Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Sertifikat Tanah Warga Margorukun Diblokir PT KAI, DPRD Surabaya Siap Dampingi Gugatan

    Sertifikat Tanah Warga Margorukun Diblokir PT KAI, DPRD Surabaya Siap Dampingi Gugatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Warga Margorukun, Kecamatan Bubutan, Surabaya, menghadapi masalah serius terkait kepemilikan tanah. Sertifikat rumah mereka, baik Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM), diblokir oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

    Akibat blokir ini, warga tidak bisa melakukan proses balik nama, peningkatan status, maupun menggunakan sertifikat untuk kebutuhan administrasi. Kondisi tersebut memicu keresahan karena berdampak langsung pada hak warga.

    “Warga sudah punya sertifikat sah, tapi karena ada blokir mereka tidak bisa apa-apa. Padahal sertifikat itu sampai hari ini belum pernah dibatalkan oleh BPN. Pemerintah harus turun tangan mencari solusi,” tegas Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, saat reses di Margorukun Gang 3, Sabtu (13/9/2025).

    Imam menilai kondisi ini merugikan masyarakat, terutama ketika sertifikat tidak bisa digunakan sebagai jaminan ke bank atau dalam proses administrasi waris. Dia memastikan DPRD siap mendampingi warga untuk menempuh langkah hukum.

    “Kalau diperlukan gugatan ke pengadilan, kami siap mendampingi bahkan menyiapkan pengacara. Di sini juga ada Ketua LBH NU Surabaya yang siap bekerja sama untuk advokasi warga,” ujar mantan jurnalis ini.

    Keluhan serupa diungkapkan Nurul Hidayati, Ketua RW 10 Kelurahan Gundih. Dia menjelaskan sertifikat tanah warga sudah ada sejak 1970–1980-an dan sebelumnya tidak pernah menimbulkan masalah.

    “Dulu balik nama bisa, bahkan saya sendiri pernah balik nama di tahun 2002. Tapi sekarang, semua terblokir. Padahal warga sudah melengkapi syarat administrasi, termasuk urusan waris. Kami kesulitan, bahkan khawatir jika ada pewaris yang meninggal lagi, prosesnya makin rumit,” kata Nurul.

    Pun, dia menambahkan, informasi soal blokir dari PT KAI hanya disampaikan secara lisan tanpa bukti tertulis. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan PT KAI untuk memblokir sertifikat warga.

    “Kalau memang itu tanah milik PT KAI, kenapa dulu bisa disertifikatkan? Alangkah baiknya kalau dikembalikan ke warga sehingga bisa digunakan seperti semula,” tegasnya.

    Warga berharap Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kementerian terkait segera turun tangan. Mereka menuntut solusi agar sertifikat tanah dapat kembali difungsikan untuk kebutuhan sehari-hari.

    Berdasarkan catatan DPRD Surabaya, sengketa lahan antara warga dan PT KAI bukan kali pertama terjadi di Surabaya. DPRD mendorong adanya forum mediasi lintas pihak agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan warga tetap terlindungi secara hukum.

    “Masalah ini bukan hanya soal tanah, tapi menyangkut hak hidup warga. Kami hanya ingin kepastian hukum,” pungkas Imam. [asg/ian]

  • PBNU Masuk Pusaran Korupsi Kuota Haji, Savic Ali Sebut Pernyataan KPK Merugikan Nama Baik Organisasi

    PBNU Masuk Pusaran Korupsi Kuota Haji, Savic Ali Sebut Pernyataan KPK Merugikan Nama Baik Organisasi

    GELORA.CO – Perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) oleh KPK melebar. Kali ini institusi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masuk pusaran pengusutan.

    Perkembangan penanganan kasus korupsi kuota haji yang menyerempet PBNU itu menjadi sorotan tokoh muda NU Savic Ali. Pria yang juga menjadi Ketua PBNU Bidang Media dan Advokasi itu mengatakan, PBNU secara kelembagaan selayaknya meminta klarifikasi ke KPK.

    Savic menegaskan PBNU harus mendukung upaya KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain PBNU juga harus meminta penjelasan dari KPK atas pernyataan yang dia sebut sebagai insinuatif tersebut.

    “Pernyataan insinuatif tanpa penjelasan yang jelas, merugikan nama baik organisasi,” kata Savic (12/9). Dengan adanya pernyataan seperti itu, menimbulkan penghakiman oleh publik terhadap PBNU sebagai sebuah lembaga atau organisasi.

    “Sampai sekarang belum ada terdakwa (kasus korupsi kuota haji), tapi pernyataannya sudah kemana-mana,” sambungnya. Menurut dia KPK yang isinya ada aparat kepolisian pernah bertindak ceroboh. Buktinya mereka kalah dalam sidang praperadilan beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui KPK telah memeriksa Syaiful Bahri, yang mereka sebut sebagai staf PBNU. Petinggi PBNU langsung meluruskan informasi itu, bahwa Saiful Bahri bukan staf, karyawan, maupun pegawai PBNU.

    Klarifikasi tersebut disampaikan Wakil Sekjen PBNU Lukman Khakim. Dia meluruskan dan mengklarifikasi berita terkait pemanggilan seseorang yang disebut Syaiful Bahri oleh KPK.

    Lukman mengatakan, Syaiful Bahri tercatat sebagai pengurus salah satu lembaga di NU. Tetapi yang bersangkutan tidak pernah aktif sejak terbentuknya PBNU kepengurusan 2022-2027.

    “Syaiful Bahri memang tercatat dan masuk sebagai anggota LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) PBNU 2022-2027,” kata Lukman (10/9) malam. Tapi setelah dia cek, ternyata yang bersangkutan tidak pernah aktif. Syaiful Bahri tercatat hanya muncul saat Rakernas di Cipasung.

    Dia menjelaskan sejak Muktamar NU di Lampung 2021 yang lalu, PBNU baru menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama, pada bulan Maret 2022 lalu. Di forum Rakernas itu, ditetapkan kepengurusan PBNU masa bhakti 2022-2027.

    “Sejak itu, saya tidak pernah dengar dia aktif di PBNU,” kata Lukman. Selain itu dia menegaskan Syaiful Bahri juga bukan karyawan di Sekretariat PBNU. 

    Sepengetahuan Lukman, Syaiful Bahri adalah orang dekat Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Gus Alex sendiri adalah seorang yang telah dipanggil KPK dalam statusnya sebagai saksi. Sebelumnya Gus Alex juga pernah jadi Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Bersama sejumlah nama lain, Alex termasuk yang dicegah dan ditangkal (cekal) oleh KPK. 

    “Dia (Syaiful Bahri) adalah anak buah Mas Ishfah Abidal Aziz. Selama Alex jadi Wasekjen, Syaiful memang sering menjadi operator lapangan urusan Sekretariat dan Kepanitiaan,” ujar Lukman.

    Dengan demikian, kata Lukman, sudah jelas bahwa Syaiful Bahri tidak tercatat sebagai salah seorang karyawan atau staf di PBNU. “Info sementara, dia tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Tinggal dikroscek data di Keuangan. Ada atau tidak aliran gaji dari PBNU untuk dia,” ujar Lukman.

    Sebagaimana diberitakan, KPK memanggil seseorang yang disebut sebagai staf PBNU bernama Syaiful Bahri untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Syaiful Bahri, KPK juga memanggil seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) Ramadhan Haris untuk kasus yang sama.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (9/9). Kendati demikian, lembaga antirasuah itu belum mengungkap materi yang didalami oleh penyidik dalam pemanggilan Syaiful Bahri dan Ramadhan Haris. 

    Sebelumnya, KPK telah menyita uang senilai USD 1,6 juta atau sekitar Rp 26 miliar terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain uang senilai USD 1,6 juta itu, KPK juga menyita empat unit mobil, serta lima bidang tanah dan bangunan.

  • Terseret di Korupsi Kuota Haji, Saiful Bahri Tak Diakui sebagai Staf PBNU

    Terseret di Korupsi Kuota Haji, Saiful Bahri Tak Diakui sebagai Staf PBNU

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memeriksa Syaiful Bahri, yang disebut sebagai staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun petinggi PBNU mengklaim bahwa Saiful Bahri bukan staf, karyawan, maupun pegawai PBNU.

    Menurut Wakil Sekjen PBNU Lukman Khakim, berita terkait pemanggilan seseorang yang disebut Syaiful Bahri oleh KPK. Lukman mengatakan Syaiful Bahri tercatat sebagai pengurus salah satu lembaga di NU. Tetapi yang bersangkutan tidak pernah aktif sejak terbentuknya PBNU kepengurusan 2022-2027.

    “Syaiful Bahri memang tercatat dan masuk sebagai anggota LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) PBNU 2022-2027,” kata Lukman Jumat (12/9/2025).

    Sejak Muktamar NU di Lampung 2021 yang lalu, PBNU baru menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama, pada bulan Maret 2022 lalu. Di forum Rakernas itu, ditetapkan kepengurusan PBNU masa bhakti 2022-2027. “Sejak itu, saya tidak pernah dengar dia aktif di PBNU,” tegas Lukman. 

    Selain itu dia menegaskan Syaiful Bahri juga bukan karyawan di Sekretariat PBNU. Menurut Lukman, Syaiful Bahri adalah orang dekat Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. 

    Gus Alex sendiri adalah seorang yang telah dipanggil KPK dalam statusnya sebagai saksi. Sebelumnya Gus Alex juga pernah jadi Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Bersama sejumlah nama lain, Alex termasuk yang dicegah dan ditangkal (cekal) oleh KPK.

    “Dia (Syaiful Bahri) adalah anak buah Mas Ishfah Abidal Aziz. Selama Alex jadi Wasekjen, Syaiful memang sering menjadi operator lapangan urusan Sekretariat dan Kepanitiaan,” jelas Lukman.

    Dengan demikian sudah jelas bahwa Syaiful Bahri tidak tercatat sebagai salah seorang karyawan atau staf di PBNU. “Info sementara, dia tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Tinggal dikroscek data di Keuangan. Ada atau tidak aliran gaji dari PBNU untuk dia,” ujar Lukman.

    Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana dari kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023–2024 ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Jadi, kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dalam penelusuran tersebut, KPK turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Asep menjelaskan, langkah penelusuran ke organisasi masyarakat keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji turut melibatkan ormas.

    “Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, proses peribadatan. Jadi, tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan,” pungkasnya.

  • PBNU Jangan Jadi Tempat Mangkal Geng Serakah Duniawi

    PBNU Jangan Jadi Tempat Mangkal Geng Serakah Duniawi

    GELORA.CO – Kasus kuota haji tambahan 2024 menjadi sorotan publik, lantaran banyak pengurus PBNU yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut untuk menyingkap tabir aliran dana korupsi dari penyalahgunaan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

    Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Imu Asy-Syar’ie (MIS) Sarang, Rembang, Jawa Tengah KH Imam Baihaqi (Gus Baehaqi) menyatakan tidak masalah 5 petinggi PBNU menjalani pemeriksaan KPK untuk menelusuri aliran dana korupsi ke PBNU.

    “Itu kan kewajiban KPK atas mandat negara, atas nama rakyat. Gak masalah. Demi negara dan memenuhi keadilan bagi rakyat, NU dan siapapun harus menghormati proses hukum,” kata Gus Baehaqi.

    Dia mengutip ucapan pendiri NU KH Hasyim Asyari yang mengatakan, “hadzihi jam’iyyatu ‘adlin wa amanin wa ishlahin wa ihsaanin” bahwa NU adalah jam’iyyah-organisasi (yang memperjuangkan) keadilan, kedamaian, perbaikan dan penyantun.

    “NU itu memperjuangkan keadilan yang ditempuh melalui proses hukum, supaya tegak. Dan, memperjuangkan perbaikan melalui tatanan yang menjamin kemashlahatan bersama,” ujarnya. 

    “Gus Dur pernah dawuh ‘bangsa ini penakut’ sehingga ketimpangan bangsa ini tak berujung. Maka, kepada KPK, jangan takut kepada yang bersalah,” tambahnya.

    Menurut Gus Baehaqi, ketika proses hukum mewajibkan KPK menelusuri aliran dana korupsi ke PBNU, hal itu perlu dilakukan untuk memastikan PBNU bersih. Dan PBNU bisa membersihkan organisasi dari kotoran dan anasir yang mengotorinya.

    “Jangan sampai PBNU menjadi tempat transit bagi orang-orang yang menggunakan kebesaran NU untuk mendapat keuntungan pribadi, seperti korupsi. Kemudian, seolah membantu NU, padahal membuang kotoran. Ini namanya money laundry. Nangka dinikmati, NU kena getahnya,” ungkapnya. 

    “PBNU jangan dijadikan tempat mangkal geng, kelompok atau gerombolan yang tujuannya jauh dari berkhidmat di NU demi kedaulatan agama, negara dan kemashlahatan umat, tapi hanya untuk mengumbar serakah duniawi,” imbuhnya.

  • Tujuh Pendemo Rusuh Surabaya Positif Pil Koplo, Polisi Wajibkan Rehabilitasi

    Tujuh Pendemo Rusuh Surabaya Positif Pil Koplo, Polisi Wajibkan Rehabilitasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Tujuh massa pendemo rusuh yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya ternyata positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis pil koplo. Fakta tersebut terungkap setelah polisi melakukan tes urine terhadap para tersangka.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengungkapkan identitas tujuh orang yang terlibat, yakni SY (17) siswa SMK asal Dupak, ST (21) asal Jalan Bulak Banteng, AF (30) asal Jalan Dupak Rukun, TS (17) asal Jalan Tembok Sayuran, NU (21) asal Jalan Lasem, MI (19) asal Jalan Kalianak Timur, dan LA (28) asal Perlis Utara Surabaya.

    “Dari total 35 orang yang kami tetapkan tersangka, ada tujuh yang positif mengkonsumsi obat-obatan keras yaitu pil koplo,” kata Luthfie, Jumat (12/9/2025).

    Walaupun hasil tes urine positif, ketujuh massa pendemo yang ditangkap polisi karena rusuh itu tidak terbukti membawa barang haram. Mereka juga tidak terbukti terlibat jaringan peredaran. Sehingga berdasarkan hasil kajian Tim Asesmen Terpadu (TAT), ketujuh pemuda dianggap sebagai korban penyalahguna dan diwajibkan menjalani rehabilitasi.

    “Ketujuh pemuda dilakukan rehabilitasi. Namun, proses hukum untuk tindakan mereka saat demo juga terus berlangsung,” jelas Luthfie.

    Diketahui sebelumnya, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya terus memburu massa aksi yang terlibat kerusuhan dalam demonstrasi Bubarkan DPR pada 29–31 Agustus 2025. Setelah menetapkan 33 orang sebagai tersangka, kini polisi kembali menangkap dua orang sehingga total ada 35 orang yang terbukti melakukan kerusuhan.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan pihaknya masih terus memburu para pelaku lain dalam kerusuhan yang menyebabkan Surabaya menjadi lautan api. Ia tidak menampik akan ada tersangka-tersangka baru yang berhasil diamankan.

    “Masih ada beberapa. Yang kemarin dua orang ya (jadi tersangka),” kata Luthfie, Rabu (10/9/2025).

    Dua orang terbaru yang ditetapkan menjadi tersangka terbukti ikut melakukan pembakaran salah satu bangunan sisi barat Gedung Negara Grahadi pada Sabtu (30/8/2025). Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    “Terakhir yang kemudian melakukan pembakaran di Grahadi,” ucapnya.

  • Bupati Sidoarjo Ajak Fatayat NU Bersinergi Cegah Stunting

    Bupati Sidoarjo Ajak Fatayat NU Bersinergi Cegah Stunting

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengajak kader Fatayat NU di seluruh ranting dan cabang se-Kabupaten Sidoarjo untuk bersinergi dalam upaya pencegahan stunting. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara “Gerakan Cegah Stunting bagi Fatayat” yang diselenggarakan di Delta Graha Sekretariat Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 11 September 2025.

    Dalam sambutannya, Subandi menekankan pentingnya peran Fatayat NU yang, menurutnya, memiliki posisi strategis dalam pembinaan keluarga. Fatayat NU dianggap sebagai pondasi keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan rumah tangga, khususnya dalam aspek pola asuh, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi keluarga.

    “Fatayat NU adalah pondasi keluarga. Dari rahim keluarga yang sehat, akan lahir generasi yang sehat pula. Karena itu saya mengajak seluruh kader Fatayat NU di Sidoarjo untuk ikut serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu, agar sadar pentingnya gizi, pola asuh, dan kesehatan anak. Dengan kebersamaan ini, angka stunting di Sidoarjo bisa terus ditekan,” ungkap Subandi.

    Menurutnya, penanganan masalah stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, prevalensi stunting yang tercatat dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan angka 16,1 persen, namun berhasil diturunkan menjadi 8,4 persen pada tahun 2023. Pemkab Sidoarjo menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen pada tahun 2025, sesuai dengan target nasional.

    “Target ini tidak akan tercapai tanpa gotong royong. Peran Fatayat NU yang dekat dengan keluarga dan masyarakat adalah kunci. Bersama PKK, kader posyandu, dan tenaga kesehatan, Fatayat NU bisa menjadi motor penggerak pencegahan stunting di setiap desa,” lanjutnya.

    Subandi juga menegaskan bahwa kekuatan utama dalam pencegahan stunting terletak pada keluarga yang sehat dan kuat. “Jika Fatayat NU menjadi pondasi keluarga yang kokoh, InsyaAllah Sidoarjo akan melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” katanya optimis.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sriatun Subandi, juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ia menyebut periode ini sebagai masa yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

    “Seribu hari pertama kehidupan tidak boleh terlewatkan. Ibu hamil, bayi, dan balita harus mendapatkan asupan gizi seimbang, perhatian, dan pola asuh yang tepat. Jika pondasi keluarga kuat, maka generasi yang lahir akan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing,” ujar Sriatun.

    Lebih lanjut, Sriatun juga mengingatkan bahwa selain Fatayat NU, seluruh pihak harus melaksanakan sosialisasi mengenai program edukasi gizi seimbang, serta pemanfaatan lahan rumah sebagai sumber pangan bergizi. “Langkah ini akan sejalan dengan peran Fatayat NU sebagai penguat keluarga dan penggerak masyarakat,” pungkasnya. [isa/suf]

  • Wapres Gibran minta santri-santri melek teknologi AI, belajar coding

    Wapres Gibran minta santri-santri melek teknologi AI, belajar coding

    “Contoh konsentrasi tadi Pak Wakil Presiden adalah bagaimana pesantren ini melek digital, melek AI, dan paham tentang bagaimana coding. Nah, ini sangat sejalan dengan apa yang kami idam-idamkan bersama, kalau pesantren kita harus menjadi resource yan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta santri-santri saat ini yang mondok di pesantren untuk juga melek dengan teknologi yang saat ini berkembang, termasuk di antaranya teknologi kecerdasan buatan (AI), juga mulai mempelajari coding.

    Gibran menjelaskan kemampuan memanfaatkan teknologi maju tersebut, termasuk meningkatkan literasi digital penting sehingga saat santri-santri itu lulus dari pesantren, mereka memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

    “Contoh konsentrasi tadi Pak Wakil Presiden adalah bagaimana pesantren ini melek digital, melek AI, dan paham tentang bagaimana coding. Nah, ini sangat sejalan dengan apa yang kami idam-idamkan bersama, kalau pesantren kita harus menjadi resource yang memang memiliki kekuatan yang juga bisa diserap oleh tenaga kerja,” kata Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Ayo Mondok Zahrul Azhar membagikan isi pertemuannya dengan Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis.

    Wapres Gibran menerima kedatangan Zahrul beserta beberapa pengurus dari Gerakan Nasional Ayo Mondok, yang merupakan kampanye nasional hasil inisiatif dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), lembaga yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU). Gerakan itu pertama kali diluncurkan pada 1 Juni 2015.

    Dalam pertemuan yang sama, Zahrul mengungkap Wapres Gibran turut menyoroti kondisi lebih dari 42.000 pesantren di berbagai daerah Indonesia belum memiliki fasilitas yang memadai. Gibran menilai situasi itu perlu menjadi perhatian, karena saat ini orang tua-orang tua dari kalangan usia millenial tidak hanya memperhatikan kualitas pendidikan dan pengajaran, tetapi juga kelayakan kondisi hidup di asrama.

    “Kalau (orang tua, red.) millenial, pasti dia akan care bagaimana tempat tidurnya, bagaimana kamar mandinya, bagaimana dapur dan sebagainya, Maka mau gak mau kita juga harus siap untuk memperbaiki diri agar pesantren ini bisa dinikmati oleh semua kalangan,” sambung Zahrul menyampaikan isi pertemuannya dengan Gibran.

    Zahrul kemudian menyatakan Wapres Gibran, dalam pertemuan di Istana Wapres hari ini, juga mendukung acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia yang rencananya digelar pada bulan Oktober 2025. Rakornas tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Zahrul, menjadi forum untuk membahas peningkatan kualitas pesantren baik dari sisi ilmu agama maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini Denpasar

    9 Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini Denpasar

    Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Banjir ekstrem yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) merusak ratusan bangunan dan menyebabkan belasan korban jiwa.
    Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (11/9/2025) pukul 12.00 Wita, korban tewas sebanyak 14 orang. Selain itu, dua korban masih dalam proses pencarian.
    Banjir itu melanda tujuh kabupaten dan kota di Bali.
    Gubernur Bali I Wayan Koster mengecek proses penyedotan air banjir di lokasi terdampak, seperti Pasar Badung, area Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Koster menyebut, peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi dalam 70 tahun terakhir.
    “Hujan deras kali ini luar biasa, bahkan menurut pedagang sudah 70 tahun tidak pernah terjadi hujan sebesar ini. Kami akan menetapkan status darurat untuk percepatan penanganan, termasuk alokasi anggaran tak terduga bagi kerugian masyarakat,” ungkap Koster.
    Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan dua lokasi terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukad Badung yang berimpitan, serta kawasan Jalan Pura Demak.
    Sementara itu, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bali, banjir terjadi di 123 titik, dengan rincian 81 titik di Kota Denpasar, 14 di Kabupaten Gianyar, 4 di Kabupaten Karangasem, serta beberapa titik di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung.
    Longsor terjadi di 18 titik, yang tersebar di Gianyar sebanyak lima titik, 12 lokasi di Karangasem, dan satu di Badung.
    Bencana banjir juga menyebabkan 16 titik bangunan jebol. Dua di Gianyar, dua di Badung, 11 di Karangasem, dan satu di Denpasar.
    Hingga Rabu malam, sebanyak 240 orang mengungsi di sejumlah titik di Denpasar, seperti Banjar Tohpati, Kesambi, Gedung NU, dan SD Pemecutan Kelod.
    Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra menyampaikan, di area Pasar Badung terdapat 50 sampai 70 kendaraan yang masih terjebak di basement dengan ketinggian air mencapai 8 meter.
    “Kami menyiapkan kendaraan khusus untuk menarik mobil-mobil tersebut, sekaligus kerahkan empat Satuan Setara Kompi untuk pembersihan di Pasar Kumbasari, Pasar Badung, dan Jalan Pulau Demak,” imbuhnya.
    Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, timnya datang dengan komposisi lengkap, termasuk staf khusus Kemenko PMK, untuk membantu secara rinci permasalahan di lapangan.
    “Logistik awal berupa pompa dan genset sudah kami serahkan. Itu langsung kami hibahkan untuk percepatan penyedotan air,” katanya.
    Suharyanto juga menyoroti fenomena cuaca ekstrem yang jarang terjadi di Bali.
    “Kenapa sekarang besar sekali? Curah hujannya sangat tinggi karena ada fenomena atmosfer berbeda dari biasanya. Termasuk gelombang equatorial Rossby dan Kelvin. Kami sudah berkonsultasi dengan BMKG bahwa gelombang ini sudah tidak ada di Bali dan mengarah ke barat,” jelasnya.
    Dia juga menegaskan bahwa status darurat bencana bukan persoalan kepemimpinan. Melainkan untuk mempercepat administrasi bantuan pusat ke daerah.
    BNPB memastikan bantuan logistik akan terus diberikan, termasuk makanan bayi dan anak-anak, serta mendukung pencarian korban hilang bersama Basarnas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Jombang (beritajatim.com) – Gus Irfan Yusuf Hasyim atau KH Irfan Yusuf Hasyim, putra kelahiran Jombang yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari, kini resmi memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas seluruh urusan haji dan umroh di Tanah Air.

    Pelantikannya menjadi momen bersejarah, mengingat Kementerian Haji dan Umroh adalah kementerian baru yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Gus Irfan kini berada di posisi yang penuh tantangan dan harapan, terutama bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman, dan lebih terjangkau.

    Perjalanan hidup Gus Irfan yang kini sebagai pejabat tinggi negara ini terentang jauh dari tanah kelahirannya, Jombang, tempat ia dibesarkan. Sejak kecil, pendidikan adalah prioritas utama dalam keluarganya.

    Jejak pendidikannya dimulai di SDN Cukir 1 Jombang, sebuah sekolah yang terletak persis di depan rumahnya. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Jombang, yang telah lama menjadi bagian dari sejarah pendidikan di kota tersebut.

    Lulus pada tahun 1977, Gus Irfan melanjutkan ke Sekolah Menengah Persiapan Pertama (SMPP), yang kini lebih dikenal dengan nama SMAN 2 Jombang, dan berhasil menuntaskan pendidikannya di sana pada tahun 1982.

    Kisah tentang Gus Irfan semasa sekolah masih tercatat dengan jelas dalam buku induk siswa di SMAN 2 Jombang. Di buku tersebut, tertera bahwa ia masuk pada tahun 1978 dan memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

    Seperti layaknya anak muda pada umumnya, Gus Irfan terekam dalam sebuah foto hitam putih khas anak remaja zaman itu. Namun, lebih dari sekadar penampilan fisik, sosoknya dikenal oleh teman-teman dan gurunya sebagai pribadi yang rendah hati, pendiam, dan sangat menghargai proses belajar.

    “Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat humble. Jarang berbicara, tapi punya hati yang besar,” kata Koniamuryani, Wakil Kepala Kurikulum SMAN 2 Jombang, yang juga merupakan alumni tahun 1997, Rabu (10/9/2025).

    Keberhasilan Gus Irfan yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umroh bukan hanya membawa kebanggaan bagi keluarga besar Tebuireng, tetapi juga untuk seluruh warga Jombang. SMAN 2 Jombang pun turut berbangga hati karena salah satu alumninya kini menduduki jabatan penting di pemerintahan.

    Ini bukan pertama kalinya sekolah tersebut melahirkan pemimpin. Sebelumnya, Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, juga merupakan alumni SMPP angkatan 1978, dan banyak lagi nama-nama alumni yang kini memegang posisi penting di tingkat pusat maupun daerah.

    Namun, yang lebih penting, Gus Irfan tidak hanya mewarisi nilai-nilai luhur dari kakeknya, KH Hasyim Asyari, pendiri NU, tetapi juga membawa visi besar bagi masa depan umat Islam Indonesia.

    “Saya berharap beliau bisa membawa perubahan positif dalam pengelolaan haji dan umroh. Semoga antrean panjang yang selama ini menjadi momok bisa dipersingkat, dan biaya haji bisa lebih terjangkau,” harap Koni, seorang guru yang juga alumni SMAN 2 Jombang.

    Harapan itu bukan tanpa alasan. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Farros Tebuireng, Gus Irfan memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk mengelola organisasi besar seperti Kementerian Haji dan Umroh.

    Ia memahami betul betapa besar dampak yang dihasilkan dari pengelolaan yang tepat terhadap ibadah haji, yang bagi sebagian besar umat Muslim adalah perjalanan seumur hidup.

    Pendidikan Gus Irfan tidak berhenti di Jombang. Setelah lulus dari SMAN 2 Jombang, ia melanjutkan studinya ke Universitas Brawijaya Malang, di jurusan Administrasi Niaga.

    Pada tahun 1985, ia lulus dengan gemilang, dan melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana di universitas yang sama, lulus pada tahun 2002. Selain prestasi akademik, Gus Irfan juga aktif dalam berbagai organisasi, baik yang bersifat politik maupun keagamaan, yang memperkaya pengalaman hidupnya.

    Kini, setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, Gus Irfan berdiri di puncak kariernya. Sebagai Menteri Haji dan Umroh, ia tidak hanya dituntut untuk menjadi seorang birokrat yang efisien, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi umat Islam di Indonesia.

    Di pundaknya, terletak harapan jutaan orang yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terjangkau.

    Dalam menghadapi masa depan, Gus Irfan tentu menyadari bahwa tugas berat menanti di depannya. Namun, dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan nilai-nilai luhur yang ia warisi, tidak ada keraguan bahwa ia siap untuk membawa Kementerian Haji dan Umroh menuju kemajuan yang lebih baik.

    Dari Jombang ke Jakarta, Gus Irfan adalah simbol bahwa setiap langkah kecil menuju pendidikan dan pengabdian, bisa membawa seseorang ke posisi yang menentukan nasib banyak orang. [suf]

  • Segini Kekayaan Irfan Yusuf, Menteri Haji yang Baru Dilantik Prabowo

    Segini Kekayaan Irfan Yusuf, Menteri Haji yang Baru Dilantik Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri dalam rangka perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Prabowo salah satunya melantik Menteri Haji dan Umrah yakni Moch. Irfan Yusuf, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Irfan akan didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, yang sebelumnya juga merupakan Wakil Kepala BP Haji.

    Adapun, pembentukan Kementerian Haji dilakukan usai pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu. Beleid tersebut mengamanatkan transformasi BP Haji menjadi kementerian baru.

    Profil & Kekayaan Irfan Yusuf

    Mochammad Irfan Yusuf atau kerap disapa Gus Irfan merupakan cucu dari pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH Hasyim Asy’ari, sekaligus berlatar belakang sebagai politisi Partai Gerindra. 

    Menilik dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Irfan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Maret 2025, harta kekayaannya mencapai Rp16,26 miliar saat mengemban jabatan Kepala BP Haji.

    Jumlah itu sebagian besar terdiri dari enam item tanah dan bangunan senilai Rp13,26 miliar, yang berdiri di tanah kelahirannya yakni Kabupaten Jombang, Jawa Timur serta di Kota Surabaya.

    Lebih lanjut, harta berupa alat transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp505 juta, antara lain mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 hasil sendiri senilai Rp500 juta, serta dua motor.

    Di samping, Irfan melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta serta harta kas dan setara kas senilai Rp2,42 miliar. Tak terdapat nominal utang dalam dokumen LHKPN-nya.