Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Jamuan Kenegaraan: Prabowo Ungkap Miliki Kedekatan Khusus dengan Prancis

    Jamuan Kenegaraan: Prabowo Ungkap Miliki Kedekatan Khusus dengan Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga memiliki kedekatan khusus dengan Prancis. Hal tersebut ia sampaikan dalam jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya merasa punya hubungan khusus dengan Prancis,” ujar Prabowo, yang disambut senyuman hangat dari Macron yang duduk di samping kanannya.

    Kedekatan itu tak hanya bersifat simbolis. Putra tunggal Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Didiet, diketahui fasih berbahasa Prancis dan memiliki pengalaman panjang tinggal dan berkarier di sana. Didiet merupakan lulusan Parsons School of Design cabang Paris dan dikenal sebagai desainer internasional yang sempat mengembangkan kariernya di jantung industri fesyen Eropa, tepatnya di Paris.

    Dalam rangkaian acara kenegaraan hari itu, Presiden Prabowo bahkan secara khusus memperkenalkan Didiet kepada Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron saat Upacara Penyambutan di Istana Merdeka.

    Kedekatan mereka kembali terlihat saat jamuan malam, di mana Didiet tampak berbincang santai dengan Brigitte Macron, menandakan hubungan antarkeluarga yang hangat di tengah pertemuan dua kepala negara.

    Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Prancis. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sebelumnya, kedua negara menyepakati setidaknya 21 kerja sama strategis lintas sektor, mulai dari pertahanan dan militer, hingga program pembangunan sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Hari ini kita telah melaksanakan pembicaraan intensif dan produktif dan kita bersama-sama bertekad, berkomitmen untuk teruskan kerja sama ini dengan sebaik-baiknya,” tutur Presiden Prabowo dalam pidato jamuan makan malamnya.

    Tak hanya mempererat hubungan antarnegara, kunjungan Presiden Macron ini juga merefleksikan hubungan personal dan nilai historis yang memperkaya kerja sama antara Indonesia dan Prancis di masa mendatang.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi dukungan penuh oleh Prancis terhadap percepatan penyelesaian perjanjian ekonomi Indonesia–Uni Eropa (Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

    “Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia-EU CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement],” ujar Prabowo dalam pernyataan resmi saat kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    CEPA merupakan perjanjian menyeluruh yang bertujuan meningkatkan akses pasar, kerja sama perdagangan, serta investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Negosiasi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu kini mendapat dorongan baru dengan komitmen politik tingkat tinggi dari Prancis.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Presiden Emmanuel Macron terhadap keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di IEU-CEPA tapi juga di OECD,” pungkasnya.

  • Prabowo Minta Tolong Macron Percepat Penyelesaian IEU-CEPA

    Prabowo Minta Tolong Macron Percepat Penyelesaian IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan penuh oleh Prancis terhadap percepatan penyelesaian perjanjian ekonomi Indonesia–Uni Eropa (Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA). 

    “Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia-EU CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement],” ujar Prabowo dalam pernyataan resmi saat kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). 

    CEPA merupakan perjanjian menyeluruh yang bertujuan meningkatkan akses pasar, kerja sama perdagangan, serta investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Negosiasi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu kini mendapat dorongan baru dengan komitmen politik tingkat tinggi dari Prancis. 

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Presiden Emmanuel Macron terhadap keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di IEU-CEPA tapi juga di OECD,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Kepala negara juga menyampaikan bahwa pertemuan kedua pemimpin ini menjadi momen penting dalam memperkuat fondasi kerja sama bilateral, tidak hanya dalam bidang pertahanan dan budaya, tetapi juga di sektor ekonomi strategis yang menyangkut masa depan pembangunan nasional.

    “Di bidang ekonomi kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo-Macron Teken Kerja Sama US$ 11 Miliar, Ini Daftar Lengkapnya

    Prabowo-Macron Teken Kerja Sama US$ 11 Miliar, Ini Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menyepakati sekitar 26 kesepakatan kerjasama dengan Perancis. Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron sepakat untuk mendorong kerja sama yang lebih jauh antara Indonesia dan Perancis. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan deklarasi visi bersama di tahun 2050.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa nilai kerjasama tersebut mencapai US$11 miliar (Rp 179 triliun).

    “Saya hitung total nota kesepahamannya, paling tidak US$11 miliar, Jadi itu betul-betul inti dari pidato kedua pemimpin kita yang akan membawa Indonesia dan Prancis ke tingkat selanjutnya. Tidak hanya antarpemerintah, tetapi juga antarpelaku usaha dan selanjutnya antarmasyarakat,” ujar Airlangga dalam acara Indonesia-France Business Forum, Rabu (28/5/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa jumlah Memorandum of Understanding terdiri dari 16 kesepakatan yang ditandatangani pagi ini di Istana negara dan 10 lainnya dalam acara Indonesia-France Business Forum.

    “Saya ingin melaporkan bahwa Presiden Indonesia juga menyampaikan bahwa memorandum awal kita sudah diserahkan ke OECD. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah ada pertemuan dewan menteri. Dari situ, baru proses selanjutnya di Indonesia,” ujarnya.

    Berikut 26 nota kesepakatan yang ditandatangani hari ini, Rabu (28/5/2025):

    1. MoU for the Cooperation on Diplomatic Capacity Building

    2. MoU on Mutual Protection of Classified Information MPCIA

    3. Letter of Intent on Strategic Defense Cooperation

    4. Declaration of Intent concerning Cooperation in the field of Agriculture

    5. Letter of Intent on Critical Minerals Cooperation

    6. Declaration of Intent in the field of Sustainable Forestry

    7. MoU on Cooperation in the field of Creative Economy

    8. MoU on Cooperation in the field of Culture

    9. Declaration of Intent on Cooperation in the field of Disaster Risk Management

    10. MoU on Cooperation in the Transportation Sector

    11. Cooperation Agreement between Pordasi and FFI Avasec AFCE France Galop on the Development of Sport Horse Cooperation

    12. Memorandum of Understanding antara MEDEF International and KADIN tentang Keamanan Pangan dan Program Makanan Bergizi Gratis

    13. Memorandum of Understanding antara PT. APINDO and MEDEF tentang Penguatan Kerjasama Bisnis Keluarga Indonesia dan Prancis

    14. Memorandum of Understanding antara PT Istana Karang Laut and SEAOWL SAS mengenai Proyek Penyulingan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF)

    15. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) and PT.HDF Energy Indonesia tentang Pengembangan Ekosistem Hidrogen Hijau di Provinsi Nusa Tenggara Timur

    16. Memorandum of Understanding antara PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (PT SMART Tbk.) dan Pacemar

    17. Memorandum of Understanding antara Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) and DANANTARA tentang Kerjasama untuk Mendukung Pertumbuhan dan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

    18. Memorandum of Understanding antara PT Pertamina New and Renewable Energy and MGH Energy tentang Pengembangan Bahan Bakar Rendah Karbon dan Terbarukan

    19. Memorandum of Understanding antara PT Bio Farma (Persero) dan Bionet France tentang Pengembangan Vaksin Rekombinan Gabungan

    20. Memorandum of Understanding antara PT SMART Tbk. dan the Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) mengenai penelitian bersama tentang minyak kelapa sawit

    21. Memorandum of Understanding antara Alstom and MRT Jakarta

    22. MoU Badan Gizi Nasional and Danone

    23. MoU Danantara dengan Eramet

    24. Investment RGE Indonesia and Total Energies

    25. Investmen Agreement between PT Citra Bonang Indonesia

    dan Lessaffre

    26. MoU PT Sarana Multi Infrastruktur, PT PLN, dan HDF Energy

    (fab/fab)

  • Kebut Penyelesaian IEU-CEPA, RI Minta Dukungan Prancis

    Kebut Penyelesaian IEU-CEPA, RI Minta Dukungan Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta dukungan Prancis untuk segera merampungkan perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berjalan lebih dari 9 tahun.

    Airlangga menuturkan, proses perundingan IEU-CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa masih terus berlangsung. Dia menyebut, kedua pihak masih membahas beberapa isu yang menjadi titik permasalahan dalam perjanjian kemitraan.

    Menurutnya, negosiasi perjanjian kemitraan itu harus dirampungkan dengan segera. Pasalnya, proses perundingan I-EU CEPA hingga saat ini telah berjalan selama 9 tahun lebih dan mencapai 19 putaran negosiasi. 

    Seiring dengan hal tersebut, Indonesia pun meminta dukungan Prancis sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa untuk mengakselerasi penyelesaian perjanjian kemitraan tersebut.

    “Sudah saatnya bagi kita untuk mengesampingkan perbedaan dan melanjutkan filosofi kesinambungan. Kita telah mendiskusikan hal ini selama sembilan tahun,waktunya untuk menyelesaikan perundingan ini,” katanya dalam Indonesia-France Business Forum di Jakarta pada Rabu (28/5/2025).

    Adapun, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dia menjelaskan, Indonesia telah menyampaikan memorandum awal untuk kemudian diaudit oleh tim OECD. Airlangga menuturkan, proses audit dokumen Indonesia tersebut akan dibahas dalam OECD Ministerial Council Meeting pada 3-4 Juni 2025 mendatang di Paris, Prancis.

    “Dan mudah-mudahan dari situlah kemudian proses aksesi Indonesia selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebelumnya, Uni Eropa mengungkap beberapa poin pembahasan yang masih dirundingkan dalam negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). 

    Ketua Komite Perdagangan Internasional Komisi Eropa atau European Parliament’s Committee on International Trade (INTA) Bernd Lange memaparkan perundingan I-EU CEPA saat ini telah memasuki putaran ke-19 dan masih terus berlangsung.  

    Lange menyebut, progres perundingan tersebut telah mencapai sekitar 80% seiring dengan pemahaman bersama yang dicapai kedua pihak dalam berbagai bidang. 

    “Saya katakan sekitar 80% dari semua masalah telah terpecahkan. Kami juga memiliki banyak pemahaman bersama mengenai investasi dalam layanan, dalam pengakuan standar, dan penurunan tarif,” jelas Lange.

  • Poin Kerja Sama Strategis yang Dibahas Prabowo dan Macron Saat Bertemu di Istana

    Poin Kerja Sama Strategis yang Dibahas Prabowo dan Macron Saat Bertemu di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hasil pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berlangsung di Istana Merdeka, Rabu (28/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas secara mendalam isu-isu geopolitik, geoekonomi, serta arah hubungan bilateral Indonesia dan Prancis ke depan.

    “Kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, serta meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati, dan saling mendukung,” ujar Prabowo di ruang kredensial. 

    Di bidang pertahanan, Prabowo menekankan bahwa Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam upaya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Kerja sama ini mencakup joint production, alih teknologi, serta penguatan industri pertahanan nasional.

    “Kami mencatat hasil positif dari Indonesia-France Defence Dialogue ke-11 bulan lalu di Jakarta dan partisipasi Indonesia dalam latihan Angkatan Laut La Perouse sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan,” tambahnya.

    Prabowo juga mengundang Presiden Macron untuk meninjau langsung kegiatan pendidikan dan latihan di Akademi Militer Magelang, sebagai bagian dari penguatan kerja sama pertahanan yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

    Dalam bidang ekonomi, kedua negara sepakat untuk mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Prabowo menyampaikan harapan agar Prancis dapat mendukung percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kami juga berterima kasih karena Presiden Macron menyatakan dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di OECD,” ujarnya.

    Kerja sama juga diperkuat di berbagai sektor strategis lainnya, seperti transisi energi, ketahanan pangan, dan program makan bergizi gratis. Di bidang maritim, Indonesia akan mengirim utusan khusus dalam United Nations Ocean Conference ketiga yang akan diselenggarakan di Prancis bulan depan.

    Presiden Prabowo juga menyoroti kolaborasi di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif, serta partisipasi aktif Prancis dalam pengembangan transportasi antar-kota dan transportasi kota di Indonesia.

    Di bidang pendidikan, Indonesia mendorong peningkatan kerja sama khususnya dalam sains, teknologi, teknik (engineering), dan kedokteran. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mengajukan permintaan kepada pemerintah Prancis untuk meningkatkan jumlah pelajar Indonesia yang dapat menempuh pendidikan tinggi di negara tersebut.

    “Hubungan Indonesia dan Prancis terus menguat di berbagai sektor, dan kami sepakat untuk membawa kemitraan strategis ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi,” pungkas Prabowo.

  • DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen siap membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memungut PPh Badan alias pajak perusahaan jasa digital multinasional seperti Netflix hingga Meta.

    Misbakhun melihat PPh Badan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional, tetapi pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun usai rapat dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (9/5/2025).

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan, makanya kan saya tawarkan tadi mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yang dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku akan meninjau potensi untuk memungut PPh Badan perusahaan jasa digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan jasa digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah sulit menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern [kekhawatiran] pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review [tinjau],” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Cara Tarik Pajak Netflix, Meta, dkk.

    Suryo mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021, agar mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Caranya, lewat dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar (seperti Netflix dan Meta), kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain.

    Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1. Permasalahan makin pelik usai Presiden AS Donald Trump menolak terapkan Pilar 1, padahal AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional.

    Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta akan menjadi semakin sulit.

  • Pemecatan Massal Ilmuwan Iklim AS Cemaskan Dunia

    Pemecatan Massal Ilmuwan Iklim AS Cemaskan Dunia

    Jakarta –

    Rachel Cleetus tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya saat membuka email dari pemerintahan Donald Trump pekan lalu. Pesan elektronik itu memberitahukan bahwa dirinya, bersama hampir 400 ilmuwan dan pakar lainnya, resmi dikeluarkan dari proyek National Climate Assessment (NCA6), laporan utama empat tahunan yang menyoroti dampak perubahan iklim di Amerika Serikat.

    “Rasanya seperti menyaksikan laporan iklim paling komprehensif di negeri ini dihancurkan begitu saja,” kata Cleetus, Direktur Kebijakan Senior di Union of Concerned Scientists, organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Dia menyebut pemecatan ini sebagai keputusan sembrono terhadap proyek ilmiah vital yang menyokong pemahaman tentang dampak iklim terhadap ekonomi, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

    Pemangkasan anggaran sains iklim

    Langkah mengejutkan ini, kata Cleetus, sebenarnya sudah tercium sejak jauh hari. Sebulan sebelumnya, Gedung Putih membekukan pendanaan dan memecat staf program riset iklim federal US Global Change Research Program (USGCRP), lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi penyusunan NCA6.

    Tanpa kejelasan nasib proyek dan dengan semua penulis diberhentikan, masa depan NCA6 yang sedianya terbit pada awal 2028 kini terancam. Cleetus memperingatkan bahwa ada risiko laporan itu akan diganti oleh “ilmu pengetahuan semu” versi pemerintahan Partai Republik yang konservatif dan pro energi fosil.

    Pemecatan ini hanyalah satu dari serangkaian langkah pemerintahan Trump yang menggerus institusi sains iklim AS. Pada Maret lalu, ratusan karyawan diberhentikan dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Lembaga ini sejak lama sudah menjadi salah satu pusat riset cuaca dan iklim yang menjadi acuan di seluruh dunia.

    Sebagai respons, ribuan ilmuwan menandatangani surat terbuka ke Kongres, menyebut pembongkaran lembaga-lembaga tersebut sebagai “pengingkaran kepemimpinan global AS dalam sains iklim.”

    Pembersihan besar-besaran: dari NASA hingga EPA

    Pembersihan juga menyasar Dinas Perlindungan Lingkungan (EPA) dan Departemen Energi, dengan pemecatan massal dan pemotongan hibah riset. Istilah “perubahan iklim” bahkan dihapus dari sejumlah situs lembaga pemerintah. Bahkan, Kepala Ilmuwan NASA sempat dilarang menghadiri pertemuan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) di Cina, forum utama PBB tentang iklim yang menjadi rujukan kebijakan global.

    Dampak internasional tak terhindarkan

    Meski laporan NCA berfokus pada Amerika, Cleetus menegaskan bahwa temuan dan modelnya digunakan secara luas oleh negara lain. Misalnya, riset tentang kenaikan muka laut di Pantai Timur dan Teluk AS juga relevan bagi negara-negara kepulauan kecil dan wilayah pesisir seperti Bangladesh.

    Profesor Walter Robinson dari NC State University menyebut, karena luasnya cakupan geografis dan keragaman iklim AS, temuan NCA6 punya nilai global. Maka tak heran jika komunitas ilmiah internasional ikut bersuara.

    Dukungan dari komunitas ilmiah global

    Sebagai bentuk perlawanan, Serikat Geofisika Amerika dan Masyarakat Meteorologi Amerika menyatakan akan menerbitkan lebih dari 29 jurnal ilmiah terkait iklim untuk memastikan keberlanjutan sains iklim independen.

    Namun dampak negatifnya tak hanya terasa di AS. Menurut Paolo Artaxo, profesor fisika lingkungan dari Universitas São Paulo, Brasil, pemutusan kerja sama ini mengganggu kolaborasi ilmiah antara AS dan berbagai kawasan lain seperti Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Eropa.

    Chennupati Jagadish dari Akademi Sains Australia menyebut keputusan ini sebagai sinyal yang merusak kerja sama global. Dia mengaku banyak ilmuwan AS mulai melirik Australia sebagai tempat bernaung baru. Akademi di sana bahkan memiliki program untuk menyerap peneliti dan inovator yang meninggalkan AS.

    Presiden Trump juga mengusulkan pemangkasan besar dalam anggaran sains federal untuk 2026. Bila ini terjadi, menurut Robinson, pusat gravitasi sains iklim akan bergeser dari AS ke Uni Eropa, Cina, dan negara-negara OECD seperti Inggris, Jepang, Korea, dan Australia.

    Eropa bersiap isi kekosongan

    Pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggelar konferensi untuk merumuskan insentif keuangan bagi ilmuwan, termasuk yang bergerak di bidang iklim dan keanekaragaman hayati.

    Namun, Sissi Knispel de Acosta dari European Climate Research Alliance mengingatkan bahwa Eropa belum sepenuhnya siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS. “Anggaran riset iklim, baik di negara-negara selatan maupun di Eropa, masih terfragmentasi dan bergantung pada proyek jangka pendek,” katanya.

    Meski Cleetus tetap optimistis para ilmuwan akan terus berkarya, dia mengakui bahwa “tak ada cara untuk langsung menggantikan mesin inovasi ilmiah sekelas AS di tempat lain dalam semalam.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut tengah meninjau potensi untuk memungut pajak penghasilan atau PPh Badan dari perusahaan digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya bisa memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review,” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Dia mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Dalam skema dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain. Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1.

    Presiden AS yang baru berkuasa, Donald Trump juga sudah mengumumkan menolak terapkan Pilar 1. Penolakan karena AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional. 

    Dampak penolakan akan membuat konsensus Pilar 1 akan sudah tercapai. Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta menjadi lebih sulit.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional namun pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan [silakan minta]. Makanya kan saya tawarkan tadi, mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yamg dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

  • Indonesia Serahkan Dokumen Anggota Penuh OECD awal Juni 2025 – Page 3

    Indonesia Serahkan Dokumen Anggota Penuh OECD awal Juni 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menerima kunjungan perwakilan Sekretariat the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada 5-7 Mei 2025. Salah satu tujuan kunjungan ini adalah untuk koordinasi percepatan Indonesia menjadi anggota OECD.

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Sekretariat Tim Nasional Aksesi OECD, menyelenggarakan pertemuan bilateral yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga koordinator serta anggota bidang di Jakarta pada Senin kemarin.

    Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan penyusunan dokumen asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM), serta langkah lanjutan yang perlu ditempuh Indonesia dalam proses aksesi OECD.

    Edi Prio Pambudi menjelaskan, sejak diadopsinya Peta Jalan Aksesi pada Mei 2024, Indonesia telah memulai perjalanan yang ketat dan transformatif menuju keanggotaan OECD.

    “Seperti yang sering kami tekankan, proses ini bukanlah sprint, melainkan marathon. Proses yang membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan di seluruh kementerian dan lembaga,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    “Ini juga merupakan kesempatan yang tak ternilai untuk membangun tim, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menyelaraskan kebijakan kita dengan praktik-praktik terbaik dunia,” tambah Edi.

    Proses penyusunan IM telah memasuki tahap final. Pemerintah Indonesia menargetkan akan melakukan submisi di awal Juni 2025, berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis. Saat ini Indonesia sudah menyampaikan sejumlah bab dalam IM kepada Sekretariat OECD untuk dilakukan pra-reviu.

    Kemenko Perekonomian juga telah meluncurkan platform pengelolaan dokumen berbasis digital bernama INA-OECD, yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait untuk mendukung proses aksesi yang lebih efektif dan efisien.

     

  • Progres Aksesi OECD, Dokumen Asesmen Mandiri RI Masuk Tahap FInal

    Progres Aksesi OECD, Dokumen Asesmen Mandiri RI Masuk Tahap FInal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses penyusunan dokumen asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM) dalam proses aksesi the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memasuki tahap final.

    Pemerintah Indonesia menargetkan akan melakukan submisi di awal Juni 2025. Waktu ini berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis.

    Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, menyampaikan saat ini Indonesia sudah menyampaikan sejumlah bab dalam IM kepada Sekretariat OECD untuk dilakukan pra-reviu.

    “Proses ini bukanlah sprint, melainkan marathon. Proses yang membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan di seluruh kementerian dan lembaga. Ini juga merupakan kesempatan yang tak ternilai untuk membangun tim, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menyelaraskan kebijakan kita dengan praktik-praktik terbaik dunia,” ujar Edi, dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Head of Accession Co-ordination Unit Natalie Limbasan menjelaskan bahwa pasca penyerahan IM, Sekretariat OECD akan berdiskusi secara internal dengan berbagai komite OECD terkait untuk menyusun proses reviu teknis.

    Setiap komite akan berkomunikasi langsung dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk proses klarifikasi dan validasi mengenai data dan informasi yang telah disampaikan dalam dokumen IM.

    Dia mengatakan proses ini merupakan tahapan yang cukup panjang dan akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah, parlemen, asosiasi buruh, asosiasi bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga akademisi.

    Adapun, pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 terkait Anggota Bidang Tim Nasional Aksesi Indonesia. Pemangku kepentingan dari non-Pemerintah juga telah tercantum dalam Kepmenko tersebut dan akan dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

    Kemenko Perekonomian juga telah meluncurkan platform pengelolaan dokumen berbasis digital bernama INA-OECD, yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait untuk mendukung proses aksesi yang lebih efektif dan efisien.

    Sebagai catatan, salah satu tujuan utama dari proses aksesi OECD ini adalah berbagi pengalaman dalam penyusunan dan implementasi kebijakan antara negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, dengan negara maju yang menjadi mayoritas anggota OECD.

    (haa/haa)