Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Begini Hitung-hitungan RI Gabung BRICS, Untung atau Buntung?

    Begini Hitung-hitungan RI Gabung BRICS, Untung atau Buntung?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah dinamisnya kondisi geopolitik, langkah Indonesia bergabung dengan aliansi BRICS memberikan sejumlah peluang dan juga tantangan.

    Dalam riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Universitas Indonesia menilai masuknya Indonesia ke BRICS dapat memperkuat peran geopolitik Indonesia. Pasalnya, BRICS memungkinkan untuk Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara barat seperti AS, Jepang dan institusi global seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

    “Memperkuat solidaritas selatan-selatan, di mana Indonesia dapat lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional,” tulis Trade and Industry Brief LPEM FEB edisi Juli 2025 dikutip Kamis (17/7/2025).

    Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pun dinilai dapat memperkuat perekonomian. Karena aliansi tersebut menyumbang 37% terhadap PDB dunia pada tahun 2024, memiliki 46% populasi dunia dan 25% wilayah daratan dunia.

    Selain itu perekonomian negara-negara anggotanya terus tumbuh dan naik lebih dari empat kali lipat dari 1990 sampai 2023, menyumbang 24.2% ekspor dunia pada tahun 2023 dan menyumbang 19.4% impor dunia sepanjang 2023.

    “Akses ke pendanaan alternatif: BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan,” tulisnya.

    Kendati demikian, LPEM UI mengingatkan bahwa aliansi BRICS belum seefektif G7 atau OECD dalam menghasilkan kebijakan ekonomi konkret. Tidak ada kesepakatan perdagangan bebas, penghapusan tarif, atau harmonisasi kebijakan seperti ASEAN atau RCEP.

    Indonesia pun juga masih mencatat defisit perdagangan dengan beberapa anggota BRICS. Seperti China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan. Tak hanya itu tantangan non tarif seperti persyaratan sertifikasi, pelabelan, hingga standar teknis juga kerap mempersulit produk RI masuk ke dalam pasar mereka.

    “Beberapa negara BRICS juga mengenakan berbagai hambatan non-tarif seperti sertifikasi, labelling, residu limit dan technical barriers to trade lainnya,” tulisnya.

    Menurut LPEM UI, Indonesia perlu menjaga agar keanggotaan ini tetap dipandang sebagai suatu langkah netral dan bagian dari politik bebas aktif, memastikan dapat menjaga posisi non-blok dan tidak dipandang condong ke blok tertentu.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • LPEM: Indonesia harus bisa jaga posisi non-blok setelah gabung BRICS

    LPEM: Indonesia harus bisa jaga posisi non-blok setelah gabung BRICS

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia harus bisa memastikan keputusan bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS tetap menjadi perwujudan politik luar negeri bebas aktif yang senantiasa menjaga posisi non-blok dan tidak condong pada blok kekuatan tertentu.

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam analisisnya yang berjudul “Aksesi BRICS: Potensi dan Tantangan bagi Perekonomian Indonesia” yang dikutip di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya mempertahankan posisi non-blok serta memitigasi risiko ketergantungan dan risiko geopolitik setelah bergabung dengan BRICS.

    LPEM FEB UI menegaskan meski telah menjadi anggota tetap BRICS, Indonesia harus terus mendiversifikasi mitra dagang, investor, dan sumber pendanaan, serta kerja sama ekonomi.

    Diversifikasi ini tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota BRICS, tetapi juga tetap membuka peluang dengan negara-negara Barat. Langkah ini krusial untuk memastikan Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu blok kekuatan, sekaligus menekan potensi risiko geopolitik.

    “BRICS tidak dijadikan solusi alternatif tunggal, tetapi menjadi opsi strategis untuk memperluas diversifikasi pasar dan memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah sistem perdagangan multilateral,” katanya.

    Di sisi lain, analisis tersebut juga menggarisbawahi potensi besar peningkatan peran geopolitik dan penguatan ekonomi Indonesia di kancah global melalui BRICS.

    “Peran geopolitik Indonesia akan lebih strategis: Mengurangi ketergantungan terhadap negara Barat dan lembaga internasional yang terafiliasi (IMF, WTO, World Bank, dll),” tulis laporan tersebut.

    Langkah untuk bergabung ke dalam BRICS juga dinilai dapat memperkuat solidaritas Selatan-Selatan, memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu global krusial seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional.

    Meski demikian, analisis LPEM FEB UI menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam BRICS tidaklah mudah apalagi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

    BRICS dinilai belum seefektif kelompok negara-negara maju G7 atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam menghasilkan kebijakan ekonomi riil. Bahkan, jika dibandingkan dengan blok perdagangan yang telah diikuti Indonesia seperti ASEAN atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), BRICS masih tertinggal.

    LPEM FEB UI menyoroti bahwa BRICS belum memiliki tarif preferensial, penghapusan hambatan non-tarif, dan kerja sama integrasi ekonomi lainnya yang signifikan.

    Untuk memastikan BRICS benar-benar dapat menjadi penyeimbang geopolitik dan geoekonomi dunia, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, Indonesia disebut perlu mengambil langkah proaktif.

    Indonesia harus mendorong BRICS untuk benar-benar melakukan kerja sama konkret di bidang perdagangan, bertransformasi menjadi blok perdagangan yang solid, dan kemudian menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam.

    Indonesia juga harus mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan non-tarif agar Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan adil ke negara-negara anggota lainnya.

    “Indonesia harus tetap membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Blok Barat, sejauh Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan setara,” demikian laporan tersebut.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin meluncurkan Global Engagement Office perkuat bisnis RI di dunia

    Kadin meluncurkan Global Engagement Office perkuat bisnis RI di dunia

    Kami akan bekerja agar Indonesia lebih dikenal di Prancis.

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan Global Engagement Office atau Kadin GEO di Paris, Prancis, sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi dunia usaha Indonesia di kancah global, khususnya dalam diplomasi ekonomi dan pengembangan kerja sama internasional.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyatakan peluncuran Kadin GEO bertepatan dengan Bastille Day pada 14 Juli.

    “Kita membutuhkan navigator di Uni Eropa, dan di sinilah peran Prancis menjadi sangat penting untuk membantu kita membuka lebih banyak peluang, khususnya pasca penandatanganan awal IEU-CEPA yang kami lakukan kemarin di Brussels,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

    Kadin GEO nantinya akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M Vega. Kantor Kadin GEO akan menjadi ujung tombak diplomasi ekonomi, menghubungkan kepentingan pelaku usaha Indonesia dengan ekosistem bisnis internasional.

    Lebih lanjut, Anin juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam memperkenalkan Indonesia ke berbagai forum internasional, agar posisi Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia.

    “Kami ingin memiliki narasi yang konsisten dalam membawa nama Indonesia ke berbagai forum bilateral maupun multilateral. Ini penting karena kita aktif di ASEAN, APEC, OECD, BRICS, hingga COP dan G20,” ujar Anin pula.

    Lebih lanjut, CEO Danone Antoine de Saint Affrique menyambut positif kehadiran Kadin GEO, dan menyatakan keyakinannya terhadap potensi besar kerja sama Indonesia-Prancis.

    “Hari ini adalah simbol persahabatan besar antara dua negara besar. Kami di Danone telah lama menjadi bagian dari Indonesia melalui Aqua dan SGM. Dengan lebih dari 12.000 karyawan dan 24 pabrik, kami merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia,” ujar Antoine.

    Antoine menambahkan, kemitraan jangka panjang yang dilandasi kesamaan nilai dan visi akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

    Hal senada juga disampaikan Director General Movement des Entreprises de France International (MEDEF) Philippe Gautier. Menurutnya, MEDEF yang mewakili lebih dari 200.000 perusahaan di berbagai sektor siap mendukung kemitraan strategis ini.

    “Kami akan bekerja agar Indonesia lebih dikenal di Prancis. Anda adalah negara strategis di Asia dan masih banyak langkah yang harus diambil agar potensi ekonomi Indonesia lebih dikenal di sini,” kata Gautier.

    Gautier juga menyoroti momentum positif hubungan bilateral dan peluang dalam kerangka IEU-CEPA.

    “Kami berharap kerja sama ini dapat segera terealisasi, tidak hanya mewakili Prancis, tetapi juga Eropa,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady menyampaikan refleksi penting terkait arah baru Pemerintahan Indonesia.

    James menilai Presiden RI Prabowo Subianto membawa semangat revolusi modern dengan rencana pembangunan yang terstruktur.

    James juga mengapresiasi peran perusahaan Prancis seperti Danone yang telah lama menjadi pionir di Indonesia, serta mengajak lebih banyak investasi.

    “Kami berharap Prancis, dengan perannya yang besar, bisa lebih mendorong perusahaannya untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian Indonesia. Jika saat ini Indonesia adalah pasar terbesar keempat bagi Danone, siapa tahu bisa jadi ketiga atau kedua. Karena kalau tidak dijawab, kami anggap sangat menguntungkan,” kata James.

    Peluncuran Kadin GEO di Paris menegaskan komitmen Indonesia untuk lebih aktif membangun kemitraan global.

    Melalui kantor ini, Kadin akan terus memperluas jejaring dalam perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lintas negara, membawa Indonesia menjadi pemain utama di lanskap ekonomi dunia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satu Dekade IEU-CEPA, Menko Airlangga Sebut Produk RI Bakal Bebas Tarif ke Eropa

    Satu Dekade IEU-CEPA, Menko Airlangga Sebut Produk RI Bakal Bebas Tarif ke Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan negosiasi terkait perundingan Indonesia (European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) atau IEU—CEPA akan rampung di tengah ketidakpastian geopolitik.

    Menko Airlangga mengungkap bahwa negosiasi perjanjian dagang IEU—CEPA telah berlangsung selama 10 tahun alias satu dekade dengan lebih dari 19 putaran.

    “IEU—CEPA ini kita sudah berunding masuk tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian,” kata Airlangga dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Bukan hanya itu, Airlangga juga menyatakan bahwa melalui perjanjian dagang ini, maka produk Indonesia yang masuk ke Eropa tidak akan dikenakan bea masuk alias tarif 0%.

    “Berarti antara Indonesia dan EU itu produk kita akan bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0%,” ungkapnya.

    Adapun, Airlangga menjelaskan bahwa rencananya perjanjian IEU—CEPA ini akan ditandatangani dan diratifikasi pada kuartal III/2025 di Jakarta. Namun, untuk jadwal pasti, akan langsung diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak, tidak spill-spill,” imbuhnya.

    Untuk itu, Airlangga memastikan semua isu dalam perundingan IEU—CEPA sudah selesai, meski dia juga tak memungkiri perundingan ini sempat berjalan alot selama 10 tahun lamanya. “Tapi tentu situasi global geopolitik itu semuanya mengubah,” sambungnya.

    Selain itu, Airlangga mengungkap bahwa Indonesia kini menjadi mitra strategi Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa melihat Indonesia sedang dalam proses untuk masuk menjadi anggota OECD.

    “Indonesia menjadi mitra strategis untuk Eropa karena kita dilihat juga dalam proses masuk menjadi OECD, sehingga kita dianggap sudah mulai menjadi like-minded countries,” tuturnya.

    Kemudian, lanjut dia, Indonesia diramal akan menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dia menyebut, Uni Eropa melihat Indonesia menjadi negara paling strategis di kawasan Asean.

    “Sesudah Indonesia di belakang, antre nih, Malaysia ingin, Thailand ingin. Jadi Indonesia menjadi pelopor lah untuk bekerja sama dengan berbagai negara,” pungkasnya.

  • Tak Ada Alasan Ekonomi RI Tidak Bisa Tumbuh 8%, Ini Buktinya

    Tak Ada Alasan Ekonomi RI Tidak Bisa Tumbuh 8%, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di level 8% realistis, meskipun dalam satu atau dua dekade terakhir, laju pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%.

    Anggota DEN, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf menjelaskan Indonesia pernah bisa mencapai laju pertumbuhan itu pada era 1990-an. Namun, ada satu mesin pertumbuhan yang selama ini belum dimanfaatkan pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan kembali hingga 8%.

    Faktor itu ialah mendorong peningkatan produktivitas, yang menurut Arief, belum turut serta dalam laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% selama satu atau dua dekade terakhir.

    “Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdasarkan sejarah pembangunan bangsa-bangsa, terutama dari negara-negara maju, itu bukan investasi, tapi peningkatan produktivitas,” kata Arief dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, Jumat (11/7/2025).

    Dalam catatan DEN, mengutip data APO Productivity Databook 2024, tingkat produktivitas tenaga kerja per pekerja di Indonesia memang masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN dengan nilai hanya US$ 28.600. Sedangkan Malaysia sudah US$ 71.100, Thailand US$ 34.600 dan Singapura menjadi yang tertinggi dengan nilai produktivitas tenaga kerja per pekerja US$ 186.200.

    Kondisi ini tak terlepas dari makin maraknya tenaga kerja Indonesia yang terserap di sektor-sektor dengan produktivitas rendah, seperti sektor perdagangan yang porsinya terus menanjak dari kisaran di atas 19% dari total tenaga kerja menjadi hampir menyentuh 30%. Sementara itu, sektor dengan produktivitas tinggi, seperti manufaktur stagnan di kisaran 10%.

    “Produktivitas yang dimaksud adalah know-how kita, knowledge, gimana kita memproses barang dengan teknologi yang lebih maju, inovasi, jadi basically bagaimana kita dengan input yang sama bisa menghasilkan barang lebih banyak,” tegas Arief.

    “Jadi artinya gini, kalau kita sedikit aja mau improve produktivitas, inovasi, misalkan dengan risetnya diperbanyak, sedikit saja, kita sudah bisa tumbuh 5,5%, 6%, 7%, mungkin 8%, kenapa? Karena kita belum melakukannya selama ini,” tegas Arief.

    Oleh sebab itu, Arief yang menegaskan, struktur ekonomi Indonesia selama inilah membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang pertumbuhan ekonominya sudah banyak didorong kenaikan produktivitas seperti negara-negara OECD, maupun China. Mereka untuk bisa kembali tumbuh tinggi sudah tak mungkin lagi karena semua mesin ekonominya sudah bergerak mulai dari investasi hingga produktivitas.

    “Untuk kembali 8% susah tuh China, karena dia investment sudah, teknologi sudah, produktivitas sudah, apalagi? Nah kalau kita, kita ini 5% selama ini tanpa produktivitas belum dikeluarkan, itu masih ada senjata, tinggal menuju ke sananya aja dikawal terus,” ujar Arief.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp1,34 Triliun untuk 2026, untuk Program Pencegahan Korupsi

    KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp1,34 Triliun untuk 2026, untuk Program Pencegahan Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk 2026 guna mendukung dua program yakni dukungan manajemen dan pencegahan serta penindakan perkara korupsi.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut untuk program dukungan manajemen, lembaga anti rasuah itu memiliki kekurangan anggaran sebesar Rp491,3 miliar. Sementara, pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi, KPK kekurangan anggaran sebesar Rp856,6 miliar.

    “Sehingga total kebutuhan anggaran KPK untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp2,226 triliun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Lebih lanjut, purnawirawan Polri ini menjelaskan Rp1,34 triliun ini bila dikelompokkan dalam kegiatan maka akan digunakan untuk kegiatan prioritas nasional (Rp35,25 miliar), pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK (Rp649,13 miliar), dan inisiatif baru (Rp663,58 miliar).

    Adapun, Setyo membeberkan inisiatif baru tersebut sangat penting untuk dipenuhi. Kalau tidak, lanjutnya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin menurun, agenda prioritas nasional Astacita ketujuh berpotensi terhambat, dan akan menghambat agenda politik serta ekonomi di tingkat internasional seperti OECD dan BRICS.

    “Ini sangat penting. Yang pertama adalah pembangunan gedung pendidikan dan latihan anti korupsi sebesar Rp163,5 miliar. Yang kedua, pemutakhiran alat IT sebesar lebih kurang Rp500 miliar,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pagu infikatif KPK untuk Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp359,4 miliar atau turun 29% dibandingkan DIPA Tahun Anggaran 2025.

    “Alokasi pagu indikatif sebesar Rp878,04 miliar oleh Kementerian Keuangan seluruhnya dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencakup sebagian kebutuhan dasar seperti gaji dan tunjangan, serta operasional kantor,” ujarnya.

    Sementara itu, ujarnya, anggaran untuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan KPK yang ada pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi masih belum mendapatkan alokasi anggaran alias 0 rupiah.

  • Wamendag bertemu PM Selandia Baru, bicarakan peningkatan perdagangan

    Wamendag bertemu PM Selandia Baru, bicarakan peningkatan perdagangan

    Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri bertemu Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dengan agenda pembahasan peningkatan perdagangan kedua negara.

    Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru, Selasa (1/7/2025) tersebut, Wamendag Roro menekankan pentingnya kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Selandia Baru, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, inovasi dan diplomasi budaya.

    “Kunjungan kami ke sini diharapkan mampu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui komitmen bersama untuk memajukan kerja sama regional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pada kesempatan tersebut, Wamendag Roro juga menerima penghargaan Prime Minister’s Fellowship for ASEAN dari Pemerintah Selandia Baru.

    Penghargaan diberikan secara langsung oleh PM Luxon kepada sejumlah tokoh sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan di wilayah ASEAN.

    Wamendag Roro menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya.

    “Ini merupakan penghargaan juga terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan kawasan, perdagangan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara,” sebut Roro Esti.

    Wamendag melanjutkan pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai 1,9 miliar dolar AS.

    Menurut dia, melalui Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029 diharapkan perdagangan kedua negara dapat mencapai 3,6 miliar dolar AS pada 2029.

    Ekspor Indonesia tercatat tumbuh 15 persen menjadi 680 juta dolar AS, sementara impor dari Selandia Baru meningkat 8,97 persen menjadi 1,24 miliar dolar AS, sehingga ada defisit bagi RI sebesar 555 juta dolar AS.

    Selandia Baru tercatat sebagai mitra dagang ke-36 untuk ekspor dan ke-27 sebagai sumber impor bagi Indonesia.

    Dalam pertemuan tersebut, tambah Roro, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses ratifikasi Protokol Kedua AANZFTA pada kuartal ketiga 2025.

    Protokol ini akan memberikan manfaat konkret terutama bagi program “UMKM Bisa Ekspor” yang menjadi prioritas nasional.

    Lebih lanjut, Wamendag Roro juga menyoroti potensi besar untuk ekspor khususnya di sektor industri kreatif yang menjunjung tinggi sustainability hingga teknologi energi terbarukan.

    Roro Esti juga menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia ke perjanjian perdagangan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

    Indonesia berharap dapat membentuk Accession Working Group (AWG) bersama negara-negara anggota CPTPP, dengan dukungan penuh dari Selandia Baru sebagai negara penyimpan (depository country).

    Selain itu, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2027.

    Pada Juni 2025, Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum dalam pertemuan Menteri OECD di Paris.

    “Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai global,” sebut Wamendag Roro.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

    Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan mengajukan aksesi ke OECD bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan langkah strategis untuk memperluas peluang dan mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional.

    Menurutnya, langkah ini juga sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok dengan memperkaya hubungan internasional dengan berbagai organisasi luar negeri.

    “Saya kira ini bukan sesuatu yang kontradiksi, karena ada negara-negara OECD yang nggak ada di BRICS. UEA juga ada di dua-duanya. Ada juga OECD yang kalau dilihat ya tidak sepenuhnya, ini bukan political ataupun military block. Ada di barat misalnya Meksiko, Kolombia, Costa Rica di OECD. Dan juga mitra strategis kita Turkiya ada di OECD,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Sugiono menjelaskan, keanggotaan di berbagai organisasi multilateral seperti BRICS, OECD, hingga CPTPP bertujuan membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia, khususnya dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di tengah situasi global yang dinamis.

    “Yang mau kita lakukan adalah dengan bergabungnya kita di berbagai multilateral grouping ini, ada kesempatan-kesempatan dan alternatif-alternatif baru bagi Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungannya khususnya di bidang ekonomi. Dengan situasi yang tidak menentu ini, terjadi shifting gimana kita memposisikan diri, gimana kita mengurangi ketergantungan dengan mungkin mitra-mitra tradisional kita selama ini. Ini yang kita coba,” jelasnya.

    Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip non-alignment. Menurutnya, kepentingan nasional tersebut mencakup upaya menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan menjalin hubungan baik dengan semua pihak, baik di kawasan regional maupun global, adalah langkah strategis yang tak bisa dihindari.

    “Sebagai negara kita ingin jadi negara yang mandiri, merdeka, berdaulat dalam arti sebenarnya. Salah satunya bagaimana masyarakat kita bisa hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Untuk mencapai itu kita harus punya hubungan baik dengan tetangga regional dan global,” pungkas Sugiono.

  • AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — The Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

    Hal itu tercantum dalam laporan terbaru AMRO Annual Consultation Report Indonesia 2025 yang terbit Juni, dan berisi hasil pantauan dan evaluasi lembaga tersebut terkait kondisi makroekonomi dan kesehatan keuangan Indonesia. 

    “Ekonomi diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% pada 2025 dalam skenario dasar,” tulis AMRO, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Lembaga tersebut menilai keberlanjutan momentum pertumbuhan bergantung pada implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan pendukung pertumbuhan, termasuk program-program prioritas baru pemerintah. Meski demikian, AMRO melihat prospek jangka pendek Indonesia rentan terhadap dampak eksternal. 

    Selayaknya negara emerging market lainnya, prospek pertumbuhan Indonesia menghadapi risiko dan tantangan yang berasal dari kebijakan perdagangan proteksionis pemerintah AS yang baru dan ketegangan perdagangan global yang meningkatkan ketidakpastian pertumbuhan di mitra dagang utama, terutama China, AS, dan Eropa. 

    Di samping itu, risiko volatilitas aliran modal dan biaya pinjaman yang tinggi tetap ada di tengah kemungkinan pengetatan keuangan global. 

    Selain itu, kondisi fiskal pemerintah diperkirakan memikul beban yang lebih berat, di mana pembiayaan secara bruto diramal bakal mencapai 6,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. 

    Kebutuhan pembiayaan bruto pemerintah diperkirakan tetap tinggi dalam jangka menengah, dan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut jika pemerintahan baru sepenuhnya menerapkan program pengeluaran yang diusulkan.

    “Mencapai target fiskal jangka menengah mungkin menantang karena defisit anggaran diperkirakan akan melebar akibat meningkatnya kebutuhan belanja dari program prioritas baru,” lanjut AMRO. 

    Adapun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh tipis setiap tahunnya hingga 2029, di mana pada 2026 diperkirakan tumbuh 5,1% dan meningkat ke 5,2% pada 2027, namun stagnan hingga 2029. 

    Proyeksi dari AMRO ini terpantau berbeda dengan lembaga internasional lainnya, seperti Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang kompak memangkas pertumbuhan ekonom Indonesia ke angka 4,7% untuk tahun ini. 

    Menyusul kedua lembaga tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD bahkan sudah dua kali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. 

    Mengacu OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025, ekonomi Indonesia direvisi ke bawah dari 5,2% menjadi 4,9%. Kemudian pada OECD Economic Outlook June 2025, kembali dipangkas sebesar 0,2%, menjadi 4,7%. Sementara pemerintah saat ini belum mau mengubah asumsi tersebut dan masih mempertahankan proyeksi ekonomi sebesar 5,2% untuk 2025.

  • Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2%—5,3% agar APBN 2026 menjadi lebih kredibel, sehat, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, musuh yang kini dilawan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah ketidakpastian global. Setiap negara pun pastinya akan melakukan proteksi terhadap negaranya masing-masing.

    “Karena globalisasi nampaknya kehilangan arah. Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini, maka [pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran] 5,2% sampai 5,3% itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengemukakan bahwa pada 1 Juli 2025 mendatang, pemerintah dan DPR akan mulai membahas Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2026.

    “Menteri Keuangan akan di Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas pelbagai pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu kami akan raker dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan,” ujarnya.

    Adapun, menurut prediksinya APBN 2026 bisa mencapai sekitar Rp3.800 triliun. Dari perkiraannya ini, belanja wajib alias mandatory spending sebesar 20% dari APBN akan disesuaikan untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pendidikan dasar gratis, baik negeri maupun swasta.

    “Katakanlah prediksi saya, APBN sekitar Rp3.800-an [triliun], 20% dari Rp3.800 triliun itu kurang lebih Rp760 triliun. Baik di pusat maupun di daerah, termasuk di dana abadi pendidikan, maka semua akan tercapai,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendatang sebesar 4,8%.

    Hal tersebut disampaikan dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook June 2025, yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat.

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    Di lain sisi, OECD juga turut memperingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi global melambat lebih tajam dari perkiraan sebelumnya, akibat dampak berkepanjangan dari kebijakan proteksionisme dagang Presiden AS Donald Trump terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat.

    Dalam laporan Economic Outlook terbaru yang dirilis Selasa (3/6/2025), OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% untuk periode 2025—2026, dari estimasi sebelumnya sebesar 3,1% untuk 2025 dan 3,0% untuk 2026. Sebagai perbandingan, pertumbuhan global tahun lalu tercatat 3,3%.