Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • ASN harus aktif cegah konflik kepentingan

    ASN harus aktif cegah konflik kepentingan

    Menteri PANRB Rini Widyantini saat membuka Workshop Nasional Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik di Jakarta, Selasa (3/6/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    Menteri PANRB: ASN harus aktif cegah konflik kepentingan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 21:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan atau conflict of interest (CoI) di lingkungan pemerintahan.

    “Peran ASN sebagai agen perubahan harus menjadi contoh kepatuhan etika, mendorong edukasi CoI di unit kerja, dan berani melapor jika melihat potensi benturan kepentingan. Kepemimpinan etis dimulai dari kesadaran individu dalam menjaga integritas jabatan,” kata Rini saat membuka Workshop Nasional Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik di Jakarta, Selasa (03/06).

    Rini menekankan bahwa kepemimpinan etis harus dimulai dari kesadaran individu dalam menjaga integritas jabatan.

    Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif seluruh ASN, kebijakan pencegahan hanya akan menjadi dokumen administratif belaka.

    Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 sebagai langkah strategis untuk mencegah konflik kepentingan dalam birokrasi.

    Dia mengatakan konflik kepentingan merupakan pintu masuk paling umum menuju tindak pidana korupsi. Masalah ini tidak hanya merusak keputusan publik, tetapi juga melemahkan netralitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

    “Pencegahan konflik kepentingan bukan semata soal aturan, tetapi pembentukan karakter birokrasi yang berani berlaku adil bahkan saat tidak ada yang mengawasi,” ujarnya.

    Rini menambahkan banyak titik rawan yang harus diawasi, seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga promosi jabatan.

    Kajian dari sejumlah lembaga internasional, seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), UNODC, Transparency International, dan European Commission menunjukkan bahwa ketika tidak ditangani secara sistemik, konflik kepentingan dapat merusak proses kebijakan dan pelayanan publik meskipun tidak selalu melanggar hukum.

    Berdasarkan survei dari Transparency International, lebih dari 60 persen kasus korupsi bermula dari konflik kepentingan. Hanya delapan negara OECD yang memiliki sistem verifikasi CoI yang aktif.

    Namun, hanya sedikit negara, termasuk Indonesia, yang telah memiliki sistem verifikasi dan pelaporan yang memadai.

    Untuk itu, Rini mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah digital didorong tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga untuk memperkuat integritas pembangunan.

    “Melalui sistem yang transparan dan terintegrasi, mulai dari pengelolaan data, pengadaan, perizinan, hingga pelayanan publik, kita membangun tata kelola yang meminimalkan ruang intervensi pribadi dan mengurangi potensi konflik kepentingan lintas program nasional,” jelas Rini.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam kesempatan itu kemudian menjelaskan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dijalankan untuk menekan potensi CoI.

    “Trisula pemberantasan korupsi KPK terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” ujar Setyo.

    Ia menjelaskan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan CoI.

    Setyo mendorong seluruh ASN mempelajari dan memedomani aturan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

    Sumber : Antara

  • Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Bertemu Wakil Menteri Perdagangan Chili di Paris Nasional 3 Juni 2025

    Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Bertemu Wakil Menteri Perdagangan Chili di Paris Nasional 3 Juni 2025

    Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Bertemu Wakil Menteri Perdagangan Chili di Paris
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Chili Claudia Sanhueza di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Council Meeting/MCM) Organisation for Economic Co-operation and Development (
    OECD
    ) 2025 di Paris, Selasa (3/6/2025). 
    Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin selama enam dekade, sekaligus mendorong kolaborasi lebih erat dalam berbagai forum internasional.
    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengapresiasi komitmen Chili dalam menjalin kerja sama di kawasan Indo-Pasifik serta dukungan terhadap upaya Indonesia untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan. 
    Indonesia dan Chili memiliki visi yang sejalan dalam mendorong ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.
    “Tahun ini (2025) menjadi penanda 60 tahun hubungan diplomatik kami, Indonesia dan Chili,” ungkap Airlangga melansir
    ekon.go.id.
    Salah satu pokok pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (
    CPTPP
    ). 
    Airlangga menegaskan, langkah Indonesia untuk bergabung dengan CPTPP merupakan bagian dari transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. 
    Aksesi tersebut diyakini akan memberikan nilai tambah bagi CPTPP sebagai blok perdagangan modern serta memperkuat ketahanan rantai pasok kawasan. 
    Indonesia juga telah resmi menyerahkan
    questionnaire
    untuk negara aspirasi kepada pemerintah Selandia Baru sebagai
    depository country
    pada 12 Mei 2025, termasuk menargetkan dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027. 
    Indonesia juga mengharapkan dukungan Chili dalam pembentukan Accession Working Group di forum Komisi CPTPP dan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan sejauh ini.
    Di sisi lain, Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Chili terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD. 
    Dia menjelaskan, Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap dari OECD pada Februari 2024. 
    Dokumen tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memenuhi standar dan prinsip-prinsip OECD, dengan harapan proses aksesi dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. 
    Airlangga juga menilai, pengalaman Chili yang menyelesaikan proses aksesi dalam waktu singkat dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia.
    Kerja sama ekonomi bilateral turut menjadi sorotan dalam pembicaraan Airlangga dan Claudia, terutama melalui Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA). 
    Kedua pihak mencatatkan peningkatan signifikan dalam volume perdagangan. Nilai ini hampir dua kali lipat dari 2020 hingga 2024, dengan total nilai perdagangan mencapai 473 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada 2024. 
    Selain itu, Indonesia dan Chili juga meluncurkan negosiasi perjanjian investasi di bawah IC-CEPA pada 13 Juni 2024.
    Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, mineral kritis, dan teknologi pemrosesan logam. KEK tersebut menawarkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. 
    Salah satu bentuk konkret kerja sama investasi adalah pembangunan pabrik bola baja oleh PT Elecmetal Longteng Indonesia (perusahaan patungan Chili-Tiongkok) di Kawasan Industri Terpadu Batang dengan nilai investasi sebesar Rp 600 miliar. 
    “Saya ingin turut mengundang Chili untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi di Indonesia,” tambah Airlangga.
    Lebih lanjut, Indonesia juga menyampaikan dukungan atas rencana Chili untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 
    Airlangga menyebutkan, kehadiran Chili dalam RCEP akan memperluas jangkauan perjanjian tersebut ke Amerika Selatan serta memperkuat konektivitas antara RCEP dan CPTPP sebagai dua blok perdagangan utama kawasan.
    Pertemuan bilateral itu mencerminkan semangat dan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi, tidak hanya dalam kerangka bilateral, tetapi juga dalam forum multilateral. 
    Airlangga menutup pertemuan dengan menyampaikan keyakinan bahwa hubungan Indonesia–Chili akan semakin kokoh dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.
    Turut hadir mendampingi Menko Airlangga, di antaranya Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohammad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2%, dari 4,9% menjadi 4,7% pada 2025. 

    Pemangkasan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan OECD sepanjang tahun ini usai revisi ke bawah 0,3%, dari 5,2% menjadi 4,9%, melalui publikasi OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025. 

    Sementara dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook June 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat. 

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    OECD menuliskan bahwa melemahnya sentimen bisnis dan konsumen baru-baru ini di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan biaya pinjaman yang tinggi akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada paruh pertama 2025. 

    Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur mereda, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund yang baru alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan momentumnya. 

    Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025 dan 2026. 

    OECD turut menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan global baru-baru ini dan penurunan harga komoditas diperkirakan akan membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor.

    Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor kontraksi 10,77% secara bulanan (month to month/MtM). 

    OECD memperkirakan inflasi akan naik secara bertahap ke titik tengah kisaran target bank sentral, seiring dengan memudarnya dampak diskon harga listrik sementara pada awal 2025, dan depresiasi mata uang yang terjadi baru-baru ini secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

    Ekonomi Indonesia berisiko tumbuh lebih rendah dari harapan pemerintah karena arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan untuk sementara waktu dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi.

    Selain itu, perlambatan yang lebih besar dari perkiraan di China—pasar ekspor terbesar Indonesia—akan semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas.

    Di sisi positifnya, penggunaan yang cepat dan efektif dari BPI Danantara dapat mengkatalisasi investasi swasta dengan mengumpulkan modal dan mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi.

    Proyeksi Ekonomi RI Kompak Turun

    Proyeksi dari OECD hampir serupa dengan ramalan dari Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang 4,7%—5,5% menjadi 4,6%—5,4% pada akhir 2025 mendatang. 

    Pemangkasan proyeksi ini nyatanya telah terjadi sejak bulan lalu, yang sebelumnya diprediksi akan lebih rendah dari titik tengah 4,7%—5,5%. 

    Revisi ke bawah ekonomi Indonesia tersebut juga dilakukan saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merevisi ke atas ekonomi global dari 2,9% menjadi 3%.  

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada dalam kisaran 4,6%—5,4% lebih rendah dari sebelumnya 4,7%—5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/5/2025).

    Sementara pemerintah masih enggan mengutak-atik asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2025 dan baru akan mengumumkan revisi atau tidak pada penyampaian Laporan Semester pada Juli mendatang. 

  • Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan dokumen penilaian mandiri atau initial momerandum kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann di Paris, Prancis, Senin (2/6/2025).

    Airlangga menyampaikan capaian ini merupakan bukti komitmen penuh Indonesia untuk bergabung penuh sebagai , karena mampu menyelesaikan penyusunan IM dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu.

    Airlangga mengapresiasi upaya bersama K/L penanggung jawab bidang. Meski sudah sampai tahap ini, namun Airlangga menekankan bahwa proses aksesi masih panjang.  

    “Tapi maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (3/6/2025)

    Untuk diketahui, IM merupakan dokumen yang perlu disiapkan dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. 

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD. 

    Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 17/2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.232/2024.

    Usai penyerahan IM ke OECD, dokumen tersebut nantinya akan ditinjau kesesuaiannya dengan standar OECD. 

    Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment tersebut alias pada awal 2026 mendatang.

    Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekjen OECD, Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen Asean.

    Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.

    Pemerintah pun menargetkan proses aksesi dapat rampung dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak 2024. 

  • Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan cukup mendorong peningkatan rasio pajak tanpa disertai perbaikan mendasar dalam sistem perpajakan nasional.

    Ning menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak terendah di kawasan Asia Tenggara (Asean), meskipun tren penerimaan negara terus meningkat sejak 2021.

    “Praktik aggressive tax avoidance makin canggih. Aturan kita belum cukup untuk melawan strategi perusahaan multinasional, bahkan ada PMA yang 10 tahun tidak bayar pajak,” ungkap Ning dalam diskusi Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya? di Gedung IKPI, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Perempuan peraih Satya Lencana Karyasatya itu mencontohkan Korea Selatan yang berhasil membentuk Korean National Tax Service (KNTS) pada 2000. Dia menilai reformasi kelembagaan di Korea Selatan itu berhasil karena dilakukan seluruh menyeluruh dengan konsolidasi lembaga pajak, penguatan hukum, dan modernisasi sistem berbasis digital.

    “KNTS dibentuk bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tapi juga untuk melayani, membimbing, dan mengedukasi wajib pajak,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia meyakini reformasi kelembagaan untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan dan transparansi fiskal.

    Ning mencatat, hasil studi OECD dan berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa banyak reformasi perpajakan di dunia yang gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi pajak yang permanen dan manajemen SDM yang mumpuni.

    Dia menekankan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga pengelola pajak adalah struktur yang jelas, spesialisasi dan koordinasi yang baik, komitmen terhadap pelayanan publik, fleksibilitas, pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.

    “Kalau kita mau bentuk BPN [Badan Penerimaan Negara], pastikan bukan hanya tukar nama. Pastikan manusianya siap, sistemnya kokoh, dan masyarakat ikut dilibatkan,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi dari fragmentasi fiskal di Tanah Air.

    Vaudy menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun non-pajak seperti adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta kementerian/lembaga lain yang mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Dia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.

    “Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur,” ujar Vaudy pada kesempatan yang sama.

    Dia memaparkan empat model institusional yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, Government Department seperti yang dianut Indonesia saat ini, yang mana unit-unit penerimaan berada langsung di bawah kementerian namun kurang memiliki otonomi manajerial dan strategis.

    Kedua, Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) seperti di Kenya dan Tanzania, dengan otonomi terbatas namun lebih fokus dalam tata kelola. Ketiga, Autonomous Revenue Authority (ARA) seperti Malaysia dan Afrika Selatan, dengan keleluasaan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

    Keempat, Integrated Revenue Authority (Model Gabungan dan Digitalisasi Tinggi) yang diadopsi oleh negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Model ini menggabungkan seluruh jenis penerimaan negara termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu institusi.

    Vaudy pun menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan dan mengadopsi model-model yang sudah ada dan menambahkan model sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pembentukan BPN telah masuk dalam Program Prioritas RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

    PNBP diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

  • Indonesia-Prancis komitmen tingkatkan bisnis dan perdagangan

    Indonesia-Prancis komitmen tingkatkan bisnis dan perdagangan

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri serta Digital Prancis Eric Lombard, di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Rabu (28/5/2005) lalu Foto: Kemenko Perekonomian

    Indonesia-Prancis komitmen tingkatkan bisnis dan perdagangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 10:07 WIB

    Elshinta.com – Indonesia & Prancis sepakati komitmen meningkatkan hubungan kerjasama bisnis & perdagangan serta investasi. Hal ini terungkap dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri serta Digital Prancis Eric Lombard, di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Rabu (28/5/2005) lalu.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta dijelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, termasuk penguatan kerja sama perdagangan dan investasi bilateral. Nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai 2,4 miliar dolar AS dengan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir tetap menunjukkan arah positif. Namun demikian, neraca perdagangan Indonesia terhadap Prancis masih menunjukkan defisit yang signifikan yaitu mencapai 532 juta dolar AS, tahun 2024.

    Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menyampaikan berbagai potensi kerja sama strategis, termasuk proyek energi panas bumi (geothermal project) yang menjadi salah satu fokus pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. “Pemerintah Indonesia telah membentuk DANANTARA (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga dana investasi Indonesia yang juga akan berperan penting dalam membangun hilirisasi dan ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) secara menyeluruh,” jelas Menko Airlangga.

    Seperti diketahui, Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam bidang investasi dengan nilai realisasi investasi pada tahun 2023 lalu, mencapai 302,8 juta dolar AS. Investasi ini tersebar di berbagai sektor prioritas nasional, antara lain konstruksi, industri mesin dan elektronik, pariwisata, properti, serta industri makanan. Perusahaan-perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia seperti Eramet, Danone, L’Oréal, dan Michelin memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan di Indonesia.

    Kedua Menteri juga mendiskusikan perkembangan Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang ditargetkan rampung tahun ini. Perundingan IEU CEPA ini merupakan proses negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai sebuah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah memperkuat hubungan ekonomi kedua belah pihak melalui peningkatan perdagangan dan investasi, serta kerja sama di berbagai bidang.

     “Kami mengharapkan dukungan penuh dari Prancis terhadap percepatan penyelesaian Perundingan IEU CEPA serta proses aksesi Indonesia ke OECD,” ujar Menko Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Lombard menyampaikan bahwa ia akan melaporkan permintaan dukungan tersebut kepada Presiden Emmanuel Macron guna mendorong keterlibatan aktif Prancis dalam mendukung Indonesia pada kedua isu tersebut.

    Diharapkan Perundingan IEU CEPA dapat mencapai konklusi dan diumumkan pada tahun ini. Sebagai ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman, Prancis memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses perundingan. Keberhasilan penyelesaian Perundingan IEU CEPA akan membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta mendorong peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Prancis sebagai salah satu mitra utama.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut di antaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi  Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudi Salahuddin. Usai pertemuan, kedua menteri ekonomi tersebut menghadiri Forum Bisnis Indonesia – Prancis, dimana keduanya dijadwalkan memberikan Closing Remarks serta menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha kedua negara. (Ter/KemenkoPerekonomian)

     

     

     

     

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertumbuhan Ekonomi Terimbas Efisiensi, Perhotelan Paling Hancur

    Pertumbuhan Ekonomi Terimbas Efisiensi, Perhotelan Paling Hancur

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah disebut sebagai salah satu tantangan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Adapun, kebijakan tersebut telah berlangsung sejak awal 2025.

    Ekonom sekaligus Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, pemerintah pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2% secara year on year (yoy).

    Sedangkan, pada tahun depan berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pertumbuhan ditargetkan direntang 5,2% hingga 5,8%.

    Menurut Eko, hal tersebut dapat dicapai, dengan catatan terdapat beberapa kebijakan perlu dievaluasi. Salah satunya melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian/lembaga.

    “Harusnya pemerintah itu kalau efektif kebijakannya bisa untuk mengoptimalkan perekonomian di atas 5%. Salah satu yang mungkin menjadi titik evaluatif ya di dalam KEM-PPKF 2026 adalah efisiensi yang berlebihan yang dilakukan sejak awal tahun ini begitu,” papar Eko dalam webinar Indef, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Menurut Eko, kebijakan efisiensi anggaran ini cenderung terlalu berlebihan. Efisiensi nyatanya bukannya meningkatkan produktivitas baik di birokrasi, melainkan mendilusi dari potensial growth ekonomi domestik.

    Sebagai contoh, sektor perhotelan saat ini paling terdampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Diketahui, rapat kerja atau kegiatan seremonial kementerian/lembaga, kerap dilakukan di hotel.

    Dengan demikian, kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap kegiatan operasional bisnis perhotelan.

    “Banyak sektor-sektor yang kemudian collapse, terbawa oleh nuansa belanja hemat ala kementerian itu, tidak ada rapat di hotel, tidak ada kegiatan-gegiatan ke daerah, yang mungkin pada aspek lain memang harus kita evaluasi,” beber Eko.

    Apabila pemerintah menghiraukan dan tidak mengambil kebijakan yang dapat mengubah keadaan, maka ekonomi Indonesia berada di bawah 5%, seperti yang diramal oleh beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), hingga Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD.

    “Wajar kalau IMF, World Bank, ataupun OECD cukup pesimistis sebetulnya. Kalau kita lihat pada 2025-2026 itu mereka memproyeksikan ekonomi kita hanya tumbuh 4,7%,” pungkasnya.

  • Menko Yusril bantah berita perundingan rahasia RI-Israel soal OECD

    Menko Yusril bantah berita perundingan rahasia RI-Israel soal OECD

    Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. (ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas RI)

    Menko Yusril bantah berita perundingan rahasia RI-Israel soal OECD
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel, Ynet, yang menyebutkan bahwa telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun 2024.

    Dikatakan bahwa perundingan tersebut dalam rangka “menormalisasi” hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

    “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Yusril juga menyampaikan bahwa istilah yang digunakan media Israel mengenai “normalisasi hubungan” antara Indonesia dan Israel tidak benar, karena pada kenyataannya Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.

    Menurut dia, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. Namun demikian, dirinya menuturkan bahwa permintaan tersebut telah ditolak oleh pihaknya. Ia pun menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.

    “Saya sendiri hadir dalam sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang,” tutur dia.

    Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel. Yusril mengatakan isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

    Dalam hal tersebut, Indonesia tetap konsisten pada posisinya, yakni mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

    “Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ucap Menko menekankan.

    Sumber : Antara

  • Yusril Bantah Ada Perundingan Rahasia Indonesia-Israel soal OECD – Page 3

    Yusril Bantah Ada Perundingan Rahasia Indonesia-Israel soal OECD – Page 3

    “Saya sendiri hadir dalam sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang,” tutur dia.

    Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.

    Yusril mengatakan isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

    Dalam hal tersebut, Indonesia tetap konsisten pada posisinya, yakni mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

    “Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ucap Menko menekankan.

  • Yusril Bantah Kabar Perundingan Rahasia RI-Israel Demi Jadi Anggota OECD

    Yusril Bantah Kabar Perundingan Rahasia RI-Israel Demi Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel, Ynet, tentang perundingan rahasia terkait proses keanggotan Indonesia di Organisation for Economic Cooperation dan Development (OECD). 

    Salah satu bantahan Yusril adalah isu ‘menormalisasi’ hubungan kedua negara sebagai timbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tetao OECD. 

    “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” jelas Yusril melalui siaran pers, Kamis (29/5/2025). 

    Tidak hanya itu, Yusril turut menilai istilah ‘menormalisasi hubungan’ yang digunakan Ynet itu tidak benar, lantaran kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik sejak awal.

    Meski demikian, politisi berlatar belakang advokat senior itu mengakui bahwa Israel pernah menyampaikan wacana untuk mendukung pencalonan Indonesia di OECD dengan starat pembukaan hubungan diplomatik. 

    “Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujar Yusril.

    Yusril lalu menjelaskan, keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak pernah mensyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. Dia pun menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan soal hubungan Indonesia-Israel, termasuk saat dirinya menghadiri Sidang OECD di Paris, akhir Maret 2025 lalu. 

    “Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” terangnya. 

    Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.

    Pada keterangan yang sama, Yusril turut menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel dalam konteks solusi dua negara, guna menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Dia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten pada posisnya yakni mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah. 

    “Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkasnya.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, situs media daring Ynet memang memberitakan soal dugaan Indonesia tengah berupaya menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya untuk menjadi anggota OECD. Berita itu pernah diunggah 10 April dan 4 Oktober 2024. 

    Pada pemberitaan 4 Oktober 2024, Ynet menyebut mendapatkan informasi bahwa Indonesia menyepakati untuk normalisasi hubungan dengan Israel sebagai timbal balik untuk dukungan sebagai anggota OECD. Hal itu usai perundingan rahasia antara kedua negara serta OECD.

    Kemudian, pada Rabu (28/5/2025), Ynet juga ikut memberitakan pernyataan Presiden Prabowo ihwal kesiapan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah negara tersebut mengakui negara dan kemerdekaan Palestina. 

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).