Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Trump Bikin Dunia Goyang, Ekonomi Global Loyo, RI Kena Getahnya

    Trump Bikin Dunia Goyang, Ekonomi Global Loyo, RI Kena Getahnya

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% tahun ini dan 3% di 2026. Proyeksi ini diperhitungkan sebagai dampak dari tantangan perdagangan dan ketidakpastian global.

    Salah satu tantangan di bidang perdagangan global adalah kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski kebijakan itu ditunda 90 hari untuk hampir semua negara, namun Trump terus melakukan serangan tarif kepada China. Trump membuat ekonomi dunia merasakan dampak negatif dari kebijakan yang dia buat.

    “Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD, dengan pertumbuhan PDB global diproyeksikan 3,1% dan 3% pada tahun 2026. Utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

    Gara-gara itu, OECD ikut merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi di bawah 5%, tepatnya menjadi 4,9% di tahun ini. Padahal, dalam asumsi dasar makro 2025 yang dirancang Kementerian Keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2%.

    Meski begitu, Mahendra mengatakan penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di dalam dan luar kawasan Asia. Di sisi lain perekonomian AS diramal akan terkontraksi pada awal 2025.

    “Untuk PDB Amerika Serikat pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4%. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika The Fed bahwa PDB Amerika akan terkontraksi. Data aktivitas ekonomi di Amerika Serikat cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2%” terangnya.

    Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian global terutama kebijakan dari Trump, Mahendra menyebut kondisi perekonomian Indonesia masih solid. Inflasi indeks harga konsumen yang terjaga baik sebesar 1,03%, inflasi inti Februari 2,48%, serta kondisi sektor keuangan juga diyakini aman di tengah ketidakpastian.

    “Hasil tinjauan berkala dari lembaga pemeringkat Buddhist Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlet stable. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” terangnya.

    Terkait dengan pengenaan tarif oleh Trump, Mahendra mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah melakukan negosiasi dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” pungkasnya.

    (ada/fdl)

  • Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Maret 2025 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian global.

    “Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat (AS) yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang semakin cenderung meningkat.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan 3,1 persen dan 3 persen pada tahun 2026, utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan.

    “OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di tahun ini. Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan,” kata Mahendra.

    Untuk PDB AS pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4 persen. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed bahwa PDB AS akan terkontraksi.

    Data aktivitas ekonomi di AS cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2 persen. The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) hanya 1 hingga 2 kali di tahun 2025.

    Untuk prakiraan Tiongkok, pemerintah meluncurkan stimulus mendorong konsumsi dengan sisi demand yang menunjukkan indikasi perbaikan permintaan antara lain peningkatan pada penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor.

    Untuk Indonesia di domestik, pada Maret 2025 kembali terjadi inflasi indeks harga konsumen (IHK) yang terjaga baik sebesar 1,03 persen year on year (yoy).

    Inflasi inti pada Februari cukup terkendali yaitu 2,48 persen yang menunjukkan permintaan domestik cukup baik, namun perlu dicermati beberapa indikator permintaan yang termoderasi.

    Kinerja perekonomian nasional masih solid sejalan juga dengan hasil peninjauan berkala dari lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlook stabil. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

    “Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” kata Mahendra.

    Saat ini, ujar Mahendra, rating Indonesia dan posisi indikator kerentanan eksternal yang biasa digunakan menilai daya tahan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara menunjukkan kondisi yang relatif baik dibandingkan peer countries.

    Hal itu tercermin baik dari sisi defisit fiskal Indonesia yang adalah 2,29 persen, kalau dibandingkan dengan India 7,8 persen, Turki 5,2 persen. Lalu rasio utang luar negeri terhadap PDB untuk Indonesia 30,42 persen, India 19,3, persen, Turki 43,9 persen.

    Adapun transaksi neraca berjalan terhadap PDB, untuk Indonesia rasionya surplus 0,63 persen, untuk India defisit atau negatif 1,1 persen, dan Turki negatif 2,2 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Vokal Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang IPU, BKSAP DPR Bikin Delegasi Israel Walk Out

    Vokal Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang IPU, BKSAP DPR Bikin Delegasi Israel Walk Out

    JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera menyampaikan delegasi parlemen Indonesia vokal menyuarakan kemerdekaan Palestina di Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Tashkent, Uzbekistan.

    Bahkan sampai membuat delegasi Israel meninggalkan sidang umum atau walk out. 

    Mardani mengungkapkan, dalam sesi Committee Peace and Security IPU ke-150, DPR berhasil mendorong resolusi dua negara (two state solution) untuk Palestina. Pembahasan yang intens terkait two state solution itu membuat delegasi Israel walk out setelah kalah dalam debat dan pembahasan resolusi IPU.

    “Alhamdulliah ini luar biasa membuat delegasi Israel walk out, karena kalah total dalam membahas tentang two-state solution untuk Palestina,” ujar Mardani dalam keterangannya, Rabu, 9 April. 

    Menurut Mardani, momen tersebut adalah sejarah yang penting. Sebab kata dia, biasanya negara-negara barat berada di pihak Israel.

    “Dan ini pertama kali, karena biasanya Israel dan negara-negara barat punya kekuatan. Sekarang isunya semua ingin perdamaian dan ingin Palestina merdeka,” katanya. 

    Pada setiap forum global, lanjut Mardani, DPR memastikan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus disuarakan. Apalagi, kata dia, Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga sudah menjadi kewajiban moral dan konstitusional bagi Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

    “Kita bersyukur Indonesia salah satu yang paling vokal dan paling utama mengangkat kemerdekaan Palestina. Karena kita punya hutang konstitusi kepada Palestina. Negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina,” katanya.

    Mardani menuturkan, perjuangan panjang dalam forum tersebut akhirnya berbuah hasil. Resolusi two-state solution untuk Palestina berhasil dibawa ke panggung utama Sidang IPU ke-150. Hal ini, menurutnya, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk hidup damai dan merdeka di tanah airnya sendiri.

    “Sekarang Palestina sedang berjuang untuk merdeka. saatnya kita dukung penuh kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah dengan segala perjuangan, item yang tidak mudah, resolusi untuk two-state solution for Palestine. Insyaallah akan segera berhasil membuat Israel dan negara-negara pendukungnya kalah,” tutur Mardani.

    Mardani mengatakan delegasi BKSAP DPR juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa parlemen negara sahabat di sela sidang IPU. BKSAP bertemu dengan Parlemen Uni Eropa, Parlemen Turki dan Parlemen India.

    Khusus dengan parlemen Uni Eropa, kata Mardani, BKSAP DPR RI mendorong tiga agenda penting. Terutama, terkait percepatan penandatanganan perjanjian dagang EU–Indonesia CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

    “Agar produk-produk Indonesia dapat masuk pasar Eropa tanpa hambatan tarif dan non-tarif,” kata dia.

    Mardani juga mengatakan BSKAP memberikan dukungan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, sebagai langkah strategis menuju status negara maju.

    Hal ini berguna untuk penguatan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam kerja sama lintas kawasan.

    “Semua usulan Indonesia diterima dengan baik dan ditindaklanjuti. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki posisi tawar kuat di kancah global,” jelas Mardani.

    Mardani menjelaskan, pembahasan delegasi DPR RI dengan parlemen Turki menyoroti roadmap kemerdekaan Palestina dan bantuan konkret untuk Gaza. Sedangkan dengan parlemen India, usulan peningkatan kerja sama difokuskan pada bidang pendidikan, pembukaan pasar, dan penguatan persahabatan antarlembaga parlemen.

    Mardani pun berharap terciptanya hubungan baik dengan berbagai negara dapat membantu target Indonesia menjadi negara maju di 2045.

    “Kesemuanya menuju satu hal, Indonesia punya sahabat yg setia dan pasar yang besar. Agar target negara maju 2045 bisa dicapai. Plus membuka kesempatan masyarakat untuk keluar dan bebas belajar, berdagang dan berkunjung ke banyak negara,” tutup Mardani.

  • Awas Ancaman Petaka Besar Efek Tarif Trump, Hantam Balik AS-RI Bahaya

    Awas Ancaman Petaka Besar Efek Tarif Trump, Hantam Balik AS-RI Bahaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada hari Rabu (2/4/2025) waktu setempat, Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump mengumumkan tarif baru atas sejumlah negara. Dia optimistis, dengan kebijakan tarif baru ini, perusahaan asing akan terdorong berinvestasi membangun fasilitas produksinya di AS.

    Trump menetapkan, semua barang impor yang masuk ke AS akan dikenai tarif bea masuk (BM) sebesar 10%. Selain itu, bakal diberlakukan tarif resiprokal alias timbal balik ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menurut Trump, Indonesia mengenakan tarif BM 64% atas barang-barang AS, sehingga RI dikenakan tarif timbal balik sebesar 32%.

    Kebijakan tarif baru 10% mulai berlaku pada hari Sabtu, 5 April 2025 dan tarif timbal balik diterapkan mulai hari ini, Rabu (9/4/2025).

    Lalu bagaimana efek kebijakan Trump tersebut? Seberapa besar sebenarnya bahaya yang mengancam?

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kebijakan tarif resiprokal ala Trump berpotensi menjadi senjata makan tuan, terutama bagi AS sendiri.

    “Efek ini dapat muncul dalam jangka pendek hingga menengah, dengan eskalasi dampak tergantung pada respons negara-negara mitra dagang utama serta ketahanan sektor industri dan konsumsi domestik AS,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (9/4/2025).

    Pertama, sambungnya, banyak perusahaan Amerika, khususnya di sektor alas kaki dan tekstil/pakaian jadi (TPT), sangat bergantung pada skema maklon atau produksi di luar negeri, termasuk di Indonesia, Vietnam, dan China.

    “Saat AS mengenakan tarif hingga 32% terhadap produk dari Indonesia (dan bahkan lebih tinggi terhadap negara lain seperti Vietnam 46%, China 34%), maka biaya impor bahan jadi maupun setengah jadi akan naik drastis. Akibatnya, harga barang jadi di pasar domestik AS pun melonjak, menciptakan tekanan inflasi yang tinggi,” jelasnya.

    “Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang menyatakan bahwa tarif baru Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS, meskipun The Fed sendiri masih menahan diri dalam mengambil keputusan kebijakan moneter,” terang Josua. 

    Inflasi tinggi ini, lanjutnya, dapat menggerus daya beli konsumen AS, yang pada akhirnya memukul sektor ritel dan manufaktur domestik, terutama yang berorientasi konsumsi.

    “Sebagai contoh, merek-merek seperti Nike, Apple, dan Levi’s-yang sangat tergantung pada pabrik-pabrik di luar negeri-akan mengalami kenaikan biaya produksi dan mungkin harus menaikkan harga, mengurangi marjin keuntungan, atau bahkan mengurangi produksi,” sebutnya.

    Ancaman Bahaya Saat Tarif Trump Hantam Balik AS

    Akibatnya, kondisi itu bukan tidak mungkin akan memicu efek domino global. Aksi retaliasi atau tindakan balas dendam alias perang dagang akan terjadi, yang kemudian dapat mengguncang rantai pasok global, memperlemah perdagangan dunia. Bahkan memicu ancaman resesi global, di mana risiko resesi global tahun 2025 kini naik dari 40% menjadi 60%.

    “Secara keseluruhan, studi IMF, OECD, dan bank sentral besar menunjukkan bahwa konflik dagang seperti ini bisa menurunkan PDB global hingga 1,7-5,5% dan menaikkan inflasi global sebesar 1,5-3%,” ujarnya. 

    “Untuk AS sendiri, PDB bisa turun 2-4%, dan jika rantai pasok global terus terganggu, perusahaan AS yang sangat tergantung impor bahan baku akan kesulitan mempertahankan produksi dan tenaga kerja,” tambahnya.

    “Dengan begitu, kebijakan ini berisiko menjadi “bumerang” bagi AS. Alih-alih meningkatkan daya saing dan melindungi pekerjaan domestik, justru bisa menimbulkan inflasi tinggi, pelemahan konsumsi, ketidakpastian pasar keuangan, hingga potensi resesi,” tukas Josua.

    Pada fase inilah ancaman bahaya lebih besar mengintai.

    “Ini adalah ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi global dan dapat memukul pertumbuhan ekonomi dunia secara luas, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” kata Josua mengingatkan. 

    Terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro mengatakan hal senada. 

    “Kebijakan Trump ini memang menyebabkan potensi stagflasi di AS. Kalau ke pertumbuhan, ekspektasinya memang tahun ini potensi resesi di AS meningkat hingga 60% ya,” kata Andry kepada CNBC Indonesia.

    “Efek dominonya bisa lebih besar kalau trade war berkepanjangan. Makin panjang dan makin meluas,” ucapnya.

    (dce/dce)

  • Menlu Sugiono Ungkap Peluang RI Dapat Pengurangan Tarif Trump jika Jadi Anggota OECD

    Menlu Sugiono Ungkap Peluang RI Dapat Pengurangan Tarif Trump jika Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi pertanyaan publik terkait kemungkinan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai jalan untuk mendapatkan keringanan tarif dari Amerika Serikat di bawah kebijakan Presiden AS Donald Trump.

    Saat ditemui Bisnis secara terpisah di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sugiono menepis anggapan bahwa status keanggotaan OECD akan serta-merta mempengaruhi perlakuan tarif dari AS.

    “Saya tidak melihat ya, keanggotaan OECD itu berkaitan langsung dengan pengurangan tarif, karena teman-temannya Amerika sendiri, sekutu-sekutunya, juga kena tarif,” ujar Sugiono Kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Trump salah satunya ke Indonesia sebesar 32%.

    “Yang akan menyampaikan bapak Presiden langsung. Bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk tarif,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Sekadar informasi, pemerintah Indonesia memiliki tenggat hingga 9 April untuk menyampaikan respons resmi atas pemberlakuan tarif impor oleh pemerintah AS tersebut.

    AS sendiri akan mulai menerapkan tarif impor minimum sebesar 10% untuk seluruh negara, serta tarif lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap menghambat akses perdagangan AS. 

    Nantinya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan AS dalam lima tahun terakhir dengan fluktuasi yang terus meningkat apabila melihat dari nilai surplus perdagangan setiap tahunnya.

    Pada 2019 surplus neraca perdagangan dengan AS mencapai US$8,5 miliar yang bertumbuh pada 2020 menjadi US$10,04 miliar. Kemudian, pada 2021 mencapai US$14,52 miliar dan meningkat pada 2022 mencapai US$16,56 miliar. Lalu, pada 2023 mencapai US$11,97 miliar dan pada 2024 tembus di angka US$16,84 miliar.

  • Fadli Zon: Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia – Halaman all

    Fadli Zon: Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 lalu. 

    Fadli menegaskan bahwa strategi Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

     
    “Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan respons tepat dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global, sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujar Fadli yang juga lulusan studi pembangunan London School of Economics (LSE) Inggris.
     
    Fadli menggarisbawahi bahwa salah satu pilar strategi Presiden adalah memperluas kemitraan dagang strategis. Upaya ini mencakup penguatan hubungan dengan BRICS, ASEAN, hingga mitra baru di kawasan negara-negara selatan global (Global South).

    Menurutnya, diversifikasi mitra dagang menjadi keharusan, apalagi di tengah perang dagang dan kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis.

    Indonesia juga telah menandatangani kemitraan ekonomi seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global. Upaya aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global juga terus dilakukan. Beberapa perjanjian dagang lainnya seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EAEU CEPA) juga menjadi bagian dari strategi ini.
     
    Sebelumnya sebagai anggota DPR RI, Fadli Zon telah lama aktif dalam mendorong percepatan berbagai perundingan kemitraan ekonomi komprehensif dengan berbagai negara dan entitas regional.  Fadli Zon, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI periode 2019-2024, telah lama mendorong berbagai perundingan perjanjian dagang, termasuk IEU-CEPA, untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di pasar internasional.
     
    Dalam pidatonya pada forum bilateral DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg tahun lalu, Fadli menyebut IEU-CEPA sebagai jembatan strategis yang menghubungkan dua kawasan besar, dengan potensi gabungan lebih dari 600 juta jiwa.
     
    “Saya secara konsisten mendorong agar negosiasi berbagai perjanjian dagang dan perundingan kemitraan ekonomi dapat segera diselesaikan secara adil dan setara. Kini sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, saya kembali menegaskan pentingnya memperluas kemitraan dagang strategis sebagai salah satu instrumen perluasan pasar dan penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar Fadli.
     
    Strategi kedua yang diusung adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Fadli meyakini pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai salah satu langkah konkret untuk mengelola proyek-proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan.
     
    “Sebagai negara kaya sumber daya, kita tak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kita butuh nilai tambah, perluasan lapangan kerja, kedaulatan industri, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi adalah jalan menuju itu semua,” tegas Fadli. Ia juga menyerukan agar mitra dagang internasional memahami dimensi strategis dan sosial dari kebijakan hilirisasi tersebut.
     
    Strategi ketiga Presiden Prabowo, yang dinilai Fadli paling berdampak jangka panjang, adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025, menurut Fadli dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus memajukan budaya pangan lokal.
     
    Fadli juga menggarisbawahi rencana pemerintah mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    “Ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat desa, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru adalah fondasi daya tahan ekonomi kita,” jelasnya.
     
    Terkait tarif impor dari AS, Fadli melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk baru dari unilateralisme yang merugikan negara-negara berkembang dan menimbulkan gejolak di pasar global. Indonesia, bersama negara-negara lain yang terdampak, akan menghadapi tantangan akibat kebijakan tersebut. Namun, dengan ketiga strategi yang telah disiapkan, Fadli optimis Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada.

    “Tarif Trump ini memang menjadi tantangan bagi kita, namun dengan strategi yang tepat, kita dapat menjadikannya sebagai peluang untuk menyusun orientasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Melalui tiga gebrakan Presiden Prabowo, saya yakin Indonesia mampu melangkah maju,” ujar Fadli.
     
    Fadli juga menyoroti pentingnya solidaritas dan kerja sama regional dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dan memperkuat posisi dalam forum-forum internasional. “Solidaritas regional dan internasional adalah kunci dalam menghadapi tantangan global. Indonesia siap berperan aktif dalam menciptakan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” pungkas Fadli.
     
    Sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, Fadli menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga siap menjalankan strategi ini secara terpadu dan lintas sektor, termasuk melalui diplomasi budaya, kerja sama ekonomi komprehensif, dan promosi internasional yang berkelanjutan.

  • DPR minta Pemerintah cegah banjir produk impor imbas kebijakan AS

    DPR minta Pemerintah cegah banjir produk impor imbas kebijakan AS

    DPR RI mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meminta Pemerintah merumuskan langkah antisipatif guna mencegah terjadinya spill over atau membanjirnya berbagai produk-produk impor asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    “DPR RI mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini,” kata Adies Kadir di Jakarta, Senin.

    Wakil rakyat ini menilai kebijakan AS tersebut membuat babak baru perang dagang dunia versi 2.0.

    Menurut dia, perlu narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan.

    Selain itu, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentimen negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antarbank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah), dan pasar utang (kenaikan yield/imbal hasil SBN).

    Adies mendukung respons cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS, serta meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN. Hal ini dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara, tempat Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD, dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global.

    Untuk itu, kata dia, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal.

    Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, dia mendukung penuh instruksi Presiden RI Prabowo untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan nontariff barrier (hambatan nontarif).

    Ia memandang perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung, sekaligus penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif, dan menepis keraguan baik investor maupun pelaku pasar.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (2/4) menandatangani perintah eksekutif tentang tarif timbal balik atau tarif resiprokal.

    Akibat kebijakan tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan AS terhadap tarif impor timbal balik sebesar 32%. Foto/Ist

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor timbal balik (reciprocal tarrifs) terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Adies mengatakan, DPR meminta adanya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal hingga pasar valuta asing.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” kata Adies, Minggu (6/4/2025).

    Tidak hanya itu, Adies mengapresiasi dan mendukung respons cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Misalnya, tepat kiranya, pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” ucapnya.

    Di samping itu, lanjut Adies, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, hal tersebut patut didukung.

    Adies menambahkan, dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas.

    Selain itu, dia mendukung penuh Intruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi serta penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-Tariff Barrier.

    “Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami jugamemandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” sebutnya.

    (shf)

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko atas potensi ketidakstabilan ekonomi yang dapat muncul akibat kebijakan tarif impor balasan (reciprocal tariffs) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menekankan, pentingnya penyusunan narasi dan komunikasi publik dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

    Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tekanan pada pasar keuangan, seperti pasar saham, pasar uang, nilai tukar rupiah, hingga surat utang negara (SBN).

    “Pemerintah perlu menyampaikan narasi yang kuat agar tidak muncul reaksi berlebihan di pasar, baik itu pasar saham yang rentan anjlok, pasar uang yang bisa terdampak suku bunga antar bank, hingga nilai tukar rupiah yang bisa melemah. Begitu juga dengan pasar surat utang yang bisa terpengaruh melalui kenaikan imbal hasil,” ujar Adies, Minggu (6/4/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari AS. Menurutnya, peningkatan daya saing, pemeliharaan kepercayaan investor, dan penguatan iklim investasi merupakan langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Adies menyarankan agar kerja sama dagang dan investasi dengan negara-negara ASEAN terus diperkuat, serta diperluas dengan kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD, guna menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

    Selain itu, ia menilai pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat. Menurutnya, diplomasi dan negosiasi perlu terus dilakukan untuk menjembatani kepentingan kedua negara di tengah kebijakan perdagangan yang dinamis.

    Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih agar mengambil langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk deregulasi kebijakan yang menghambat investasi, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (non-tariff barriers).

    “Yang tak kalah penting, penyampaian komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di mata investor maupun pelaku pasar,” pungkas Adies terkait tarif baru AS.

  • Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengemukakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump akan menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

    “Saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN (tingkat komponen dalam negeri) kita semakin berkualitas dan ekonomis,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Eddy meyakini pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN, sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

    “Kebijakan TKDN perlu dilanjutkan dan jangan dilonggarkan terhadap salah satu negara semata. Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa kebijakan TKDN bukan merupakan proteksionisme, melainkan menjadi inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    “Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global. Apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya,” tuturnya.

    Namun, apabila kebijakan TKDN dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, Eddy meyakini tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif.

    Dia pun meyakini strategi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

    Termasuk dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN maupun blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global,” ujarnya.

    Dia menambahkan pula agar tekanan kebijakan tarif pemerintah AS tersebut jangan sampai mengganggu agenda percepatan hilirisasi dan industrialisasi di tanah air.

    “Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia,” ucapnya.

    Hal tersebut agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi. Mulai dari, baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium, dan lain-lain.

    “Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025