Organisasi: NU

Saya Ingin Jadi Solusi, Bukan Bagian Konflik

GELORA.CO – Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terseret dalam dinamika dan konflik masa lalu, setelah ditetapkan melalui Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam.

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu. Saya ingin menjadi solusi bagi Jam’iyah ini untuk masa depan,” kata Kiai Zulfa usai ditetapkan sebagai Pj Ketum PBNU.

Ia mengatakan, amanah yang diberikan kepadanya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

“Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kehormatan di satu sisi, namun di sisi lain juga merupakan amanah yang sangat berat bagi saya dan bagi kita semua,” ujarnya.

Kiai Zulfa menegaskan, komitmennya untuk menjalankan tugas yang diamanahkan Rais Aam dan forum pleno dengan sebaik mungkin. Ia menyebut fokus utamanya saat ini adalah menata kembali roda organisasi.

“Tugas saya sangat berat. Pertama, menormalisasi roda organisasi, dan kemudian menghantarkan Muktamar yang diawali dengan diadakannya Konferensi Besar,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran struktur NU di berbagai tingkatan untuk kembali bersatu.

“Mari kita bersatu kembali di Rumah Besar kita ini. Karena sudah lama warga NU bersedih atas ketidakpastian ini,” pungkasnya.

09/12/2025 23:47
KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

GELORA.CO – KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam Rapat Pleno yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Penetapan KH Zulfa, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PBNU, dilakukan melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu langsung oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), KH Miftachul Akhyar.

“Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa, oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum,” kata Rais Syuriyah PBNU, H. Prof Mohammad Nuh.

KH Zulfa akan menjalankan tugasnya sebagai Pj Ketum PBNU hingga Muktamar PBNU yang dijadwalkan pada 2026.

“Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan 2026, mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun karena Rais Aam yang mulia tidak pernah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID-19,” ujar Nuh.

Sebagai informasi, PBNU menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, dengan agenda membahas status final Ketum PBNU dan rencana pelaksanaan Muktamar PBNU.

Pantauan di lokasi, rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam KH. Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH. Afifuddin Muhajir. Hadir pula Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

09/12/2025 23:19
Mayoritas Pengurus PBNU di Pleno Tolak Pemakzulan Gus Yahya dan Patuhi Seruan Kiai Sepuh

Jakarta (beritajatim.com)– Mayoritas fungsionaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menolak wacana pemakzulan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yang tecermin dari minimnya kehadiran peserta dalam Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam (9/12/2025).

Sikap ini merupakan bentuk kepatuhan para pengurus terhadap seruan Forum Sesepuh dan Mustasyar NU yang sebelumnya mengimbau agar seluruh konflik organisasi dihentikan. Para kiai sepuh meminta penyelesaian masalah internal dilakukan melalui jalur islah demi keutuhan jamiyah.

Sebelumnya, Forum Sesepuh dan Mustasyar yang berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 6 Desember lalu telah menegaskan posisi mereka. Forum tersebut menyatakan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah yang mewacanakan pemakzulan Ketua Umum adalah tidak sah karena bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Resistensi terhadap upaya pemakzulan terlihat nyata dari data kehadiran Rapat Pleno di Hotel Sultan. Dari total 216 anggota pleno yang seharusnya hadir, tercatat hanya 58 orang yang datang ke lokasi.

Jumlah kehadiran tersebut hanya mencapai sekitar 26 persen dari total pengurus, angka yang sangat jauh dari batas minimum kuorum yang disyaratkan untuk pengambilan keputusan strategis organisasi.

Rincian daftar hadir semakin memperlihatkan minimnya dukungan terhadap agenda tersebut. Dari unsur Mustasyar, hanya 2 orang yang hadir dari total 29 orang. Sementara itu, jajaran Syuriyah hanya diwakili oleh 20 orang dari total 53 anggota.

Kondisi serupa terjadi pada jajaran Tanfidziyah, di mana hanya 22 orang yang hadir dari total 62 pengurus. Dari unsur A’wan, kehadiran tercatat hanya 7 orang dari total 40 anggota.

Representasi lembaga dan badan otonom juga sangat minim. Dari 18 Lembaga PBNU, hanya 5 lembaga yang mengirimkan perwakilan. Sedangkan dari Badan Otonom (Banom), hanya 2 yang hadir dari total 14 Banom yang ada.

Absennya lebih dari tiga perempat anggota pleno ini menjadi sinyal politik yang kuat bahwa langkah pemakzulan tidak mendapatkan legitimasi maupun dukungan luas di internal PBNU.

Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa fenomena ketidakhadiran ini membuktikan mayoritas pengurus tegak lurus mengikuti arahan para kiai sepuh.

“Mayoritas pengurus tetap loyal kepada dawuh kiai sepuh,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Amin juga menyoroti cacat prosedur dalam penyelenggaraan rapat tersebut. Menurutnya, basis pelaksanaan rapat pleno itu sendiri bermasalah secara konstitusi organisasi.

“Rapat ini tidak sah karena menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah yang tidak sah,” tegas Amin.

Sebagai informasi, Rapat Pleno 9 Desember ini digelar untuk menindaklanjuti undangan tertanggal 2 Desember. Agenda utamanya disinyalir bermuatan penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU tanpa melibatkan Ketua Umum aktif saat ini.

Namun, Forum Sesepuh dan Mustasyar telah mengeluarkan seruan agar agenda tersebut dihentikan sementara waktu. Mereka mendesak agar penyelesaian persoalan organisasi menunggu mekanisme yang sesuai dengan AD/ART NU yang berlaku.

Soliditas mayoritas pengurus dalam mendukung seruan islah menunjukkan bahwa arus bawah dan struktur NU menginginkan ketenangan organisasi, bukan perpecahan yang berkepanjangan.

Hingga hampir pukul 21.00 WIB, rapat pleno tersebut belum juga dimulai. Ketidakpastian menyelimuti kelanjutan agenda mengingat jumlah peserta yang hadir masih sangat jauh dari syarat kuorum yang ditetapkan. [beq]

09/12/2025 22:05
Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

GELORA.CO – Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku siap menempuh jalur hukum atas dugaan terkait pemakzulan dirinya. Seperti diketahui, sebelumnya beredar Surat Edaran (SE) PBNU yang menyatakan Gus Yahya sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

Namun, Gus Yahya menegaskan secara AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dirinya masih sah secara hukum sebagai Ketua Umum PBNU hingga saat ini.

“Ya kita siap (ke jalur hukum), apa pun yang diperlukan kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang ini masih kompak di dalam PBNU ini ya, bahwa kita ini ingin menjaga tatanan organisasi. Itu saja, tatanan organisasi. Jabatan sih soal nantilah. Tapi tatanan organisasinya dulu itu yang dijaga supaya ndak rusak,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Kendati begitu, Gus Yahya menyampaikan bahwa masih ada jalan keluar untuk memperbaiki situasi. Dia sudah berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk melakukan musyawarah.

Mengenai pemakzulan dirinya, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU milik Allah SWT. Oleh sebab itu, seluruh anggotanya harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara.

“NU ini punyanya Allah SWT ini pasti,” ucap Yahya.

Sebelumnya diberitakan, Syuriyah PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum pengganti Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Rapat akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 9-10 Desember 2025.

Penetapan rapat pleno didasari atas adanya surat resmi bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul) pada 2 Desember 2025.

Dalam rapat pleno itu, sedianya ada dua agenda. Pertama, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU. Kedua, Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU

09/12/2025 19:22
Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

GELORA.CO – Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku siap menempuh jalur hukum atas dugaan terkait pemakzulan dirinya. Seperti diketahui, sebelumnya beredar Surat Edaran (SE) PBNU yang menyatakan Gus Yahya sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

Namun, Gus Yahya menegaskan secara AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dirinya masih sah secara hukum sebagai Ketua Umum PBNU hingga saat ini.

“Ya kita siap (ke jalur hukum), apa pun yang diperlukan kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang ini masih kompak di dalam PBNU ini ya, bahwa kita ini ingin menjaga tatanan organisasi. Itu saja, tatanan organisasi. Jabatan sih soal nantilah. Tapi tatanan organisasinya dulu itu yang dijaga supaya ndak rusak,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Kendati begitu, Gus Yahya menyampaikan bahwa masih ada jalan keluar untuk memperbaiki situasi. Dia sudah berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk melakukan musyawarah.

Mengenai pemakzulan dirinya, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU milik Allah SWT. Oleh sebab itu, seluruh anggotanya harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara.

“NU ini punyanya Allah SWT ini pasti,” ucap Yahya.

Sebelumnya diberitakan, Syuriyah PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum pengganti Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Rapat akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 9-10 Desember 2025.

Penetapan rapat pleno didasari atas adanya surat resmi bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul) pada 2 Desember 2025.

Dalam rapat pleno itu, sedianya ada dua agenda. Pertama, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU. Kedua, Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU

09/12/2025 19:22
KH Widadi Rahim Terpilih Sebagai Ketua PCNU Sumenep

Sumenep (beritajatim.com) – KH MD Widadi Rahim terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep masa khidmat 2025-2030. Kiai Widad terpilih dalam Konfercab NU Sumenep yang dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Annuqayah Latee, Guluk-Guluk.

Pemilihan ketua Tanfidziah dilakukan pada sidang pleno dengan Pimpinan Sidang Sekretaris PWNU Jatim, M Faqih, dan sekretaris sidang Katib PWNU Jatim, KH Ahsanul Haq.

Dalam sidang penjaringan atau pemilihan bakal calon ketua tanfidziyah PCNU, ada tiga nama yang diusulkan pemegang suara konfercab, yakni, Kiai Widdad diusulkan 12 dari total 24 pemegang suara, KH Abdul Wasid 7 suara, dan KH M Bahrul Widad 5 suara.

Sesuai syarat sebagaimana tata tertib Konfercab NU Sumenep, kandidat minimal memiliki 8 suara dari MWCNU. Karena itu, KH Abdul Wasid dan KH M Bahrul Widad dinyatakan gagal karena tidak sampai mengantongi 8 dukungan.

“Kita tetapkan KH MD Widadi Rahim sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Sumenep tahun 2025-2030,” kata Kiai Faqih, Senin (08/12/2025).

Kiai Widad sendiri juga menyatakan kesediaan untuk menahkodai PCNU Sumenep 5 tahun ke depan. “Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi Ketua PCNU Sumenep 2025-2030,” kata Kiai Widadi.

Sementara sebelum masuk ke pemilihan Ketua tanfidz, peserta konfercab NU memilih Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep masa khidmat 2025-2030.

Penetapan rais berdasarkan hasil musyawarah anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang disampaikan pada Sidang Pleno IV Konfercab NU Sumenep. Anggota AHWA berjumlah 5 orang kiai atau ulama sepuh NU di Sumenep.

Anggota AHWA diusulkan oleh 24 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) yang memiliki hak suara. Masing-masing MWCNU mengusulkan 5 nama kiai yang pernah atau sedang berkhidmah di Nahdlatul Ulama.

Kelima nama itu, KH Hafidzi Sarbini dengan 23 usulan, KH Abd A’la Basyir 20 usulan, KH Abdullah Kholil 16 usulan, KH Aminuddin Jazuli 8 usulan, dan KH Pandji Taufiq 7 usulan.

“Yang disepakati sebagai Rais PCNU Sumenep adalah KH Ahmad Washil Hasyim,” ujar KH Hafizi, juru bicara anggota AHWA menyampaikan hasil musyawarah. (tem/ian)

09/12/2025 00:24
Kronologi Ketua NU Magetan Diduga Dianiaya Kades Usai Ceramah

Jakarta –

Ketua PCNU Magetan KH Susanto diduga dianiaya oleh Kepala Desa (Kades) Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Madiun, Jawa Timur, berinisial AS. Polisi membeberkan kronologi penganiayaan tersebut.

Dilansir detikJatim, Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo mengatakan penganiayaan terjadi usai korban mengisi ceramah keagamaan dalam rangka kegiatan Muslimat NU PAC Balerejo pada 30 November 2025.

“Saat itu korban hendak berpamitan ke pak Kades,” kata Agus kepada detikJatim, Senin (8/12/2025).

Saat acara selesai sekitar pukul 12.15 WIB, korban hendak berpamitan dengan merangkul kades tapi malah disikut pelaku.

“Jadi berdasarkan pengakuan korban hendak pamit kepada kades dan ingin merangkul namun justru ada insiden dugaan penganiayaan. Jadi dengan refleks Kades menangkis dan menyikut sehingga mengenai bibir korban dan berdarah,” papar Agus.

Baca selengkapnya di sini

(lir/jbr)

08/12/2025 22:24
Arif Wicaksono Ungkit Cuitan Lama Raja Juli soal Pejabat yang Bukan Ahlinya akan Hancur: Mundur Saja Jul

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial, Arif Wicaksono, blak-blakan mengenai kapasitas Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam mengelola persoalan lingkungan dan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Arif mengungkit kembali cuitan lama yang pernah disampaikan Raja Juli di X, yang saat itu menyinggung bahaya ketika jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya.

Dikatakan Arif, kalimat tersebut kini layak diarahkan kembali kepada sosok Menhut sendiri.

Arif menuturkan bahwa pesan tersebut menjadi ironi di tengah sorotan masyarakat luas terkait persoalan deforestasi, izin tambang di kawasan hutan, dan penanganan bencana yang dianggap lamban.

“Benar sekali nasihat untuk diri sendiri,” ujar Arif di X @arifbalikpapan1 (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa Raja Juli bukan berasal dari disiplin kehutanan, sehingga menurutnya lebih baik memberikan kesempatan kepada orang yang benar-benar memahami bidang tersebut. “Anda bukan ahli di bidang kehutanan, mundur saja Jul,” tegas Arif.

Arif juga menyebut bahwa publik kini semakin kritis dan tidak dapat lagi dibungkam dengan pencitraan dan narasi semata.

Ia mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan telah menelan banyak korban, sehingga tidak bisa dikelola dengan pendekatan seremonial.

Arif bilang, ke depannya posisi strategis harus benar-benar diberikan kepada figur yang menguasai substansi, bukan sekadar didasarkan relasi politik.

Sebelumnya, Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, kembali memberikan sindiran bernada satire terhadap sejumlah pejabat pemerintah.

08/12/2025 21:38
KH Said Aqil Siradj Minta Pengelolaan Tambang oleh PBNU Dikembalikan ke Pemerintah, Ini Respons Tak Terduga Idrus Marham

“Pengelolaan IUP itu di sini ada perebutan oknum-oknum tertentu, baik langsung maupun tidak langsung dan di sini permainan yang langsung itu langsung kelihatan, ada juga yang tidak langsung dia memainkan di luar,” ucapnya.

Di sisi lain, Idrus mengingatkan bahwa NU sejak awal dibangun sebagai gerakan pemikiran dan keagamaan.

Itu adalah reaksi terhadap gerakan pemikiran dan keagamaan yang ada oleh para kiai, pesantren, dan struktur akar rumput yang menjadikan jam’iyah sebagai rumah besar umat dan bangsa.

Menurut dia, sikap Gus Yahya yang enggan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan hal yang wajar. Namun, ia menyarankan polemik internal di tubuh PBNU sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme Muktamar.

“Muktamar Lampung diundur enam bulan karena Covid. Maka secara logika sekarang harus dimajukan kembali enam bulan. Artinya, proyeksi muktamar paling lambat Mei–Juni 2026,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mustasyar PBNU, KH Said Aqil Siroj menyikapi polemik internal yang terjadi di tubuh PBNU.

Setelah melakukan evaluasi mendalam dan jernih, ia menilai konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Aqil saat menghadiri silaturahim ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12).

Langkah tersebut dinilai penting demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah dan menjaga ketenangan internal organisasi.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” imbuh Said Aqil di hadapan para kiai dan santri Tebuireng. (fajar)

08/12/2025 17:16
KH Afifuddin Muhajir Nyatakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf Lakukan Pelanggaran Besar, Gus Nadir: Saya Manut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Rais ‘Aam PBNU, KH Afifuddin Muhajir dikenal luas sebagai ulama besar uṣūl al-fiqh dan fiqh. Keilmuannya mendalam, metodologinya rapi, dan pertimbangannya selalu berpijak pada kaidah-kaidah ushul yang kokoh.

Di pesantren maupun di ruang-ruang diskusi akademik, beliau menjadi rujukan ketika persoalan hukum membutuhkan kejernihan analisis dan ketelitian nalar.

“Integritas Kiai Afif tidak pernah diragukan. Beliau tidak bermain politik praktis, tidak menumpangkan kepentingan, dan tidak pula menjadikan otoritas ulama sebagai alat tekanan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi,” ujar Pengurus Cabang Istimewa) Nahdlatul Ulama (NU) di Australia dan New Zealand, Nadirsyah Hosen dalam keterangannya di X, Senin (8/12).

Pandangannya jernih karena bersih dari motif selain kemaslahatan jam’iyyah. Lebih dari itu, menurut Gis Nadir, KH Afifuddin sangat terbuka terhadap perbedaan pandangan. Beliau mau mendengar, mau mempertimbangkan argumen baru, bahkan kerap bertanya tentang sains, isu-isu digital, dan berita-berita kontemporer kepada saya.

“Dari sini terlihat: beliau bukan kiai yang manut pada informasi, tetapi ulama yang terus belajar dan memverifikasi,” tegas Gus Nadir.

Dalam konflik internal PBNU yang melibatkan Ketua Umum, sikap KH Afifuddin menunjukkan ketegasan seorang ulama ushul. Setelah menimbang secara teliti berdasarkan prinsip-prinsip fiqh dan etika organisasi, KH Afifuddin menyatakan bahwa Ketua Umum telah melakukan pelanggaran besar yang mencederai martabat jam’iyyah dan karena itu harus diberhentikan.

08/12/2025 13:04