Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Jombang (beritajatim.com) – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya datang bersama rombongan di pesantren Tebuireng Jombang untuk menghadiri silaturahmi terkait polemik PBNU, Sabtu (6/12/2025).

    Saat datang, jajaran mustasyar sedang rapat di dalem kasepuhan. Sehingga Gus Yahya bersama rombongan langsung berziarah di makam pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

    Gus Yahya mengaku kedatangannya atas panggilan dari para kiai sepuh. Ia juga mengaku siap untuk menjawab semua pertanyaan dari para kiai.

    “Ya, para bini Sepuh, kiai Sepuh memanggil saya, dan saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap, apapun yang ditanyakan saya siap jawab,” kata Gus Yahya.

    Untuk mendukung penjelasan itu, Gus Yahya sudah menyiapkan dokumen sebanyak satu tas.

    “Saya datang bersama teman-teman PBNU dan semua Penjelasan, semua dokumen Semua satu tas penuh Yang apabila diminta untuk menunjukan,” katanya melanjutkan.

    Gus Yahya berharap penjelasannya kepada para kiai dapat menyelesaikan konflik di internal PBNU.

    Di Tebuireng pertemuan dibagi menjadi dua sesi pertama, pertemuan antara mustasyar dengan jajaran syuriah Ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB. Namun hingga pukul 14.00 WIB pertemuan syuriah belum kelar.

    Sedangkan pertemuan dengan Tanfidziyah dijadwalkan pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sehingga hingga saat ini Gus Yahya belum masuk ke dalem Kasepuhan.

    Jajaran mutasyar yang hadir di antaranya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Muhammad Nuh, serta KH Anwar Manshur. Tampak pula KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar dari Ploso Kediri. [suf/beq]

  • Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember Nasional 6 Desember 2025

    Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember Nasional 6 Desember 2025

    Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron, menilai surat Penegasan Rapat Pleno PBNU yang ditandatangani Yahya Cholil Staquf dan Amin Said Husni pada 3 Desember 2025, tidak memiliki kekuatan hukum.
    Menurut
    Gus Imron
    , surat bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 yang ditandatangani Yahya Cholil itu mengandung
    cacat moral
    karena bertentangan dengan kultur dan tata nilai Nahdlatul Ulama (NU).
    “Dalam tradisi NU, tidak pernah ada pengurus Tanfidziyah mengatur atau bahkan mengingatkan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah,” ujar Imron dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Gus Imron menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar NU, Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan Syuriyah, bukan sebaliknya.
    Ia juga menilai surat tersebut memiliki cacat material karena ditandatangani dua orang yang tidak memiliki otoritas lagi untuk menerbitkan surat atas nama lembaga.
    Sebab,
    Gus Yahya
    telah diberhentikan dari posisi Ketum PBNU sesuai Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
    “Berdasarkan keputusan Rapat Syuriyah PBNU, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Sementara Amin Said Husni belum sah menjadi Sekjen karena belum memiliki SK,” tegasnya.
    Imron pun heran lantaran Amin Said Husni yang tidak memiliki SK, tapi bisa leluasa menandatangani surat dalam jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, dengan bantuan dan otorisasi dari Super Admin Digdaya Persuratan.
    Padahal, sejak tanggal 29 November 2025, Rais Aam PBNU telah memerintahkan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi Digdaya Persuratan pada tingkat PBNU.
    “Di sini kelihatan sekali bahwa ormas Islam terbesar di dunia ini telah dibajak oleh pengembang aplikasi yang seharusnya berada pada level pelayanan administrasi,” tandasnya.
    Sementara itu, Imron juga menegaskan Surat Undangan Pelaksanaan
    Rapat Pleno PBNU
    yang ditandatangani Rais Aam Miftachul Akhyar dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, adalah dokumen yang sah sesuai aturan organisasi.
    Adapun surat yang ditandatangani Rais Aam itu terkait Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan penjabat (pj) ketua umum, yang akan digelar pada 9-10 Desember di Jakarta.
    “Surat itu sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. Pimpinan tertinggi NU adalah Syuriyah,” tegas dia.
    Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10/2025 tentang Rapat, diatur bahwa “rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam atau Rais pada tingkat kepengurusan masing-masing”.
    “Karena itu, tidak ada persoalan terkait Rapat Pleno PBNU yang akan digelar pada 9–10 Desember di Jakarta. Semua persiapan sudah dimatangkan. Secara legal-formal, tidak ada persoalan sama sekali,” tambahnya.
    Dia juga membantah klaim Gus Yahya yang menyebut bahwa Surat Undangan Pleno baru sah jika ditandatangani Ketua Umum.
    Menurutnya, dalam Perkum NU Nomor 16/2025 tentang Pedoman Administrasi, Pasal 4 ayat (1) sudah memberi kewenangan kepada Rais Aam dan Katib untuk menandatangani surat biasa, termasuk undangan Rapat Pleno.
    “Jadi jelas, seluruh proses persiapan penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025 telah sesuai regulasi yang berlaku. Peserta pleno tidak perlu ragu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Banom Pusat NU Tolak Pleno Sepihak, Dukung Islah Kiai Sepuh di Tebuireng

    7 Banom Pusat NU Tolak Pleno Sepihak, Dukung Islah Kiai Sepuh di Tebuireng

    Jakarta (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap rencana Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar tanpa kehadiran bersama dua pucuk pimpinan tertinggi organisasi terus meluas.

    Tujuh Badan Otonom (Banom) tingkat pusat secara resmi menyatakan menolak langkah sepihak tersebut dan menyerukan agar masalah diselesaikan melalui musyawarah para kiai sepuh. Sikap tegas ini dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (5/12/2025).

    Sikap penolakan ini muncul di tengah situasi memanas akibat adanya klaim pencopotan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), oleh pihak Syuriyah.

    Menanggapi polemik tersebut, Gus Yahya sebelumnya telah menegaskan bahwa pelaksanaan rapat pleno tanpa keterlibatan dirinya sebagai Ketua Umum adalah cacat prosedur.

    “Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah tanpa keterlibatan Tanfidziyah,” tegas Gus Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Senada dengan pandangan tersebut, pengurus Lakpesdam PBNU, Muhammad Nurkhoiron, menilai bahwa pleno yang digelar tanpa persetujuan kolektif merupakan tindakan inkonstitusional.

    Ia mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebuah jam’iyah (organisasi), bukan perkumpulan yang berpusat pada satu figur semata.

    “NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral. Semua keputusan besar harus diambil bersama, bukan satu pihak,” ujarnya.

    Sebagai solusi atas ketegangan ini, ketujuh Banom PBNU menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif islah melalui forum silaturahim Tebuireng yang dipimpin oleh para kiai sepuh dan mustasyar NU.

    Dalam dokumen pernyataan resminya, para pimpinan Banom menekankan pentingnya “musyawarah yang jernih dan tabayyun yang dipimpin masyayikh sebagai jalan menyatukan jam’iyah.”

    Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh tujuh pimpinan Banom pusat, yakni H. Addin Jauharudin (PP GP Ansor), Muchamad Nabil Haroen (PP Pagar Nusa), dan M. Shofiyulloh Cokro (PB PMII).

    Turut menandatangani pernyataan tersebut adalah Irham Ali Saifuddin (DPP SARBUMUSI), Muh Agil Nuruz Zaman (PP IPNU), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa (JATMAN), serta Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin (PP ISNU).

    Melalui dukungan terhadap upaya silaturahim Tebuireng dan penolakan terhadap pleno sepihak, tekanan moral kini mengerucut pada pentingnya kesatuan kepemimpinan di tubuh PBNU.

    Para ketua umum Banom menegaskan bahwa setiap konflik internal harus disikapi dengan mengedepankan akhlak organisasi.

    “Kepemimpinan PBNU harus menjadi teladan menjaga harmoni dan kemaslahatan jam’iyah,” tegas bunyi dokumen tersebut.

    Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya penyelamatan NU hanya dapat dilakukan melalui duet utuh Rais ‘Aam dan Ketua Umum, bukan melalui manuver unilateral.

    Publik dan warga Nahdliyin kini menunggu langkah selanjutnya dari pucuk pimpinan PBNU, apakah akan memilih jalan rekonsiliasi bersama para kiai sepuh atau tetap melanjutkan agenda sepihak yang berpotensi memecah belah jam’iyah. [beq]

  • Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    GELORA.CO – Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas setelah rangkaian pemecatan antarpejabat struktural. Situasi ini memunculkan dorongan dari sejumlah pihak agar dilakukan islah. Namun, Pengasuh sekaligus pendiri Ponpes Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten, KH Imaduddin Utsman al-Bantani menegaskan bahwa islah bukan solusi.

    Menurut Kiai Imaduddin, satu-satunya langkah untuk menyelamatkan PBNU adalah dengan menghilangkan sumber masalah. Ia menyatakan secara lugas bahwa para tokoh yang sedang berpolemik harus mundur.

    “Kedua kubu ini, Rais Aam, Ketum, Sekjen itu harus mundur, itu sesuatu yang masuk akal. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah bagaimana NU menjadi kurang berwibawa, bermasalah, mengecewakan, itu yang harus hilangkah,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa islah tidak dapat dilakukan begitu saja karena tidak ada mekanisme koreksi dalam usulan tersebut.

    “Maunya yang mengusulkan islah, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu, tanpa ada koreksi bagaimana kesalahan itu harus ditindak,” kata Kiai Imaduddin.

    Padahal, menurutnya, dalam islah harus ada evaluasi dan kejelasan pihak mana yang salah serta bagaimana penyelesaiannya.

    Kiai Imaduddin menyinggung rentetan tindakan yang membuat konflik PBNU membesar, mulai dari pemecatan Rais Aam terhadap Ketua Umum, pemecatan Sekjen oleh Ketua Umum, hingga munculnya tuduhan pengelolaan uang secara nonsyariah yang telah menjadi konsumsi publik. Ia menyebut tidak mungkin kedua kubu kembali berjalan bersama tanpa menyisakan masalah.

    “Kalau ini Rais Aam sudah memecat Gus Yahya sebagai ketum, kemudian Gus Yahya memecat Gus Ipul sebagai sekjen, digantikan Amin Said Husni, kemudian ada tuduhan tindakan nonsyariah dalam pengelolaan uang, bahkan sudah keluar ke publik, bahkan beberapa orang ada dugaan menerima lalu lintas dana, tentu ini tentu gak bisa begitu saja islah, kemudian dilupakan karena data-data sudah ada di publik. Enggak bisa kemudian keduanya berjalan bersama-sama lagi seakan-akan tak pernah ada apa-apa,” tegasnya.

    Ia memperingatkan bahwa bila sumber persoalan tidak dihilangkan, masalah akan merembet semakin jauh. “Jika tidak berani mengamputasi sumber penyakitnya maka penyakit akan merambah ke seluruh tubuh,” ujarnya.

    Kiai Imaduddin menyebut kondisi saat ini membuat para kader di akar rumput kebingungan, termasuk Banser. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan keras. “Coba di bawah betapa bingungnya saudara-saudara sahabat Banser, misalnya, apa yang harus mereka sikapi melihat orangtuanya ribut. Ada yang ingin menguasai Gedung PBNU, kemarin-kemarin sempat ada dari satu pihak, dan melarang pihak lain, ini memalukan. Anak-anak Banser disuruh melawan orang tua-orangtua seperti ini,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa pemimpin PBNU seharusnya menjadi teladan, bukan justru menambah keretakan.

    “Orang tua semacam ini harus muhasabah, enggak pantas jadi orang tua. Dan orang tua di NU kalau secara struktur kan bisa diganti. ‘Sudah saya tidak bisa menjadi orangtua, tidak bisa menjadi Rais Aam, tidak bisa menjadi ketum, tidak bisa menjadi sekjen, tidak bisa menjadi bendum, tidak bisa menjadi uswatun khasanah, sudah saya mundur demi NU. Ini lebih bagus daripada harus diturunkan oleh 100 juta warga NU,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa jika Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan Katib Aam memilih mundur, maka sumber masalah dapat dihilangkan. Setelah itu, NU bisa melakukan pemulihan internal.

    “Setelah itu ada recovery, konsolidasi maka NU lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sekarang ini walaupun NU tinggal satu tahun, kalau dipaksakan jika mau islah, namanya sudah koreng sulit sembuh. Saya kira untuk islahpun tidak akan bisa berjalan sebagaimana sebelumnya. Orang dalam hatinya sudah ada masing-masing dibuka aib dan kesalahannya,” ungkapnya.

    Menurut Kiai Imaduddin, kondisi kacau di tubuh PBNU berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan stabilitas NU dan NKRI.

    “Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, musuh-musuh NKRI, akan masuk mengambil kesempatan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus. Jadi saya khawatir jika gonjang ganjing yang tidak produktif di PBNU ini tidak dihentikan,” ujarnya.

    Ia menutup dengan seruan agar persoalan segera diselesaikan agar tidak semakin melebar dan membahayakan organisasi.

  • Sekjen PBNU Tegaskan Rapat Pleno Syuriah Ilegal, Langgar ART dan Mandat Muktamar

    Sekjen PBNU Tegaskan Rapat Pleno Syuriah Ilegal, Langgar ART dan Mandat Muktamar

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menegaskan bahwa Rapat Pleno yang digelar oleh pihak yang mengatasnamakan Pengurus Besar Syuriah adalah tidak sah secara organisasi dan batal demi hukum.

    Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan rapat dinilai melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU serta keputusan resmi Muktamar ke-34.

    Amin merinci tiga alasan mendasar mengapa rapat yang disebut-sebut bertujuan menetapkan “Pejabat Ketua Umum PBNU” tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum organisasi yang kuat.

    “Ini bukan sekadar tidak prosedural. Agenda tersebut justru menabrak keputusan tertinggi organisasi, yakni Muktamar,” ujarnya di Jakarta (5/12/2025).

    Alasan pertama, menurut Amin, rapat tersebut bermula dari keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang dinilai telah melampaui kewenangan.

    Mengacu pada ART NU Pasal 93, Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak pada struktur Tanfidziyah, termasuk menggugurkan posisi Ketua Umum.

    “Keputusan tersebut hanya mengikat internal Syuriyah Harian sebagaimana Perkum 10/2025 Pasal 15 ayat 3. Jadi tidak ada efek apa pun terhadap kedudukan Ketua Umum,” tamdasnya.

    Alasan kedua, Amin menilai rapat tersebut cacat prosedur karena melanggar tata kepemimpinan rapat yang diatur dalam konstitusi organisasi.

    Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ART NU, sebuah rapat pleno PBNU wajib dipimpin secara bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum.

    “Kalau Ketua Umum tidak dilibatkan, maka rapat pleno itu sejak awal batal demi hukum,” terang Amin.

    Alasan ketiga, agenda penetapan “Pejabat Ketua Umum” dalam rapat tersebut dianggap tidak memiliki landasan aturan yang relevan.

    Dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum) No. 13 Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat digunakan jika terjadi mekanisme pergantian antar waktu akibat fungsionaris berhalangan tetap.

    “Faktanya, KH Yahya Cholil Staquf tidak berhalangan tetap. Beliau adalah Mandataris Muktamar ke-34, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu diisi,” ungkap Amin.

    Amin juga menyoroti bahwa rencana penetapan Pejabat Ketua Umum tersebut secara langsung bertentangan dengan hasil Muktamar ke-34 yang memberikan mandat penuh kepada KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU yang sah.

    “Jika ada agenda yang menabrak langsung keputusan Muktamar, itu pelanggaran serius dalam jam’iyyah ini,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Amin mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan sepihak yang berupaya menggeser wewenang Ketua Umum tanpa dasar konstitusi organisasi yang jelas.

    “NU punya aturan, punya marwah. Kita semua wajib menjaganya,” tutupnya. [beq]

  • Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Jakarta (beritajatim.com) – Langkah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, yang memilih tidak menghadiri forum Silaturahim Mustasyar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025), memantik tanda tanya besar di tengah upaya rekonsiliasi organisasi. Absennya pimpinan tertinggi Syuriyah ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang meminta penundaan agenda strategis tersebut.

    Berdasarkan surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir, PBNU menyampaikan usulan penundaan kepada penggagas acara, dr. KH Umar Wahid.

    Pihak Syuriyah PBNU beralasan adanya agenda sidang Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025, sehingga meminta waktu setelah tanggal 10 Desember atau mengikuti “kelonggaran waktu Syuriah PBNU”.

    Padahal, pertemuan di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng ini digagas langsung oleh keluarga besar Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari sebagai tindak lanjut pertemuan para sesepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November lalu. Undangan resmi yang ditandatangani Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid selaku sohibul hajat telah beredar sejak Kamis (4/12/2025).

    Surat undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketua Umum PBNU yang akan digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang.

    Dalam dokumen undangan yang diterima media, forum ini dirancang khusus untuk mempertemukan Kiai Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh.

    “Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat,” tegas Kiai Umar, Kamis (4/12/2025).

    Kiai Umar menekankan urgensi pertemuan ini untuk menjaga posisi NU sebagai jangkar persatuan bangsa. Ia berharap konflik internal tidak menggerus marwah organisasi.

    “Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar. Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut,” jelasnya.

    Jawaban pihak Rais Aam atas undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketum PBNU di Pesantren Tebuireng Jombang.

    Namun, keputusan Rais Aam untuk tidak hadir dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal resistensi terhadap tekanan moral para sesepuh. Susunan acara yang bocor memperlihatkan bahwa Rais Aam dijadwalkan memberi paparan pukul 10.40 WIB, diikuti Gus Yahya pada pukul 13.40 WIB, sebelum perumusan kesepakatan islah.

    Seorang sumber dari kalangan Syuriyah PBNU yang enggan disebutkan namanya menyayangkan absennya Rais Aam. Menurutnya, forum ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum krusial bagi keutuhan PBNU.

    “Ini forum yang dirancang untuk mempertemukan dua pucuk pimpinan di hadapan para masyayikh, bukan sekadar kunjungan biasa,” ujar sumber tersebut, Jumat (5/12/2025).

    Sumber lain dari Jawa Timur menilai langkah Rais Aam mengindikasikan keinginan untuk menghindari kontrol langsung dari para masyayikh. Penundaan tanpa tanggal pasti dikhawatirkan akan menghilangkan momentum islah.

    “Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ungkap sumber tersebut. Ia menambahkan, “Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?”

    Di sisi lain, gejolak ini memicu reaksi keras dari akar rumput. Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia dalam pertemuan di Jakarta menyerukan agar elit PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar para kiai sepuh.

    Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, mengkritik rencana Rapat Pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum di tengah upaya damai yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi struktural yang mengabaikan tradisi musyawarah.

    “Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegas Purwaji, Jumat (5/12/2025).

    Para kader muda menilai situasi ini mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura dan bimbingan ulama. Jika forum Tebuireng tetap berjalan tanpa kehadiran Rais Aam besok, substansi rekonsiliasi dikhawatirkan tidak akan tercapai maksimal. [beq]

  • 2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional

    2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional

    Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga bertaubat nasuha, bukan hanya dirinya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
    Bahlil menekankan, semua pejabat harus mengevaluasi diri terkait
    bencana banjir
    dan longsor Sumatera.
    “Kalau pertaubatan nasuha,
    Cak Imin
    juga pertaubatan nasuha lah. Semuanya ya. Oke ya? Semua kita semua harus apa ya… ya evaluasi diri, ya,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
    Bahlil menjelaskan, yang bisa memerintah dirinya hanyalah Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Bahlil turut menegaskan bahwa dia sedang fokus menjalankan urusan rakyat, sekaligus apa yang diperintahkan Prabowo.
    “Kalau saya kan, Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” tuturnya.
    “Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” imbuh Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Cak Imin menyurati tiga menteri dan mengajak untuk melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujar Cak Imin Senin (1/12/2025)
    “Bahasa NU-nya tobatan nasuhah,” sambungnya.
    Tobatan nasuhah yang dimaksud Cak Imin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
    “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucap Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Aktivis Lingkungan Dituduh sebagai Wahabi, Gus Umar: Ulil, Kau Sudah Lihat Kenapa Greenpeace Ngotot Ekosistem Dikembalikan?

    Viral Aktivis Lingkungan Dituduh sebagai Wahabi, Gus Umar: Ulil, Kau Sudah Lihat Kenapa Greenpeace Ngotot Ekosistem Dikembalikan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar, mengungkit kembali pernyataan lama Ulil Abshar Abdalla terkait aktivitas tambang.

    Bukan tanpa alasan, beberapa hari terakhir ini publik Indonesia dibuat tercengang oleh bencana banjir bandang di Pulau Sumatera.

    “Ulil sudah kau lihat kan hari ini kenapa green peace itu ngotot supaya ekosistem awal dikembalikan,” ujar Umar di akun media sosial X miliknya, @UmarHasibuan__, Kamis (4/12/2025).

    Blak-blakan, Gus Umar menegaskan bahwa jika tidak ada upaya mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula, maka peristiwa serupa akan terus terjadi di Indonesia.

    “Kau lihat tuh Ulil sebentar lagi bumi yang kau tempati ini akan hancur karena tambang,” tandasnya.

    Sebelumnya, dialog antara aktivis lingkungan dari GreenPeace Indonesia, Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah program televisi kembali memantik perhatian publik, terutama soal keberlanjutan lingkungan di wilayah tambang.

    Iqbal Damanik meminta bukti nyata bahwa ada konsesi tambang di Indonesia yang berhasil memulihkan kembali ekosistem seperti sedia kala.

    “Tunjukkan satu saja wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya,” tantang Iqbal dikutip dari akun TikTok @rosi_kompastv, Minggu (15/6/2025) lalu.

    Menanggapi hal tersebut, Gus Ulil memberikan perspektif berbeda. Ia mempertanyakan urgensi mengembalikan kondisi ekologis ke titik awal, dan memberikan ilustrasi berdasarkan pengalaman pribadi di kampung halamannya.

  • Senin-Kamis, Ayyamul Bidh, dan Rajab

    Senin-Kamis, Ayyamul Bidh, dan Rajab

    Jakarta: Ada tiga puasa sunah yang bisa dikerjakan selama bulan Desember 2025, di antaranya puasa sunah hari Senin dan Kamis, Ayyamul Bidh, dan Puasa Rajab.
     
    Apa pengertian puasa Senin-Kamis, Ayyamul Bidh, serta Puasa Rajab? Kapan harus dilakukan?
     
    Jadwal Puasa Senin-Kamis Desember 2025
    Sesuai namanya, puasa Senin-Kamis dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, puasa Senin-Kamis merupakan puasa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW.
     
    Rasulullah saw bersabda, “Amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diserahkan saat aku berpuasa” (HR Tirmidzi).
     
    Adapun jadwal puasa Senin-Kamis di bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:
     
    1. Senin, 1 Desember 2025/12 Jumadal Akhirah 1447
    2. Kamis, 4 Desember 2025/13 Jumadal Akhirah 1447
    3. Senin, 8 Desember 2025/17 Jumadal Akhirah 1447
    4. Kamis, 11 Desember 2025/20 Jumadal Akhirah 1447
    5. Senin, 15 Desember 2025/24 Jumadal Akhirah 1447
    6. Kamis, 18 Desember 2025/27 Jumadal Akhirah 1447
    7. Senin, 22 Desember 2025/1 Rajab 1447
    8. Kamis, 25 Desember 2025/4 Rajab 1447
    9. Senin, 29 Desember 2025/8 Rajab 1447
     

     

    Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025
    Puasa Ayyamul Bidh merupakan puasa yang dikerjakan selama tiga hari dalam satu bulan hijriah, tepatnya dalam 13, 14, dan 15 dalam kalender Islam. Puasa sunah ini memiliki keutamaan seperti puasa sepanjang tahun.
     
    Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, puasa di ayyamul bidh hukumnya sunah muakkad, yakni sebuah amalan yang sangat dianjurkan:
     
    “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: ‘Rasulullah saw sering tidak makan (berpuasa) pada hari-hari yang malamnya cerah (ayyamul bidh) baik di rumah maupun dalam bepergian’.” (HR an-Nasa’i dengan sanad hasan).
     
    Bagi umat Islam yang ingin mengerjakan puasa Ayyamul Bidh, berikut jadwalnya:
     
    1. Kamis, 4 Desember 2025 – 13 Jumadil Akhir 1447 H
    2. Jumat, 5 Desember 2025 – 14 Jumadil Akhir 1447 H
    3. Sabtu, 6 Desember 2025 – 15 Jumadil Akhir 1447 H
     
     

     

    Puasa Rajab Desember 2025
    Sementara itu, puasa Rajab adalah amalan sunah yang hanya dilakukan di bulan Rajab, tepatnya pada 1 Rajab. Adapun tanggal 1 Rajab 1447 hijriah jatuh pada Minggu, 21 Desember 2025.
     
    Melansir laman NU Online, amalan ini dianjurkan karena bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan-bulan yang dimuliakan. Keutamaan puasa Rajab didasarkan hadis Rasulullah yang dikutip Imam Fakhruddin al-Razi dalam Mafâtîh al-Ghaib berikut:
     
    “Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan-bulan yang dimuliakan (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab), maka ia akan mendapat pahala puasa 30 hari,” demikian tulis Ustadz Muhamad Abror dalam artikelnya berjudul Panduan Puasa Rajab: Ketentuan, Niat, dan Keutamaannya.

     

    Jakarta: Ada tiga puasa sunah yang bisa dikerjakan selama bulan Desember 2025, di antaranya puasa sunah hari Senin dan Kamis, Ayyamul Bidh, dan Puasa Rajab.
     
    Apa pengertian puasa Senin-Kamis, Ayyamul Bidh, serta Puasa Rajab? Kapan harus dilakukan?
     

    Jadwal Puasa Senin-Kamis Desember 2025

    Sesuai namanya, puasa Senin-Kamis dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, puasa Senin-Kamis merupakan puasa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW.
     
    Rasulullah saw bersabda, “Amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diserahkan saat aku berpuasa” (HR Tirmidzi).
     
    Adapun jadwal puasa Senin-Kamis di bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:
     
    1. Senin, 1 Desember 2025/12 Jumadal Akhirah 1447
    2. Kamis, 4 Desember 2025/13 Jumadal Akhirah 1447
    3. Senin, 8 Desember 2025/17 Jumadal Akhirah 1447
    4. Kamis, 11 Desember 2025/20 Jumadal Akhirah 1447
    5. Senin, 15 Desember 2025/24 Jumadal Akhirah 1447
    6. Kamis, 18 Desember 2025/27 Jumadal Akhirah 1447
    7. Senin, 22 Desember 2025/1 Rajab 1447
    8. Kamis, 25 Desember 2025/4 Rajab 1447
    9. Senin, 29 Desember 2025/8 Rajab 1447
     

     

    Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025

    Puasa Ayyamul Bidh merupakan puasa yang dikerjakan selama tiga hari dalam satu bulan hijriah, tepatnya dalam 13, 14, dan 15 dalam kalender Islam. Puasa sunah ini memiliki keutamaan seperti puasa sepanjang tahun.
     
    Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, puasa di ayyamul bidh hukumnya sunah muakkad, yakni sebuah amalan yang sangat dianjurkan:
     
    “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: ‘Rasulullah saw sering tidak makan (berpuasa) pada hari-hari yang malamnya cerah (ayyamul bidh) baik di rumah maupun dalam bepergian’.” (HR an-Nasa’i dengan sanad hasan).
     
    Bagi umat Islam yang ingin mengerjakan puasa Ayyamul Bidh, berikut jadwalnya:
     
    1. Kamis, 4 Desember 2025 – 13 Jumadil Akhir 1447 H
    2. Jumat, 5 Desember 2025 – 14 Jumadil Akhir 1447 H
    3. Sabtu, 6 Desember 2025 – 15 Jumadil Akhir 1447 H
     
     

     

    Puasa Rajab Desember 2025

    Sementara itu, puasa Rajab adalah amalan sunah yang hanya dilakukan di bulan Rajab, tepatnya pada 1 Rajab. Adapun tanggal 1 Rajab 1447 hijriah jatuh pada Minggu, 21 Desember 2025.
     
    Melansir laman NU Online, amalan ini dianjurkan karena bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan-bulan yang dimuliakan. Keutamaan puasa Rajab didasarkan hadis Rasulullah yang dikutip Imam Fakhruddin al-Razi dalam Mafâtîh al-Ghaib berikut:
     
    “Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan-bulan yang dimuliakan (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab), maka ia akan mendapat pahala puasa 30 hari,” demikian tulis Ustadz Muhamad Abror dalam artikelnya berjudul Panduan Puasa Rajab: Ketentuan, Niat, dan Keutamaannya.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

    Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

    Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan komitmennya dalam menjaga tatanan organisasi PBNU.
    Menurutnya, klaim yang pihak lain yang memberhentikannya dari posisi Ketum
    PBNU
    tidak memiliki dasar hukum.
    “Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Soal jabatan ini bukan yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini,” ujar
    Gus Yahya
    dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025), dilansir dari
    Kompas TV
    .
    Posisinya sebagai
    Ketum PBNU
    , kata Gus Yahya, hanya bisa diberhentikan lewat
    Muktamar
    Nahdlatul Ulama (NU).
    Sedangkan rapat harian Syuriyah PBNU yang mengeluarkan pertimbangan untuk memberhentikannya tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan sepihak.
    “Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU,” ujar Gus Yahya.
    Di samping itu, kabar akan diselenggarakannya rapat pleno PBNU juga tidaklah benar. Karena, rapat pleno bisa terlaksana jika dipimpin oleg Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
    “Pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Tidak bisa Rapat Pleno hanya diselenggarakan oleh Syuriyah saja,” ujar Gus Yahya.
    Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih berstatus dan menjabat sebagai Ketum PBNU.
    “Ini yang perlu saya tegaskan, saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada,” ujar Gus Yahya.
    Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
    Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
    Yahya Cholil Staquf
    atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
    “Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul sebagai Rais Aam PBNU menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
    Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
    Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (NU) dan mengedepankan kepentingan bersama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.