan diversifikasi sumber pendapatan bagi negara, sehingga perekonomian tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, tetapi juga sektor-sektor berbasis inovasi dan teknologi.

    Rekomendasi Strategis untuk Semua Pemangku Kepentingan

    1. Pemerintah

    Pemerintah perlu mendesain ulang kebijakan perdagangan luar negeri dengan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan digital. Dalam menghadapi tantangan perang dagang global dan proteksionisme, strategi perdagangan berbasis digital akan membantu Indonesia memperluas akses pasar internasional tanpa harus bergantung pada ekspor fisik.

     Pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi digital, seperti keringanan pajak bagi industri yang menerapkan otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), atau digitalisasi rantai pasok. Selain itu, pembentukan Digital Sovereign Fund merupakan langkah strategis untuk mendukung investasi di sektor teknologi nasional, sehingga mendorong inovasi dan pengembangan ekosistem digital yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

    2. Industri dan Sektor Swasta

    Pelaku industri dan perusahaan swasta harus mulai menerapkan otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam rantai pasok mereka. Dengan penerapan teknologi ini, efisiensi operasional dapat meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan daya saing produk di pasar global akan semakin kuat. Selain itu, industri juga perlu membangun kemitraan regional melalui platform digital Business-to-Business (B2B). Kolaborasi lintas batas berbasis digital ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam rantai pasokan global, meskipun di tengah pengetatan kebijakan proteksionisme dan tarif perdagangan.

    3. UMKM

    UMKM harus bertransformasi menjadi bisnis digital-native untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat global. Dengan memanfaatkan e-commerce lintas negara, para pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen internasional tanpa harus bergantung pada ekspor konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi finansial (tekfin) menjadi kunci dalam meningkatkan akses permodalan dan pengelolaan keuangan yang lebih modern. Fintech memungkinkan UMKM memperoleh modal usaha melalui skema kredit digital atau blockchain lending, sehingga dapat lebih mudah berkembang tanpa terkendala keterbatasan akses perbankan tradisional.

    4. Investor

    Investor sebaiknya memprioritaskan investasi pada perusahaan rintisan teknologi lokal, terutama yang berfokus pada sektor logistik digital dan ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Investasi di bidang-bidang ini akan mempercepat transformasi digital nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global. Selain itu, kolaborasi antara modal ventura dan inkubator digital nasional juga perlu didorong. Dengan ekosistem yang kuat, perusahaan rintisan teknologi di Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan produktivitas industri.

    5. Akademisi dan Komunitas Digital

    Dunia akademis perlu melakukan reformasi kurikulum pendidikan vokasi dan universitas agar dapat menghasilkan talenta digital yang siap bersaing di industri. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti AI, data science, dan blockchain, harus segera diimplementasikan untuk memastikan lulusannya siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Selain itu, para akademisi dan komunitas digital juga harus aktif dalam penelitian berbasis data dan inovasi kebijakan untuk mendukung arah pengembangan digital nasional. Hasil riset ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan sektor industri dalam merancang kebijakan dan strategi bisnis berbasis teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    Dengan langkah-langkah strategis tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam membangun ketahanan ekonomi digital Indonesia. 

    Kolaborasi antara pemerintah, industri, UMKM, investor, dan akademisi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya sekadar adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Menyatukan Langkah, Mencapai Kedaulatan Ekonomi Digital

    Kebijakan tarif resiprokal dan perang dagang global bukanlah akhir dari kisah pertumbuhan Indonesia, melainkan titik balik menuju kemandirian yang lebih besar.

     Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan lompatan strategis bagi bangsa ini untuk keluar dari ketergantungan struktural dan membangun ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi.

    Dengan kepemimpinan yang berani dan kolaborasi lintas sektor-pemerintah, bisnis, akademisi, dan komunitas-Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga unggul sebagai kekuatan digital baru di Asia dan dunia.

  • Kebijakan Tarif Trump, Indonesia Dinilai Harus Bisa Ambil Kesempatan Baru – Halaman all

    Kebijakan Tarif Trump, Indonesia Dinilai Harus Bisa Ambil Kesempatan Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, dinilai bisa membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

    Seperti diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk Indonesia. 

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat. 

    Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan. 

    “Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Dia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

    “Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” tuturnya.

    “Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, pemerintah harus melakukan beberapa hal,” lanjutnya.

    Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. 

    Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

    “Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang,” sambungnya.

    Fakhrul memandang tantangan perang dagang ini malah bisa membuka kesempatan khusus kepada Indonesia untuk bisa mendapatkan pasar tertentu dengan Amerika Serikat. Mulai dari sektor tekstil, alas kaki, furniture, komponen otomotif dan nikel.

    “Namun sekali lagi, kita harus sadar bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat akan dilaksanakan dengan rule based. Kecendrungan untuk negosiasi yang alot akan terjadi,” tutur Fakhrul.

    Menurutnya, para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai dalam bernegosiasi terkait urusan ini. Terutama, peran Kementerian Luar Negeri yang akan semakin penting dalam membawa agenda-agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global.

    Indonesia disarankan harus tetap dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Ke depannya, Indonesia harus tetap menjaga posisi netral dengan terus membangun relasi kepada berbagai negara, baik itu BRICS ataupun OECD untuk bisa memaksimalkan dampak positif untuk perekonomian Indonesia,” katanya.

    Selain itu, ia juga menyoroti pasar keuangan setelah adanya penurunan nilai indeks saham beberapa waktu lalu. Ia mengimbau kepada para investor untuk tidak takut atas sentimen baru soal perang dagang. 

    “Karena 80 persen dari situasi ini sudah priced in (terprediksi)di pasar. Kalau tak ada aral melintang, seharusnya kita bisa mulai melirik kesempatan yang muncul dari pasar saham yang telah murah,” ujar Fakhrul.

  • Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini lebih besar dibandingkan dengan era pandemi COVID-19.

    Tauhid menerangkan ketidakpastian ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bahkan, dia menilai situasinya lebih mencekam daripada saat terjadi perang Rusia-Ukraina.

    “Jadi uncertainty, ketidakpastian ekonomi ini jauh lebih besar karena orang mau investasi dengan kondisi sekarang, siapa yang berani investasi besar-besaran? Orang mau berdagang masih mikir apakah barang saya laku atau tidak. Saya mau berikan utang dan sebagainya juga sama. Ini yang kemudian policy uncertainty itu indeks yang menandakan ini sama besarnya dengan situasi COVID-19,” kata Tauhid dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Diketahui, setidaknya ada 100 mitra dagang AS yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Tauhid menilai akumulasi tarif yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) sempat memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan tergerus cukup dalam. Pada 2024-2025, ekonomi China, Amerika, Eropa maupun dunia bisa minus 0,3-0,4%.

    Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia hanya 3,3%. Untuk 2025, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%.

    “Dampaknya bukan hanya GDP, tapi juga inflasi juga akan meningkat di Amerika, Eropa, sedangkan China agak sedikit nurun. Tapi secara umum karena tarif impor naik, kemudian inflasi tinggi, kebijakan suku bunga mereka (The Fed) menahan, bahkan bisa menaikkan suku bunga, ini yang kemudian pengaruh ke kita. Otomatis kita juga terdampak dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, aliran modal maupun nanti bisa saja kunjungan wisatawan, mitra dagang kita itu akan sangat berkurang,” terang Tauhid.

    Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus telah memproyeksikan pertumbuhan sejumlah negara yang terdampak pada kebijakan tersebut. Di antaranya, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya akan minus 0,85%, China berkurang sebesar 0,61%.

    “Artinya kalau misalnya Vietnam tumbuhnya 5%, gara-gara ada kebijakan ini nggak jadi 5%, hanya 4,16% karena tereduksi 0,82%. Kemudian, China juga cukup besar. Pertumbuhan ekonominya akan tergerus sebesar 0,61 persen. Dan Indonesia berapa? Indonesia ini memang hanya berkurang sebesar minus 0,05 persen,” ujar Ahmad.

    Dia menerangkan perkiraan tersebut terjadi lantaran Indonesia masih mempunyai mitra-mitra dagang yang bervariasi, seperti China, India, hingga ASEAN. Hal ini berbeda dengan Vietnam dan China yang pangsa pasarnya lebih besar ke AS.

    “Sementara bagi Cina dan Vietnam, mungkin peranan AS ini cukup penting bagi AS sendiri. Dan bagi AS sendiri, mereka juga akan mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya sebesar minus 0,09%. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak negatif buat pertumbuhan ekonominya di negara,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • Buntut Kebijakan Donald Trump, Indonesia Harus Percepat Hilirisasi dan Reindustrialisasi

    Buntut Kebijakan Donald Trump, Indonesia Harus Percepat Hilirisasi dan Reindustrialisasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily meyakini jika pemerintah sudah mempersiapkan langkah antisipatif untuk menyikapi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Ace mengatakan, bahwa Pemerintah harus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang selama ini telah dijalin dengan baik.

    “Misalnya, kerjasama yang dirintis dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, South Afrika) harus ditingkatkan menjadi kerja sama ekonomi dan perdagangan dan menjadi bagian dari perluasan mitra dagang Indonesia,” kata Ace dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

    “Demikian juga dengan upaya membangun kerja sama ekonomi melalui OECD,” katanya.

    Genjot kebijakan hilirisasi

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Indonesia juga harus segera menggenjot kebijakan hilirisasi dan reindustrialisasi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hilirisasi ini menjadi bagian dari memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber kekayaaan alam Indonesia yang melimpah,” katanya.

    Selain itu lanjut Ace, Pemerintah beserta otoritas keuangan harus terus mewaspadai dampak dari kebijakan Presiden Trump ini terhadap kondisi moneter dan fiskal Indonesia.

    “Kebijakan tarif Presiden Trump ini pasti akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional kita dan menegaskan fenomena ketidakpastian global yang tidak hanya dialami Indonesia,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tiga Senjata Prabowo Hadapi Tarif Trump, Siap Serang Balik AS Demi Lindungi Rakyat?

    Tiga Senjata Prabowo Hadapi Tarif Trump, Siap Serang Balik AS Demi Lindungi Rakyat?

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memberikan tantangan besar bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.

    Tarif sebesar 32% yang dikenakan terhadap produk-produk ekspor Indonesia dapat berdampak signifikan terhadap sektor perdagangan, industri, dan ketenagakerjaan di dalam negeri.

    Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto merumuskan tiga strategi utama guna menghadapi gejolak global yang disebabkan oleh kebijakan proteksionisme AS.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menjelaskan bahwa tiga langkah utama tersebut meliputi memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    1. Memperluas Mitra Dagang Indonesia

    Langkah pertama yang ditempuh Prabowo Subianto adalah memperluas cakupan mitra dagang Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.

    “Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” tutur Noudhy Valdryno, Kamis 3 April 2025.

    Selain itu, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam perjanjian dagang multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta terus berupaya bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Negosiasi untuk masuk dalam perjanjian dagang lain seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union CEPA (I-EAEU CEPA) juga terus dilanjutkan guna membuka pasar ekspor yang lebih luas,” ujar Noudhy Valdryno.

    2. Mempercepat Hilirisasi Sumber Daya Alam

    Strategi kedua yang diambil adalah mempercepat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

    “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy Valdryno.

    Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang berfungsi mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” ucap Noudhy Valdryno.

    3. Memperkuat Resiliensi Konsumsi Dalam Negeri

    Langkah ketiga yang diambil Prabowo Subianto adalah memperkuat daya beli masyarakat guna memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh meskipun terjadi tekanan dari luar negeri.

    “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” tutur Noudhy Valdryno.

    Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    “Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Noudhy Valdryno.

    Menjaga Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

    Ketiga strategi ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang diambil Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS. Dengan memperluas mitra dagang, meningkatkan hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat daya beli masyarakat, Indonesia dapat mempertahankan daya saing ekonominya dan mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif Trump.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy Valdryno.

    Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan mengatasi dampak jangka pendek dari kebijakan tarif AS, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia tetap memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PCO Ungkap 3 Gebrakan Prabowo Hadapi Tarif Baru AS yang Diumumkan Trump

    PCO Ungkap 3 Gebrakan Prabowo Hadapi Tarif Baru AS yang Diumumkan Trump

    Jakarta –

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memiliki setidaknya tiga langkah dalam merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan Prabowo telah menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik dalam menghadapi tantangan global, termasuk tarif baru AS ini.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik, pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangan, Jumat (4/4/2025).

    Noudhy menjelaskan ketiga gebrakan ini, yang bersinergi dengan strategi geopolitik yang matang, akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.

    Noudhy mengatakan salah satu langkah paling signifikan yang diambil Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Dia menyinggung langkah pemerintah yang mengajukan bergabung BRICS di masa awal pemerintahan.

    “Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral,” kata Noudhy.

    Noudhy menyebut Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global. Selain itu juga aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

    Selain itu, Noudhy juga mengungkit langkah Prabowo meluncurkan BPI Danantara yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia. BPI Danantara disebut akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” ujar dia.

    Selain itu, Noudhy menyebut Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. Menurutnya, program itu juga akan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Dengan gebrakan-gebrakan strategis ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang stabil dan optimistis di kawasan Asia Tenggara dan global.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perkuat Hilirisasi Hadapi Tarif Impor Trump

    Perkuat Hilirisasi Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), TB Ace Hasan Syadzily, menanggapi kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menurut Ace, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengambil langkah antisipatif, termasuk mempercepat program hilirisasi dan reindustrialisasi sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

    “Indonesia harus segera menggenjot kebijakan hilirisasi dan reindustrialisasi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam,” ujar Ace saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).

    Ace menekankan pentingnya memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain, terutama mitra strategis seperti BRICS dan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

    “Misalnya, kerja sama yang telah dirintis dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) harus ditingkatkan dalam bidang ekonomi dan perdagangan sebagai bagian dari perluasan mitra dagang Indonesia. Begitu pula dengan upaya memperkuat kerja sama ekonomi melalui OECD,” jelasnya.

    Ace mengingatkan kebijakan tarif impor Trump akan berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. Fenomena ini juga mencerminkan ketidakpastian global yang memengaruhi banyak negara, terutama yang memiliki hubungan dagang dengan AS.

    “Pemerintah dan otoritas keuangan harus terus mewaspadai dampak kebijakan Presiden Trump terhadap kondisi moneter dan fiskal Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke AS. Selain itu, tarif lebih tinggi akan diberlakukan bagi sejumlah negara mitra dagang. Beberapa negara yang diterapkan tarif impor lebih tinggi dari 10%, antara lain China (34%), Uni Eropa (20%), Indonesia (32%), dan Vietnam (46%, tarif tertinggi).

  • PCO Sebut Prabowo Sudah Siapkan 3 Gebrakan Besar Merespons Tarif Dagang AS – Page 3

    PCO Sebut Prabowo Sudah Siapkan 3 Gebrakan Besar Merespons Tarif Dagang AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Terkait hal ini, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global untuk bisa menjaga optimisme dan ketahanan ekonomi Indonesia.

    Menurut dia, Presiden Prabowo bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis ini sejak hari pertama dilantik.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (4/4/2025).

    Langkah pertama yang dimaksud adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.

    Menurut Noudhy, langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.

    Dia menjelaskan, Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti RegionalComprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama danPembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    “Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional,” klaim Noudhy.

     

  • 3 Langkah Strategis Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    3 Langkah Strategis Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo itu mencakup memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy dikutip dari Antara, Jumat (4/4/2025).

    Noudhy meyakini ketiga kebijakan Prabowo diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global terutama akibat tarif impor Trump.

    3 Langkah Presiden Prabowo Hadapi Gejolak Ekonomi Imbas Tarif Impor Trump

    1. Memperluas Mitra Dagang Indonesia

    Pada pekan pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. 

    Menurut Noudhy, langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Ia berpendapat keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    3. Percepat Hilirisasi SDM

    Langkah kedua yang dijalankan Presiden Prabowo menghadapi gejolak ekonomi global pascakebijakan tarif impor Trump, adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDM).

    “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy.

    Ia melanjutkan salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    3. Perkuat Daya Beli Dalam Negeri

    Langkah ketiga Presiden Prabowo, ialah memperkuat daya beli masyarakat di dalam negeri melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. 

    “Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.

    Kemudian, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    Noudhy menyebutkan upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. 

    “Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya terkait langkah Prabowo menghadapi gejolak ekonomi imbas tarif impor Trump.