Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Sri Mulyani: Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Modal Negara Hanya 40% – Page 3

    Sri Mulyani: Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Modal Negara Hanya 40% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia untuk 2025-2029 diperkirakan mencapai USD 625,37 miliar atau sekiyar Rp10,000 triliun.

    Namun, Sri Mulyani mencatat, anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur hanya sekitar 40%. Dengan demikian, anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi USD 250,15 miliar atau sekitar Rp4.065 triliun.

    “Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar USD 625 miliar, anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah mencakup sekitar 40%” kata Sri Mulyani, dalam kegiatan ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Kondisi tersebut, Sri Mulyani mengingatkan, Indonesia berisiko mengalami kesenjangan pendanaan. Karena itu, dibutuhkan partisipasi dari sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra untuk memungkinkan sumber pendanaan yang luas.

    Sri Mulyani juga menyoroti, tantangan domestik terjadi di tengah meningkatnya tekanan global, yang saat ini dihadapi situasi geopolitik di beberapa kawasan.

    “Dunia saat ini penuh dengan ketegangan geopolitik yang terus-menerus, yang mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan, prospek ekonomi global tidak bagus,” ucap Sri Mulyani.

    Menkeu mengutip proyeksi OECD yang menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,9% pada 2025. 

    Adapun laporan baru Bank Dunia yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan kontraksi 0,4% hingga hanya tumbuh 2,3%.

     

  • Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Uang Negara Cuma Cukup 40%

    Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Uang Negara Cuma Cukup 40%

    Jakarta –

    Total kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia periode 2025-2029 diperkirakan mencapai US$ 625,37 miliar atau setara Rp 10.162 triliun (kurs Rp 16.250). Namun anggaran pemerintah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sekitar 40%.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Dengan demikian, anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi US$ 250,15 miliar atau sekitar Rp 4.065 triliun.

    “Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar US$ 625 miliar, anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah akan mencakup sekitar 40%” kata Sri Mulyani, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).

    Atas kondisi tersebut, menurut Sri Mulyani, dapat dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami kesenjangan pendanaan. Oleh karena itu, RI membutuhkan partisipasi dari sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra, serta juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif.

    Sri Mulyani mengatakan, prioritas domestik ini bersinggungan dengan meningkatnya tekanan global, yang saat ini sedang terjadi, mulai dari perang dagang hingga tekanan geopolitik di beberapa kawasan.

    “Dunia saat ini penuh dengan ketegangan geopolitik yang terus-menerus, yang mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan, prospek ekonomi global tidak bagus,” ujarnya.

    Ia pun mengutip perkiraan OECD di mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi global, dari pertumbuhan PDB global 3,4% pada tahun 2024 menjadi hanya 2,9% pada tahun 2025. Sedangkan Bank Dunia dalam beberapa hari ini menerima laporan baru bahwa peningkatan ekonomi global pada tahun 2025 akan turun 0,4% hingga hanya 2,3%.

    Tantangan ini dikombinasikan dengan risiko iklim yang semakin intensif sehingga akan memberikan tantangan besar bagi banyak negara untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur. Organisasi Meteorologi Dunia juga menandatangani peningkatan temperatur global akan mencapai rekor tinggi selama lima tahun berikutnya.

    “Jadi dengan peningkatan perubahan iklim membutuhkan level infrastruktur yang baru yaitu resiliensi. Cuaca ekstrem, transisi energi, dan degradasi lingkungan membutuhkan kita untuk melewati pembangunan fisik dan mengintegrasikan kesejahteraan jangka panjang,” ujarnya.

    (shc/fdl)

  • Airlangga: Negosiasi RI Sesuai Kemauan Trump, Tak Perlu Putaran Kedua

    Airlangga: Negosiasi RI Sesuai Kemauan Trump, Tak Perlu Putaran Kedua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menganggap dokumen negosiasi tarif Indonesia sudah sesuai dengan kemauan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ini membuat rencana negosiasi tarif resiprokal dengan AS untuk putaran kedua tak jadi dibutuhkan.

    Rencananya, negosiasi tarif putaran kedua dijadwalkan pemerintah AS dengan Indonesia pada pekan ini. Namun, jadwal itu tak jadi dilanjutkan.

    “Karena kita sudah kirim dokumen tambahan yang mereka minta, dan pada saat pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer, dari USTR (United States Trade Representative) di sela sidang OECD, mereka menyatakan dokumennya sudah cukup,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    “Sehingga nanti kita lihat perkembangan selanjutnya,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menggelar negosiasi tarif dengan pemerintah AS pada April 2025. Salah satu momen negosiasi tarif saat itu dilakukan Airlangga dengan United States Secretary of Commerce Howard Lutnick.

    Salah satu poin negosiasi yang disampaikan Indonesia saat itu ialah Indonesia penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, antara lain pembelian produk energi (crude oil, LPG dan gasoline) serta peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal dan wheat) yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

    Airlangga saat itu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS dan juga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan Non-Tariff Barrier (NTB) yang menjadi concern pihak pengusaha AS di Indonesia.

    (arj/haa)

  • Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam tiga tahun ke depan.

    Yusril mengatakan, Indonesia pada 2045 diharapkan dapat menjadi sebuah bangsa yang maju. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah melakukan serangkaian upaya agar Indonesia dapat menjadi negara maju, salah satunya dengan menjadi anggota OECD.

    “Insyaallah maksimum tiga tahun lagi Indonesia akan menjadi anggota OECD,” kata Yusril, dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Untuk menjadi anggota OECD, Yusril menuturkan bahwa Indonesia harus melakukan aksesi terhadap konvensi yang dimiliki oleh OECD. 

    Diantaranya, kata dia, komitmen bersama dalam memberantas korupsi, menciptakan suasana yang kondusif, dan menciptakan norma-norma hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum.

    “Saya kira merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin tegaknya keadilan dan menjamin tegaknya kepastian hukum,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan inisial memorandum sebagai bagian dari tahapan penting menuju keanggotaan organisasi negara-negara maju tersebut.

    “Atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis, antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksekusi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah kumpulan ekonomi negara-negara maju,” ujar Airlangga dalam pengumumannya secara virtual, Rabu (4/6/2025).

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, kunjungan kerja ke Paris memiliki agenda utama untuk menyerahkan dokumen inisial memorandum di forum tingkat Menteri OECD yang akan digelar pada 2025.

    Di sela pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga membahas reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam forum Informal WTO Trade Minister Gathering, serta melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala. 

    “Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini dengan agenda utama, yang pertama tentu menyerahkan inisial memorandum sebagai persyaratan untuk Indonesia masuk dalam aksesi OECD di pertemuan tingkat Menteri di Dewan OECD pada tahun 2025,” lanjutnya.

  • Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dari 4,9 persen menjadi 4,7 persen pada 2025 mencerminkan pelemahan indikator makroekonomi sejak awal tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan terdapat empat faktor utama yang mendorong koreksi proyeksi tersebut, mulai dari lemahnya daya beli masyarakat, pola belanja pemerintah, tekanan eksternal, hingga kurang optimalnya efek investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Pertama, karena kemampuan konsumsi masyarakat yang memang secara riil mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan data gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun yang sudah menyentuh lebih dari 70 ribu pada kuartal pertama 2025,” ujar Ajib kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Faktor kedua, adalah pola belanja pemerintah pada awal tahun 2025. Penerimaan pajak pada kuartal I 2025 hanya mencapai 14,7 persen dari target penerimaan, yang idealnya bisa mencapai 20 persen. Kemudian pemerintah melakukan program efisiensi belanja, sehingga memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode awal tahun.

    Faktor ketiga, adalah kontraksi ekonomi karena faktor eksternal, terutama karena kebijakan tarif Trump. Kondisi ini membuat permintaan barang terutama dari Amerika mengalami penurunan dan neraca transaksi keuangan sejak bulan April 2025. Kompleksitas kebijakan efek tarif resiprokal AS ini memberikan sentimen negatif selama kuartal II.

    Kemudian faktor keempat, pelambatan ekonomi terjadi karena sisi investasi yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor padat modal. Sehingga efek berganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja kurang maksimal.

    “Membandingkan data 10 tahun ke belakang, tahun 2014 setiap Rp1 triliun bisa menyerap sampai dengan 4.000 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2024, setiap Rp1 triliun investasi menyerap kisaran 1.000 tenaga kerja. Target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun diharapkan bisa menyerap lebih dari 3,59 juta tenaga kerja baru,” jelas Ajib.

    Lebih lanjut, Ajib mendorong agar pemerintah segera menyusun langkah taktis jangka pendek pada Juni dan semester II 2025. Program stimulus berbasis konsumsi seperti bantuan langsung tunai (BLT) dinilai efektif untuk memulihkan daya beli dan menjaga pertumbuhan.

    Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester kedua, Ajib berharap pemerintah bisa menjadikan belanja pemerintah sebagai stimulus utama.

    “Prinsip belanja pemerintah harus lebih mengedepankan spending better, yaitu prudent dalam melakukan pola belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan dan energi,” jelasnya.

    Dalam hal ini, program yang didorong oleh pemerintah sudah tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025, minimal di angka 5 persen.

    Hal ini, menurutnya, akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2 persen – 5,8 persen sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG ditutup menguat seiring optimisme pertemuan pemimpin AS dan China

    IHSG ditutup menguat seiring optimisme pertemuan pemimpin AS dan China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat seiring optimisme pertemuan pemimpin AS dan China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat seiring optimisme pelaku pasar menjelang pertemuan antara pemimpin Amerika Serikat (AS) dan China.

    IHSG ditutup menguat 24,22 poin atau 0,34 persen ke posisi 7.069,04. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,71 poin atau 0,22 persen ke posisi 796,63.

    “Bursa regional Asia menguat, jelang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan China pekan ini, tentunya akan memberikan pasar cenderung terkonsolidasi secara jangka pendek,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus di Jakarta, Rabu.

    Dari mancanegara, pasar merespons harapan segera bertemunya kedua pemimpin AS dan China, yang mana AS menegaskan bahwa Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan segera melakukan pembicaraan pada akhir pekan ini.

    Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan sebuah pembicaraan dengan pemimpin Presiden China Xi Jinping dapat meredakan ketegangan perdagangan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta AS untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar hubungan China dan AS Kembali di jalur yang benar.

    Di sisi lain, Kantor Perwakilan Dagang AS telah mengirimkan surat kepada mitra dagangnya dan mengingatkan tentang batas waktu dalam negosiasi perdagangan. Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengungkapkan bahwa sangat optimis mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan antara AS dan India.

    Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia bersama dengan Menteri perdagangan AS berkomitmen untuk mempercepat negosiasi perdagangan kedua negara sebelum berakhirnya tenggat waktu perpanjangan tarif pada Juli 2025.

    Hal ini disampaikan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD hari pertama di Paris, Prancis. Tentunya pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam keberlanjutan dialog bilateral antara Indonesia dan AS, terutama dalam isu perdagangan dan investasi.

    Selain itu, pertemuan ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra yang kooperatif dan proaktif dalam negosiasi internasional, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan AS.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor meningkat dimana sektor barang baku paling tinggi yaitu 4,48 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen non primer dan sektor transportasi & logistik yang masing-masing naik sebesar 1,19 persen dan 1,11 persen.

    Sedangkan dua sektor terkoreksi yaitu paling dalam sektor keuangan minus 0,97 persen, diikuti oleh sektor industri yang turun sebesar 0,54 persen..

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TOBA, MBMA, FORE, MLPT, dan SMIL. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni TMPO, AXIO, KMTR, IOTF, dan LPLI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.462.433 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,78 miliar lembar saham senilai Rp15,48 triliun. Sebanyak 321 saham naik, 292 saham menurun, dan 192 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 291,19 poin atau 0,78 persen ke 37.738,00, indeks Hang Seng menguat 141,54 poin atau 0,60 persen ke 23.654,78, indeks Shanghai menguat 14,23 poin atau 0,42 persen ke 3.376,48, dan indeks Strait Times menguat 9,50 poin atau 0,24 persen ke 3.903,11.

    Sumber : Antara

  • Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Paris, Beritasatu.com – Dalam rangka OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Fujii Hisayuki, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menegaskan kembali hubungan strategis yang kokoh antara kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. 

    Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah dukungan Jepang terhadap proses Indonesia dalam bergabung sebagai anggota penuh OECD. Indonesia telah menyampaikan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap, dan menargetkan penyelesaian proses aksesi dalam waktu tiga tahun. Jepang juga memberikan dukungan melalui lokakarya dan studi mengenai OECD Anti-Bribery Convention, yang menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi tata kelola dan penguatan sistem hukum di Indonesia. 

    “Proses aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang integrasi ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Menko Airlangga.

    Di bidang ekonomi, tercatat total nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang mencapai US$ 35,67 miliar pada tahun 2024, melampaui tingkat sebelum pandemi. Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang mencatat surplus sebesar US$ 5,74 miliar. Jepang juga merupakan investor asing terbesar keenam di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 3,46 miliar, tersebar di lebih dari 12.800 proyek di sektor strategis seperti transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia. 

    Menko Airlangga juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Jepang di sektor investasi menunjukkan bahwa kedua negara sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memperkuat perekonomian nasional Indonesia. Terkait kebijakan perdagangan global, Indonesia menyampaikan ketertarikan atas pendekatan Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Pendekatan Jepang yang berbasis pada comprehensive package dianggap sejalan dengan strategi Indonesia dalam menjajaki pembicaraan perdagangan bilateral dengan AS, termasuk isu tarif dan hambatan non-tarif. Indonesia juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam menjaga ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan Asia-Pasifik. 

    “Penting bagi Indonesia dan Jepang untuk terus mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan tarif dan menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Menko Airlangga.

    Kerja sama di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC) semakin menguat, dengan sejumlah proyek penting seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh yang sudah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Indonesia dan Jepang membentuk joint task force untuk mengatasi hambatan pelaksanaan proyek. 

    Selanjutnya, Menko Airlangga mengakhiri pertemuan dengan optimisme bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Jepang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Pasifik.

    Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Duta Besar Republik Indonesia di Paris Mohamad Oemar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto. 

  • Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada awal tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target pertumbuhan kredit perbankan 2025 berada pada kisaran 9-11%. OJK mengatakan, hingga pertengahan tahun ini, pihaknya belum berencana menyesuaikan target tersebut dan masih berpegang pada proyeksi awal.

    Padahal, data menunjukkan bahwa kinerja penyaluran kredit nasional mengalami perlambatan. Pada April 2025, kredit tumbuh sebesar 8,8% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pada bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit bank tercatat sebesar 9,16%.

    Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian, OJK memberikan ruang bagi institusi perbankan untuk merevisi Rencana Bisnis Bank (RBB) hingga September 2025.

    Ekonom senior dan Associate Faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto menduga, OJK kemungkinan akan merevisi target pertumbuhan kredit, meskipun tidak secara drastis.

    “Jika prospek ekonomi belum menunjukkan perbaikan, saya menduga OJK akan menurunkan target menjadi 8-10%. Namun, bagi saya pribadi, apakah targetnya 9-11% atau 8-10%, itu tidak terlalu menjadi persoalan. Saat ini, strategi perbankan adalah menjaga kualitas aset. Flight to quality. Bank tetap menyalurkan pembiayaan atau melakukan ekspansi kredit, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif,” ujar Ryan dalam diskusi daring bersama Beritasatu.com, Rabu (4/6/2025).

    Ryan menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang melambat, bank cenderung menerapkan prinsip flight to quality, yakni menjaga kualitas portofolio kredit dan menyalurkan dana secara lebih berhati-hati. Ketidakpastian ekonomi, menurutnya, bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari faktor eksternal.

    “OJK akan merujuk pada RBB masing-masing bank. Kita memiliki empat kategori bank, dan masing-masing institusi memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun, yang bisa saya simpulkan, melihat prospek ekonomi yang banyak direvisi ke bawah oleh lembaga-lembaga internasional, sangat mungkin target pertumbuhan kredit juga akan disesuaikan ke bawah,” tegas Ryan.

    Sebagai informasi, pada bulan lalu Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari batas bawah 4,7% menjadi 4,6%. Sejalan dengan itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 4,7%.

  • Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Paris, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.

    Penyerahan dokumen ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama sampaikan IM.

    “Sekretaris Jenderal Cormann sangat terkesan dengan teamwork dan komitmen Indonesia. Saya juga sampaikan bahwa ini adalah komitmen Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa IM ini bisa diselesaikan secepatnya dan ini adalah lintas pemerintahan,” ungkap Airlangga.

    Proses pembicaraan awal hingga dimulainya aksesi Indonesia ke dalam OECD berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat intensi aksesi OECD pada 14 Juli 2023 dan persetujuan dimulainya diskusi aksesi dimulai pada 20 Februari 2024. Selanjutnya pada 29 Maret 2024, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi untuk kemudian diserahkan pada Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2024 pada bulan Mei tahun lalu.

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 Bab yang mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi tahap aksesi selanjutnya, yaitu technical review.

    “Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 merupakan momen bersejarah bagi organisasi kami, karena kita memulai fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD,” tutur Sekjen Cormann.

    “Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga negara Indonesia, termasuk melalui peluang investasi dan pertumbuhan yang baru serta peningkatan pendapatan dan standar hidup,” lanjutnya.

    Selain menyerahkan IM, Menko Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025 kepada Sekjen OECD yang menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan segera menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini.

    Lebih lanjut, OECD merupakan organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87% merupakan negara maju. Ke-38 negara anggotanya mewakili 46% PDB dunia dan 70% perdagangan global. Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan membawa dampak positif, termasuk mendorong transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah global.

    Sebagai bentuk dukungan aksesi Indonesia, Sekjen Cormann akan kembali melakukan kunjungan ke Jakarta pada 26–28 Oktober 2025. Kunjungan ini akan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang menjadi momentum tepat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi pemuda Indonesia dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.

    Turut hadir dalam penyerahan IM tersebut antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.

  • Menteri Rini: ASN Punya Peran Aktif dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan Nasional 4 Juni 2025

    Menteri Rini: ASN Punya Peran Aktif dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan Nasional 4 Juni 2025

    Menteri Rini: ASN Punya Peran Aktif dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PANRB No. 17/2024.
    Permen itu diterbitkan sebagai langkah strategis dalam pencegahan konflik kepentingan atau
    Conflict of Interest
    (CoI) di sektor pemerintahan. Kebijakan ini hanya akan efektif jika seluruh ASN mengambil peran aktif dalam implementasinya.
    Menteri PANRB Rini Widyantini
    menegaskan, peran ASN sebagai agen perubahan harus menjadi contoh dalam hal kepatuhan etika, mendorong edukasi CoI di unit kerja, dan berani melapor jika melihat potensi benturan kepentingan.
    “Kepemimpinan etis dimulai dari kesadaran individu dalam menjaga integritas jabatan,” tegas Menteri PANRB Rini Widyantini melalui siaran persnya, Rabu (4/6/2025).
    Hal tersebut disampaikan Rini saat mengawali sambutannya pada Workshop Nasional Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik di Jakarta, Selasa (3/6/2025). Acara ini merupakan kolaborasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Anti-Corruption Learning Centre (ACLC), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Menteri Rini menjelaskan bahwa konflik kepentingan adalah pintu masuk yang paling umum menuju korupsi. Konflik kepentingan tumbuh dari karakter dan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari.
    Maka dari itu, pencegahan konflik kepentingan bukan hanya soal aturan, tetapi soal membentuk karakter birokrasi yang berani berlaku adil, bahkan saat tidak ada yang mengawasi.
    Banyak titik rawan konflik kepentingan yang harus diawasi, mulai dari pengadaan, perizinan, hingga promosi jabatan.
    Kajian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), UNODC, Transparency International, dan European Commission menunjukkan bahwa ketika tidak ditangani, konflik kepentingan akan melemahkan netralitas, menciptakan keputusan yang bias, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
    Bahkan ketika tidak melanggar hukum, konflik kepentingan merusak integritas proses kebijakan dan pelayanan publik.
    Lebih rinci, survei dari Transparency International menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen kasus korupsi bermula dari konflik kepentingan. Hanya delapan negara OECD yang memiliki sistem verifikasi CoI yang aktif.
    Namun hanya sedikit negara, termasuk Indonesia, yang telah memiliki sistem verifikasi dan pelaporan yang memadai.
    Rini menambahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah digital didorong tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat integritas pembangunan.
    “Melalui sistem yang transparan dan terintegrasi, mulai dari pengelolaan data, pengadaan, perizinan, hingga pelayanan publik, kita membangun tata kelola yang meminimalkan ruang intervensi pribadi dan mengurangi potensi konflik kepentingan lintas program nasional,” ujar Rini.
    Pada kesempatan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan menekan potensi CoI adalah bagaian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
    “Trisula pemberantasan korupsi KPK terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” ungkapnya.
    Pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Sementara, pencegahan fokus pada upaya mencegah terjadinya korupsi, dan penindakan dilakukan terhadap pelaku korupsi yang terbukti bersalah.
    Budiyanto menyontohkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 sebagai salah satu upaya pencegahan CoI yang sangat penting untuk dipedomani oleh para ASN.
    “Apabila tidak mempelajarinya, maka kepentingan-kepentingan tertentu akan terabaikan dan bisa menimbulkan korupsi,” imbuhnya.
    Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 juga telah mencantumkan berbagai mekanisme pencegahan CoI termasuk identifikasi risiko, masa tunggu jabatan, hingga evaluasi dan sanksi.
    Peraturan ini dapat menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga dalam membangun sistem pengelolaan CoI yang terukur dan berkelanjutan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.