TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan.
Namun, mekanisme pelaksanaan program tersebut akan berbeda sebagaimana biasanya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan nantinya makanan MBG bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi para siswa saat berbuka puasa.
“Mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka puasa,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Bagi para siswa yang tidak beragama Islam, makanan MBG bisa langsung dikonsumsi di sekolah, namun tetap menghargai siswa yang lain sedang berpuasa.
“Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” kata Dadan.
Menurut Dadan sempat ada usulan agar di daerah yang mayoritas non muslim, pelaksanaan MBG tetap berjalan seperti biasanya.
Namun karena mempertimbangkan adanya siswa yang beribadah puasa, maka usulan tersebut tidak dijalankan.
“Ya sama. Yang nonmuslim juga sama. Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan,” katanya.
Meskipun demikian kata Dadan, pihaknya membuka kemungkinan adanya evaluasi pelaksanaan MBG saat bulan Ramadan di daerah yang mayoritas warganya non muslim.
“Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus,” kata Dadan.
Butuh Rp 28 T
Disinggung mengenai dana, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.
Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.
Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025.
“Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun,” kata Dadan.
Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan,” tambahnya.
Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal.
Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.
Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.
Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat.
“Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September,” ucap Dadan.
Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya “Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya,” ujar Dadan.(Tribun Network/fik/kps/wly)
