Organisasi: OECD

Cari Kerja Susah, 7 Jenis Pekerjaan Kantoran ini Terancam Punah

Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan kecerdasan buatan atau AI bisa menimbulkan banyak korban. Termasuk beberapa pekerjaan yang tadinya dilakukan manusia diprediksi bisa digantikan oleh AI.

Isu ini memang terus bergulir dengan cepat. Ada banyak yang mengatakan sejumlah pekerjaan bakal bisa diotomatisasi dalam waktu dekat, sebaliknya tak sedikit yang menyebut beberapa pekerjaan tidak bisa digantikan oleh mesin.

Laporan Goldman Sachs memperkirakan 300 juta pekerjaan bisa hilang karena AI. Jumlah itu berdampak pada seperempat pasar tenaga kerja global.

Forbes menuliskan beberapa pekerjaan yang mungkin akan digantikan AI. Berikut rangkumannya, Jumat (2/5/2025):

1. Pekerja Terkait Administratif

Pekerjaan yang membutuhkan pemrosesan data berulang akan digantikan. Misalnya customer service, entry data, dan penjadwalan yang memang sudah diambil alih AI seperti chatbot dan robotik.

Studi Institute for Public Policy tahun 2024 menemukan 60% tugas administratif dapat diotomatisasi.

2. Pembukuan, Pemodelan Keuangan, dan Analis Data

Platform AI diketahui bisa mengolah data serta menghasillkan laporan lebih cepat dari manusia. Misalnya JP Morgan yang melakukan otomatisasi pada tugas perbankan rutin.

Laporan itu menuliskan setidaknya peran 20% analis akan berisiko tergantikan pada 2030 mendatang.

3. Pekerja di Bidang Hukum

Pekerjaan di bidang hukum seperti paralegal, penyusunan kontrak dan peneliti bisa jadi korban AI berikutnya. Studi Standford 2025 menyatakan sejumlah perangkat AI telah mengotomatisasi untuk analisis dokumen dengan tingkat akurasi mencapai 90%.

Namun masih ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan selamat dari gempuran AI. Misalnya strategi senior legal strategy dan courtroom advocacy masih dibutuhkan karena menggunakan penilaian manusia.

4. Desain Grafis, Penulis Naskah, dan Jurnalis

Salah satu laporan dari Pew Research Center tahun lalu menyebut 30% pekerjaan media bisa diotomatisasi pada 2035. Bill Ackman dari Pershing Square memperkirakan konten AI akan mendominasi periklanan.

Namun dia tetap yakin kreativitas manusia pada penceritaan dan seni tinggi bakal bertahan lebih lama. Setidaknya tidak menggunakan otomatisasi secara penuh.

5. Software Development, Engineering, dan Data Science

Meski bekerja terkait teknologi tak menjamin pekerjaan-pekerjaan ini bisa aman dari AI. Teknologi itu akan meningkatkan produktivitas namun di sisi lain bisa mengotomatisasi tugas pengkodean dan desain rutin.

Forum Ekonomi Dunia 2025 mengatakan 40% tugas pemrograman bakal diotomatisasi pada 2040 mendatang.

6. Tenaga Medis

Salah satu pekerjaan yang sering disebut akan digantikan AI adalah tenaga medis. Sebab AI diagnostik dan bedah robotik terus mengalami perkembangan.

Namun disebutkan pekerjaan dengan empati tetap sulit digantikan oleh mesin, misalnya perawat, terapi, dan pekerja sosial. Studi Lancet tahun 2023, menyebutkan 25% tugas administratif medis bisa menghilang 10 tahun lagi atau 2035 mendatang.

7. Tenaga Pengajar

Meski ada banyak pekerjaan terkait pengajar yang tidak bisa digantikan, namun ada beberapa yang tetap menjadi korban dari AI. Laporan OECD tahun 2024 memperkirakan 10% tugas pengajaran bisa diotomatisasi tahun 2040.

Beberapa pekerjaan yang sulit ditiru misalnya pengajar khususnya di bidang dengan filsafat atau pendidikan anak usia dini, serta manajemen tingkat tinggi dengan kecerdasan emosional serta kemampuan beradaptasi.

(dem/dem)

05/05/2025 07:45
Kontroversi Rusia Beri Insentif Uang ke Pelajar yang Hamil

Jakarta –

Skema baru yang memberikan insentif berupa uang kepada perempuan yang hamil, baik di tingkat mahasiswi hingga siswi sekolah, telah memicu kontroversi di Rusia.

Para kritikus mengatakan bahwa skema ini berisiko mendorong kehamilan di kalangan remaja di tengah angka kelahiran yang sedang menurun drastis di negara itu.

Sejak Januari, menurut perhitungan BBC Rusia, ada 27 wilayah yang telah meluncurkan program mahasiswi hamil dapat mengeklaim insentif ini satu kali.

Di sebagian besar wilayah, perempuan berusia di bawah 25 tahun memenuhi syarat. Jumlahnya bervariasi antar wilayah, tetapi di banyak daerah sebesar 100.000 rubel (sekitar Rp20 juta).

Kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja Rusia pada Februari ini mencakup ketentuan pembayaran kepada siswi hamil sebagai bagian dari “program regional untuk meningkatkan angka kelahiran”.

‘Tragedi bukan heroisme’

Terdapat tiga daerah yang paling kontroversial dalam menjalankan skema ini, yaitu di wilayah Oryol, Bryansk, dan Kemerovo.

Mereka telah memperluas skema insentif hamil ini hingga mencakup siswi sekolah, yang berarti berlaku untuk remaja berusia 18 tahun atau lebih muda.

Ksenia Goryacheva, seorang anggota Duma (parlemen) Rusia yang loyal kepada pemerintahan Presiden Vladimir Putin, mengkritik kebijakan ini.

Getty ImagesTahun lalu merupakan tahun kelahiran anak paling sedikit di Rusia dalam 25 tahun terakhir.

“Ketika seorang anak melahirkan anak, itu bukanlah heroisme, melainkan tragedi,” katanya.

“Jangan gunakan kepolosan anak-anak sebagai cara untuk memperbaiki statistik demografi.”

Namun, anggota Duma yang terkenal kerap mengadvokasi hak-hak keluarga, Nina Ostanina memandang insentif itu harusnya dilihat sebagai upaya “propaganda [melawan] terjadinya kelahiran dini”, yang menurutnya bertentangan dengan “nilai-nilai tradisional”.

Mungkin Anda tertarik:

Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah itu tidak berusaha untuk mendorong perempuan di bawah usia 18 tahun melahirkan.

Gubernur Oryol, Andrey Klychkov mengatakan langkah tersebut harus dianggap sebagai “dukungan yang terukur” bagi orang-orang yang “menghadapi situasi kehidupan yang sulit, disetujui di tingkat federal dan bukan berita yang meragukan untuk tajuk utama yang dramatis”.

‘Bencana bagi bangsa’

Tahun lalu, Rusia mencatatkan jumlah kelahiran anak paling sedikit dalam 25 tahun terakhir, yaitu hanya 1,2 juta jiwa.

Pada Juli, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menggambarkan angka kelahiran itu “sangat rendah’ dan “bencana bagi masa depan bangsa”.

Badan statistik Rusia, Rosstat memperkirakan bahwa pada 2046, populasi negara itu dapat turun menjadi 139 juta, dari 146 juta pada awal 2023.

Demografi telah menjadi tema dalam pidato-pidato Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun.

Dalam pidatonya pada Desember silam, ia mengatakan bahwa “meningkatkan situasi demografi, mendukung angka kelahiran dan keluarga besar” adalah “tujuan nasional prioritas kita.”

Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit bersalin pada 2013. Dia sering berbicara tentang tingkat kelahiran di negaranya. (Getty Images)

Seruan bagi perempuan untuk memulai keluarga lebih awal juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam sebuah konferensi nasional pada Februari, profesor Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Igor Kogan, menyatakan bahwa pengalaman seksual pertama gadis Rusia yang menurutnya biasanya terjadi pada usia 16 tahun harus “berakhir dengan kehamilan dan persalinan yang sukses”.

Ia kemudian mengklarifikasi bahwa yang ia maksud adalah usia “normal”, untuk hal ini adalah antara 19 dan 22 tahun.

Modal persalinan

Sejauh ini, hanya sejumlah kecil perempuan yang telah menerima skema insentif tersebut.

BBC telah mengumpulkan catatan dari 66 siswi hamil sejak Januari yang telah menerima pembayaran antara 20.000 rubel (sekitar Rp20 juta) dan 150.000 rubel (sekitar Rp30 juta) di berbagai wilayah Rusia.

Menteri Tenaga Kerja Anton Kotyakov mengatakan pada April bahwa pembayaran tersebut tidak dimaksudkan untuk mendorong kelahiran dini, tetapi untuk mendukung ibu-ibu muda dalam situasi sulit.

“Dukungan negara harus ditujukan kepada semua ibu yang membutuhkannya. Pada usia berapa pun, kita tidak boleh membiarkan seseorang sendirian dengan situasi kehidupan yang mereka hadapi.”

Pembayaran baru tersebut menambah program yang sudah ada, termasuk “modal bersalin”pembayaran yang diperkenalkan pada 2007, yang awalnya diberikan untuk anak kedua, tetapi kemudian diperluas mencakup anak pertama.

Setiap keluarga menerima sekitar 690.000 rubel (sekitar Rp140 juta) untuk bayi pertama mereka dan 222.000 rubel (setara Rp45 juta) untuk anak kedua mereka.

Pembayaran baru kepada mahasiswi dan siswi sekolah merupakan tambahan dari ini.

Tren yang meluas

Penurunan angka kelahiran, dan perempuan yang memulai keluarga di usia lanjut, merupakan sebuah tren yang telah meluas, terutama di negara-negara yang lebih maju dan kaya.

Namun di Rusia, jumlah kelahiran menurun drastis selama kekacauan ekonomi dan politik pasca-Soviet pada 1990-an, dari dua juta pada 1990 menjadi 1,2 juta pada 1999.

Jumlahnya meningkat lagi setelah tahun 2000, tetapi menurun sejak 2016sebagian karena generasi yang lahir pada 1990-an lebih sedikit, juga karena jumlah anak yang lahir per seorang perempuan telah menurun.

Tingkat kesuburan Rusia berada di sekitar 1,4 anak per perempuandi atas Italia yang sebesar 1,2, tetapi di bawah Prancis yang sebesar 1,8, menurut angka OECD 2022.

Agar negara-negara dapat mempertahankan populasi merekatidak memperhitungkan imigrasitingkatnya harus berada di sekitar 2,1.

Namun, baru-baru ini di Rusia, beberapa pengamat menunjuk ke perang Ukraina sebagai faktor lainnya, dengan memperhatikan ketidakpastian ekonomi, serta banyaknya pria Rusia yang dikerahkan untuk berperang atau yang telah meninggalkan negara itu untuk menghindari wajib militer.

‘Lonjakan lalu penurunan’

Para ahli mengatakan upaya pemerintah untuk mengubah tren demografi jarang berhasil dalam jangka panjang.

“Upaya untuk menstimulasi angka kelahiran anak pertama tidak pernah berhasil di mana pun, baik di Rusia maupun di luar negeri dalam beberapa dekade terakhir,” kata demografer independen Rusia, Alexey Raksha.

Namun, ia mengatakan bahwa pengenalan modal bersalin untuk anak kedua pada awalnya meningkatkan angka kesuburan di Rusia.

John Ermisch, seorang profesor emeritus demografi keluarga di Universitas Oxford, mengatakan dampak insentif finansial biasanya bersifat sementara: “Anda mendapatkan lonjakan singkat, lalu penurunan.”

Para ahli mengatakan keamanan finansial adalah faktor penting dalam keputusan untuk memiliki bayi. (Getty Images)

Ia bahkan lebih skeptis tentang gagasan untuk mencoba meningkatkan angka kelahiran di kalangan perempuan di bawah usia 20 tahun.

“Di Inggris dan AS, tujuannya adalah untuk mengurangi kehamilan remaja, karena hal itu sering kali menyebabkan masalah sosial dan membahayakan kesehatan ibu, bukan untuk keluarga yang lebih besar, seperti yang diharapkan oleh beberapa pemerintah,” katanya.

Kedua ahli mengatakan keamanan finansial yang lebih luas memainkan peran penting.

“Tanpa rasa stabilitas,” kata Prof Ermisch, perempuan “tidak akan melahirkan dengan jumlah [insentif] uang berapa pun”.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

02/05/2025 17:47
Ketua KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan ICAC Hong Kong, Bahas Kasus Lintas Negara?

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga antirasuah dari Hong Kong, Independent Commission Against Corruption (ICAC), ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Salah satu bahasan terkait dengan penanganan kasus lintas negara.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa kunjungan perwakilan ICAC Hong Kong ke Jakarta merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sudah pernah berkunjung ke lembaga tersebut beberapa waktu lalu di Hong Kong.

Pada kunjungan ke Jakarta, Setyo menyebut KPK dan ICAC membicarakan soal peningkatan kerja sama koordinasi dan kolaborasi.

“Tentunya isunya yang kita bahas adalah bagaimana tentang masalah integritas, kemudian peningkatan kemampuan pegawai, kemudian situasi-situasi yang berkembang khususnya di South Asia gitu ya,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (1/5/2025).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Setyo mengaku bahwa kedua lembaga antirasuah di Asia itu turut membicarakan soal kasus korupsi lintas negara. Namun, pembicaraannya masih dalam level dasar.

“Iya [ada pembahasan kasus lintas negara], sementara belum lebih kepada tukar menukar informasi ya, tentu kami ingin tahu bagaimana penanganan di sana kan bukan hanya soal pemberantasan,” terang perwira tinggi Polri bintang tiga itu.

Menurut Setyo, apa yang dilakukan KPK dan ICAC tak jauh berbeda seperti misalnya pada hal pendidikan antikourpsi. Misalnya, kampanye penanaman nilai integritas sejak di rumah juga diterapkan di Hong Kong.

Di sisi lain, dalam kunjungan tersebut, KPK dan ICAC turut membicarakan soal nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya.

“Pak Johanis Tanak sudah ke Hongkong, ke ICAC untuk melakukan penandatanganan MoU. Jadi ini merupakan sebuah lawatan balasan lah kunjungan balasan dari komisonernya ICAC ke Jakarta gitu,” kata Setyo.

Untuk diketahui, KPK tengah mendorong penguatan dalam hal penanganan kasus suap kepada pejabat asing. Hal itu sejalan dengan peta jalan bagi Indonesia untuk masuk ke dalam Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD).

Pada Februari 2025 lalu, misalnya, Indonesia juga bekerja sama dengan United Kingdom Serious Fraud Office atau UK SFO untuk menggelar lokakarya investigasi dan penuntutan kasus penyuapan kepada pejabat publik asing.

Penguatan dalam aspek tersebut dibutuhkan untuk Indonesia bisa melakukan aksesi ke Konvensi Anti Penyuapan OECD sebagai salah satu syarat keanggotaan di organisasi multilateral tersebut.

01/05/2025 15:15
Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0

Pegawai melayani wajib pajak yang akan melakukan pembuatan e-Faktur di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara I, Medan, Sumut, Senin (17/2/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/tom.

Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 28 April 2025 – 17:23 WIB

Elshinta.com – Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang mulai menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikenal dengan istilah Tax Administration 3.0.

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mewujudkan sistem ini memerlukan kesiapan yang matang dari berbagai sektor, mulai dari kebijakan pemerintah hingga infrastruktur teknologi. Pada era digital ini, sistem administrasi perpajakan dunia mengalami perubahan signifikan. Negara-negara berkembang dan maju berlomba-lomba mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

Di dunia internasional, konsep Tax Administration 3.0 berkembang untuk menggambarkan sistem administrasi pajak yang lebih canggih, yang mengintegrasikan teknologi informasi, otomatisasi, dan analitik untuk memudahkan pengumpulan pajak. Tax Administration 3.0 adalah sistem administrasi pajak yang mengandalkan penggunaan teknologi tinggi seperti sistem informasi berbasis cloud, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data untuk memproses informasi perpajakan secara lebih efisien dan transparan.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, Tax Administration 3.0 mengintegrasikan berbagai platform untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih cepat, mudah diakses, dan bebas dari manipulasi data. Beberapa fitur utama dari Tax Administration 3.0 adalah, pertama, adanya otomatisasi dan digitalisasi yaitu proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak, dilakukan secara otomatis melalui sistem berbasis teknologi.

Kedua pemanfaatan data besar (big data) yang di dalamnya termasuk pengelolaan dan penggunaan data besar untuk memantau perilaku wajib pajak dan menganalisis kepatuhan pajak secara lebih efektif. Ketiga, seiring semakin berkembangnya teknologi Artificial Intellegence (AI) saat ini, maka pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI juga dioptimalkan guna memproses informasi dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran pajak secara lebih cepat.

Pengalaman negara lain

Beberapa negara di dunia telah berhasil mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan digital dengan menggunakan teknologi canggih. Berikut adalah contoh dari beberapa negara yang dapat menjadi referensi dalam membangun Tax Administration 3.0 di Indonesia.

Dari benua Eropa, Estonia sering disebut sebagai negara yang paling maju dalam hal e-government dan administrasi pajak berbasis digital. Negara ini telah menerapkan sistem e-tax yang memungkinkan warga negara untuk melaporkan dan membayar pajak secara online.

Selain itu, Estonia menggunakan sistem identifikasi digital untuk memastikan keamanan dan transparansi proses perpajakan. Menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), lebih dari 90 persen wajib pajak di Estonia mengakses layanan pajak secara elektronik, dan lebih dari 90 persen pengembalian pajak diproses otomatis, sehingga penggunaan sistem identifikasi digital dan platform pajak yang terintegrasi tersebut mempermudah akses bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikutnya adalah negara tetangga di ASEAN yakni Singapura yang telah dikenal dengan sistem administrasi pajak yang sangat efisien dan berbasis teknologi tinggi. Otoritas Pajak Singapura (IRAS) telah mengembangkan platform myTax Portal yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak di Singapura meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 95 persen, yang mencerminkan keefektifan sistem digital dalam memperbaiki pengumpulan pajak.

Selanjutnya Belanda juga menjadi contoh sukses dalam implementasi administrasi pajak digital. Negara ini memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pengumpulan pajak dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Di Belanda, lebih dari 99 persen pengembalian pajak diproses secara otomatis, dan sistem ini membantu mengurangi biaya administrasi pajak secara signifikan dan hal itu menjadi langkah inovatif untuk mengurangi biaya operasional administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi.

Contoh terakhir adalah Australia yang telah mengembangkan Australian Taxation Office (ATO) yang mengintegrasikan berbagai sistem digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan audit secara otomatis berdasarkan data yang masuk. ATO menggunakan sistem analitik untuk memantau dan meningkatkan kepatuhan pajak secara real-time, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengumpulan pajak di Australia, serta pemanfaatan teknologi analitik untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak secara dini.

Kesiapan Indonesia

Kesiapan Indonesia dalam membangun Tax Administration 3.0 bergantung pada beberapa faktor, seperti infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia. Saat ini Indonesia telah memulai berbagai upaya digitalisasi administrasi pajak, masih ada tantangan yang perlu diatasi antara lain dalam hal infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam hal infrastruktur teknologi, meskipun terdapat kemajuan dalam pengembangan sistem informasi perpajakan, masih ada kesenjangan dalam akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kualitas infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah masih terbatas, yang dapat menghambat implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi.

Terkait kebijakan, ada hal yang perlu diperhatikan walaupun Pemerintah Indonesia telah membuat langkah positif dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan yang mendukung digitalisasi, seperti peluncuran e-Filing dan e-Billing. Masih diperlukan peraturan yang lebih terperinci dan dukungan yang lebih kuat untuk mendorong adopsi teknologi ini secara lebih luas.

Pengembangan SDM khususnya dalam hal keterampilan teknologi juga menjadi tantangan yang besar untuk di antisipasi risikonya. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem berbasis teknologi memerlukan keahlian khusus, baik di pihak otoritas pajak maupun di kalangan wajib pajak itu sendiri.

Rekomendasi untuk Indonesia

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, ada beberapa rekomendasi yang dapat membantu Indonesia dalam membangun Tax Administration 3.0. Peningkatan infrastruktur teknologi, dimana Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet dan sistem server yang lebih baik, terutama di daerah-daerah terpencil.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu dalam hal ini menyediakan pelatihan intensif bagi pegawai pajak dan wajib pajak untuk memahami sistem digital yang baru. Peraturan yang mendukung digitalisasi pajak berupa Percepatan dalam pembaruan kebijakan dan regulasi perpajakan yang memungkinkan adopsi teknologi dengan lebih cepat dan tanpa hambatan.

Kolaborasi dengan sektor swasta, dalam bentuk kolaborasi dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan platform pajak yang lebih efisien dan user-friendly. Peningkatan keamanan data, yang meliputi kesiapan untuk mengembangkan sistem yang aman untuk melindungi data pribadi wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran data.

Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun Tax Administration 3.0 dengan memanfaatkan teknologi canggih, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur teknologi, kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia. Mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah sukses dalam implementasi sistem ini, Indonesia dapat meningkatkan kesiapan untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi.

Sumber : Antara

29/04/2025 02:34
Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, mendorong respons cepat dan terukur dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi dampak negatif kebijakan tersebut, delegasi tinggi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS, melakukan serangkaian pertemuan penting di Washington, D.C.

Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada Kamis, 24 April 2025 sore waktu setempat, di mana Menko Airlangga bertemu dengan US Secretary of Treasury, Scott Bessent.

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum krusial untuk menyampaikan posisi Indonesia, menawarkan solusi konkret, dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah tantangan kebijakan perdagangan global.

Secretary Bessent dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas respons sigap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah pengumuman kebijakan tarif resiprokal.

“Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini.

Progress perkembangan pembahasan yang cepat dan dinilai sangat baik oleh kedua belah pihak menjadi modal penting dalam upaya mencari solusi yang konstruktif.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Menko Airlangga adalah menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

“Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” ungkap Menko Airlangga.

Langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS.

Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan berbagai kebijakan deregulasi yang akan ditempuh Indonesia untuk mempermudah arus perdagangan dan investasi.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan impor, peninjauan kembali kuota impor, dan evaluasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan tidak menghambat perdagangan yang saling menguntungkan.

“Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” jelas Menko Airlangga, menyoroti sektor-sektor potensial untuk peningkatan kerjasama bilateral di masa depan.

Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat bagi negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat. Penegasan ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan iklim negosiasi yang positif.

Upaya delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai asosiasi, dunia usaha, serta sektor swasta di tanah air.

Mereka berharap agar proses negosiasi tarif dapat segera dimulai setelah penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR yang telah dilakukan pada 23 April 2025.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga, menunjukkan target waktu yang ambisius namun realistis untuk mencapai kesepakatan.

Selain isu tarif, pihak AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam forum G20, di mana Amerika Serikat akan memegang presidensi pada tahun 2026.

Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung agenda kebijakan Presiden Trump dalam forum multilateral tersebut.

Lebih lanjut, Amerika Serikat menilai pentingnya peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia saat ini tengah memanfaatkan proses aksesi keanggotaan untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi.

Dukungan AS terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan penting ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi isu strategis ini.

Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington, D.C. Ida Bagus Bimantara, serta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Langkah Cepat Indonesia dan Implikasi ke Depan

Langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS menunjukkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga hubungan dagang yang sehat dengan salah satu mitra ekonomi terbesar.

Kunjungan delegasi tingkat tinggi dan tawaran solusi konkret seperti peningkatan pembelian komoditas dan deregulasi ekonomi merupakan strategi yang cerdas untuk meredakan potensi ketegangan dan membuka jalur negosiasi yang konstruktif.

Penegasan komitmen terhadap perdagangan yang fair and square menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan pihak AS. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor critical minerals, keuangan, dan ekonomi digital menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dengan AS di sektor-sektor strategis masa depan.

Target waktu 60 hari untuk menyelesaikan detail pembahasan dan negosiasi teknis menunjukkan optimisme dan kesiapan Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi modal penting dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

Keterlibatan AS dalam mendukung agenda G20 di bawah presidensi mereka pada tahun 2026 dan apresiasi terhadap reformasi ekonomi Indonesia melalui proses aksesi OECD memberikan sinyal positif bahwa hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi untuk terus berkembang di berbagai platform multilateral.

Meskipun pertemuan awal menunjukkan perkembangan yang baik, tantangan dalam negosiasi tarif dengan AS tentu tidak dapat diabaikan. Kebijakan perdagangan AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan ekonomi internal.

Harapannya, dengan komunikasi yang efektif, tawaran solusi yang konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi isu tarif resiprokal tetapi juga memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan.

Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi preseden penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antar negara.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 12:32
Airlangga temui Menkeu AS bahas tindak lanjut tarif resiprokal Trump

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko)Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent di Washington DC, Kamis (24/4), untuk membahas tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal.

Menko Airlangga menegaskan kembali posisi Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia, yang telah disampaikan kepada Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dan Kementerian Perdagangan AS (Secretary of Commerce) pada pertemuan sebelumnya.

“Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti minyak dan gas, serta produk-produk pertanian,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan komitmen Indonesia untuk terus membuka diri terhadap investasi dan memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk mineral kritis, ekonomi digital, dan keuangan.

Pemerintah juga berkomitmen menjalankan langkah-langkah deregulasi melalui penyesuaian perizinan impor, kuota impor, dan tingkat kandungan dalam negeri.

Didukung oleh dunia usaha dan asosiasi, Pemerintah Indonesia berharap proses negosiasi tarif dapat segera dimulai pascapenandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” tutur Airlangga.

Sementara, Secretary Bessent mengapresiasi respons cepat yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah keluarnya pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

“Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” ujar Secretary Bessent.

Ia menilai saat ini Indonesia termasuk kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS, dan dengan progres perkembangan pembahasan yang cepat dan sangat baik.

Selain itu, pihak AS turut menyampaikan keinginan untuk memperkuat kerja sama di forum internasional seperti G20 dan OECD yang mana Indonesia saat ini tengah menjalani proses aksesi.

Adapun AS akan menjadi Presidensi G20 pada 2026 dan menyatakan dukungan terhadap agenda kebijakan perdagangan global yang terbuka.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

25/04/2025 09:35
IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sejalan dengan proyeksi IMF. Ia berkenyakinan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh di atas 5 persen meski ada gejolak ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif perdagangan.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar lima persen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 akan tetap positif meksi ada ketidakpastian perekonomian global.

Sebab menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial dan berbagai insentif jelang Idul Fitri 1445.

“Selain itu keberlanjutan dari proyek-proyek strategi nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi,” jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025, dengan World Bank memperkirakan 5,1 persen dan OECD di angka 4,9 persen.

Pemerintah RI Terlalu Optimis

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berisiko jatuh ke angka 4,2 persen bila tim ekonomi tidak cukup adaptif terhadap perubahan geopolitik global.

Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia tampaknya terlalu percaya diri. Dalam berbagai pernyataan resmi, target pertumbuhan ekonomi tetap diklaim realistis di atas 5 persen.

Namun, kenyataannya menunjukkan tren yang berbeda. Ekonomi Indonesia terus menurun secara struktural.

“Ketergantungan terhadap harga komoditas, lemahnya permintaan domestik, dan lambatnya diversifikasi industri menjadi bukti bahwa narasi optimisme tidak cukup untuk menopang kinerja ekonomi,” ujar Achmad.

Ia menyampaikan, kebijakan ekonomi saat ini lebih berpihak pada kepentingan elite dan investor besar daripada memperkuat kelas menengah.

Di mana, janji-janji untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sejalan dengan kenyataan dibukanya kran impor berbagai produk secara agresif.

“Industri dalam negeri justru dipukul mundur oleh barang impor murah. Dalam situasi ini, kelas menengah justru terhimpit di tengah tekanan harga, stagnasi pendapatan, dan minimnya perlindungan kebijakan,” katanya.

Ia melihat, Indonesia butuh strategi ekonomi baru yang lebih berani dan adaptif.

Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ditingkatkan secara cerdas, bukan proteksionis buta.

“Pemerintah perlu menyasar substitusi impor untuk produk-produk strategis dan menciptakan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik,” tuturnya.

Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah harus mendorong belanja berbasis produktivitas seperti pendidikan vokasi, memperkuat UMKM, dan insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

Ketiga, pemerintah harus berani mengambil langkah pro-kelas menengah.

“Kelas ini adalah motor konsumsi dan stabilitas ekonomi.
Dengan memberikan stimulus pajak penghasilan, pembiayaan pendidikan murah, dan akses perumahan terjangkau, konsumsi domestik bisa kembali digenjot secara berkelanjutan,” ujar Achmad.

Keempat, pemerintah harus mulai melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang tidak produktif.

Fokus harus dialihkan pada proyek berbasis kebutuhan rakyat, seperti transportasi publik, sanitasi, dan energi terbarukan.

Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang jelas: investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi.

“Pengawasan terhadap investasi yang hanya bersifat spekulatif harus diperketat,” ucapnya.

24/04/2025 15:19
Pasar Mangga Dua Disorot Amerika Jadi Sarang Barang Palsu, Ekonom Ungkap Hal Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang kembali menyoroti Indonesia, khususnya Pasar Mangga Dua Jakarta dan platform e-commerce dalam daftar “Notorious Markets”, dinilai merupakan kritik keras yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dalam daftar tersebut, Indonesia dianggap gagal menertibkan peredaran barang palsu dan bajakan, serta tidak cukup melindungi hak kekayaan intelektual.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, ini adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek mulai dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil.

“Klaim ini, walau punya dasar yang sahih, perlu dipahami secara kontekstual dan direspons dengan pendekatan seimbang, antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global,” papar Achmad dikutip Rabu (23/4/2025).

Mengapa Indonesia Disorot, Bukan Negara Produsen Besar Seperti Tiongkok?

Jika kita melihat data global, Tiongkok memang merupakan negara dengan volume produksi barang palsu terbesar di dunia, mencakup lebih dari 70 persen barang bajakan secara global menurut laporan OECD dan EUIPO.

Namun, fokus laporan USTR bukan semata-mata pada negara produsen, melainkan pada titik-titik distribusi dan pasar akhir.

Dalam hal ini, Indonesia dengan pasar fisik seperti Mangga Dua dan ekosistem digital e-commerce yang longgar regulasinya menjadi titik temu antara produksi luar dan konsumsi domestik.

“Amerika Serikat tentu punya kepentingan strategis, melindungi brand dan industri mereka dari erosi nilai akibat pemalsuan,” tutur Achmad.

Ia menyebut, ketika barang palsu yang meniru merek-merek Amerika masuk dan dijual bebas di Indonesia, mereka tidak hanya kehilangan potensi penjualan, tetapi juga menghadapi degradasi reputasi merek.

Kondisi ini, disebut Achmad, mendorong AS untuk menekan negara seperti Indonesia agar memperkuat perlindungan HKI, meski negara asal produksi seperti Tiongkok tidak disentuh secara frontal karena kompleksitas hubungan dagang yang lebih besar.

Lemahnya Penindakan

Achmad menyampaikan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital, masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi.

“Ketidakhadiran sistem filtering yang efektif, lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta kurangnya insentif bagi platform digital untuk membersihkan diri dari pedagang ilegal menjadi akar masalah,” ujarnya.

Ditambah lagi, Achmad menilai, ketentuan hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen belum memberikan tekanan yang cukup spesifik terhadap pemalsuan di ranah digital.

Menurutnya, perdagangan digital menciptakan ruang gelap (black box) di mana identitas pelaku dan asal barang sulit ditelusuri.

Pasar Pagi Mangga Dua yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, tetap menjadi pusat belanja fashion yang populer meski usianya sudah mencapai beberapa dekade. Terletak di sebelah ITC Mangga Dua, pasar ini menawarkan berbagai produk fashion dari grosir hingga satuan dengan variasi yang mencakup barang lokal dan impor. (Tribunnews/Galuh Nestiya)

“Ini memerlukan pembaruan regulasi digital dan kolaborasi aktif antara pemerintah, penyedia platform, dan pemegang hak kekayaan intelektual. Tanpa itu, e-commerce akan terus menjadi jalur aman bagi pelaku pemalsuan,” ujarnya.

Melihat hal ini, Achmad menyampaikan, sikap pemerintah Indonesia yang selama ini cenderung menunggu laporan dari pemegang merek sebelum menindak pelanggaran HKI harus diubah.

Ia menyebut, pendekatan ini hanya menimbulkan kesan bahwa negara bersikap pasif terhadap pelanggaran hukum yang jelas. Perlu ada reposisi paradigma dari sekadar “penegakan berbasis laporan” menuju “penertiban sistemik dan proaktif”.

“Pemerintah bisa menggunakan pendekatan berbasis data dan teknologi untuk mengidentifikasi titik-titik distribusi barang ilegal, termasuk menerapkan kebijakan sanksi administratif terhadap pasar atau platform yang terbukti membiarkan perdagangan ilegal berlangsung,” katanya.

Di sisi lain, Achmad meminta kampanye edukasi publik tentang pentingnya membeli produk asli dan dukungan kepada brand lokal juga perlu ditingkatkan.

23/04/2025 07:58
Vietnam Kena Tarif Tinggi AS Buat Samsung ‘Khawatir’, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketika pimpinan Samsung Electronics Jay Y. Lee bertemu dengan perdana menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada bulan Juli, ia menyampaikan pesan sederhana.

“Keberhasilan Vietnam adalah keberhasilan Samsung, dan perkembangan Vietnam adalah perkembangan Samsung,” kata Lee kepada Pham Minh Chinh dilansir dari Reuters.

Ia juga menjanjikan investasi jangka panjang untuk menjadikan negara itu sebagai basis manufaktur terbesar untuk produk display.

Sejak konglomerat Korea Selatan itu memasuki Vietnam pada tahun 1989, perusahaan itu telah menggelontorkan miliaran dolar untuk memperluas jejak manufaktur globalnya di luar Tiongkok. Banyak perusahaan sejenisnya mengikuti jejak itu setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tinggi pada barang-barang Tiongkok pada masa jabatan pertamanya.

Langkah itu menjadikan Samsung sebagai investor dan eksportir asing terbesar di Vietnam.

Sekitar 60% dari 220 juta ponsel yang dijual Samsung setiap tahun secara global dibuat di Vietnam, dan banyak yang ditujukan untuk AS, tempat Samsung menjadi vendor ponsel pintar nomor 2, menurut firma riset Counterpoint.

Kini, ketergantungan pada Vietnam itu terancam menjadi bumerang karena negara ini terkena tarif tinggi 46%, salah satu paling tinggi di Asean.

Sementara Vietnam dan Samsung memperoleh penangguhan hukuman minggu ini setelah Trump menghentikan tarif pada 10% selama 90 hari, wawancara Reuters dengan lebih dari 12 orang, termasuk di Samsung dan pemasoknya, menunjukkan bahwa perusahaan itu akan menjadi korban utama jika tarif AS yang lebih tinggi mulai berlaku pada bulan Juli.

“Vietnam adalah tempat kami memproduksi sebagian besar ponsel pintar kami, tetapi tarif (awalnya) jauh lebih tinggi dari yang diharapkan untuk negara itu, jadi ada rasa kebingungan secara internal,” kata seorang eksekutif Samsung yang enggan disebutkan Namanya.

Bahkan jika kedua negara mencapai kesepakatan, surplus perdagangan Vietnam sekitar $120 miliar dengan AS telah menjadi perhatian serius Donald Trump. Hanoi berharap bea masuk dapat dikurangi ke kisaran 22% hingga 28%, kalua bisa lebih rendah.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Samsung dan para pemasoknya tengah mempertimbangkan untuk menyesuaikan produksi, kata empat orang yang mengetahui masalah tersebut. Hal itu dapat melibatkan peningkatan produksi di India atau Korea Selatan, meskipun langkah-langkah tersebut akan mahal dan memakan waktu, kata mereka.

Samsung menolak berkomentar tentang bagaimana mereka menghadapi ancaman tarif tersebut. Sebelumnya, Samsung telah mengatakan akan menanggapi tarif AS secara fleksibel dengan rantai pasokan global dan jejak manufakturnya.

Kementerian luar negeri dan industri Vietnam juga tidak membalas permintaan komentar.

Saingan Samsung, Apple membuka langkah baru menghadapi tantangan yang lebih besar setidaknya dalam jangka pendek, karena tarif Trump atas impor Tiongkok telah meningkat menjadi 145%. Apple mengimpor sekitar 80% iPhone yang dijual di AS dari Tiongkok, menurut Counterpoint. Apple tidak membalas permintaan komentar.

Kehilangan Daya Tarik Biaya Rendah

Ketakutan tarif adalah awan terbaru yang menyelimuti lanskap manufaktur di Vietnam, yang telah menjadi tujuan populer bagi perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi di tengah ketegangan Tiongkok-AS.

Namun, lonjakan tersebut telah menyebabkan masalah pasokan listrik. Vietnam juga telah meningkatkan tarif pajak efektifnya pada perusahaan multinasional besar sesuai dengan standar global yang dipimpin OECD, yang menurut beberapa perusahaan tidak disertai kompensasi yang memadai atas hilangnya insentif pajak sebelumnya.

(fsd/fsd)

12/04/2025 21:15
Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global dan Indonesia? – Page 3

Mengutip laman DW, Jumat (11/4/2025), pekan lalu, JPMorgan memprediksi peluang terjadinya resesi global mencapai 60 persen pada akhir tahun. Angka ini lebih tinggi dari sebelum pengumuman tarif Trump yang mencapai 40 persen.

“Kenaikan tarif sejak dimulainya pemerintahan Trump kini merupakan kenaikan pajak AS terbesar dalam hampir 60 tahun,” kata ekonom bank tersebut dalam sebuah catatan minggu lalu.

“Hal ini akan berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga dan bisnis serta efek berantai melalui pembalasan, penurunan sentimen bisnis, dan gangguan rantai pasokan.”

Dalam catatan riset Deutsche Bank memperingatkan kalau Trump menggandakan kebijakan tarif baru akan berdampak yang sangat besar pada 2025 dan tahun berikutnya.

Asia dinilai terpukul jauh lebih keras daripada Eropa. Hal ini seiring pungutan lebih dari 40% pada beberapa negara utama yang mendorong negara antara lain Vietnam, Taiwan, dan Indonesia bernegosiasi untuk capai kesepakatan perdagangan baru dengan AS.

Adapun India yang sekarang menghadapi pungutan sebesar 26% atas ekspor ke AS tidak berencana membalas tarif Trump. India dengan cepat memangkas beberapa tarif atas impor AS.

Sementara itu, impor dari Uni Eropa ke AS menghadapi pungutan sebesar 20%. Komisi Eropa menuturkan, bea masuk terhadap barang dari AS akan mulai dipungut pada tahap pertama tarif impor berlaku mulai 15 April dengan serangkaian tindakan kedua menyusul pada 15 Mei.

ABN Amro, salah satu bank Belanda memangkas prospek ekonomi untuk negara anggota Uni Eropa. ABN Ambro perkirakan, pertumbuhan kuartalan blok itu akan berkisar di sekitar nol dengan kemungkinan besar kuartal tersebut negatif.

Kondisi Indonesia

Prediksi serupa juga datang dari dalam negeri. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengakui jika ekonomi global saat ini menunjukkan kecenderungan yang tidak seragam atau divergent.

Data ekonomi dari AS menunjukkan performa yang berada di bawah ekspektasi pasar, sementara Eropa dan China justru mencatatkan kinerja ekonomi yang melampaui ekspektasi sebelumnya.

“Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata dia.

Namun demikian, volatilitas di pasar keuangan global masih tinggi. Ketidakpastian kebijakan ekonomi yang terus berlanjut, ditambah dengan meningkatnya risiko geopolitik, menjadi pendorong utama dari fluktuasi pasar yang terus berlangsung hingga awal 2025.

Mahendra menuturkan, OECD merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,1%, dan lebih rendah lagi menjadi 3% pada 2026.

Revisi ini disebabkan oleh peningkatan hambatan perdagangan global serta kebijakan ekonomi yang tidak pasti di berbagai negara utama.

Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun turut direvisi oleh OECD menjadi 4,9% pada 2025, seiring dengan tren perlambatan global.

Meski demikian, Mahendra menegaskan, penurunan tersebut masih tergolong wajar dan sejalan dengan kinerja ekonomi negara-negara berkembang lainnya, baik di kawasan Asia maupun luar kawasan.

“Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan kita,” ujarnya.

12/04/2025 00:00

Organisasi: OECD

Kehilangan Daya Tarik Biaya Rendah