Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Infografis 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran dan Sinyal Reshuffle Kabinet serta Menteri Terpopuler – Page 3

    Infografis 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran dan Sinyal Reshuffle Kabinet serta Menteri Terpopuler – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih berembus dan menjadi perhatian publik belakangan ini. Sinyal reshuffle kian menguat terutama setelah Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan.

    Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik di Jakarta pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, 100 hari kerja bertepatan pada 28 Januari 2025.

    Prabowo Subianto memberikan ultimatum atau peringatan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Ultimatum disampaikan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berpidato di peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran pemerintahan yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan.”

    Presiden mengingatkan masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo menginginkan semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih serius bekerja untuk kepentingan rakyat.

    “100 hari pertama, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih. Siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” Prabowo menekankan.

    Ultimatum ini dinilai kalangan pengamat maupun politikus sebagai sinyal reshuffle kabinet. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, misalnya, mengatakan Prabowo sosok yang terbuka.

    “Kalau dia (Prabowo) sudah bicara terbuka. Artinya itu adalah warning (peringatan) kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Kendati demikian, Dasco menegaskan perombakan kabinet sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo. Pihak Istana Negara pun menegaskan hal serupa.

    “Ya yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden (Presiden Prabowo). Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

    Apa saja ultimatum Prabowo terhadap jajaran pemerintahan? Siapa saja yang masuk deretan menteri terpopuler Kabinet Merah Putih versi 3 lembaga survei? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Isu Reshuffle Kabinet hingga Sidang Praperadilan Hasto

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Isu Reshuffle Kabinet hingga Sidang Praperadilan Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar mengenai reshuffle kabinet menjadi salah satu isu politik dan hukum terkini yang mendapat banyak perhatian dari pembaca Beritasatu.com.

    Selain itu, isu politik hukum dan lainnya adalah mengenai seleksi calon hakim agung batal digelar Komisi Yudisial dan sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional. Tidak ketinggalan juga mengenai sidang praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini:

    1. Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ada beberapa menteri dalam kabinet yang mulai tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan keputusan evaluasi atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Saya memang mendengar ada menteri yang tidak seirama. Namun, mengenai reshuffle, kapan waktunya, dan siapa yang terkena, itu adalah prerogatif Presiden. Kita tunggu keputusan presiden apakah akan melakukan evaluasi atau tidak,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco tidak mengungkap secara detail siapa saja menteri yang dimaksud. Ia menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, termasuk apakah cukup dengan teguran atau perombakan kabinet.

    2. Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri yang tidak patuh.

    Hasan menekankan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya Prabowo Subianto yang mengetahui kapan serta siapa yang akan terkena reshuffle.

    “Yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Ini sepenuhnya kewenangan beliau. Jadi, soal kapan waktunya dan siapa yang akan diganti, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ujar Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Menurut Hasan peringatan Prabowo saat perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) bukan ditujukan untuk menteri tertentu, melainkan sebagai peringatan umum. 

  • Pakar nilai pernyataan Prabowo soal “reshuffle” tunjukkan kegelisahan

    Pakar nilai pernyataan Prabowo soal “reshuffle” tunjukkan kegelisahan

    Meskipun Presiden tidak pernah sekalipun menyalahkan menterinya di depan publik, namun kegelisahan begitu teras

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Karim Suryadi menilai pernyataan soal perombakan kabinet atau reshuffle menunjukkan kegelisahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Meskipun Presiden tidak pernah sekalipun menyalahkan menterinya di depan publik, namun kegelisahan begitu terasa,” kata Prof Karim saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa kegelisahan Presiden berdasarkan sejumlah kinerja menterinya yang dinilai kurang baik, sehingga kegaduhan akibat kebijakan lebih kuat dirasakan dibandingkan manfaat untuk rakyat.

    “Sekadar contoh, kasus pemagaran laut yang berlarut-larut, bahkan menteri dan jajaran terkait terkesan takut. Kemudian, penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, hingga kesengsaraan rakyat mendapatkan gas melon gara-gara harus berebut beli di pangkalan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia memandang bahwa perombakan kabinet menjadi keharusan sebagai konsekuensi evaluasi terhadap kinerja para menteri.

    Ia juga memandang bahwa perombakan perlu untuk merawat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto, sehingga masa “bulan madu” tidak cepat berakhir.

    “Poin inilah yang saya sebut berkejaran dengan waktu. Jika pemerintah terlambat mewujudkan harapan, atau janji yang sudah dilontarkan, maka kepercayaan akan tergerus, dan bukan kabar baik jika pemerintahan kehilangan kepercayaan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

    Walaupun demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa belum ada rencana perombakan kabinet.

    “Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum,” kata Prasetyo saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/2).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nojorono Bersama LazizNu Turut Dukung Program RSLH Pemprov Jawa Tengah di Kebumen

    Nojorono Bersama LazizNu Turut Dukung Program RSLH Pemprov Jawa Tengah di Kebumen

    Jakarta: Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bukan sekadar tempat berteduh, namun menjadi fondasi utama bagi pemenuhan kehidupan berkualitas. Tak hanya soal kenyamanan, RSLH meningkatkan standar kualitas kesehatan penghuninya. Sayangnya, beberapa wilayah di Jawa Tengah, khususnya Kebumen, masih menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, terutama di daerah pedesaan, menjadikan kebutuhan RSLH menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian.

    Menyikapi tantangan kualitas hunian di Kebumen, Nojorono bersama NU Care-Lazisnu Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Tengah, membangun 10 rumah di Desa Pengempon, Kec. Sruweng dan Desa Kalisana, Kec. Karangsambung Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Program kolaborasi ini menjadi jawaban bagi peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial di daerah tersebut.

    Seremoni serah terima kunci dilaksanakan di Balai Desa Pengempon pada 31 Januari 2025 dan dihadiri oleh perwakilan Nojorono, Lazisnu, serta Pemprov Jawa Tengah. 

     

    “Saya sangat berterima kasih kepada Nojorono, Lazisnu, dan para donatur karena telah membantu saya dan keluarga sehingga saya bisa memiliki rumah sendiri. Semoga apa yang diberikan kepada kami bisa berbalik kepada para donatur agar semakin sukses dan sehat selalu,” ujar Siti Fadilah, salah satu penerima manfaat dari program RSLH.

    “Mewakili Lazisnu, saya ucapkan terima kasih kepada Nojorono yang telah bekerja sama dengan kami untuk program bedah rumah ini. Kami harapkan kerja sama kolaborasi antara Lazisnu dan Nojorono bisa berlanjut, untuk terus membantu yang membutuhkan khususnya masyarakat di daerah Jawa Tengah,” tambah Ketua NU Care Lazisnu Jawa Tengah Muhammad Mahsun.

    “Sepuluh rumah sederhana layak huni ini merupakan wujud nyata partisipasi Nojorono kepada masyarakat. Harapannya melalui RSLH, penerima manfaat dapat mewujudkan pola hidup yang lebih sehat. Langkah Nojorono tidak berhenti sampai sini saja, kami akan terus melanjutkan misi untuk terus bisa membantu sesama,” tutup Direktur Nojorono Arief Goenadibrata.

    Jakarta: Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bukan sekadar tempat berteduh, namun menjadi fondasi utama bagi pemenuhan kehidupan berkualitas. Tak hanya soal kenyamanan, RSLH meningkatkan standar kualitas kesehatan penghuninya. Sayangnya, beberapa wilayah di Jawa Tengah, khususnya Kebumen, masih menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, terutama di daerah pedesaan, menjadikan kebutuhan RSLH menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian.
     
    Menyikapi tantangan kualitas hunian di Kebumen, Nojorono bersama NU Care-Lazisnu Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Tengah, membangun 10 rumah di Desa Pengempon, Kec. Sruweng dan Desa Kalisana, Kec. Karangsambung Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Program kolaborasi ini menjadi jawaban bagi peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial di daerah tersebut.
     
    Seremoni serah terima kunci dilaksanakan di Balai Desa Pengempon pada 31 Januari 2025 dan dihadiri oleh perwakilan Nojorono, Lazisnu, serta Pemprov Jawa Tengah. 

     

     
    “Saya sangat berterima kasih kepada Nojorono, Lazisnu, dan para donatur karena telah membantu saya dan keluarga sehingga saya bisa memiliki rumah sendiri. Semoga apa yang diberikan kepada kami bisa berbalik kepada para donatur agar semakin sukses dan sehat selalu,” ujar Siti Fadilah, salah satu penerima manfaat dari program RSLH.
     
    “Mewakili Lazisnu, saya ucapkan terima kasih kepada Nojorono yang telah bekerja sama dengan kami untuk program bedah rumah ini. Kami harapkan kerja sama kolaborasi antara Lazisnu dan Nojorono bisa berlanjut, untuk terus membantu yang membutuhkan khususnya masyarakat di daerah Jawa Tengah,” tambah Ketua NU Care Lazisnu Jawa Tengah Muhammad Mahsun.
     
    “Sepuluh rumah sederhana layak huni ini merupakan wujud nyata partisipasi Nojorono kepada masyarakat. Harapannya melalui RSLH, penerima manfaat dapat mewujudkan pola hidup yang lebih sehat. Langkah Nojorono tidak berhenti sampai sini saja, kami akan terus melanjutkan misi untuk terus bisa membantu sesama,” tutup Direktur Nojorono Arief Goenadibrata.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui bentuk evaluasi dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sosok menteri yang kurang seirama di Kabinet Merah Putih (KMP), apakah hanya berupa teguran atau pencopotan (reshuffle).

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, ‘kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dasco mengemukakan hal itu menyusul informasi terkait dengan sejumlah menteri yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau saya bilang kemarin ‘kan saya dengarnya begitu,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan Presiden, dan tentunya kami tidak ingin mendahului,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengevaluasi menteri di Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi kami tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya.

    Meski demikian, dia enggan menanggapi apakah evaluasi berupa reshuffle akan dikenakan kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung.

    “Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini. Akan tetapi, tentu sebenarnya hal-hal seperti ini kami serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (6/2), Dasco mengaku mendengar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya

    Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri yang tidak patuh.

    Hasan menekankan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya Prabowo Subianto yang mengetahui kapan serta siapa yang akan terkena reshuffle.

    “Yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Ini sepenuhnya kewenangan beliau. Jadi, soal kapan waktunya dan siapa yang akan diganti, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ujar Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menambahkan peringatan Prabowo saat perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) bukan ditujukan untuk menteri tertentu, melainkan sebagai peringatan umum.

    “Ini bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut, harus menyamakan gerak langkah dengan presiden,” jelas Hasan terkait wacana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo.

    “Siapa pun yang tidak mau seirama dengan presiden akan dievaluasi,” tambahnya.

    Hasan memastikan kondisi Kabinet Merah Putih masih baik. Hal ini terlihat dari apresiasi yang diberikan Prabowo dalam rapat paripurna terakhir menjelang 100 hari kerja pemerintahan.

    “Dalam rapat paripurna terakhir, presiden memberikan apresiasi kepada anggota kabinet karena sudah menjalankan arahan dan bekerja dengan baik. Itu juga tercermin dalam approval rating,” ujar Hasan.

    Tiga lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, yaitu Litbang Kompas mencapai 80,9%, Indikator Politik Indonesia sebesar 79%, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) 85%.

    “Ini bukti apresiasi yang diberikan presiden sesuai dengan fakta dan dirasakan oleh masyarakat,” tutup Hasan terkait wacana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo.

  • Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mengenai menteri tidak seirama dengan kepala negara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengakui bahwa dirinya belum tahu apa langkah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    Dia mengatakan, belum berbicara lagi dengan Prabowo, apakah akan ada reshuffle kabinet (perombakan) atau cukup hanya ditegur saja menterinya.

    Namun, yang jelas, keputusan soal reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala negara.

    “Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025), dilansir Kompas.com.

    “Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu (ada menteri yang tidak seirama), tetapi mengenai masalah reshuffle masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden,” ujarnya.

    Dalam hal ini, Dasco menegaskan bahwa pihaknya tak mau mendahului Prabowo karena Presiden lah yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri.

    “Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Dasco menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Prabowo. 

    Hal ini dikatakan Dasco sehari setelah Prabowo memberikan sinyal reshuffle menteri dengan menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. 

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. 

    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.

    Respons Istana

    Mengenai peringatkan Prabowo yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa bukan kali ini saja sang Presiden memperingatkan jajaran kabinetnya untuk bisa bergerak bersama di dalam pemerintahan.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar.”

    “Yang mau ikut, sama kan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden,” kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat.

    “Jadi ini bukan yang pertama menurut saya, Presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Menurut saya, Presiden selalu seperti itu,” imbuh dia.

    Hasan pun menilai bahwa peringatan yang disampaikan Prabowo berlaku umum untuk seluruh menteri, dan bukan ditujukan kepada salah satu anggota kabinetnya.

    “Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum,” ujarnya. 

    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh dia. 

    Mengenai adanya kemungkinan reshuffle kabinet, Hasan menegaskan bahwa hal itu hanya diketahui presiden. 

    Sebab, wewenang reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang presiden.

    “Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka saja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya.”

    “Kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” tegas Hasan.

    (Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)

  • Presiden Ancam Reshuffle Kabinet, Komisi II: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat

    Presiden Ancam Reshuffle Kabinet, Komisi II: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan reshuffle kabinet jika ada menteri yang tidak bekerja dengan baik. Sikap tegas ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad (Gus Ali), yang menilai Prabowo ingin memastikan pemerintahannya bekerja optimal untuk rakyat.

    “Presiden Prabowo tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat. Orientasi kerjanya jelas, yaitu untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” ujar Gus Ali, Jumat (7/2/2025).

    Pernyataan Prabowo ini disampaikan seusai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) NU ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    Menurut Gus Ali, rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan bekerja secara efektif. Ia menegaskan, Prabowo tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya sebagai presiden sehingga memunculkan wacana reshuffle kabinet.

    “Presiden Prabowo bekerja dengan ikhlas untuk rakyat. Seperti kata Gus Dur, Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” tegas Gus Ali.

    Gus Ali menyatakan, para menteri harus bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan pribadi atau golongan.

    Ia juga yakin Prabowo memiliki catatan terkait kinerja para menterinya. Dalam waktu 100 hari kerja, performa kabinet bisa diukur, dan Prabowo akan menentukan langkah selanjutnya.

    “Soal reshuffle kabinet, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Para menteri harus terus meningkatkan kinerjanya agar tidak tergeser,” pungkasnya.

  • Dewan Pembina GBK: Pak Prabowo, Copot Menteri yang Memperkaya Diri!

    Dewan Pembina GBK: Pak Prabowo, Copot Menteri yang Memperkaya Diri!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mendukung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di Konbes dan Munas NU beberapa hari yang lalu.

    “Siapapun yang akan merugikan rakyat, akan beliau hajar dan sikat. Izin Bapak Presiden, banyak menteri Bapak yang tidak bisa bekerja dan sangat merugikan rakyat, dan mereka sengaja untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Segera copot mereka, Bapak,” tegas Gus Ubaid, Jumat (7/2/2025).

    “Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo yang sangat kami hormati dan kami banggakan, hendaknya segera mungkin mengambil tindakan. Perekonomian masyarakat di bawah sudah sangat tidak baik-baik saja Bapak, mohon segera usap airmata dan keringat mereka sebelum mereka betul-betul semakin nyaring menggelegar jeritannya,” imbuhnya.

    Menurut tokoh muda NU asal Jember ini, kondisi perekonomian di indonesia saat ini sangat tidak baik dan macet. Hal ini tentunya sangat berdampak kepada iklim politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo ke depannya.

    “Kami bukan hanya mendengar, tapi juga merasakan dampak kepada usaha yang sedang berjalan. Baik itu segmen menengah ke atas ataupun UMKM sangat-sangat merasakan itu,” tuturnya.

    Sebagai salah satu garda terdepan relawan pemenangan Presiden Prabowo di Pemilu 2024, lanjut dia, pihaknya berharap dan memimpikan pemerintahan saat ini berjalan baik mulus sampai 2029. Dan, benar-benar bisa hadir untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    “Untuk itu, harapan kami meminta agar beliau segera mengambil kebijakan-kebijakan mensegerakan pemulihan perekonomian di dalam negeri kembali,” pungkasnya. [tok/aje]

  • PCO sebut “reshuffle” di KMP sepenuhnya kewenangan Presiden

    PCO sebut “reshuffle” di KMP sepenuhnya kewenangan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan keputusan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi, ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi, soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

    Hal ini menjadi tanggapan atas berkembangnya isu mengenai reshuffle di Kabinet Merah Putih (KMP) usai pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    Menurut Hasan, pernyataan Presiden Prabowo itu merupakan pesan yang selalu disampaikan kepada anggota Kabinet Merah Putih agar dapat bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan fokus terhadap itu.

    Dengan demikian, para pemangku jabatan tersebut bisa mengemban tugasnya dengan baik dan tidak melakukan pekerjaan dengan motif-motif lain di luar kepentingan masyarakat Indonesia.

    “Ini peringatan yang berlaku umum. Jadi, siapa pun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi,” katanya.

    Saat menyampaikan arahan untuk KMP, Presiden juga tidak hanya memberikan peringatan agar KMP bertugas melayani rakyat, tetapi juga memberikan apresiasi apabila program yang dikerjakan anggota kabinetnya berhasil.

    Hal ini membuktikan bahwa pesan yang disampaikan kepada anggota KMP diterima dengan benar dan dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

    “Jadi, Presiden juga senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan,” ujar Hasan.

    Sebelumnya, pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main dan tidak mendukung kesuksesan program-program bagi masyarakat.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025