Organisasi: NU

  • Kapan Awal Puasa Ramadhan 2025? Ini Versi Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

    Kapan Awal Puasa Ramadhan 2025? Ini Versi Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ramadhan atau Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakan puasa. Selain sebagai momen untuk meningkatkan ibadah, bulan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan refleksi diri. Lalu, kapan awal puasa Ramadhan 2025?

    Penentuan awal Ramadhan biasanya didasarkan pada dua metode, yaitu perhitungan hisab (astronomis) dan rukyatulhilal (pengamatan langsung bulan sabit). Namun, organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pendekatan masing-masing dalam menentukan awal bulan suci ini.

    Lantas, kapan penetapan awal Ramadhan menurut berbagai organisasi Islam di Indonesia? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ulasannya!

    Muhammadiyah

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing (1/3/2025) М, kemudian 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Rabu (12/2/2025).

    Pemerintah dan NU

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, menetapkan awal Ramadhan berdasarkan hasil sidang isbat yang melibatkan ormas Islam, pakar astronomi, serta perwakilan dari NU. Metode yang digunakan adalah kombinasi rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis).

    Dalam Kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan oleh Kemenag, 1 Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada Sabtu (1/3/2025), sama seperti hasil perhitungan Muhammadiyah. Namun, keputusan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat yang biasanya dilaksanakan pada 29 Syaban 1446 H atau Jumat (28/2/2025).

    NU mengikuti metode rukyat dan hisab seperti pemerintah, juga akan menunggu hasil pengamatan hilal sebelum mengumumkan awal Ramadhan secara resmi.

    Berdasarkan metode hisab yang digunakan Muhammadiyah dan kalender hijriah Kemenag, awal Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

    Namun, untuk keputusan resmi dari pemerintah dan NU, masyarakat masih harus menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar menjelang akhir bulan Syaban.

    Masyarakat muslim di Indonesia diharapkan mengikuti keputusan dari otoritas keagamaan masing-masing serta tetap menjaga persatuan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

  • Bacaan Niat Puasa Ganti Ramadhan, Berikut Niatnya dengan Puasa Nisfu Syaban

    Bacaan Niat Puasa Ganti Ramadhan, Berikut Niatnya dengan Puasa Nisfu Syaban

    Melansir dari kalender Hijriah dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, 1 Syaban 1446 Hijriah jatuh pada 31 Januari 2025. Adapun Nisfu Syaban 1446 H jatuh pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Berdasarkan informasi dari Nu Online menggabungkan puasa wajib atau qadha Ramadan dan sunnah di beberapa ulama diperbolehkan seperti salah satunya penjelasan dari Imam As-Suyuti berikut:

    صَامَ فِي يَوْمِ عَرَفَة مَثَلًا قَضَاء أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَة ; وَنَوَى مَعَهُ الصَّوْم عَنْ عَرَفَة، فَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُصُولِ عَنْهُمَا،

    Artinya: “Berpuasa di hari Arafah seperti puasa Qadha, Nadzar, atau Kafarat, dan berniat puasa Sunnah Arafah, maka Imam Al-Barizi menyatakan sah dan mendapatkan keduanya” (Imam As-Suyuti, Al-Asbah wa Al-Nadzair, (Beriut, Dar El-Kotob: 1983), halaman 22).

    Kemudian diperkuat oleh beberapa pendapat ulama lainnya yaitu Imam Syamsuddin Al-Ramli, Al-Asfuni, An-Nasyiri, dan Al-Faqih Ali bin Shaleh Al-Hadrami sebagaimana penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Haitami berikut:

    وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا.

    Artinya: “Seandainya seseorang berpuasa Qadha, Nadzar atau lainnya di bulan Syawal atau di hari Assyura, maka ia tetap mendapatkan pahala sunnah” (Ibn Hajar Al Haitami, Hawasyi Asy-Syarwani Al-Abadi ala Tufatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, (Cairo, Darul Hadits: 2016 M), Juz IV, halaman 457).

  • Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak terpengaruh adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi.

    Prabowo menganggap lucu upaya tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan pihak yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    “Saya kira terlalu terang benderang ya siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    “Kalau dilihat dari sisi motif memang PDI perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi terutama pas Pilpres sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman jadi secara personal,” sambung Burhanuddin.

    Burhanuddin mengungkapkan hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto tidak ada masalah. 

    Ia menilai hubungan PDIP Perjuangan yakni Megawati dengan Jokowi yang bermasalah.

    Menurut Burhanuddin, hal tersebut yang mendasari tarik menarik koalisi antara Prabowo Subianto dengan PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih timbul tenggelam.

    “Jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

    Burhanudin menduga syarat tersebut diantaranya keinginan PDI Perjuangan agar Prabowo Subianto tidak terlalu ‘intim’ dengan Jokowi. 

    Termasuk, kata Burhanuddin, harus memutus orang-roang Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Nah syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo meskipun ingin menarik PDI perjuangan ke dalam tetapi beliau itu menganut filosofi seribu kawan kurang satu lawan kebanyakan,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin pun menilai sikap dasar Prabowo yang tidak melupakan kawan lama yang menyebabkan tarik ulur antara PDI perjuangan dengan Presiden RI itu.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik itu menduga Prabowo masih menginginkan Jokowi sebagai pendukun utamanya. Namun, Prabowo juga memiliki keunikan dalam membangun koalisi.

    Hal itu berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai Presiden RI. Dimana, Jokowi masih menyisakan kekuatan oposisi di parlemen.

    “Nah kasus Pak Prabowo agak lain beliau pengin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya nah termasuk PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Ia melihat hal itu berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik seluruh kekuatan internal atau domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan.

    Tetapi, kata Burhanuddin, PDI Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan terkait koalisi Prabowo Subianto. Dimanya, PDI Perjuangan meminta Prabowo agar berkenan untuk menjaga jarak dengan Jokowi.

    Di sisi lain, Burhanuddin mengungkapkan Prabowo tetap berdiri sendiri. Meskipun Prabowo mengaku akan melanjutkan agenda Presiden ke-7 Jokowi.

    Ia mencontohkan keputusan tegas Prabowo yang memangkas anggaran Ibu Kota Negara atau IKN. Prabowo juga lebih berfokus pada program pangan dan energi serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nah meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Pernyataan Prabowo

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah. “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia.

    Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Pernyataan Jokowi

    Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Jokowi mengatakan, hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja meski sempat dua kali menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.

    “(Hubungan dengan Pak Prabowo) sangat solid. Sama sekali enggak pernah ada masalah,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (11/2/2025).

    Dilansir TribunSolo.com, Jokowi enggan mempermasalahkan adanya pihak yang berusaha menjauhkannya dengan Prabowo.

    “Ya enggak apa-apa (ada yang mau menjauhkan). Tapi sekali lagi hubungan saya dan Pak Prabowo hubungan baik yang sudah lama terjalin. Ya biasa saja (pihak yang ingin menjauhkan),” kata Jokowi.

    Jokowi mengaku, hingga kini masih sering bertemu Prabowo. Terutama saat sama-sama menghadiri undangan pernikahan sejumlah tokoh.

    “Kalau pas ke Jakarta sering ketemu waktu di perkawinan putrinya Pak Akbar Tandjung, putranya Pak Hatta Rajasa bertemu lama,” jelasnya.

    Respon PDIP

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan sejatinya kalaupun Presiden RI Prabowo Subianto pisah hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena dilandasi sudah bedanya kepentingan bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    Sebagai informasi, Jokowi merupakan sosok yang turut terlibat langsung mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025).

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan

    Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan

    loading…

    Wakil Ketua Umum MUI Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antarumat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. FOTO/IST

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antarumat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. Dalam agenda tersebut Kiai Marsudi memaparkan kondisi negara Indonesia yang sedang panas di antara pro dan kontra karena adanya pemangkasan atau pemotongan anggaran di beberapa kementerian.

    Dia menekankan agar para tokoh agama dapat tetap menjalin kerukunan di tengah panasnya isu tersebut. “Setiap satu kebijakan itu akan memberi akibat, ada yang menerima ada yang menolak. Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan,” kata Kiai Marsudi di Pesantren Darul Uchwah Sawangan, Depok, Rabu (12/2/2025).

    Kiai Marsudi menyebutkan ada beberapa kementerian yang dipotong anggarannya pada 2025. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum yang dulunya Rp110,95 triliun efisiensinya Rp81,38 triliun, sehingga anggarannya sisanya Rp29,57 triliun. Lalu Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dulu anggarannya Rp57,68 triliun, efisiensinya Rp22,54 triliun, sehingga hanya Rp35,14 triliun.

    Kemudian Kementerian Kesehatan dulunya Rp105,65 triliun, efisiensi 19,63 triliun, jadinya tersisas Rp86,02 triliun. Anggaran Kementerian Keuangan dari Rp53,20 triliun menjadi Rp40,84 triliun. Kementerian Pertanian Rp29 triliun menjadi Rp19,14 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dari Rp33,55 triliun menjadi Rp25,54 triliun. Kementerian Perindustrian dari Rp2,51 triliun menjadi Rp1,40 triliun. Kementerian Perdagangan Rp1,85 triliun menjadi Rp1,4 triliun.

    Selaras dengan hal tersebut, Kiai Marsudi menyebutkan APBN merupakan pernyataan yang disetujui, yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.

    “Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang sedang banyak pro dan kontranya ini tetap kita kawal, agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut Kiai Marsudi juga mengutip ucapan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Muslimat NU. Kiai Marsudi menyampaikan bahwa Prabowo mengatakan bahwa efisiensi anggaran dilakukan karena situasi. Turunnya Anggaran Belanja Nasional karena situasi. Situasinya ingin memberikan makan pada anak-anak agar anak-anak memiliki daya tahan yang baik, sehingga IQ-nya bagus, kesehatannya bagus, maka generasinya ke depan akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang bagus.

    “Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting. Dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini kita ikuti, mudah-mudahan ke depan kita tetap lebih baik, dan lebih baik,” katanya.

    Dalam agenda dialog tersebut dihadiri Ketua MUI KH Yusnar Yusuf, Wasekjen MUI KH Manan Abdul Ghani Permabudi, Anes Dwi Prasetya, Walubi, Rafian Tama Periadi, PGI, Pdt. Darwin Darmawan, PHDI, Wisnu Bawa Tanaya, Matakin, Wichandra, KWI, Rudy Pratikno, Kiai Manan, Kesbanpol Kota Depok, Linda, Wakil Ketua FKUB Kota Depok, H Kholadi, MUI Kota Depok, KH Syihabudin Ahmad, Ketua Muhammadiyah Kota Depok, H Ali Wartadinata serta Sekretaris PGI Setempat Kota Depok Mangaranap Sinaga.

    (abd)

  • Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

    “Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.

    Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga, semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Jadi, semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, kabupaten/kota apa, pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga, intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.

    Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga, bantuan sosial bisa jadi, dikatakan Gus Ipul, belum maksimal. Namun, di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

    “Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.

    Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

    Dengan di bawah komando Khofifah, pihaknya optimistis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    “Selama ini Muslimat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem),” ujar Gus Ipul.

    “Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin esktrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kita kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” tukasnya.

    Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan bahwa realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak. Utamanya kasus pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan juga masalah stunting.

    Menteri PPPA berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terutama karena Muslimat NU memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

    “Kami berharap Muslimat ikut bersama sama kita bersatu melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” tegas Arifah.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.

    “Untuk program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” tegas Khofifah.

    Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Penyiar Curhat ke Prabowo Ngaku Kena PHK, RRI Ternate Ungkap Fakta Sebenarnya: Sangat Menyesalkan

    Penyiar Curhat ke Prabowo Ngaku Kena PHK, RRI Ternate Ungkap Fakta Sebenarnya: Sangat Menyesalkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Curhat pilu penyiar Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate Sarnisa A Kadir soal efisiensi anggaran viral di media sosial.

    Sarnisa curhat mengenai nasibnya melalui akun Instagram Aiinizzaa.

    Sarnisa yang mengenakan penyuara jemala (headphone) dan mikrofon di hadapannya itu mencurahkan hatinya kepada Prabowo Subianto. 

    Kini, RRI Ternate tempat Sarnisa bekerja sehari-hari menyesalkan viralnya video tersebut.

    Kepala Stasiun RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai nasib Sarnisa.

    Agus menjelaskan bahwa penyiarnya yang membuat konten tersebut merupakan tenaga lepas di Pro 2 dan masih aktif bertugas. 

    “Bagi kami secara pribadi saya sangat menyesalkan karena yang bersangkutan itu statusnya masih menjadi penyiar,” ungkap Agus. 

    Hingga saat ini, kata Agus, pihaknya masih berupaya meminta klarifikasi Sarnisa untuk memulihkan nama baik RRI.

    Agus juga mengakui bahwa pihaknya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran, yang mengharuskan mereka melakukan penghematan dalam penggunaan listrik, pendingin ruangan, air dan perjalanan dinas. 

    “Dampak pasti ada tapi tidak secara signifikan. Mungkin kami selama ini ada yang viral ya, di media sosial bahwa itu sebenarnya tidak ada pengurangan atau merumahkan karyawan atau pegawai yang dibayar oleh jasa profesi itu tidak ada,” ujarnya. 

    Agus menegaskan bahwa seluruh staf tetap menjalankan tugas secara rutin. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Bicara Adanya Raja Kecil yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran saat Kongres Muslimat NU. Dahnil Anzar Sebut Sudah SP-2.

    RRI Ternate telah menyepakati kondisi keuangan yang ada hingga bulan April sambil menunggu upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen, baik di tingkat stasiun maupun dari kantor pusat di Jakarta. 

    Saat ini, terdapat 12 orang yang bekerja sebagai tenaga lepas di RRI Ternate, termasuk dua reporter atau kontributor, dan sisanya sebagai penyiar. 

    “Alhamdulillah, saat ini mereka masih tetap aktivitas sesuai dengan tugasnya masing-masing,” tutup Agus.

    Ungkapan Pilu

    Diberitakan sebelumnya, seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya usai dihantam gelombang PHK massal. 

    Hati sang penyiar tersebut begitu tersayat. 

    Ia mengadukan kepiluan hati kepada sang presiden, Prabowo Subianto.

    Sang penyiar pun menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan sang presiden tersebut. 

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. 

    “Tapi apakah bapak sudah berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan”.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” katanya. 

    Setelah menumpahkan curahan hatinya, penyiar tersebut pun tak kuasa membendung air matanya. 

    Takedown

    Penyiar RRI tersebut lalu menurunkan video yang sudah dipublikasikan di akun Instagramnya. 

    Kendati demikian, video tersebut sudah kadung tersebar di jagat media sosial dan menuai banyak reaksi publik. 

    Namun, terkuak alasan sang penyiar menurunkan video itu.  Ia pun memberikan sebuah pengumuman di Instastory-nya. 

    Pengumuman itu diawali dengan ucapan syukur.

    “Terima Kasih. Itu kalimat pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman atas bantuannya, yang walau saya berbicara sejam pun jika tanpa bantuan kalian ini tidak akan sejauh ini.”

    “Why saya takedown lagi? Ini tidak ada tekanan, suruhan dari pihak manapun. Tapi, karena yang ingin saya sampaikan sudah sampai tujuannya. Dan ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyaknya doa teman-teman yang bertarung disela-sela waktu.”

    “Saya yakin esok dan selanjutnya akan ada kabar yang lebih menenangkan dan hangat untuk kita semua. DM yang masuk kubaca semuanya satu persatu dan ternyata mentalku tak cukup kuat menampung kesedihan teman-teman yang melebihi sedihku. Tapi, terimakasih kalian sudah mau bercerita lewat ketikan.”

    “Mari tawarlah takdir ini dengan doa-doa yang banyak. Kalian hebat. Kalian diberkati dari arah mana saja. Kalian tulang punggung keluarga yang luar biasa.”

    “Saya akan rest sebentar saja teman-teman. Bukan menyerah. Tidak. Hanya ingin mengembalikan energi, sambil beristirahat dan merayu takdir-Nya dalam doa, lalu saya akan selalu menunggu kabar-kabar baik dari kalian. Sempga sesegera mungkin,” tulisnya. (TribunJakarta/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menganggap lucu adanya upaya yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo menilai upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja. Sedangkan pengamat politik Rocky Gerung melihat stabilitas politik mulai terganggu. 

    “Stabilitas politik mulai terganggu tuh karena diam-diam ada persaingan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo hal yang memang tidak ingin diucapkan atau dibantah oleh kedua pihak,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (13/2/2025).

    Rocky meyakini Jokowi secara mental politik dan psikologi telah mempersiapkan fasilitas untuk melanggengkan dinasti. Menurut Rocky, adanya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wakil Presiden sebagai faktor penentu untuk menumbuhkan politik dinasti.

    Selain stabilitas politik, Rocky juga memastikan pengaruh kenaikan harga kebutuan pokok akan berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Nah kita mulai membayangkan kesulitan-kesusitan ke depan untuk menemukan apa yang bisa kita jaminkan sebagai  janji dari Presiden Prabowo untuk pro rakyat untuk melindungi rakyat,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung kebijakan Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran yang membuat adanya semacam pembangkangan di beberapa daerah oleh para bupati.

    Dimana, Rocky mengutip ucapan Prabowo Subianto yang menyebut raja kecil.

    “Terdapat juga mulai ada tukar tambah di beberapa Kementerian yang punya ee punya standing di DPR untuk memeriksa kembali rasionalitas dari penghematan itu,” katanya.

    Menurutnya, hal itu memperlihatkan bahwa ada yang berbahaya dan harus segera dideteksi dari awal. 

    Ia pun mengingatkan bahwa pertahanan rakyat tidak mungkin terus-menerus terganggu. Oleh karena itu, ia menunggu keterangan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hiruk pikuk kepastian pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Menyebut ada Raja Kecil Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Siapa yang Dimaksud? Ini Analisa Pengamat Politik.

    “Apa alasannya kementerian sana dipotong, Kementerian yang ini enggak jadi itu mesti diterangkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

    Rocky menyebutkan adanya kegugupan pemerintah dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo untuk memberikan keyakinan kepada rakyat mengenai arah kebijakan.

    “Itu tidak mungkin diucapkan melalui fokus grup discussion, tidak mungkin dipertengkarkan di dalam talk show, tidak ada gunanya juga dihasilkan melalui keributan di media sosial,” ungkapnya.

    Rocky menuturkan sejumlah kebijakan yang diputuskan Presiden Prabowo telah menimbulkan polemik semisal PPn 12 persen serta menambal kebutuhan dengan pemangkasan anggaran.

    “Lalu upaya untuk merasionalisir kebijakan-kebijakan yang sebetulnya masih bisa diuji rasionalitas pembuatannya justru itu menimbulkan satu sensasi baru terutama di dalam kalangan akademis yang menilai atau mengintip bahwa ada yang berbahaya di dalam manajemen pemerintahan hari ini,” ujarnya.

    Presiden Anggap Lucu

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar tidak memperkeruh hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling menjaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas program yang berbeda tetapi itu tidak perlu menjadi sumber masalah, apalagi perpecahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Jazilul menegaskan Presiden Prabowo memahami dengan baik bagaimana menjalankan pemerintahan saat ini.

    Ia menilai bahwa Prabowo adalah sosok yang merangkul semua pihak demi persatuan bangsa.

    “Menurut saya, Pak Prabowo sangat memahami filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendem jero, yang berarti mengangkat hal baik untuk diteruskan dan menyimpan serta menghentikan hal yang kurang baik,” kata Jazilul.

    Menurut dia, Presiden Prabowo ingin seluruh elemen bangsa bersatu untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan bersama.

    “Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa dapat bersatu dalam membangun negara demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Penjelasan Deddy Sitorus Sebelumnya

    Sebelumnya, Politisi PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Presiden Prabowo terkait adanya pihak yang ingin memisahkannya dengan Jokowi. 

    Menurut Deddy, dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo dan Jokowi harus dipisahkan. 

    Sebab, seorang presiden harus bisa memimpin negara tanpa diintervensi oleh siapa pun.  

    “Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden,” kata Deddy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Tanggapi PKB?

    Saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025) kemarin,  Deddy Sitorus menegaskan kalaupun hubungan Jokowi dengan Prabowo pisah maka itu sudah beda kepentingannya bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy.

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy.

    “Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy.

    Sempat Disinggung Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Awalnya Prabowo menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indarparawansa. Menurut Prabowo ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Hanya saja menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres, benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Hanya saja kata Prabowo sekarang ini, Jokowi malah dijelek-jelekan.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan sekarang ini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. Untuk diketahui, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

    Menurut Prabowo dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Bagi Prabowo upaya tersebut hanya  untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut Kepala Negara upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik  adu domba yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, nggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV

     

  • Pengamat Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo, Sudah Tepat atau Justru Sebaliknya? – Halaman all

    Pengamat Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo, Sudah Tepat atau Justru Sebaliknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) merupakan langkah yang tepat atau sebaliknya?

    Sejumlah pengamat mengkritik langkah ini karena dinilai akan membawa efek domino kepada ekonomi masyarakat.

    Namun, ada juga yang berpendapat sebaliknya, seraya menyatakan langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, misalnya, menilai hal ini sebagai langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

    “Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas,” ucap Iwan lewat keterangan, Rabu (12/2/2025).

    Ia berpendapat, penghematan anggaran dapat mengurangi beban utang negara dan juga menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

    “Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” katanya. 

    Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut ada pihak-pihak yang ingin melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. 

    Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan pejabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

    “Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu,” jelas Iwan.

    “Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.

    Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

    Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

    Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

    “Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ucap Iwan.

    Bisa timbulkan masalah baru?

    Pendapat berbeda datang dari Direktur Eksekutif Ramangsa Institute Maizal Alfian.

    Ia memberikan pandangannya sebagai akademisi dan pengamat kebijakan publik terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Inpres tersebut menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. 

    Alfian menyatakan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah penting untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

    Namun, ia menekankan bahwa penerapan efisiensi harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan. 

    “Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada pemotongan biaya secara drastis, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Alfian dari keterangannya pada Rabu (12/2/2025). 

    Sekretaris Jenderal IKA Ubhara Jaya, ini menyoroti beberapa lembaga, instansi, dan badan yang mungkin salah mengartikan instruksi efisiensi anggaran dengan melakukan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    “Tindakan seperti ini dapat menciptakan masalah baru, seperti meningkatnya angka pengangguran dan bertambahnya jumlah keluarga miskin di berbagai daerah,” ujar Alfian. 

    Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diputuskan.

    Pernyataan itu diungkap Prabowo saat berpidato dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2/2025).

    “Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang. Uang itu untuk rakyat,” kata Prabowo. 

    Sumber: Warta Kota

     

  • Ribuan Muslimat NU Diijazahi Manaqib dari Syekh Afeefuddin Al Jailani, Khofifah Dihadiahi Kiswah

    Ribuan Muslimat NU Diijazahi Manaqib dari Syekh Afeefuddin Al Jailani, Khofifah Dihadiahi Kiswah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan jemaah Muslimat NU mendapatkan ijazah manaqib dari As Syaikh As Sayyid Afeefuddin Al Jailani yang merupakan cicit dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani, dalam acara Sholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf di Jatim Expo Surabaya, Rabu (12/2/2025).

    Secara khusus Syekh Afeefuddin, pemangku Alqadiriyah dari Baghdad, memberikan ijazah manaqib sebagai hadiah bagi jamaah Muslimat NU di Indonesia yang memang selalu rajin dalam membaca manaqib di forum-forum pengajian yang digelar di penjuru Indonesia.

    Selain memberikan ijazah, dalam sambutannya Syekh Afeefuddin memberikan banyak pesan tentang pentingnya cinta di dalam hati. Yang mana cinta adalah karunia Allah yang diberikan pada setiap hati manusia untuk merekatkan persaudaraan, merekatkan hubungan antar manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah.

    “Di Jawa Timur, dan di Indonesia mungkin banyak pabrik beraneka produk. Tapi tidak ada pabrik cinta. Karena cinta itu datangnya dari hati. Dan itu adalah karunia Allah SWT,” tegas Syekh Afeefifuddin.

    Lebih lanjut pihaknya pun mengeapresiasi bahwa jamaah Muslimat NU yang hadir di sini berangkat dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tak sedikit juga yang datang dari berbagai negara di dunia.

    “Terima kasih emak-emak. Perkumpulan di sini adalah buah dari hidayah Allah, karena cintanya Allah, dan Allah menggerakkan kita ke sini,” tegasnya.

    “Hati yang selalu terpaut dengan Allah akan selalu tenang. Begitu juga yang selalu terpaut dengan Rasullullah. Insya Allah berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad juga sampai di sini,” ujarnya.

    Ia pun menyebutkan bahwa saat ini di dunia banyak yang masih berbuat maksiat. Namun masyarakat yang hadir di sini harus bersyukur karena Allah menggerakkan semua yang di sini untuk memilih taat.

    “Diantara yang afdhol dari Allah adalah Allah membuat hati kita supaya terikat dalam cinta. Cinta pada saudara, cinta pada bangsa dan negara dan juga cinta diantara semua perbedaan yang ada,” pungkasnya.

    Di akhir acara, Syekh Afeefuddin turut menghadiahi Khofifah kiswah dari makbaroh Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad. Ini merupakan kali kedua Syekh Afeefuddin memberikan hadiah kiswah untuk Khofifah.

    Menanggapi hal tersebut, Khofifah mengaku speechless. Pasalnya, kiswah yang diberikan hari ini adalah kiswah yang baru saja diganti pada haul Syekh Abdul Qadir Al Jailani beberapa bulan yang lalu.

    “Karena kiswah ini digantinya setahun sekali. Kami tentu bersyukur bahwa pertautan dari penguasa Alqadiriyah dengan kita di sini sangat erat. Bahwa apa yang diteladankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya soal cinta tapi juga kesalehan social,” kata Khofifah.

    “Yang sudah dicontohkan beliau adalah memberikan makan pada fakir miskin. Yang mana hal itu sudah berlangsung selama 900 tahun. Saat saya menyampaikan pada Bapak Presiden Prabowo tenyata beliau juga sudah pernah ke sana,” pungkas Khofifah. (tok/kun)