Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah masih berusaha keras untuk dapat memulangkan buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos ke Indonesia.

    Harapan kian kuat menyusul adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong soal percepatan pelaksanaan perjanjian ekstradisi.

    Sebab dengan kembalinya Tannos ke Indonesia, dapat membuka kotak pandora tentang dugaan keterlibatan sejumlah elite yang disinyalir menerima aliran uang korupsi e-KTP.

    “Saya bersyukur kalau Tannos dapat diekstradisi secepatnya ke Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam korupsi e- KTP,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf, kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Untuk diketahui, pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP di KPK saat ini sedang menyasar sejumlah nama besar yang diduga menerima aliran duit panas proyek senilai triliunan rupiah ini.

    Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan KPK terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN) pada Maret 2025. AN dinilai sebagai pihak yang mengetahui dengan jelas siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran dana.

    Ketika itu, penyidik KPK mencecar terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos, serta perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam proyek e-KTP.

    Berdasarkan dakwaan KPK, sejumlah nama disebut ikut menerima aliran dana, termasuk diantaranya tiga elite PDIP, yakni Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung.

    “Siapapun yang terindikasi terlibat termasuk oknum PDIP, harus diperiksa dan jika ada bukti permulaan yang cukup bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar kepada inilah.com.

    Daftar Panjang Para Penerima Duit E-KTP

    Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, 9 MAret 2017, atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, disebutkan sejumlah pihak menerima duit panas e-KTP. Berikut daftarnya:

    1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

    2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

    3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

    4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu

    5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta

    6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

    7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

    8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

    9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu

    10. Mirwan Amir USD 1,2 juta

    11. Arief Wibowo USD 108 ribu

    12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

    13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

    14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

    15. Mustoko Weni USD 408 ribu

    16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu

    17. Taufik Effendi USD 103 ribu

    18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

    19. Miryam S Haryani USD 23 ribu

    20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu

    21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

    22. Yasonna Laoly USD 84 ribu

    23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

    24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu

    25. Ade Komarudin USD 100 ribu

    26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar

    27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar

    28. Marzuki Ali Rp 20 miliar

    29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892

    30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu

    31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta

    32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260

    33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102

    34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022

    35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122

    36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862

    37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362

    38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

    Selain nama-nama diatas, mantan Ketua DPR Setya Novanto juga menyebut adanya aliran uang ke Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat (AS).

    Setya Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah.

    Saat itu, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR. “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP, dan Pramono adalah 500.000 dollar AS. Itu keterangan Made Oka,” ujar Setya Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa.

    Pramono Anung membantah mentah-mentah tudingan itu, dan mengatakan ia bahkan tak pernah ada kaitan apa pun dengan kasus KTP elektronik. “Ini semuanya yang menyangkut orang lain dia bilang. Tapi untuk yang menyangkut dirinya sendiri, dia selalu bilang tidak ingat,” kata Pramono Anung kepada para wartawan kala itu.

    Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Setya Novanto sekadar ingin mendapat status justice collaborator agar mendpat keringanan hukuman.

  • Arab, Latin dan Waktu Membacanya

    Arab, Latin dan Waktu Membacanya

    Jakarta: Pergantian tahun dari 1446 ke 1447 Hijriah sebentar lagi. Menyambut Tahun Baru Islam 2025 atau 1 Muharam 1447 Hijriah umat Islam dianjurkan untuk membaca doa.

    Kapan Tahun Barus Islam 2025?

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 jatuh pada Jumat, 27 Juni 2025. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai libur nasional.
    Doa Akhir Tahun Hijriah
    Pembacaan doa akhir tahun Hijriah dibaca selepas salat Ashar hingga sebelum Maghrib pada 29 Dzulhijjah 1446 H atau 26 Juni 2025 sore. Doa akhir tahun ini dibaca sebanyak 3 kali.

    Berikut bacaan doa akhir tahun hijriah:

    Allaahumma maa ‘amiltu min ‘amalin fii haadzihis sanati maa nahaitanii ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fiihaa ‘alayya bi fadhlika ba‘da qudratika ‘alaa ‘uuquubatii, wa da‘autanii ilat taubati min ba‘di jaraa’atii ‘alaa ma‘shiyatik. Fa innii astaghfiruka, faghfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardhaa, wa wa‘attanii ‘alaihits tsawaaba, fa’as’aluka an tataqabbala minnii wa laa taqtha‘ rajaa’ii minka yaa kariim.
     
    Artinya: Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang-sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu-sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat-sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah kau membuatku putus asa. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.
     

     

    Faedah Membaca Doa 
    Dikutip dari NU Online, Almaghfurlah KH Sholeh Darat Semarang menjelaskan tentang faidah atau manfaat dari membaca doa akhir tahun. Dengan membaca doa akhir tahun Hijriah tidak akan digoda oleh setan dalam tahun itu. 
     
    Dijelaskan bahwa setan hanya bisa merusak manusia dalam waktu satu jam. Itupun semua dosa selama setahun telah diampuni oleh Allah karena membaca doa ini. “Maka seyogyanya bagi orang beriman, jangan lupa membaca doa ini saat akhir tahun,” tegas KH Sholeh Darat.

    Jakarta: Pergantian tahun dari 1446 ke 1447 Hijriah sebentar lagi. Menyambut Tahun Baru Islam 2025 atau 1 Muharam 1447 Hijriah umat Islam dianjurkan untuk membaca doa.

    Kapan Tahun Barus Islam 2025?

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 jatuh pada Jumat, 27 Juni 2025. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai libur nasional.
    Doa Akhir Tahun Hijriah
    Pembacaan doa akhir tahun Hijriah dibaca selepas salat Ashar hingga sebelum Maghrib pada 29 Dzulhijjah 1446 H atau 26 Juni 2025 sore. Doa akhir tahun ini dibaca sebanyak 3 kali.

    Berikut bacaan doa akhir tahun hijriah:

    Allaahumma maa ‘amiltu min ‘amalin fii haadzihis sanati maa nahaitanii ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fiihaa ‘alayya bi fadhlika ba‘da qudratika ‘alaa ‘uuquubatii, wa da‘autanii ilat taubati min ba‘di jaraa’atii ‘alaa ma‘shiyatik. Fa innii astaghfiruka, faghfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardhaa, wa wa‘attanii ‘alaihits tsawaaba, fa’as’aluka an tataqabbala minnii wa laa taqtha‘ rajaa’ii minka yaa kariim.
     
    Artinya: Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang-sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu-sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat-sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah kau membuatku putus asa. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.
     

     

    Faedah Membaca Doa 
    Dikutip dari NU Online, Almaghfurlah KH Sholeh Darat Semarang menjelaskan tentang faidah atau manfaat dari membaca doa akhir tahun. Dengan membaca doa akhir tahun Hijriah tidak akan digoda oleh setan dalam tahun itu. 
     
    Dijelaskan bahwa setan hanya bisa merusak manusia dalam waktu satu jam. Itupun semua dosa selama setahun telah diampuni oleh Allah karena membaca doa ini. “Maka seyogyanya bagi orang beriman, jangan lupa membaca doa ini saat akhir tahun,” tegas KH Sholeh Darat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Tokoh Muda NU dan Muhammadiyah Kangean Sepakat Tolak Survei Seismik 3D KEI

    Tokoh Muda NU dan Muhammadiyah Kangean Sepakat Tolak Survei Seismik 3D KEI

    Sumenep (beritajatim.com) – Rencana survei seismik tiga dimensi (3D) di wilayah perairan dangkal West Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura yang dilaksanakan Kangean Energy Indonesia (KEI), kembali menuai penolakan.

    Setelah Forum Kepulauan Kangean Bersatu (FKKB) berunjukrasa di depan Kantor Kecamatan Arjasa menolak survei seismik KEI, kali ini tokoh muda NU dan Muhammadiyah ikut bersuara.

    Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU) Pulau Kangean, Ahmad Sayuti menilai bahwa survei tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan daratan. Selain itu juga berdampak pada kehidupan masyarakat.

    “Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan kelestarian lingkungan hanya mewariskan krisis ekologis bagi generasi mendatang,” tandasnya.

    Ia meyakini bahwa kegiatan survei seismik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keadilan ekologis.

    Hal senada disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Pemuda Muhammadiya Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Fadli. Menurutnya, bagi masyarakat Kangean, laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga bagian dari peradaban dan identitas kolektif.

    “Eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan meninggalkan warisan kerusakan yang berat bagi masa depan,” katanya.

    Ia mengungkapkan, ekploitasi migas di wilayah Pagerungan Besar yang berlangsung sejak 1985 membawa dampak tidaķ nyaman bagi masyarakat sekitar pengeboran.

    “Harusnya perusahaan migas tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tegasnya.

    Ia menambahkan, penolakan yang disampaikannya tidak bisa dimaknai sebagai sikap menolak pembangunan. Pihaknya hanya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat.

    “Jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu. Kasihan masyarakat yang akhirnya menjadi korban,” ujarnya.

    Sementara Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho menyatakan bahwa dalam kegiatan survei seismik, aspek lingkungan hidup akan tetap dijaga sebagai prinsip utama.

    Ia mengakui bahwa survei seismik 3D merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi sebagai upaya Pemerintah Republik Indonesia menemukan cadangan migas baru di tengah kondisi penurunan produksi saat ini.

    “Sosialisasi terkait survei seismik kami lakukan secara bertahap, mulai dari tingkat Provinsi Jawa Timur digabung dengan Kabupaten Sumenep, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi di tingkat Kecamatan Arjasa, hingga ke desa-desa. Sosialissi yang kami lakukan itu melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan,” ujarnya. (tem/ian)

  • DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com – 
    DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.
    Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek
    tanggul laut
    raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.
    Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.
    Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

    Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.
    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).
    Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.
    Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.
    “Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.
    Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.
    “Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.
    Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan
    tanggul laut Pantura
    Jawa.
    Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa, pemerintah pusat tengah menyiapkan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
    Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, terutama Demak dan Semarang yang menjadi prioritas utama penanganan.
    “Kalau bicara Rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang. Tetapi sepanjang pantai utara. Otomatis Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang menjadi satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” ujar Dody di Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025), dalam acara doa bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).
    Dody mengatakan, gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum jadi presiden. Belum lama ini hal tersebut juga disampaikan Prabowo dalam sebuah forum internasional.
    Dia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi ll yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, selambat-lambatnya akan selesai pada akhir tahun 2027.
    “Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu,” ujarnya.
    Menurut Dody, Gubernur Jawa Tengah, juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara.
    “Kita akan kaji bersama-sama, kemudian akan kita usulkan DPR teruskan Pak Presiden,” ujarnya lagi.
    Dia menegaskan, banjir rob di pesisir menjadi prioritas bersama supaya kejadian masyarakat kehilangan tanah dan tempat tinggal tidak terulang.
    Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa.
    Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Belanda punya pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir.
    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers di Jakarta, Senin (16/6/2025), seperti dilansir
    Antara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Salat Berjamaah Tapi Beda Niat dengan Imam, Bagaimana Hukumnya?

    Salat Berjamaah Tapi Beda Niat dengan Imam, Bagaimana Hukumnya?

    Jakarta: Salat berjamaah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena keutamaannya yang besar, khususnya dari sisi pahala.

    Namun, terkadang ada beberapa situasi yang menimbulkan pertanyaan fikih, salah satunya adalah ketika makmum ikut berjamaah berbeda niat dengan imam. Misalnya, imam melaksanakan salat fardu Zuhur, sementara si makmum berniat melaksanakan salat qadha atau salat sunnah.

    Lalu, bagaimana hukum dan keabsahan salat berjamaah dalam kondisi seperti ini? Apakah salat makmum tetap sah meskipun tidak menyamakan niat dengan imam? 

    Melansir dari NU Online, dijelaskan bahwa dalam salat jamaah makmum itu memang harus mengikuti imam sebagaimana dijelaskan dalam hadits;

    Artinya, “Tidak lain, posisi imam fungsinya untuk diikuti,” (Muttafaqun Alaih). 

    Imam an-Nawawi dalam kitabnya, Majmu’ Syarah Muhadzab menjelaskan maksud dari hadis tersebut adalah imam harus diikuti dalam gerakannya tidak dalam niatnya. 

    Salah satu syarat sahnya salat berjamaah adalah adanya kesesuaian susunan (nadzm) gerakan salat antara imam dan makmum, meskipun jumlah rakaatnya berbeda. Misalnya, shalat fardu tidak dapat dilakukan dengan bermakmum kepada seseorang yang sedang melaksanakan salat gerhana matahari, gerhana bulan, shalat jenazah, sujud tilawah, atau sujud syukur. 

    Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian susunan gerakan antara imam dan makmum, sehingga makmum tidak dapat mengikuti gerakan imam secara sempurna, dan jamaahnya menjadi tidak sah. 

    Sebaliknya, seseorang yang melaksanakan salat fardu tetap sah hukumnya jika bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan shalat sunnah atau shalat qadha, meskipun terdapat perbedaan niat antara imam dan makmum. Hal ini dimungkinkan karena susunan gerakan shalat tetap sesuai, sehingga makmum dapat mengikuti gerakan imam dengan sempurna. 

    Namun, perlu dicatat bahwa bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan shalat qadha hukumnya makruh dan dapat mengurangi keutamaan salat berjamaah. 
     

    Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dijelaskan dalam karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami:

    Artinya, “Sah (namun makruh karena menghilangkan keutamaan berjamaah) salat Zhuhur di belakang orang yang sedang shalat Ashar, atau sebaliknya; dan shalat di belakang orang yang sedang shalat Maghrib, atau sebaliknya, karena kesamaan dalam tata cara shalat (nizham), meskipun berbeda dalam jumlah rakaat dan niat. Demikian pula dibolehkan orang yang mengqadha shalat bermakmum kepada orang yang sedang menunaikan shalat pada waktunya (ada’), dan sebaliknya; serta orang yang menunaikan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang sedang shalat sunnah, dan sebaliknya, karena adanya kesesuaian tata cara dalam semua keadaan tersebut.” (Minhajul Qawim, [Beirut, Darul Kutub Ilmiyah, cetakan pertama: 2000), halaman 158).  

    Menanggapi kondisi tersebut, Syekh Said Bin Muhammad Ba’ali Baisan dalam Busyrol Karim menyatakan bahwa shalat tetap sah, tetapi hukumnya makruh dan kehilangan keutamaan jamaah.

    Namun, shalat sendirian lebih utama daripada salat berjamaah dengan imam yang berbeda niat, untuk menghindari perbedaan pendapat ulama yang menyatakan salat tersebut tidak sah (khuruj minal khilaf). 

    Artinya, “Makmum yang mengqadha shalat sah untuk bermakmum kepada orang yang sedang menunaikan salat pada waktunya (shalat ada’), begitu pula sebaliknya. Demikian pula, boleh orang yang menunaikan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang sedang shalat sunnah, dan sebaliknya; karena semua itu memiliki kesesuaian dalam susunan (tata cara) shalat. Namun, shalat sendirian dalam keadaan seperti ini lebih utama, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap adanya perbedaan pendapat. Sebab meskipun perbedaan itu lemah dan tidak sampai menimbulkan hukum makruh, tetap saja dapat mengurangi kesempurnaan salat. Maka, shalat sendirian, karena disepakati keabsahannya, lebih utama daripada shalat berjamaah yang masih diperselisihkan keabsahannya..” (Said bin Muhammad Ba’ali Baisan, Busyrol Karim, [Jeddah, Darul Minhaj: 2004 M] halaman 349).   

    Kesimpulannya, hukum bermakmum pada imam yang menjalankan shalat Dzuhur qadha bagi seseorang yang melaksanakan shalat Dzuhur adalah sah, meskipun terdapat perbedaan niat antara makmum dan imam. Hal ini karena keduanya memiliki kesamaan dalam bentuk dan susunan salat. Meski begitu, salat tersebut dihukumi makruh sehingga keutamaan berjamaah tidak diperoleh.

    Jakarta: Salat berjamaah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena keutamaannya yang besar, khususnya dari sisi pahala.
     
    Namun, terkadang ada beberapa situasi yang menimbulkan pertanyaan fikih, salah satunya adalah ketika makmum ikut berjamaah berbeda niat dengan imam. Misalnya, imam melaksanakan salat fardu Zuhur, sementara si makmum berniat melaksanakan salat qadha atau salat sunnah.
     
    Lalu, bagaimana hukum dan keabsahan salat berjamaah dalam kondisi seperti ini? Apakah salat makmum tetap sah meskipun tidak menyamakan niat dengan imam? 

    Melansir dari NU Online, dijelaskan bahwa dalam salat jamaah makmum itu memang harus mengikuti imam sebagaimana dijelaskan dalam hadits;
     

     
    Artinya, “Tidak lain, posisi imam fungsinya untuk diikuti,” (Muttafaqun Alaih). 
     
    Imam an-Nawawi dalam kitabnya, Majmu’ Syarah Muhadzab menjelaskan maksud dari hadis tersebut adalah imam harus diikuti dalam gerakannya tidak dalam niatnya. 
     
    Salah satu syarat sahnya salat berjamaah adalah adanya kesesuaian susunan (nadzm) gerakan salat antara imam dan makmum, meskipun jumlah rakaatnya berbeda. Misalnya, shalat fardu tidak dapat dilakukan dengan bermakmum kepada seseorang yang sedang melaksanakan salat gerhana matahari, gerhana bulan, shalat jenazah, sujud tilawah, atau sujud syukur. 
     
    Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian susunan gerakan antara imam dan makmum, sehingga makmum tidak dapat mengikuti gerakan imam secara sempurna, dan jamaahnya menjadi tidak sah. 
     
    Sebaliknya, seseorang yang melaksanakan salat fardu tetap sah hukumnya jika bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan shalat sunnah atau shalat qadha, meskipun terdapat perbedaan niat antara imam dan makmum. Hal ini dimungkinkan karena susunan gerakan shalat tetap sesuai, sehingga makmum dapat mengikuti gerakan imam dengan sempurna. 
     
    Namun, perlu dicatat bahwa bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan shalat qadha hukumnya makruh dan dapat mengurangi keutamaan salat berjamaah. 
     

     
    Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dijelaskan dalam karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami:
     

     
    Artinya, “Sah (namun makruh karena menghilangkan keutamaan berjamaah) salat Zhuhur di belakang orang yang sedang shalat Ashar, atau sebaliknya; dan shalat di belakang orang yang sedang shalat Maghrib, atau sebaliknya, karena kesamaan dalam tata cara shalat (nizham), meskipun berbeda dalam jumlah rakaat dan niat. Demikian pula dibolehkan orang yang mengqadha shalat bermakmum kepada orang yang sedang menunaikan shalat pada waktunya (ada’), dan sebaliknya; serta orang yang menunaikan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang sedang shalat sunnah, dan sebaliknya, karena adanya kesesuaian tata cara dalam semua keadaan tersebut.” (Minhajul Qawim, [Beirut, Darul Kutub Ilmiyah, cetakan pertama: 2000), halaman 158).  
     
    Menanggapi kondisi tersebut, Syekh Said Bin Muhammad Ba’ali Baisan dalam Busyrol Karim menyatakan bahwa shalat tetap sah, tetapi hukumnya makruh dan kehilangan keutamaan jamaah.
     
    Namun, shalat sendirian lebih utama daripada salat berjamaah dengan imam yang berbeda niat, untuk menghindari perbedaan pendapat ulama yang menyatakan salat tersebut tidak sah (khuruj minal khilaf). 
     

     
    Artinya, “Makmum yang mengqadha shalat sah untuk bermakmum kepada orang yang sedang menunaikan salat pada waktunya (shalat ada’), begitu pula sebaliknya. Demikian pula, boleh orang yang menunaikan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang sedang shalat sunnah, dan sebaliknya; karena semua itu memiliki kesesuaian dalam susunan (tata cara) shalat. Namun, shalat sendirian dalam keadaan seperti ini lebih utama, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap adanya perbedaan pendapat. Sebab meskipun perbedaan itu lemah dan tidak sampai menimbulkan hukum makruh, tetap saja dapat mengurangi kesempurnaan salat. Maka, shalat sendirian, karena disepakati keabsahannya, lebih utama daripada shalat berjamaah yang masih diperselisihkan keabsahannya..” (Said bin Muhammad Ba’ali Baisan, Busyrol Karim, [Jeddah, Darul Minhaj: 2004 M] halaman 349).   
     
    Kesimpulannya, hukum bermakmum pada imam yang menjalankan shalat Dzuhur qadha bagi seseorang yang melaksanakan shalat Dzuhur adalah sah, meskipun terdapat perbedaan niat antara makmum dan imam. Hal ini karena keduanya memiliki kesamaan dalam bentuk dan susunan salat. Meski begitu, salat tersebut dihukumi makruh sehingga keutamaan berjamaah tidak diperoleh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Targetkan 1 Juta Pengusaha Muda, GP Ansor Gaungkan Jihad Ekonomi

    Targetkan 1 Juta Pengusaha Muda, GP Ansor Gaungkan Jihad Ekonomi

    Lahat, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin, menyerukan jihad ekonomi sebagai langkah strategis untuk melahirkan jutaan pengusaha muda di seluruh pelosok Nusantara, guna memperkuat fondasi perekonomian bangsa.

    Seruan tersebut disampaikan Addin saat meresmikan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) PC GP Ansor Lahat sekaligus melantik pengurus PW GP Ansor Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat, pada Minggu (15/6/2025).

    “Saya mengapresiasi dan bangga atas semangat para kader yang mendirikan wadah usaha. Saya berharap semangat ini menular ke daerah-daerah lain, sehingga tumbuh pengusaha muda Ansor yang siap menopang perekonomian umat,” ujar Addin.

    Putra asli Cirebon ini menegaskan gerakan ekonomi ini merupakan bentuk jihad ekonomi, sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian umat yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan ideologi Nahdlatul Ulama (NU).

    “Saya menyebut ini sebagai jihad organisasi di bidang ekonomi. Tujuannya jelas: untuk kemandirian umat dan kemaslahatan organisasi,” tegasnya.

    Addin menambahkan, jihad ekonomi adalah respons logis terhadap dinamika kehidupan bangsa saat ini. Ia menilai bahwa di tengah tantangan ekonomi, GP Ansor tidak cukup hanya hadir dengan semangat, melainkan juga dengan aksi nyata. Salah satunya adalah membentuk BUMA yang menjadi wadah pengembangan usaha bagi kader-kader muda.

    “Jihad kita hari ini tidak hanya di medan dakwah, tetapi juga di sektor ekonomi. Memperkuat ekonomi umat adalah bagian dari perjuangan kita,” jelasnya.

    Peresmian BUMA Ansor Lahat turut dirangkai dengan kegiatan penanaman 1.000 kecambah kelapa sawit. Addin berharap kegiatan ini dapat terintegrasi dengan PT Erindo, perusahaan di bawah naungan BUMA.

    “Saya ingin dari gerakan seperti ini lahir satu juta pengusaha muda Ansor. Kita bangun kemandirian dari bawah: dari desa, kecamatan, hingga ke tingkat pusat,” tegasnya lagi.

    Dalam pelantikan pengurus PW GP Ansor Sumatera Selatan, Addin juga menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan ekonomi. Menurutnya, kedua hal ini harus menjadi gerakan terpadu secara nasional. Terlebih, mayoritas kader Ansor berada di usia produktif yang perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam berbagai profesi.

    “Melalui BUMA, mari kita jadikan sebagai wadah konsolidasi ekonomi yang merangkul seluruh jenis usaha—baik PT, CV, hingga koperasi. Kita juga harus membangun kelompok-kelompok usaha hingga ke tingkat desa agar langsung menyentuh kader-kader di akar rumput, terutama di sektor ketahanan pangan,” pungkas Addin.

    Seruan Addin ini disambut positif oleh Ketua PW GP Ansor Sumatera Selatan, Muhammad Erwinsyah. Ia mengapresiasi penuh gerakan ekonomi yang dicanangkan oleh pimpinan pusat.

    “Seluruh kader Ansor dan Banser di Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Ketum dan rombongan. Perjalanan jauh ini menjadi pemantik semangat kami, khususnya dalam menjalankan gagasan kemandirian dan pengembangan ekonomi kader,” ungkap Erwinsyah.

    Apresiasi juga datang dari Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang menilai inisiatif ekonomi GP Ansor akan memperkuat kemandirian organisasi dan memberi dampak nyata bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.

  • Semua yang Nggak Sejalan dengan PBNU Dicap Wahabi

    Semua yang Nggak Sejalan dengan PBNU Dicap Wahabi

    GELORA.CO – Pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau biasa dipanggil Gus Ulil ramai dikritik publik. Ia menyebut kelompok penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai wahabi lingkungan.

    Pernyataan Gus Ulil itu disampaikan dalam sebuah program tayangan televisi nasional. Dalam acara itu ia beradu argumentasi terkait pertambangan, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua.

    Potongan dari perdebatan Ulil dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik pun viral di media sosial hingga memantik sorotan publik.

    Dalam pernyataanya, Gus Ulil menyebut bahwa sikap sebagian pegiat lingkungan yang menolak total penambangan mirip dengan wahabisme.

    Dalam potongan video itu, Iqbal Damanik awalnya meminta Gus Ulil untuk menunjukkan satu saja bukti wilayah pertambangan di Indonesia yang mampu mengembalikan (reklamasi) kembali ke ekosistem awal.

    “Tunjukkan satu saja wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya,” tantang Iqbal.

    Gus Ulil lantas memberikan respons, dengan balik bertanya, mengapa harus sangat peduli pada pengembalian ekosistem awal. Ia kemudian membuat analogi dengan perubahan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk.

    “Bukan begitu, ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya, saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu,” ujar Gus Ulil.

    Pernyataan Ulil itu langsung dibantah oleh Iqbal Damanik yang mana menurutnya, tidak head to head membandingkan ekosistem dengan pertumbuhan penduduk.

    “Karena excavator dengan manusia emisi yang dikeluarkan beda gus. Satu orang gus, hanya bisa menebang satu pohon dalam satu hari. Tapi excavator bisa menebang ribuan hektare dalam satu hari,” ujar Iqbal.

    Di sisi lain, Ulil menekankan bahwa sikap yang menuntut kemurnian ekologis seperti yang disuarakan Iqbal sebagai wahabisme.

    “Wahabisme itu artinya begini, orang wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Nah, saya mengatakan, teman-teman lingkungan ini terlalu ekstrem, seperti menolak sama sekali mining, karena industri ekstraksi selalu pada dirinya dangerous dan itu berbahaya,” kata Ulil.

    Potongan video berdebatan antara Ulil dengan Iqbal pun ramai menuai sorotan netizen. Banyak dari mereka mengkritisi ucapan Ulil.

    “semua adalah nikmat dan anugerah, tapi Tuhan memberikan kita akal supaya tahu batas-batas mana yang baik dan buruk. Batas-batas di mana ketika kita merasa oh ini sudah cukup harus dibiarkan membaik dulu. Yang jadi masalah adalah, ketika menusia merasa wah ini baik untuk kebtuhan manusia,” tulis akun @irafar****

    “Ketua @nahdlatululama debat dengan aktivis lingkungan. Yang dibahas ekosistem mula kawasan pertambangan. KO. Dipakailah kata “wahabisme” ke lawan debat untuk membalikkan keadaan yang malah menjerumuskan dirinya sendiri kalau ketua PBNU terlihat tidak mengerti konteks debat,” timpal yang lain.

    Pernyataan ulil bahkan turut dikritik oleh tokoh muda NU, Roy Murtadho.

    “Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X.

    Menurut Roy, PBNU memang kerap mencap wahabi. Hanya karena tidak sejalan.

    “Intinya semua yang nggak sejalan dengan PBNU dicap wahabi,” katanya.

    Padahal, menurut dia, banyak riset dari dua lembaga tersebut yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

    “Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat,” ujarnya.

  • BEM PTNU bantah isu PBNU terlibat aktivitas tambang di Raja Ampat

    BEM PTNU bantah isu PBNU terlibat aktivitas tambang di Raja Ampat

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) bersiap menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/pri.

    BEM PTNU bantah isu PBNU terlibat aktivitas tambang di Raja Ampat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara membantah isu yang menyebutkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Sebagai informasi, isu tersebut muncul dari unggahan akun media sosial TikTok @tanpadusta yang menyebut PBNU menerima dana dari PT Gag Nikel melalui individu bernama Ananda Tohpati, serta menyeret nama Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), yang diketahui menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

    Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa isu itu merupakan bentuk fitnah yang membahayakan reputasi PBNU sebagai institusi keagamaan.

    “NU (Nahdlatul Ulama) adalah benteng moral umat Islam Indonesia. Fitnah terhadapnya bukan sekadar serangan terhadap lembaga, tapi juga terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman,” katanya.

    Selain itu, menurutnya, mengaitkan tindakan pribadi seseorang dengan institusi tanpa bukti yang sah adalah bentuk sesat pikir yang harus dilawan.

    Maka dari itu, BEM PTNU Se-Nusantara menyerukan empat sikap, yaitu bersikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi.

    Lalu, menjunjung prinsip tabayun dan praduga tak bersalah serta menolak politisasi institusi keagamaan.

    Terakhir, BEM PTNU Se-Nusantara mendorong penegak hukum untuk mengusut penyebaran fitnah.

    “Kami akan terus berada di garda depan membela muruah NU dan melawan disinformasi dengan pendekatan akademis,” pungkas Baha’.

    Sebelumnya, PBNU menegaskan tak pernah memberi rekomendasi jabatan komisaris kepada individu, baik anggota maupun pengurus untuk menduduki jabatan tertentu di perusahaan, termasuk PT Gag Nikel.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi kedudukan KH Ahmad Fahrur Rozi sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel, perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “PBNU tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan kepada individu, termasuk komisaris. Jika ada pengurus PBNU yang berbisnis atau menjabat di luar, itu merupakan urusan pribadi, bukan atas nama organisasi,” kata Yahya.

    Sementara itu, Ahmad Fahrur Rozi juga telah memberikan klarifikasi bahwa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel merupakan urusan pribadi dan tidak terkait dengan organisasi PBNU.

    Sumber : Antara

  • Profil Andi Muawiyah Ramly, Politisi yang Sempat Sentil Dedi Mulyadi

    Profil Andi Muawiyah Ramly, Politisi yang Sempat Sentil Dedi Mulyadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Andi Muawiyah Ramly adalah politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali duduk di kursi legislatif Komisi X DPR RI periode 2024-2029.

    Mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, nama Andi Muawiyah Ramly sempat menjadi sorotan publik saat terjadi perdebatan panas dengan Dedi Mulyadi dalam salah satu rapat di DPR.

    Namun di balik insiden tersebut, Andi memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Lantas, bagaimana kiprahnya di dunia politik Indonesia?

    Sosok Andi Muawiyah Ramly

    Lahir pada 10 Oktober 1957 di Watampone, Sulawesi Selatan, Andi menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Watampone dan lulus pada tahun 1969. Ia kemudian melanjutkan ke PGA Negeri Watampone dan menamatkannya pada 1972.

    Tekadnya untuk menuntut ilmu membawa Andi ke Yogyakarta, ia bersekolah di PHIN (SPIAIN Yogyakarta) hingga lulus tahun 1975. Jenjang pendidikan tinggi ia tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan Filsafat dan berhasil meraih gelar sarjana pada 1983.

    Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan meraih gelar magister ilmu pemerintahan pada 2016.

    Aktivitas Organisasi

    Sejak muda, Andi telah menunjukkan dedikasinya dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat ketua IP NU Watampone (1971-1972), ketua rayon PMII Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (1976), dan ketua komisariat PMII IAIN Sunan Kalijaga (1978).

    Andi juga memimpin PMII Cabang Yogyakarta selama lebih dari dua dekade (1980-2004). Perjalanan organisasinya berlanjut hingga tingkat nasional, dengan menjadi wakil sekjen PP GP Ansor (1984-1986), ketua PB PMII (1984-1988), dan ketua PP LKKNU sejak 1988.

    Di dunia politik, ia pernah menjabat sebagai sekretaris dewan syuro DPP PKB, lalu naik menjadi wakil ketua dewan syuro DPP PKB selama dua periode berturut-turut (2014-2019 dan 2019-2024).

    Karier Profesional

    Pengalaman Andi Muawiyah Ramly di pemerintahan dan BUMN cukup luas. Ia memulai karier sebagai karyawan di Kementerian Agama RI, kemudian menjadi tim ahli wakil ketua DPR RI (1999-2004) dan staf ahli ketua DPR/MPR RI (2004-2009).

    Kariernya berlanjut sebagai staf khusus di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2009-2013), lalu menjabat sebagai komisaris di Perum Bulog Pusat (2014-2016) dan PT Petrokimia Gresik (2016-2018).

    Andi pertama kali masuk DPR RI melalui mekanisme PAW pada 2013 menggantikan Effendy Choirie di Dapil Jawa Timur X. Ia kembali ke DPR sebagai wakil Sulawesi Selatan II periode 2019-2024, dan kini terpilih lagi untuk periode 2024-2029. Saat ini, ia duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Nama Andi Muawiyah Ramly semakin dikenal publik setelah menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pernyataan tersebut dilontarkan oleh politisi PKB yang duduk di Komisi X saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) pada 21 Mei 2025.

    Dalam kesempatan itu, Andi bahkan menjuluki Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Lambe Turah”. Kritik tersebut bermula dari kekecewaan Andi terhadap ketidakhadiran perwakilan KORMI Jawa Barat dalam Festival Olahraga Nasional (Fornas), sebuah ajang dua tahunan yang diselenggarakan oleh KORMI.

    Meski sempat memancing reaksi, hal tersebut menunjukkan sikap tegas Andi Muawiyah Ramly dalam menyuarakan pandangan politik, khususnya di Komisi X DPR RI.

  • Riding to Muassis: Ansor Jombang Kota Bersama Bupati Warsubi Gelar Ziarah Ulama Sekaligus Kampanye Keselamatan Berkendara

    Riding to Muassis: Ansor Jombang Kota Bersama Bupati Warsubi Gelar Ziarah Ulama Sekaligus Kampanye Keselamatan Berkendara

    Jombang (beritajatim.com) – Semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap ulama ditunjukkan dalam kegiatan Riding to Muassis yang digelar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jombang Kota, Minggu (15/6/2025).

    Acara yang diikuti oleh sekitar 200 peserta ini menggabungkan kegiatan ziarah ke makam para muassis pondok pesantren di Jombang dengan kampanye keselamatan berkendara atau safety riding.

    Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jombang. Hadir dalam rombongan di antaranya jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Jombang, PAC GP Ansor Jombang Kota, Fatayat dan Muslimat NU se-Kecamatan Jombang, serta Banser senior seperti Muhdlor.

    Para anggota Ansor-Banser dari seluruh kelurahan di Kecamatan Jombang turut memeriahkan acara ini. Kehadiran Gus Hikam, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Kalibening, juga memberi sentuhan spiritual dan khidmat pada rangkaian kegiatan.

    Rombongan dilepas dari Lapangan Pulo Jombang oleh Bupati Jombang H. Warsubi, didampingi Wakil Bupati H. Salmanudin Yazid dan Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan. Seluruh peserta menggunakan helm berstandar nasional (SNI), mematuhi peraturan lalu lintas, dan tertib dalam iring-iringan yang dikawal aparat.

    Ketua PAC GP Ansor Jombang Kota, Akhdanil Farikhi, menjelaskan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran sejarah dan spiritual para pemuda Jombang dengan melakukan ziarah ke makam para pendiri pesantren.

    “Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, untuk berziarah ke makam para pendirinya. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke komplek makam pendiri Pondok Pesantren Tebuireng,” ungkapnya.

    Bupati Jombang H. Warsubi mengapresiasi inisiatif GP Ansor Jombang Kota. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi cara efektif menanamkan kembali nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme kepada generasi muda.

    “Ini bukan sekadar touring, tapi perjalanan spiritual dan historis. Kita belajar menghargai jasa para ulama yang telah meletakkan dasar-dasar pendidikan dan kebangsaan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa Riding to Muassis mencerminkan perpaduan antara spiritualitas, tradisi, dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi Ansor Jombang Kota yang bisa memadukan ziarah muassis dengan kampanye keselamatan. Ini bentuk nyata menjaga nilai dan juga menjaga nyawa,” katanya.

    Bupati juga mengingatkan pentingnya generasi muda untuk menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. “Anak-anak muda Jombang jangan hanya semangat dalam organisasi, tapi juga harus menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. Karena itu juga bagian dari akhlak dalam bermasyarakat,” imbuhnya.

    Harapan agar kegiatan serupa menjadi agenda rutin juga disampaikan. “Jombang ini kota santri, kota ulama. Kalau kita rawat nilai-nilai itu dengan kegiatan positif seperti ini, saya yakin generasi muda Jombang akan menjadi pelopor kebaikan di mana pun berada,” tutup Warsubi.

    Wakil Bupati Jombang, H. Salmanudin Yazid, turut menegaskan pentingnya menjaga akhlak dan nilai-nilai pesantren di tengah modernisasi. “Ziarah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan hari ini tidak lepas dari perjuangan para muassis. Kita wajib menjaga warisan itu dengan akhlak dan kerja nyata,” ujarnya.

    Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menegaskan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menerapkan safety riding, terutama di kalangan organisasi pemuda. “Ansor hari ini memberikan contoh bahwa berkendara itu tidak hanya soal gaya, tapi juga harus mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan,” tegasnya.

    Sebagai bentuk apresiasi dan kampanye keselamatan, Kapolres Jombang menyerahkan helm SNI kepada 10 peserta yang dinilai paling tertib dan disiplin selama berkendara. “Ini bukan hanya kegiatan ziarah biasa. Kita ingin menanamkan bahwa menghormati para pendiri bangsa dan ulama harus dibarengi dengan etika berlalu lintas yang baik. Apalagi generasi muda hari ini sangat aktif berkendara,” ujarnya.

    Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan tabur bunga di makam Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai simbol penghormatan terhadap tokoh bangsa yang lahir dari rahim pesantren Jombang. [suf]