Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Dukung Tata Kelola Desa, LPBH NU Beri Pendampingan Hukum Kades di Kediri

    Dukung Tata Kelola Desa, LPBH NU Beri Pendampingan Hukum Kades di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Puluhan kepala desa yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Kediri menghadiri Sarasehan Nahdlatul Ulama dan Asta Cita yang digelar di Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Jl. Imam Bonjol, Kota Kediri, Rabu 14 Mei 2025.

    Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pendampingan hukum dan musyawarah konstruktif yang melibatkan berbagai elemen, termasuk LPBH NU dan TNI.

    Ketua PCNU Kabupaten Kediri KH. Muhammad Ma’mun menyampaikan bahwa acara ini merupakan upaya kontribusi nyata NU dalam pembangunan daerah, mewujudkan asta cita dalam rangka mendukung pemerintah.

    “Bagaimana kita bisa menjadi teman sharing dan teman musyawarah bagi para kepala desa di dalam tata kelola pemerintah desa. Kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PCNU Kabupaten Kediri,” paparnya.

    KH. Ma’mun juga menanggapi keluhan dari para kepala desa mengenai tekanan dari ormas tertentu. Ia menambahkan, perlunya kepala desa memahami hukum demi menghindari potensi pelanggaran dalam bekerja.

    “Bagaimana arahan dari pak Dandim, mengarah kepada tata kelola pedesaan yang baik, dan tidak ada celah pelanggaran hukum yang kebanyakan kepala desa bukan orang hukum, perlu kita dampingi, perlu kita beri kepercayaan diri untuk bisa melaksanakan pemerintahan desa yang baik, mau berimprovisasi tetapi dalam koridor hukum,” jelas Gua Ma’mun.

    Hal senada disampaikan Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. Menurutnya, pendampingan hukum dan sinkronisasi program desa dengan pemerintah pusat menjadi poin penting dalam membangun desa yang maju dan tertib hukum.

    “Memang tadi butuh suatu pendampingan, bukan hanya bidang hukum, tetapi di bidang yang lain-lain, sehingga program yang dilaksanakan di desa itu selaras dengan pemerintah pusat. Pendampingan salah satunya, ini internal NU sendiri, tadi yang hadir kepala desa yang merupakan kader NU,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua LPBH PCNU Kabupaten Kediri Samsul Munir menegaskan peran strategis lembaganya dalam melakukan pendampingan hukum kepada para kepala desa, khususnya kader NU.

    “Intinya dengan LPBH ini kita akan melakukan tindakan preventif dimulai dari menjalankan tata kelola pemerintahan agar sesuai aturan perundangan yang berlaku. Kita akan mengawal dan memastikan bagaimana kader-kader kita, NU yang dipercaya sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD mampu menjalankan tupoksi sesuai undang-undang,” katanya.

    Samsul menyebut wacana pembentukan asosiasi kepala desa NU sebagai langkah wajar dalam menyukseskan tata kelola pemerintahan desa. Pasalnya, selama ini sejumlah kades mengeluhkan adanya hambatan dari ulah oknum ormas.

    “Membentuk asosiasi? Saya pikir ini sesuatu yang lumrah dan wajar. Karena dua – tiga hari kemarin di mana-mana termasuk Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timu) juga membentuk Asosiasi Guru Besar Muslimat NU, karena kader-kader kita dari kades, sangat wajar membuat suatu wadah yang namanya asosiasi kepala desa NU. Intinya pendampingan hukum, penyuluhan sosialisasi, edukasi sampai tahapan tertentu kita mendampingi,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Wakil Bupati Sidoarjo Manfaatkan Gajinya untuk Kegiatan Sosial Setiap Jumat

    Wakil Bupati Sidoarjo Manfaatkan Gajinya untuk Kegiatan Sosial Setiap Jumat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menjadikan hari Jumat sebagai momentum kegiatan sosial rutin dengan membagikan makanan gratis kepada warga. Kegiatan ini dilakukan di jalan Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Jumat (9/5/2025), dengan membagikan sebanyak 300 nasi bungkus dan air mineral kepada para pengguna jalan.

    Aksi sosial tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan dibantu oleh puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Bank Sampah Klopo Indah serta NU Care Lazisnu Desa Sidokerto. Keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, menjadi poin penting dalam aksi sosial yang digagas Hj. Mimik.

    Wabup Sidoarjo mengatakan bahwa program berbagi ini akan dilakukannya secara rutin setiap hari Jumat. Kegiatan serupa sebelumnya juga dilakukan di Kecamatan Balongbendo. Yang menarik, seluruh biaya kegiatan ini diambil dari gaji dan tunjangan pribadinya sebagai wakil bupati.

    “Kegiatan sosial ini bagian dari komitmen di awal waktu Pilkada Sidoarjo, kalau gaji, tunjangan akan saya kembalikan ke masyarakat berupa kegiatan sosial,” ucapnya.

    Tidak hanya berbagi makanan, Hj. Mimik Idayana juga memanfaatkan momen tersebut untuk berdialog langsung dengan warga. Puluhan ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan ini diberi ruang menyampaikan berbagai keluhan dan harapan, seperti masalah permodalan bagi pelaku UMKM, persoalan sampah, zonasi sekolah, kondisi jalan rusak, hingga pelayanan kesehatan.

    Dalam dialog tersebut, Hj. Mimik turut menyampaikan program Kredit Usaha Daerah (Kurda) bagi UMKM dengan bunga ringan. “Ada program Kurda bagi UMKM, bunganya ringan hanya 2 persen per tahun. Kami persilahkan warga untuk memanfaatkan program tersebut,” paparnya di depan peserta dialog.

    Selain soal ekonomi, perhatian juga diberikan kepada isu kemanusiaan seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Hj. Mimik menegaskan bahwa pemerintahan Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama dirinya serius dalam menuntaskan persoalan RTLH.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana ajak warga berdialog

    Ia bahkan meminta masyarakat aktif melaporkan jika menemukan rumah tak layak huni di lingkungan mereka.

    “Untuk masyarakat Sidoarjo yang menemui rumah tidak layak atau fakir miskin segera melapor karena ini target saya satu tahun pemerintah bersama bupati sudah tidak ada lagi rumah tidak layak, ini target saya bersama bapak Subandi,” janjinya mengakhiri.

    Kegiatan yang dilakukan Hj. Mimik setiap Jumat ini menjadi contoh nyata bagaimana pemimpin daerah dapat membangun kedekatan dengan masyarakat sembari menunaikan janji politiknya melalui aksi nyata. [isa/suf]

  • GP Ansor Surabaya Desak Panitia Silaturahmi PWI-LS Jatim Bertanggung Jawab

    GP Ansor Surabaya Desak Panitia Silaturahmi PWI-LS Jatim Bertanggung Jawab

    Surabaya (beritajatim.com) – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh KH Sy dalam sebuah video yang kini viral telah memicu reaksi keras dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Surabaya.

    Dalam video tersebut, KH. Sy diduga menghina Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Achyar, dengan menyebut bahwa beliau “menabrak syariat Islam”.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Silaturahmi & Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI-LS) Se-Jawa Timur yang digelar pada Minggu (4/5/2025) di tempat sebuah tempat di Surabaya.

    Menanggapi pernyataan itu, GP Ansor Surabaya melayangkan surat resmi kepada panitia pelaksana acara untuk menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban. Surat tersebut dikirim pada Kamis (8/5/2025).

    Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya, Achnaf Al Ashbahani, menyatakan kemarahan atas pernyataan yang dianggap mencederai kehormatan NU.

    “Kami sungguh menyayangkan adanya pernyataan tersebut. Kami sebagai warga Nahdlatul Ulama merasa terhina. Simbol tertinggi kami dilecehkan seperti itu. Oleh sebab itu, kami menuntut agar KH. Sy diproses secara hukum karena telah melecehkan Nahdlatul Ulama,” tegas Achnaf dalam keterangan tertulis yang dikirim ke beritajatim.com, Jumat (9/5/2025)..

    Ia juga menyoroti kelalaian panitia acara dalam menyaring narasumber. Menurutnya, hal ini menjadi pelajaran agar ke depan lebih selektif dalam menghadirkan tokoh yang akan berbicara di forum publik.

    “Panitia seharusnya bisa lebih waspada. Kami kecewa karena yang diundang justru menyampaikan hal-hal provokatif yang dapat memecah belah umat,” tambahnya.

    GP Ansor Kota Surabaya memberi waktu 2×24 jam kepada panitia untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada KH. Miftachul Achyar.

    “Tentunya kami ingin menyelesaikan hal ini secara baik terlebih dahulu. Namun jika pihak panitia tidak kooperatif, kami akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang kami anggap perlu,” ujarnya.

    Selain itu, Achnaf juga menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil oleh PCNU Kota Surabaya. Ia berharap KH. Syarifudin dapat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan bermartabat kepada Rais Aam PBNU.

    “Kami sangat mendukung tindakan yang diambil oleh PCNU Surabaya. Untuk saat ini, kami imbau kepada seluruh kader Ansor dan Banser se-Kota Surabaya untuk tetap menahan diri dan menunggu komando,” pungkas Achnaf. (ted)

  • Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
    Tim Redaksi

    DEMAK, KOMPAS.com
    – Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tenggelam akibat
    banjir rob
    yang terus meluas.
    Hingga kini, kenaikan air laut berdampak pada terendamnya 10 desa di sisi utara jalur Pantura Semarang–Demak.
    Menanggapi kondisi tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung mendatangi kantor DPRD Demak pada Kamis (8/5/2025) untuk melakukan audiensi dan mendesak percepatan penanganan banjir rob yang sudah terjadi bertahun-tahun.
    “Bagian utara jalan Raya Semarang–Demak yang meliputi 10 desa yaitu, Desa Sidorejo, Banjarsari, Surodadi, Tugu, Timbulsloko, Gemulak, Sidogemah, Purwosari, Bedono, dan Sriwulan,” ujar KH Lutfin Najib, Ketua Tanfidziah MWC NU Sayung, dalam pesan tertulis.
    Banjir rob
    menyebabkan kerusakan pada ribuan rumah warga, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur desa.
    Beberapa data yang disebutkan MWC NU:
    Desa Sidorejo
    : 1.450 KK terdampak setiap tahun
    Desa Tugu
    : 1.100 KK, 1.132 rumah, 18 tempat ibadah, 5 sekolah, dan faskes rusak
    Desa Surodadi dan Timbulsloko
    : Berhadapan langsung dengan laut, alami abrasi dan kehilangan tempat tinggal
    Dukuh Bogorame
    : Terancam hilang karena akses masuk sulit, butuh pembangunan jembatan segera
    “Dukuh Bogorame kalau pemda tidak segera turun tangan akan hilang karena sudah sulit akses masuknya, maka sangat diperlukan pembangunan akses jembatan menuju Dukuh Bogorame,” jelas Lutfin.
    MWC NU menilai bahwa pembangunan
    tanggul laut
    adalah satu-satunya solusi permanen untuk menghentikan abrasi dan banjir rob di pesisir Demak.
    “Paling utama pembangunan tanggul laut, wabil khusus pembangunan tanggul laut tentu itu masuk dalam proyek strategis nasional, merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan abrasi di wilayah Pesisir Demak,” tegas Lutfin.
    Usai audiensi, juru bicara peserta, Syaifudin, menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyatakan komitmen menangani banjir rob di Sayung.
    Namun ia menegaskan, APBD Demak tidak cukup untuk membangun tanggul laut, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
    “Terutama kalau menangani rob ya tanggul laut, tidak mungkin APBD itu tidak mungkin, harus APBN,” ujar Syaifudin.
    Ia juga menggambarkan kondisi masyarakat Sayung yang terpaksa bertahan dalam keterbatasan, karena tidak memiliki pilihan lain untuk pindah.
    “Sebenarnya tidak kuat bertahan, tapi bagaimana lagi, mau pindah tidak punya uang. Mau tidak bertahan bagaimana, punyanya itu ya dipakai,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jakarta Pramono Diminta Lakukan Evaluasi Berkala Pejabat Baru Pemprov DKI – Halaman all

    Gubernur Jakarta Pramono Diminta Lakukan Evaluasi Berkala Pejabat Baru Pemprov DKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 62 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov. 

    Pelantikan dilakukan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. 

    Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan (LAJU) Jakarta Mohamad Thohar yang akrab dipanggil Gus Toto berharap kepada para ASN Pemprov Jakarta.

    “Saya mengharapkan mereka yang dilantik dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dengan baik. Ketika diminta pertanggungjawaban pun dapat menjelaskan dengan baik semua program-program kerja yang ada. Jangan sampai mengganggu bahkan menghambat program Gubernur dalam menyongyong Jakarta menjadi Kota Global,” kata Gus Toto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

    Mantan Juru Kampanye (Jurkam) Pram-Doel pada Pilkada DKI Jakarta 2024 itu menjelaskan soal menjaga kredibilitas, integritas dan profesionalitas. 

    Harapannya, ke depan pembangunan Kota Jakarta sebagai kota global dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

    “Para pejabat yang dilantik harus tegak lurus dibawah komando Gubernur dalam melaksanakan program yang telah dicanagkan. Jangan sampai ada yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang sekiranya memperlambat akselerasi Pembangunan di Jakarta yang berpotensi mencoreng nama baik Gubernur dan Pemprov,” kata dia.

    Tokoh Muda Nahdhatu Ulama (NU) itu menegaskan bahwa publik akan ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja para pejabat tersebut. 

    Jika ada hal yang sekiranya berpotensi merugikan, dia mengatakan publik tidak akan segan mengkritisi secara objektif serta bersinergi mencari Solusi terhadap persoalan yanga ada.

    “Intinya kami siap menjadi mitra strategis dan kritis bagi semuanya. Kami juga meminta Gubernur melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja mereka. Reward and Punishment harus diberlakukan terhadap mereka. Semu ini bertujuan untuk menjaga Laju Pembangunan Jakarta menjadi lebih baik ke depan,” tandas Gus Toto.

  • NU Care-LAZISNU dan BPKH salurkan bantuan Rp608 juta untuk Prorgam Wakaf Produktif 

    NU Care-LAZISNU dan BPKH salurkan bantuan Rp608 juta untuk Prorgam Wakaf Produktif 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Pengembangan usaha pesantren:

    NU Care-LAZISNU dan BPKH salurkan bantuan Rp608 juta untuk Prorgam Wakaf Produktif 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 12:23 WIB

    Elshinta.com – NU Care-LAZISNU bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI meresmikan bantuan Program Inkubasi Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

    Program Inkubasi Wakaf Produktif adalah inisiasi Kemenag RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang bertujuan mengembangkan aset wakaf agar produktif dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

    Bantuan diberikan sebagai bagian dari komitmen BPKH untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 dan Peraturan BPKH No. 7 terkait Prioritas Kegiatan Kemaslahatan, yang salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi umat.

    Beragam Unit Usaha
    Sa’dulloh, Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah Sumedang, menyampaikan bahwa pesantrennya telah mengelola berbagai unit usaha berbasis wakaf, seperti depot air minum isi ulang, peternakan ayam kampung, perikanan air tawar, kantin, pertanian, dan minimarket Al Hikam Mart. 

    Usaha tersebut juga berkontribusi membebaskan biaya pendidikan bagi sekitar 70 santri dari keluarga kurang mampu.

    “Alhamdulillah, tahun lalu kami menerima bantuan mesin penyulingan air dari Program Wakaf Produktif. Tahun ini, air minum kemasan ‘Kang Santri’ sudah bisa dikonsumsi masyarakat dan tersedia di Al Hikam Mart,” ujarnya. 

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenag, BPKH, dan NU Care-LAZISNU atas dukungannya.

    Total 6 Pesantren
    Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU, Qohari Kholil, menyampaikan bahwa selain Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah Sumedang, program Inkubasi Wakaf Produktif juga diberikan kepada lima pondok pesantren lainnya, yaitu:
    •    Pondok Pesantren Baitul Aliyah, Cianjur
    •    Pondok Pesantren Salafiyah PPAI Darun Najah, Malang
    •    Pondok Pesantren Al Hikmah, Serang
    •    Pondok Pesantren Al Asnawiyah
    •    Pondok Pesantren Darul Abror, Cianjur (untuk pengembangan budi daya padi dan pertanian)

    “Kami berharap program seperti ini terus berlanjut dan menjangkau wilayah yang lebih luas, sesuai dengan misi program NU Care Berdaya,” katanya.

    Dana Abadi Umat untuk Kemaslahatan
    Sementara itu, Kepala Divisi Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kemaslahatan BPKH, Dyah Rahayu, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari Program Kemaslahatan BPKH tahun anggaran 2024, yang dibiayai melalui efisiensi pengelolaan DAU. Total bantuan yang disalurkan kali ini sebesar Rp608.323.000.

    Dyah Rahayu menyebut, selain mengelola dana setoran haji, BPKH juga memiliki fungsi dalam mengelola DAU yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam bantuan Program Kemaslahatan seperti yang diresmikan kali ini. 

    Dyah menyampaikan terima kasih kepada NU Care-LAZISNU dan semua penerima manfaat yang telah ikut menyosialisasikan program BPKH.

    “Semoga dengan adanya bantuan ini dapat memberi manfaat serta keberkahan baik bagi pesantren penerima maupun seluruh yang terlibat dalam proses pengembangan ekonomi umat ini,” kata Dyah.

    Pendidikan dan Ekonomi sebagai Fondasi 
    Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Waryono, mengapresiasi kolaborasi antara BPKH, Kemenag, dan NU Care-LAZISNU. Menurutnya, pendidikan dan ekonomi adalah fondasi penting dalam membangun bangsa, dan pesantren memiliki peran strategis dalam hal ini.

    Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan Program Inkubasi Wakaf Produktif agar bantuan yang diberikan bisa berkelanjutan. 

    “Kolaborasi seperti ini sangat diharapkan untuk terus berlanjut ke depannya. Terima kasih kepada BPKH dan NU Care-LAZISNU sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan Program Inkubasi Wakaf Produktif,” kata Waryono.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kemenag Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, para asatidz, serta santri dari enam pondok pesantren penerima manfaat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sosok Melani Septiani Ketua IPPNU Mungkid Magelang Jadi Korban Kecelakaan Maut di Purworejo

    Sosok Melani Septiani Ketua IPPNU Mungkid Magelang Jadi Korban Kecelakaan Maut di Purworejo

    Sosok Melani Septiani Ketua IPPNU Mungkid Magelang Jadi Korban Kecelakaan Maut di Purworejo

    TRIBUNJATENG.COM – Kecelakaan maut yang terjadi di Kalijambe, Purworejo, Rabu (7/5/2025), merenggut nyawa 11 orang.

    Salah satunya adalah Melani Septiani Putri, aktivis muda NU.

    Melani Septiani merupakan Ketua IPPNU Kecamatan Mungkid dan juga bagian dari LTN PCNU Kabupaten Magelang.

    Melani berasal dari Blabak, Ambartawang, Mungkid, Magelang.

    Saat kejadian, Melani sedang berada dalam angkot bersama rombongan guru.

    Angkot tersebut ditabrak truk tronton bermuatan pasir yang diduga mengalami rem blong saat melaju di jalur menurun yang rawan kecelakaan.

    Peristiwa tragis itu tak hanya mengakhiri perjalanan hidupnya, tapi juga menghentikan banyak rencana yang sedang ia bangun.

    Dilansir dari berbagai sumber, banyak orang yang mengenal Melani bukan sekadar aktivis.

    Ia adalah sosok ceria yang suka tersenyum dan selalu hadir dalam kegiatan sosial, bahkan saat hari libur.

    Melani juga dikenal sebagai guru yang sabar dan penuh perhatian terhadap anak-anak.

    Beberapa bulan terakhir, Melani tengah menyusun program literasi digital khusus untuk pelajar perempuan di pesantren.

    Program itu digagas bersama rekan-rekannya di IPPNU dan LTN NU.

    Tujuannya adalah agar generasi muda bisa lebih mandiri dan cakap menghadapi tantangan dunia digital.

    Kronologi Kecelakaan di Purworejo

    Insiden kecelakaan lalu lintas antara truk dan mobil angkot terjadi di Jalan Raya Purworejo – Megelang, Rabu (7/5/2024).

    Kecelakaan tersebut mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya alami luka-luka.

    Kepala Kantor SAR Cilacap, M Abdullah mengungkapkan bahwa mulanya pihak Basarnas Cilacap menerima informasi adanya kecelakaan tersebut dari Unit Siaga SAR (USS) Borobudur.

    Menerima informasi itu, tim rescue pun langsung dikerahkan oleh Basarnas.

    “Informasi tersebut (read kecelakaan) kami terima dari Unit Siaga SAR (USS) Borobudur dan langsung meminta tim rescue USS Borobudur untuk melakukan evakuasi ke lokasi kejadian,” ungkapnya kepada tribunjateng.com, dalam rilis.

    Disebutkan Abdullah bahwa kejadian bermula sekira pukul 10.30 WIB.

    Saat itu sebuah truk tronton melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. 

    Saat melaju di turunan Kalijambe, truk berusaha untuk menyalip sebuah angkot yang membawa rombongan takziah dari Magelang. 

    Namun nahasnya truk tersebut oleh dan menimpa angkot.

    “Truk kemudian mengalami oleng sehingga menimpa angkot tersebut,” jelas Abdullah.

    Sementara itu Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Cilacap Priyo Prayudha Utama yang juga datang di lokasi kejadian menyebut, total ada 17 orang yang dievakuasi tim SAR gabungan.

    Dari 17 orang korban, 11 orang meninggal dunia sedangkan 6 diantaranya mengalami luka-luka.

    “Seluruh korban kemudian dibawa ke RS Purworejo untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut,” kata Priyo.

    Priyo menyampaikan bahwa seusai mengevakuasi para korban, selanjutnya tim SAR gabungan mengevakuasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut tersebut.

    “Saat ini kami sedang melakukan reposisi kendaraan yang mengalami kecelakaan,” tambah dia. (*)

     

  • Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren) melalui One Pesantren One Product (OPOP) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Senin-Selasa (5-6/5/2025) di Aria Centra Surabaya.

    Kegiatan ini menjadi momen penting pasca dikukuhkannya Tim Ekotren OPOP Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur pada pertengahan April lalu.

    Salah satu tugas Tim Ekotren OPOP Jatim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/250/013/2025 adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui One Pesantren One Product.

    Ketua Harian OPOP Jatim, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., MM. menekankan, pentingnya program OPOP dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta memperkuat peran pesantren dalam Pembangunan daerah. “Tujuan besar dari OPOP adalah menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, melalui tiga pilar utama, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur dan sosiopreneur,” kata Endy yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut Endy menjelaskan, bahwa dari 22.039 koperasi aktif di Jawa Timur, terdapat 626 koperasi pondok pesantren aktif dengan jumlah anggota 85.472 dan volume usaha mencapai Rp 870,78 miliar. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh unit usaha di bawah naungan pesantren dapat berkembang dengan sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujar Endy.

    Raker OPOP Jatim ini membahas road map penguatan dan pengembangan OPOP Jatim 2025-2030. Adapun salah satu fokusnya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur.

    Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. KH. Akhmad Jazuli, M.Si. dalam arahannya menyampaikan pentingnya program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. “Pondok Pesantren itu kan mengemban tiga fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, mana mungkin pesantren bisa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik, kalau pesantrennya sendiri belum berdaya?” ungkap Jazuli.

    Selain itu, Jazuli ini juga menekankan pentingnya kekompakan tim dalam menjalankan program kerja OPOP Jawa Timur. “Saya berharap Tim OPOP Jatim yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya Akademisi, Praktisi Bisnis, Asosiasi, Organ Perangkat Daerah, dan Media dapat menjaga kekompakan dalam mengemban tugas mulia ini,” tutur Jazuli.

    Sementara itu, Sekretaris Tim OPOP Jawa Timur, Mohammad Ghofirin mengungkapkan, target pesantren yang akan diberdayakan melalui program OPOP selama 5 tahun mendatang. “Insya Allah tim akan bekerja maksimal dengan memberdayakan minimal 2.000 pesantren sampai akhir 2030. Kami punya pengalaman selama 5 tahun kemarin, tahun 2019-2024 Program OPOP yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil memberdayakan 1.210 pondok pesantren. Oleh karena itu, kami optimis hingga akhir 2030 minimal 2.000 pondok pesantren akan kami berdayakan,” tegas Ghofirin yang juga dosen Universitas NU Surabaya.

    Raker OPOP Jatim dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya nampak hadir perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, OJK Jawa Timur, ITS, Unair, Unusa, ACSB, Kemenag, Kadin, RRI, TVRI, OPD terkait dan beberapa perwakilan Pondok Pesantren di Jawa Timur. (tok/kun)

  • Sosok Alamudin Dimyati Rois, Anggota DPR Meninggal usai Kecelakaan di Tol Pemalang, Putra Ulama NU – Halaman all

    Sosok Alamudin Dimyati Rois, Anggota DPR Meninggal usai Kecelakaan di Tol Pemalang, Putra Ulama NU – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois (45) atau akrab disapa Gus Alam meninggal dunia, Selasa (6/5/2025) usai terlibat kecelakaan maut di Tol Pemalang-Batang, pada Jumat (2/5/2025).

    Gus Alam sempat kritis usai kecelakaan, sementara dua asistennya tewas.

    Kabar duka meninggalnya Gus Alam diunggah oleh Ulama Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf melalui akun resmi Facebook. 

    “‎انا لله و إنا اليه راجعون

    Turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya :

    KH. Alamudin Dimyati Rois
    Pengasuh Pon. Pes. Alfadlu Wal Fadilah Kaliwungu Kendal.
    —
    Di Mohon menyempatkan Ziyadah Doa Fatihah untuk beliau.

    ‎اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه,” tulisnya, mengutip TribunJateng.com.

    Lantas siapakah sosok Alamudin Dimyati Rois atau akrab disapa Gus Alam?

    Diketahui Alamudin Dimyati Rois atau Gus Alam merupakan putra ulama KH Dimyati Rois atau Abah Dim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadllu Wal Fadhilah Kendal. 

    Sang ayah dikenal sebagai juga merupakan Mustasyar atau penasihat di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan juga Ketua Dewan Syura Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Gus Alam merupakan politisi PKB, yang pernah beberapa kali terpilih menjadi anggota DPR RI.

    Pria kelahiran 26 Desember 1980 pernah menjabat DPR RI periode 2009-2014 kemudian terpilih lagi 2014-2019 dan 2019-2024.

    Mengutip undip.ac.id, Gus Alam bertugas di Komisi VIII yang mengurusi masalah Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat.

    Pada tahun 2017, pria berusia 44 tahun ini mendirikan sekaligus menjadi pengasuh pada Pondok Pesantren Al-Fadllu Wal Fadhilah 2.

    Alamuddin Dimyati Rois merupakan alummnus Fakultas Sosial Politik Universitas Diponegoro Semarang.

    Sementara mengutip dpr.go.id, dirinya pernah menempuh pendidikan di Pelita Mandiri tahun 2001 dan 2003.

    Kemudian dirinya juga pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. 

    Kronologi

    Kecelakaan maut terjadi di KM 316+000 A Tol Pemalang-Batang, di wilayah Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, pukul 02.19 WIB.

    Dalam kecelakaan maut tersebut 4 orang jadi korban.

    Empat korban merupakan sopir dan penumpang Toyota Innova.

    Manajer Teknik dan Operasi tol Pemalang-Batang Yulian Fundra Kurnianto  menyebut Kecelakaan ini menewaskan dua orang di tempat, yakni Beliya Malkan (pengemudi Innova) dan seorang penumpang bernama Vica Novitasari, warga Ngaliyan, Semarang.

    “Sementara dua penumpang lainnya, Ariya Maulana (37) asal Semarang dan Alamudin Dimyati Rois (45) asal Kendal, mengalami luka berat dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit berbeda,” ujarnya.

    Pihaknya mengatakan Toyota Innova bernopol H 1980 CM yang ditumpangi Alamudin melaju kencang dari arah Brebes menuju Kaliwungu di lajur dua dengan kecepatan sekitar 100 km/jam.

    Hingga akhirnya mobil tersebut menghantam truk fuso.

    “Truk Fuso bermuatan besi dengan nomor polisi K 1344 K saat itu berada di lajur satu dan melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam,” ujarnya.

    Mengutip TribunJateng.com, sopir Innova, Beliya Malkan, diduga mengalami microsleep. 

    Akibatnya, kendaraan oleng ke kiri dan menabrak bagian samping truk Fuso.

    Benturan keras membuat, Innova mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan berhenti di bahu luar dalam posisi menghadap ke Timur.

    Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kronologi Innova Tabrak Truk Fuso di Tol Pemalang, Gus Alamudin Dimyati Rois Jadi Korban, dan dengan judul Innalillahi, Gus Alamudin Dimyati Rois Meninggal Dunia, Korban Kecelakaan di Tol Pemalang Jateng

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (TribunJateng.com/Indra Dwi Purnomo)

  • Sempat Sakit dan Mangkir, Eks Sekda Kendari Akhirnya Ditahan Kasus Korupsi Rp 444 Juta Regional 5 Mei 2025

    Sempat Sakit dan Mangkir, Eks Sekda Kendari Akhirnya Ditahan Kasus Korupsi Rp 444 Juta Regional 5 Mei 2025

    Sempat Sakit dan Mangkir, Eks Sekda Kendari Akhirnya Ditahan Kasus Korupsi Rp 444 Juta
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari)
    Kendari
    resmi menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari berinisial NU (62) dalam kasus dugaan korupsi dana rutin sekretariat pemerintah kota tahun anggaran 2020.
    Penahanan dilakukan pada Senin (5/5/2025), setelah sebelumnya NU berhalangan hadir dalam pemeriksaan karena alasan kesehatan.
    Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Kendari tertanggal 28 April 2025. NU akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Kendari, Aguslan, menyebut NU diduga menyalahgunakan anggaran dengan membuat pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai kenyataan.
    “Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali atau fiktif,” kata Aguslan saat konferensi pers di kantor Kejari Kendari.
    Dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 444 juta, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara tertanggal 14 Maret 2025.
    Penyimpangan terjadi dalam sejumlah item belanja, seperti jasa komunikasi, cetakan, makanan dan minuman, pemeliharaan kendaraan dinas, serta perizinan kendaraan operasional.
    “Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali atau fiktif, ataupun pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut tidak sebagaimana mestinya,” ujar Aguslan.
    NU dijerat dengan pasal berlapis, secara primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Ancaman hukuman maksimal dalam pasal tersebut adalah 20 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup.
    “Penahanan kepada para tersangka sebagai komitmen Kejari Kendari dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan,” tegas Aguslan.
    Dalam kasus yang sama, sebelumnya Kejari Kendari telah menahan dua ASN Pemkot Kendari, yakni mantan bendahara pengeluaran berinisial ANL dan pembantunya, MS.
    Keduanya ditahan pada Rabu (16/4/2025) malam, karena diduga turut terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana rutin yang bermasalah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.