Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Profil Arief Rohman-Sri Setyorini, Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora 2025-2030

    Profil Arief Rohman-Sri Setyorini, Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora 2025-2030

    TRIBUNJATENG.COM – Arief Rohman-Sri Setyorini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora, Kamis (20/2/2025).

    Arief-Sri dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Arief Rohman dan Sri Setyorini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora karena memperoleh suara terbanyak pada Pilkada 2024. Dengan perolehan suara sebanyak 395.827 suara.

    Arief-Sri menang atas lawannya di Pilkada, Abu Nafi dan Andika Adikrishna Gunarjo, yang memperoleh 76.795 suara.

    Berikut ini profil Arief dan Sri.

    1. Arief Rohman

    Dilansir dari laman blorakab.go.id, profil Arief Rohman merupakan anak pertama dari pasangan KH Ali Muchdhor dan Hj Sulini.

    Dia lahir di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo pada tanggal 08 Maret 1980.

    Arief mengawali pendidikan dasar di SDN II Sendangwungu, Banjarejo, Blora (1986-1992), SMP N 1 Blora (1992-1995), dan SMA N 1 Blora (1995-1998).

    Dia aktif di beberapa organisasi sejak dari SMA, misalnya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada tahun 1995-1997, Wakil Ketua Himpunan Pengajian Remaja Islam Blora (HIMPARISBA) (1996-1997).

    Karir organisasinya berlanjut ketika dia menempuh pendidikan FISIP Hubungan Internasional di Universitas Darul Ulum Jombang, antara lain sebagai Wakil Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Putra Nahdlatul Ulama/PC.IPNU Kab. Blora (1999-2000), Sekretaris PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang (2000-2001), Ketua PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang (2001-2002).

    Setelah lulus dari Darul Ulum Jombang dia menempuh studi pascasarjana Program Studi FISIP/ Ilmu Politik Universitas Indonesia dan berhasil menyandang gelar Master Sains (M.Si) pada tahun 2007.

    Karirnya di oganisasi terus berlanjut, yakni pada tahun 2002 – 2007 menjabat sebagai Ketua Divisi Pengembangan Demokrasi dan HAM Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Cabang Kabupaten Blora, di Tahun 2004-2009 menjabat Divisi Publikasi Media dan Jaringan di Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDes).

    Pada Tahun 2003-2008 juga menjadi Pengurus Pusat Forum Komunikasi dan Informasi Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis (FKIPPBA), dan pada tahun 2006-2009 diberi mandat sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nadlatul Ulama (PP IPNU).

    Selain itu, Arief juga tercatat sebagai tenaga ahli anggota DPR RI sejak 2004-2009.

    Dia juga tercatat sebagai staf khusus Menteri PDT RI sejak 2009-2014.

    Anggota DPRD Jawa Tengah 2014-2016. Kemudian pada 2016-2021 dia mengemban amanat masyarakat Blora sebagai wakil bupati mendampingi Djoko Nugroho

    Pada 26 Februari 2021, bersama wakilnya, Tri Yuli Setyowati dia dilantik sebagai bupati.

    2. Sri Setyorini

    Sri Setyorini merupakan kakak kandung Komisaris Jenderal Polisi, Agus Andrianto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

    Ia lahir di Blora, 29 Mei 1959.

    Sri Setyorini tinggal tinggal di Jalan Cempaka No. 9 Blora.

    Riwayat pendidikan:

    Lulus SD Negeri Jetis 1 Blora (1968 – 1974).

    Lulus SMPN 1 Blora (1974 – 1976), 

    Sri Setyorini merupakan alumni SMAN 1 Blora (1977 – 1980).

    Pengalaman Sri Setyorini di Bidang Pekerjaan 

    Sri Setyorini merupakan Direktur CV. Karina, Komisaris Utama RS. Permata Blora (2024-2029) dan Komisaris Blora Karsa Karya Energi.

    Pengalaman Sri Setyorini dalam Organisasi 

    Bendahara Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Blora (1990 – 1995).

    Sekretaris Gapensi Blora (1995 – 2000).

    Ketua Gapensi Blora (2000 – 2011)

    Dewan Pertimbangan Gapensi Blora (2011-2017).

    Sekretaris Umum BPD Gapensi Jawa Tengah (2017-2022).

    Bendahara Umum BPD Gapensi Jawa Tengah (2022-2027).

    Bendahara Umum Ilusa (2022-2027).

    Pengurus BPD Kadin Jawa Tengah periode 2022-2027.

    Itulah profil lengkap dari Sri Setyorini, mulai dari rekam jejak pendidikan dan segudang pengalaman yang dimilikinya. 

  • Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda yang akan mengikuti pelantikan serentak hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui Istana Negara sedang punya gawe dengan melaksanakan pelantikan serentak 481 kepala daerah terpilih, hasil Pilkada Serentak 2024.

    Semua Kepala Daerah akan berkumpul di Halaman Monas sebelum mereka berbaris menuju Istana Negara.

    Dalam rombongan tersebut, sosok Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda.

    Dikutip lampungprov.go.id, Jihan Nurlela dan Rahmat Mirzani nampak mengikuti gladi bersih pelantikan di Halaman Monas pada Rabu (19/2/2025).

    Jihan Nurlela merupakan Wakil Gubernur terpilih Lampung.

    Ia menemani Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal.

    Pasangan Mirza-Jihan mengantongi 3.300.681 suara atau sekitar 82.7 persen. Mereka unggul merata di 15 kabupaten dan Kota.

    Perolehan suara Mirza-Jihan jauh melampaui pesaing mereka, yakni pasangan Arinal Djunaidi dan Sutono yang hanya mendapatkan 691.076 suara.

    Sosok Jihan Nurlela memang menjadi pembeda pada Pilkada Lampung kali ini.

    Jihan Nurlela lahir di Sumber Rejo, Lampung Timur pada 22 April 1994.

    Wanita berusia 30 tahun tersebut merupakan adik kandung dari Chusnunia Chalim alias Nunik, mantan Bupati Lampung Timur sekaligus Wakil Gubernur Lampung 2019-2024.

    Sebelum terpilih di Pilkada 2024 ini, Jihan Nurlela terpilih menjabat sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

    Ia memperoleh suara 810.373. Suara terbanyak di Provinsi Lampung.

    Ia kembali maju Pemilu 2024.

    Raihan suara Jihan melebih 2019 yaitu mencapai 910.318.

    Namun sebelum pelantikan, ia mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil gubernur Lampung.

    Jihan Nurlela berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan inovatif dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

    Hal yang paling menarik dari Jihan Nurlela adalah kehidupan pribadinya. Ia merupakan anak dari pasangan Khilisoh dan KH Abdul Halim.

    Ayah Jihan Nurlela adalah KH Abdul Halim yang merupakan seorang petani dan kiai di Lampung Timur.

    Jihan Nurlela tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga pesantren yang menganut paham Nahdlatul Ulama (NU).

    Meski tumbuh dari ayah seorang petani, Jihan Nurlela mengaku kehidupan mereka dekat dengan dunia politik.

    “Kebetulan saya lulusan dokter, baru satu tahun. Bukan banting setir, karena saya hidup di keluarga (dekat dunia) politik, meski ayah saya memang petani tapi dekat dengan dunia politik,” katanya dikutip dari TribunLampung.com.

    Perjalanan politik Jihan Nurlela dimulai setelah lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Lampung.

    Ia melanjutkan studi Strata 2 (S2) dengan mengambil Magister Manajemen di Universitas Saburai Lampung.

    Lalu pada 2019, Jihan Nurlela tanpa partai politik alias independen berhasil terpilih Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024.

    Harta Kekayaan

    Di usia 30 tahun, Jihan Nurlela tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6,9 miliar atau lebih tepatnya Rp6.961.304.000.

    Dalam laporan LHKPN, terdapat sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan di beberapa wilayah Lampung Timur dan Jakarta Selatan yang mencapai total nilai Rp4,6 miliar.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 4.601.900.000                          

    1. Tanah Seluas 8541 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 263.750.000

    2. Tanah Seluas 7407 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 215.650.000

    3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 79.300.000

    4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 155.650.000

    5. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp 59.350.000

    6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 606.250.000 

    7. Tanah Seluas 14760 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 420.950.000        

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.801.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 785.000.000                        

    1. MOBIL, HONDA CYVIC SEDAN Tahun 2008, HADIAH Rp 80.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 330.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    4. MOBIL, HONDA ACCORD / SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 294.200.000                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.280.204.000                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 6.961.304.000.

    Jihan Nurlela tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 6.961.304.000.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.com dengan judul Sosok Dokter Cantik Jihan Nurlela, Adik Bupati Lamtim Peraih Suara Terbanyak DPD RI Asal Lampung

    (Tribunnews.com/Siti N) (TribunLampung.com/ Heri)

  • Bukan di Blitar, Ini Lokasi Pengajian Gus Iqdam Tarif Parkir Rp50 Ribu

    Bukan di Blitar, Ini Lokasi Pengajian Gus Iqdam Tarif Parkir Rp50 Ribu

    Blitar (beritajatim.com) – Pengajian Gus Iqdam kembali menghebohkan dunia maya. Setelah viral pengajian di Pacitan yang menggunakan musik DJ, kini pengajian Gus Iqdam kembali heboh usai salah seorang warga memposting tarif parkir pengajian kiai muda Nahdlatul Ulama asal Blitar itu.

    Dalam postingan yang diunggah di beberapa media sosial itu menunjukkan bahwa tarif parkir pengajian Gus Iqdam adalah sebesar Rp50 ribu untuk kendaraan elf, bus serta kereta kelinci. Postingan soal tarif parkir pengajuan Gus Iqdam yang mencapai Rp50 ribu itu pun langsung dibanjiri komentar dari para netizen.

    Setelah ditelusuri ternyata pengajian Gus Iqdam yang parkirnya bertarif Rp50 ribu itu berlangsung di Dusun Kasutan Desa Kuwu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Terkait itu pihak Gus Iqdam pun memberikan penjelasan, bahwa perihal tarif parkir merupakan kewenangan dari panitia.

    “Gus Iqdam tidak pernah menyuruh narif parkir atau bagaimana ke panitia, itu murni dari panitianya, dan itu semua bukan urusan kita,” ungkap Ilham Jebor, Pengurus Ponpes Sabilu Taubah, Kamis (20/2/2025).

    Pihak Gus Iqdam sendiri mengaku tidak tahu menahu soal tarif parkir kendaraan saat pengajian. Kiai muda NU itu pun tidak pernah mengurusi hal-hal teknis seperti itu.

    “Selama ini Gus Iqdam dan saya hanya tahu jadwal dan ketika diundang ya sudah kami hanya datang dan tidak mengurusi hal hal seperti itu (Parkir dan lain-lain yang teknis),” tegasnya.

    Pihak Gus Iqdam sendiri tidak tahu pasti pengajian itu dilakukan di Madiun atau bukan. Pasalnya Gus Iqdam sudah lama tidak diundang pengajian di Madiun. [owi/beq]

  • Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, menyerahkan izin operasional kepada empat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) di Kabupaten Tuban, Rabu (19/02/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Umi Kulsum.

    Empat KBIHU yang menerima izin operasional adalah KBIHU Al Hikmah Kerek, KBIHU Az Zahra Muslimat NU Tuban, KBIHU Busyrol Ummah Jenu, dan KBIHU NU Rengel.

    “KBIHU memiliki posisi yang sangat strategis dan diakui oleh regulasi oleh UU No 8 tahun 2019 pasal 33 ayat 1, bahwa pemerintah bisa melibatkan KBIHU di dalam pimpinan manasik haji,” ujar Mohammad As’adul Anam.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KBIHU sudah diakui sebagai lembaga resmi yang memiliki izin dan dapat memberikan bimbingan serta pendampingan jamaah dari tanah air hingga ke Arab Saudi.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan kepada 40 undangan yang hadir terkait beberapa hal penting, termasuk esensi dari ibadah haji.

    “Pesan saya kepada 40 undangan yang hadir untuk menyampaikan kepada jemaah akan beberapa hal. Yang pertama, hakekat haji adalah panggilan Allah. Haji tidak hanya sehat badan dan memiliki materi saja tapi juga panggilan Allah,” terangnya.

    Terkait biaya pelunasan haji, As’adul Anam menjelaskan bahwa tahun ini Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan sebesar Rp4 juta. Dengan demikian, jemaah haji asal Jawa Timur membayar BPIH sebesar Rp94.934.259 dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp60.955.751.

    Setelah dikurangi setoran awal Rp25 juta, maka sisa pelunasan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp35.955.751. “Bandara Juanda paling mahal karena faktor komponen penerbangan,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti tanggung jawab KBIHU dalam aspek ibadah, termasuk skema murur, di mana jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta Tanazul. Faktor penyempitan area di Muzdalifah disebutnya akibat penambahan fasilitas toilet dan meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota, seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple.

    “Adanya perubahan ini mohon disampaikan kepada jemaah, termasuk tata krama di sana harus disampaikan dan lakukan kerja sama yang baik untuk semua komponen,” harapnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa pembimbing haji harus memiliki sertifikat resmi. Pelaksanaan bimbingan pun harus seimbang, dengan pembagian 50% praktik dan 50% teori. Ia juga mengingatkan agar ibadah arbain di Madinah tidak dijadikan patokan utama, mengingat daftar antrean haji saat ini mencapai 34 tahun.

    Sementara itu, Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan apresiasi kepada Forum KBIHU Kabupaten Tuban atas kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) bantuan SBSN. “Semoga kerja sama ini terus bisa dilakukan,” tutup Umi Kulsum. [ayu/suf]

  • Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

    Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelolaan Danantara, badan pengelola investasi Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diluncurkan pada Senin (24/2/2025) depan.

    Pengelolaan Danantara akan mengacu pada UU BUMN yang baru. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh manajemen/direksi Danantara tidak “diproses” atau “diperiksa” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Pada Undang-Undang BUMN yang baru terdapat Business Judgement Rule (BJR) di mana jika BUMN mengalami kerugian karena keputusan yang diambil sepanjang dilakukan secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak disalahkan.

    Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam seperti dikutip Kompas.com mengatakan, Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

    “Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak ‘diproses’ atau ‘diperiksa’ oleh BPK, oleh KPK,” kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). “Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” ujarnya.

    Danantara akan menggunakan dana dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Anggaran ejumlah kementerian dan lembaga dipangkas demi memenuhi efisiensi anggaran dan efisensi akan dilakukan dalam tiga putaran.

    Seperti dipaparkan Prabowo Subianto saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025), putaran pertama merupakan penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.

    Hasil efisiensi tersebut salah satunya akan diinvestasikan untuk BPI Danantara, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG),

    Hasil efisiensi anggaran bakal digunakan Prabowo untuk biaya program MBG sebesar US$ 24 miliar, sementara sisanya, yaitu US$ 20 miliar bakal diserahkan pada BPI Danantara.

    Prabowo mengusulkan agar semua mantan presiden Indonesia dapat menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan untuk mengawal Danantara. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi.”

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut diresmikannya Danantara guna melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN.

    Selain itu, untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Adanya Danantara, kata Erick Thohir, juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    Hal tersebut, disampaikan Erick dalam rapat paripurna saat pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN bersama DPR pada Selasa (4/2/2025).

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 40 RUU, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN.

    Pada Pasal 3E DIM 114-122, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN. Danantara akan bertugas mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, BPI Danantara dibentuk sebagai langkah nyata untuk merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    Nama Daya Anagata Nusantara memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

    Kemudian, menciptakan peluang baru dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Danantara akan mengelola 7 BUMN besar, yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan).

    Adapun total aset yang dikelola BUMN itu, sekitar Rp9.600 triliun.

    Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara.

    INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya.

    Berbeda dengan Danantara yang masih menunggu payung hukum dan regulasi yang mengaturnya. Sebab, lembaga ini baru dibentuk atas ide besar presiden Prabowo. 

    Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

    Terkait tugas badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.”

    “Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo.

    Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Prabowo mengatakan, Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Kehadiran Danantara ini, diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen, sehingga Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya.  

     

  • `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Surya Paloh: `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menegaskan bahwa perubahan susunan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif, sehingga pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk berbicara maupun mengomentari hal itu.

    Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.

    “Intinya apa yang terbaik saja bagi pemerintahan ini,” kata Paloh saat ditemui di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

    Presiden, saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU itu, kembali menekankan tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

    “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Presiden, masih dalam pidatonya, kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujar Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pejabat negara lainnya.

    Sumber : Antara

  • Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Mervin Komber angkat bicara soal demonstrasi para siswa di Papua yang menolak program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurut Mervin, masyarakat sebenarnya mendukung program MBG pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hanya saja kurang sosialisasi sehingga muncul demonstrasi.

    “Saya melihat kurangnya sosialisasi di Papua sehingga para siswa yang melihat selama ini mereka kesulitan biaya pendidikan tetapi bisa makan dengan baik, inilah yang menyebabkan para siswa meminta sebaiknya kami dapatkan pendidikan yang gratis, barulah makan gratis.” ujar Mervin kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Mervin, program MBG yang digagas Presiden Prabowo didukung masyarakat Tanah Papua. Pasalnya, ini adalah program yang sangat mulia dan program ini wajib dilaksanakan di Tanah Papua.

    “Saya tidak melihat adanya penolakan, mereka meminta pendidikan didahulukan barulah MBG, sehingga demonstrasi para siswa memberikan pesan bahwa ada persoalan pendidikan yang harus diselesaikan, ini cara komunikasi siswa yang hendaknya jadi catatan kita bersama,” tandas mantan anggota DPD ini.

    Mervin menilai aspirasi para siswa hendaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar menata ulang sistem pendidikan di Tanah Papua. Pasalnya, biaya pendidikan masih menjadi masalah serius yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kami berharap dalam program retreat para kepala daerah terutama yang dari tanah Papua, presiden dapat menegaskan program MBG dan terbitkan inpres untuk mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan di daerah,” imbuh Mervin.

    Lebih lanjut Mervin meminta pelaksanaan program MBG di tanah Papua, sebaiknya melibatkan organisasi lokal perempuan di Tanah Papua seperti Wanita Katolik RI (WKRI) dan Persekutuan Wanita GKI, Muslimat NU di Tanah Papua serta organisasi perempuan Papua lainnya.

    “Keterlibatan organisasi perempuan lokal penting agar memudahkan sosialisasi dan pelaksanaan program MBG sehingga bisa diterima oleh para siswa serta agar program MBG tepat sasaran,” pungkas Mervin.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah memberikan respons atas demonstrasi sejumlah siswa di Papua menolak program MBG, Senin (17/2/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Papua, termasuk perbaikan fasilitas belajar bagi para pelajar di wilayah tersebut.

    “Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki,” ujar Prasetyo di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Saudara-saudara kita di Papua harus ditangani dengan hati, dengan rasa sayang. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Bukan berarti membeda-bedakan, tetapi memang ada kekhususan yang harus mendapat perhatian penuh,” tutur dia menambahkan.

    Dia menilai, adanya protes siswa Papua terhadap program MBG menunjukkan adanya persoalan pendidikan yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan fasilitas pendidikan di Papua.

    Selain fasilitas belajar, pemerintah juga akan memperbaiki layanan kesehatan dan membangun infrastruktur di Papua agar setara dengan daerah lain, terutama Pulau Jawa. Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Mohon ditunggu, pemerintah sedang bekerja. Kami ingin Papua mendapatkan perhatian penuh agar ketertinggalan bisa dikejar,” pungkas Prasetyo.
     

  • Qadha Puasa di 10 Hari Jelang Ramadan 2025, Bolehkah? ini Penjelasan Hukumnya

    Qadha Puasa di 10 Hari Jelang Ramadan 2025, Bolehkah? ini Penjelasan Hukumnya

    TRIBUNJATIM.COM – Awal Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.

    Meski demikian, penetapan awal Ramadan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum diputuskan. 

    Pemerintah akan melaksanakan sidang isbat untuk penetapan 1 Ramadan 1446 H pada Jumat (28/2/2025).

    Jika Ramadan 1 Maret 2025, maka kurang 9 hari lagi.

    Lantas bagaimana jika masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu, bolehkah qadha puasa di 10 hari jelang Ramadan?

    Dikutip dari Tribun Priangan, Ustaz Abdul Somad menjelaskan, bahwa mengganti puasa Ramadan atau qadha puasa bisa dilakukan hingga hari terakhir bulan Syaban atau bulan sebelum Ramadan.

    “Siapa yang mengganti puasa di bulan Syakban dan di hari senin, otomatis dapat 3 pahala. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa sunah Syaban dan puasa senin juga dapat. Niatnya 1 saja untuk qadha,” tutur ustaz yang akrab disapa UAS ini.

    Jika masuk puasa Ramadan namun utang puasa tahun lalu masih belum lunas, maka masih bisa membayarnya setelah Ramadan.

    “Tapi bedanya, kalau sudah ketemu Ramadan lagi, nanti bayarnya jadi dua, qadha dan fidyah,” katanya.

    Dalam ilmu Ushul Fiqh, ada kaidah seperti ini: “Awalnya semua ibadah adalah batal, hingga ada dalil yang menunjukkan perintah melakukan ibadah itu”.

    Dengan kaidah tersebut, maka penting umat Islam mengerti perintah setiap ibadah yang dikerjakan.

    Tak terkecuali ibadah mengganti puasa yang terlewatkan di bulan Ramadan sebelum datang Ramadhan berikutnya.

    Qadha puasa Ramadan tercantum jelas dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 184, sebagai berikut:

    أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

    Artinya:

    “Beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

    UTANG PUASA – Ilustrasi grafis bulan Ramadan. Bagi yang masih memiliki utang puasa segera melunasinya. Ustaz Abdul Somad menjelaskan, ganti puasa Ramadan bisa dilakukan hingga hari terakhir bulan Syaban atau bulan sebelum Ramadan. (FREEPIK)

    Kewajiban qadha puasa Ramadan juga dapat dilacak pada hadist yang memuat percakapan istri Rasulullah SAW, Aisyah RA dengan Mu’adzah.

    Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim:

    عَنْ مُعَاذَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرْورِيَّةٍ. وَلكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. رواه مسلم

    Artinya:

    Dari Mu’adzah dia berkata, “Saya bertanya kepada Aisyah kenapa gerangan wanita yang haid qadha puasa dan tidak qadha shalat?”. Maka Aisyah menjawab, “Apakah kamu dari golongan Haruriyah?” Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, “Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat”. (HR Muslim).

    Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Alhafiz Kurniawan menjelaskan, tidak ada batas waktu mengganti utang puasa Ramadan di bulan Syaban.

    Hal ini berlaku untuk orang-orang yang membatalkan puasa karena ada uzur, seperti sakit, dan hal-hal lain sehingga harus mengganti di bulan lain.

    “Boleh mengqadha puasa hingga akhir bulan Syaban,” kata Hafiz seperti dikutip dari laman resmi NU.

    Akan tetapi, tambah Hafiz, sebagian ulama megharamkan mengqadha puasa setelah lewat nisfu Syaban sebagai antisipasi masuknya bulan Ramadan. 

    Hafiz juga menerangkan menjelaskan bagi orang yang membatalkan puasanya demi orang lain seperti ibu menyusui atau ibu hamil; dan orang yang menunda qadha puasanya karena kelalaian hingga Ramadan tahun berikutnya tiba mendapat beban tambahan.

    “Keduanya diwajibkan membayar fidyah di samping mengqadha puasa yang pernah ditinggalkannya,” terang Hafiz.

    Ia juga mengingatkan beban fidyah itu terus muncul seiring pergantian tahun dan tetap menjadi tanggungan orang yang yang berutang (sebelum dilunasi).

    Hal itu ia kutip dari keterangan Syekh M Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja ala Safinatun Najah halaman 114.

    “Dari keterangan Syekh Nawawi Banten ini, kita dapat melihat apakah ketidaksempatan qadha puasa hingga Ramadhan berikutnya tiba disebabkan karena sakit, lupa, atau memang kelalaian menunda-tunda. Kalau disebabkan karena kelalaian, tentu yang bersangkutan wajib mengqadha dan juga membayar fidyah sebesar satu mud untuk satu hari utang puasanya,” jelas Hafiz.

    “Sebagaimana diketahui, satu mud setara dengan 543 gram menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Sementara menurut Hanafiyah, satu hari utang puasanya,” jelas Hafiz.

    Sebagaimana diketahui, satu mud setara dengan 543 gram menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.

    Sementara menurut Hanafiyah, satu mud seukuran dengan 815,39 gram bahan makanan pokok seperti beras dan gandum.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Yusuf Ateh Jadi Pejabat Definitif

    Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Yusuf Ateh Jadi Pejabat Definitif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Prabowo melantik Muhammad Yusuf Ateh menjadi Kepala BPKP, yang sebelumnya telah lebih dulu mengisi jabatan tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).

    “Terhitung sejak pelantikan, mengangkat Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan.

    Kemudian, Prabowo mengangkat Agustina Arumsari menjadi Wakil Kepala BPKP. Agustina sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

    “Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” bunyi Keppres pengangkatan Agustina.

    Kedua pimpinan BPKP itu pun membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Mereka resmi menjabat sebagai pimpinan tertinggi lembaga auditor internal pemerintah per hari ini.

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi penggalan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden akan melantik sejumlah pejabat negara sore ini.

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (19/2/2025).

    Adapun sinyal reshuffle sudah disampaikan Prabowo belum lama ini. Ada dugaan menteri yang tidak seirama dengan visi-misi presiden bakal didepak. 

    Sinyal wacana reshuffle itu awalnya keluar dari lisan Prabowo langsung. Pada acara Harlah ke-102 NU, Rabu (5/2/2025), Kepala Negara mengaku tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di kabinet tidak mampu bekerja dengan baik.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Beberapa pejabat negara yang turut dilantik pada perombakan atau reshuffle perdana Kabinet Merah Putih hari ini meliputi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), serta pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).

  • PGI Sambut Ajakan Prabowo soal Ormas Awasi Danantara: Perkuat Kontrol Publik

    PGI Sambut Ajakan Prabowo soal Ormas Awasi Danantara: Perkuat Kontrol Publik

    Jakarta –

    Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) merespons permintaan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak ormas keagamaan ikut mengawasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). PGI mengatakan ajakan dari Prabowo sebagai upaya untuk memperkuat kontrol publik.

    “Pernyataan Presiden untuk melibatkan lembaga agama dalam fungsi pengawasan kami mengerti sebagai ajakan untuk memperkuat kontrol publik terhadap pengelolaan dana kekayaan negara yang sangat besar ini,” kata Ketua Umum PGI, Jacky Manuputty, saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

    Jacky mengatakan PGI menyadari kewenangan pengawasan ada pada Kementerian BUMN sebagai regulator, hingga DPR dan badan pengawas bentukan pemerintah. Namun, ia mengapresiasi langkah Prabowo yang masih ingin melibatkan ormas keagamaan sebagai bagian dari pengawas Danantara.

    “Kami mengapresiasi pernyataan Presiden itu dan mengajak elemen-elemen masyarakat lainnya untuk turut mengawasi, sehingga pengelolaannya betul-betul transparan dan tepat sasaran bagi pembangunan bangsa,” tutur Jacky.

    Prabowo sebelumnya menyampaikan Danantara akan segera diluncurkan pada 24 Februari 2025. Sejalan dengan itu, Prabowo meminta seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk ikut serta mengawasi jalannya Danantara.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara dan ini kita harus jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan menjadi ikut pengawas di Danantara,” kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17, Sabtu (15/2).

    Prabowo juga membuka peluang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana masyarakat itu.

    “Saya juga berpikir kalau perlu Pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya lain ikut juga mengawasi supaya ini adalah uang rakyat dan anak-anak, cucu kita nilainya adalah hampir 980 miliar dolar asset under management,” tambah Prabowo

    (ygs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu