Xcloud.id

Organisasi: NU

  • NU Klaim Food Tray MBG Tidak Halal walau Sudah Steril dari Minyak Babi

    NU Klaim Food Tray MBG Tidak Halal walau Sudah Steril dari Minyak Babi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik penggunaan minyak babi dalam proses produksi food tray program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Meski pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan material food tray tidak mengandung minyak babi dan sudah melalui proses pencucian hingga steril, kalangan ulama menyatakan hal itu tetap tidak bisa ditoleransi.

    Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki menegaskan, standar halal bukan hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses produksinya.

    “Ya, kalau dalam proses kehalalan kita, SOP-nya kan proses halal itu bukan hanya pada hasilnya. Hasilnya memang negatif, tapi prosesnya menggunakan barang-barang najis, barang haram seperti alkohol, minyak babi, itu juga jadi perhatian dan itu menjadi tidak halal,” kata Rakhmad saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Rakhmad menjelaskan, dalam ketentuan halal yang diatur Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kehalalan tidak hanya ditentukan dari hasil akhir produk, melainkan juga dari proses produksinya. Jika dalam proses tersebut menggunakan bahan yang haram atau najis, seperti alkohol maupun minyak babi, maka produk tetap dinyatakan tidak halal. Bahkan, sekalipun pada output akhirnya tidak ditemukan lagi kandungan zat haram karena sudah dibersihkan, standar halal tetap menilai produk tersebut tidak memenuhi syarat.

    Ia menegaskan, ketentuan wajib halal tidak bisa ditoleransi, meskipun residu minyak babi sudah tidak ada pada produk akhir. “Tetap (tidak bisa ditoleransi), karena di undang-undang kita diatur tentang proses untuk barang gunaan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan isu yang ramai bukan terkait bahan food tray itu sendiri, melainkan pada penggunaan minyak saat proses pencetakan.

    “Nah (persoalan food tray mengandung minyak babi) itu bukan pada food tray-nya, karena komponen food tray itu logam, salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray-nya,” jelas Dadan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    “Minyak itu digunakan pada saat stamping-stamping atau percetakan yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan (lebih) mudah. Nah kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan, direndam, dibersihkan sehingga steril begitu,” tambahnya.

    Dadan menilai polemik muncul karena jenis minyak yang dipakai dalam proses produksi. Meski begitu, ia memastikan baki makanan impor wajib memiliki label halal, sambil mendorong produksi berbasis industri dalam negeri.

    “Nah isunya adalah menggunakan minyak (babi). Untuk di dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati, artinya dari tumbuhan. Dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Nah untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan BPJPH agar food tray yang diimpor sudah distempel halal seperti itu,” ucap Dadan.

    Adapun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ditegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku mulai 18 Oktober 2024 dan mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan. Pelaksanaan sertifikasi halal berada di bawah otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    UU JPH juga mengatur bahwa kehalalan yang ditentukan bukan hanya dari hasil akhir, tetapi juga pada proses produksinya. Artinya, penggunaan bahan haram seperti minyak babi, alkohol, maupun zat najis lain dalam proses produksi, meski sudah hilang pada produk akhir, tetap menjadikan produk tersebut tidak halal.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Siap Bangkitkan Koperasi – Page 3

    Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Siap Bangkitkan Koperasi – Page 3

    Farida Farichah, seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih jabatan 2024-2029. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025) siang.

    Pengangkatannya tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 yang diteken pada 17 September 2025.

    “Mengangkat sabagai menteri dan wakil menteri dalam sisa masa jabatan 2024-2029, yakni… Lima, Farida Farichah sebagai wakil menteri koperasi,” demikian bunyi Keputusan Presiden (Kepres) tersebut.

    Sebelum menjabat posisi wakil menteri, Farida Farichah telah memiliki rekam jejak yang panjang dalam organisasi, baik di partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Saat ini, ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keterlibatannya dalam dunia politik tidak berhenti di situ. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu, Farida pernah mencoba peruntungannya sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Rembang, Blora, dan Pati.

    Tak hanya aktif di ranah politik, Farida juga memiliki keterlibatan yang kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat NU. Sebelumnya, ia juga pernah memimpin organisasi pelajar NU sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) periode 2012-2015.

    Pengalaman kepemimpinannya juga terentang di organisasi pemuda. Dalam profil Instagramnya, @faridafarichah, ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk periode 2018-2021.

  • Saat Saksi Sidang Djuyamto Izin Pulang ke Solo, Hakim: Titip Salam ke Pak Jokowi Nasional 17 September 2025

    Saat Saksi Sidang Djuyamto Izin Pulang ke Solo, Hakim: Titip Salam ke Pak Jokowi Nasional 17 September 2025

    Saat Saksi Sidang Djuyamto Izin Pulang ke Solo, Hakim: Titip Salam ke Pak Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bendahara 1 Panitia Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung MWC NU Kartasura, Suratno sempat meminta izin kepada majelis hakim apakah ia sudah boleh pulang ke Solo, Jawa Tengah.
    Momen ini terjadi usai Suratno diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap majelis hakim yang memberikan vonis
    onslag
    atau vonis lepas untuk tiga korporasi crude palm oil (CPO).
    “Terima kasih saudara saksi berdua, sudah boleh meninggalkan ruang sidang,” ujar Hakim Ketua Effendi saat sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Saat itu, ada tiga orang saksi yang tengah diperiksa di dalam persidangan.
    Mereka adalah Suratno, Istri Hakim nonaktif Djuyamto Raden Ajeng Temenggung Dyah Ayu Kusumawijaya, serta Panitera Utama PN Jakarta Selatan, Eddy Suwarno.
    Atas arahan hakim, JPU lebih dahulu memeriksa Suratno dan Ayu karena keduanya berhubungan dengan terdakwa Djuyamto.
    Sementara, saksi Eddy kesaksiannya dibutuhkan untuk perkara seluruh terdakwa, bukan hanya Djuyamto.
    Usai dibolehkan pulang oleh Hakim Effendi, Suratno tiba-tiba bertanya untuk memastikan pernyataan hakim.
    “Mohon izin, sudah boleh pulang ke Solo, Yang Mulia?” tanya Suratno kepada majelis hakim.
    Mendengar pertanyaan dari Suratno, Hakim Effendi sontak bertanya, “(kereta) Bima jam berapa?”
    Sambil tertawa kecil, Suratno mengatakan keretanya akan jalan sekitar pukul 19.00 WIB.
    Berhubung waktu sudah sore di atas jam 16.30 WIB, hakim pun membolehkan Suratno untuk segera menuju stasiun.
    Sebelum Suratno meninggalkan ruang sidang, Hakim Effendi sempat berkelakar dan menitip pesan untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga berdomisili di Solo, Jawa Tengah.
    “Hati-hati, selamat jalan ya pak ya. Salam buat Pak Jokowi,” kata Hakim Effendi.
    “Siap, terima kasih yang mulia,” jawab Suratno sebelum bangkit berdiri dan meninggalkan ruang sidang.
    Dalam persidangan hari ini, Suratno mengungkap kalau Djuyamto pernah memberikan uang senilai Rp 5,65 miliar untuk pembangunan gedung Kantor Terpadu Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.
    Uang ini diberikan dalam tiga kali penyerahan. Suratno mengaku dua kali menjemput uang ini ke Jakarta atas perintah Djuyamto.
    Saat ini, uang pemberian Djuyamto sudah tercampur dengan dana yang dikumpulkan jemaah.
    Uang ini juga sudah digunakan untuk membeli sejumlah lahan.
    Tapi, sebagai pertanggungjawaban, MWC NU Kartasura mengaku akan menjual lahan ini. Kemudian, uang ini akan disetor ke negara.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin nilai Wamenkop Farida Farichah sosok “tahan banting”

    Cak Imin nilai Wamenkop Farida Farichah sosok “tahan banting”

    “Dia ini Ketua Umum IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), jadi pengalaman organisasinya, berjejaring nasional sangat kuat. Tahan banting insya Allah, membantu suksesnya koperasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebagai sosok yang “tahan banting” dengan pengalaman organisasi yang luas.

    “Dia ini Ketua Umum IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), jadi pengalaman organisasinya, berjejaring nasional sangat kuat. Tahan banting insya Allah, membantu suksesnya koperasi,” kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Cak Imin menyebut tidak ada pembicaraan khusus sebelumnya terkait penunjukan Farida sebagai Wamenkop. Dia mengatakan kesempatan tersebut datang secara tiba-tiba.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kader PKB tersebut merupakan amanat yang penting dan harus dijalankan sebaik-baiknya.

    “Tentu bersyukur, berterima kasih atas kepercayaan Pak Presiden kepada kader muda PKB yg diberi mandat Wamen Koperasi. Mandat yang penting untuk membantu suksesnya koperasi di tanah air,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pejabat baru Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto.

    “Selamat kepada Menkopolkam baru, menteri baru, dan pejabat baru yang tentu punya tantangan yang baru. Semoga sukses semuanya, lancar semuanya, menyukseskan perjuangan Kabinet Merah Putih,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu.

    Farida menggantikan posisi Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkop dan kini telah dilantik sebagai Menteri Koperasi.

    Farida berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan memiliki rekam jejak panjang di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

    Beberapa posisi yang ia emban, antara lain Sekretaris Kepala Bidang Kerja Sama Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB (2024-2029) dan Wakil Sekretaris PP Fatayat NU (2022–2027).

    Ia juga pernah mengisi posisi Wakil Sekretaris DPP Perempuan Bangsa (2019–2024), Ketua DPP Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (2018–2021), Wakil Sekretaris Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Lazisnu) PBNU (2015–2021), dan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) (2012–2015).

    Selain itu, Farida juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.

    Farida lahir di Grobogan, Jawa Tengah. Meski tidak tersedia informasi mengenai gelar sarjananya, ia tercatat menyelesaikan pendidikan magister (S2) di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2009–2011.

    Sebagai wakil menteri, Farida akan mendampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam mempercepat operasionalisasi 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Lantas, bagaimana latar belakang nama-nama yang dilantik Prabowo? Berikut profil singkatnya:
    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan AKABRI pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Nama Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi tersebut didudukinya sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Prabowo kembali menunjuknya sebagai Menteri BUMN setelah terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    Namun, nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih hanya bertahan kurang dari setahun.
    Kini, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu ditunjuk Prabowo sebagai Menpora, menggantikan Dito Ariotedjo.
    Kompas.com / Rahel Menko Polkam Djamari Chaniago
    Afriansyah Noor sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) era Yusril Ihza Mahendra.
    Namanya juga pernah mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada era Presiden ke-7 RI Jokowi.
    Kini di kancah politik, Afriansyah Noor menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
    Rohmat Marzuki yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) diketahui merupakan Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
    Ia merupakan anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Grobogan dan Blora.
    KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Farida Farichah diketahui merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) oleh Prabowo.
    Di PKB periode 2024-2029, Farida Farichah menduduki posisi Sekretaris DPP PKB. Namanya juga merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).
    Angga Raka Prabowo sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi). Kini, politikus Partai Gerindra itu ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Angga Raka tercatat sebagai politikus Partai Gerindra dan merupakan loyalis Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
    Dia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Lalu, sempat dipercaya mengemban posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) sekaligus Ketua Badan Komunikasi.
    Muhammad Qodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Setelah dilantik Prabowo pada Rabu (17/9/2025), ia dipercaya menjadi Kepala KSP.
    Namanya pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada 2005. Berbekal pengalamannya di beberapa lembaga riset, Qodari memutuskan untuk mendirikan Indo Barometer pada 2006.
    Indo Barometer didirikan sebagai lembaga riset yang berfokus pada kajian perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala.
    Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang resmi dilantik Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN, yang fokusnya adalah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sosok Nanik tidak dapat dilepaskan dari industri media massa. Selama menjadi wartawan, ia dikenal sosok perempuan yang kritis terhadap berbagai isu baik sosial, politik, dan ekonomi.
    Di dunia politik, Nanik memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan ini tampak saat Pilpres 2019 lalu, dimana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
    Hubungan tersebut pun terus terjaga, hingga pada Oktober 2024 Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Prabowo.
    Nama mantan Wakapolri Ahmad Dofiri ditunjuk Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Sebelum menjabat sebagai Wakapolri dan pensiun pada Juni 2025, ia pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (14 April 2016-5 Oktober 2016), Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (4 November 2016-6 Desember 2019), dan Asisten Logistik Kapolri (6 Desember 2019-16 November 2020).
    Setelah itu, Ahmad Dofiri pernah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat (16 November 2020-31 Oktober 2021), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (31 Oktober 2021-26 Februari 2023), dan Inspektur Pengawasan Umum Polri (26 Februari 2023-11 November 2024).
    Sony Sonjaya merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 1967. Ia diketahui adalah lulusan Akademi Polisi pada 1991.
    Namanya pernah mengisi posisi sebagai Kapolres Simalungun, Kapolres Majalengka dan Kapolres Bandung.
    Setelah itu, ia diketahui pernah menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Jabar, Kabag Anev Bareskrim Polri, dan Direskrimum Polda Aceh.
    Dilansir dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1992. Ia kemudian mengambil S2 Master of Science Northeastern University dan lulus pada 1999.
    Namanya pernah mengisi sejumlah posisi di LKPP, seperti Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Farida Farichah, Aktivis NU yang Dilantik Jadi Wakil Menteri Koperasi – Page 3

    Profil Farida Farichah, Aktivis NU yang Dilantik Jadi Wakil Menteri Koperasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Farida Farichah, seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih jabatan 2024-2029. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025) siang.

    Pengangkatannya tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 yang diteken pada 17 September 2025.

    “Mengangkat sabagai menteri dan wakil menteri dalam sisa masa jabatan 2024-2029, yakni… Lima, Farida Farichah sebagai wakil menteri koperasi,” demikian bunyi Keputusan Presiden (Kepres) tersebut.

    Sebelum menjabat posisi wakil menteri, Farida Farichah telah memiliki rekam jejak yang panjang dalam organisasi, baik di partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Saat ini, ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keterlibatannya dalam dunia politik tidak berhenti di situ. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu, Farida pernah mencoba peruntungannya sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Rembang, Blora, dan Pati.

    Tak hanya aktif di ranah politik, Farida juga memiliki keterlibatan yang kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat NU. Sebelumnya, ia juga pernah memimpin organisasi pelajar NU sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) periode 2012-2015.

    Pengalaman kepemimpinannya juga terentang di organisasi pemuda. Dalam profil Instagramnya, @faridafarichah, ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk periode 2018-2021.

  • BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    GELORA.CO – Hasil uji laboratorium di China mengonfirmasi lemak babi atau lard digunakan dalam produksi baki makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wafa Riansah, Sekretaris PW Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jakarta sekaligus salah satu pemasok program, mengirim sampel bahan itu ke Shanghai Weipu Testing Technology Group.

    Wafa pertama kali menemukan adanya penggunaan lemak babi saat berkunjung ke pabrik baki makan di China.

    Setelah membawa sampel ke Indonesia, ia mencoba mengujinya di PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo), perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

    Namun, Sucofindo tidak bisa melakukan pengujian karena keterbatasan metode.

    Wafa kemudian mengirim sampel ke laboratorium Weipu di China.

    Hasil uji itu lalu keluar dengan nomor SHA03-25091211-FX-01CnEnR1.

    Weipu menganalisis sampel dengan tiga metode, yaitu fourier transform infrared spectrometer (FTIR), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS), dan nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR).

    “Lard olahan terdiri atas lemak utama, yakni trigliserida,” demikian kesimpulan laporan tersebut.

    Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) mencatat komponen utama sampel adalah minyak dasar olahan, ester sintetis, parafin terklorinasi, lemak babi olahan, zat anti karat, dan pelumas.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan lemak babi memang menjadi bahan baku dalam proses pembuatan baki makan MBG.

    Namun ia menegaskan, lard hanya dipakai pada mesin saat proses pencetakan, bukan pada produknya.

    “Baki makan itu campuran kromium dan nikel,” kata Dadan, akhir Agustus lalu.

    “Lemak babi digunakan pada mesin saat stamping, bukan pada baki makanannya.”

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, membenarkan lembaganya telah melakukan uji sampel baki makan MBG.

    Namun ia memilih bungkam, dengan alasan BPOM tidak bisa langsung mengumumkan hasilnya kepada publik.

    Menurut Taruna, BPOM bersama BGN, Kantor Komunikasi Presiden, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkoordinasi dan menggelar rapat soal hasil uji tersebut.

    “Intinya, pengumuman hasil uji ini akan dilakukan secara bersama,” kata Taruna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin awal pekan ini.

    “Sektor yang memimpin pengumuman hasil uji adalah Kantor Komunikasi Presiden.”***

  • Ini klaster 17 tersangka penculikan berujung kematian Kacab bank

    Ini klaster 17 tersangka penculikan berujung kematian Kacab bank

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian membeberkan peran dan klaster 17 tersangka kasus penculikan yang berujung kematian Kepala Cabang Pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat berinisial MIP (37).

    Dari 17 orang itu, dua diantaranya merupakan oknum anggota TNI, yakni Kopda FH dan Serka N.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Selasa. mengungkapkan, 17 tersangka terbagi menjadi empat klaster.

    Yakni otak perencana, eksekutor penculikan, pelaku penganiayaan serta tim surveilans yang membuntuti korban. “Ada empat orang yang berperan otak perencana. C alias K,” katanya

    Pelaku ini yang mengatur pertemuan dengan DH, merancang rencana, hingga menyiapkan perangkat IT untuk memindahkan uang dari rekening dormant ke rekening penampung. C pula yang mengklaim punya data rekening-rekening dormant yang siap dipindahkan.

    Lalu ada DH yang menghadiri pertemuan, menghubungi JP untuk mencari tim penculik, menyiapkan orang-orang yang akan membuntuti korban, sekaligus mengatur skenario penculikan. Untuk operasional, DH menyiapkan uang yang disetorkan kepada JP.

    “Berikutnya, AAM, juga ada di dalam perencanaan. Ia turut hadir dalam pertemuan bersama C dan DH, membantu merancang penculikan, serta menyiapkan tim pengintai,” kata Wira.

    Sementara JP berperan mengumpulkan tim eksekutor bersama N, mengawasi jalannya pembuntutan, hingga ikut membuang korban di Cikarang. JP bahkan menggelontorkan uang kepada Serka N untuk memperlancar operasi.

    “Klaster pertama merupakan otak perencana pelaku penculikan. Ini terdiri dari empat orang,” kata Wira.

    Kemudian, klaster kedua, polisi menyebut lima orang sebagai eksekutor penculikan. Di awali E, orang yang memaksa korban masuk ke Avanza putih, melilitkan lakban ke wajah MIP serta mengikat tangannya dengan tali.

    Dari Kopda FH, ia menerima Rp45 juta yang kemudian dibagi-bagi ke rekan-rekannya.

    REH membantu dengan memegangi korban dari belakang saat proses pengikatan. JRS menahan tangan kanan korban, sementara AT menahan dari sisi kiri.

    Perlawanan MIP dilumpuhkan dengan kerja sama tiga orang ini. Sedangkan EWB menjadi sopir Avanza putih yang melarikan korban dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur (Jaktim).

    “Klsster yang kedua ini adalah klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka,” katanya.

    Klaster ketiga terdiri atas lima orang yang terlibat dalam penganiayaan hingga korban meninggal dunia. JP juga ikut dalam klaster ini. JP adalah menginjak kaki korban di dalam Fortuner hitam dan ikut membuang jasadnya.

    “JP ini berada di dalam mobil Fortuner hitam, yang mana korban ketika diculik itu dipindahkan dari Avanza putih ke Fortuner warna hitam,” katanya.

    Adapun peran JP, yaitu menginjak kaki korban di mobil Fortuner dan membuang korban pada saat bersama saudara N.

    Ada juga NU, sopir Fortuner yang membawa korban dari Kemayoran ke Bekasi serta DSD yang menggantikan NU saat laju mobil mulai oleng.

    Terakhir, klaster keempat adalah tim surveilans yang terdiri atas empat orang yang khusus ditugaskan membuntuti gerak-gerik MIP. Mereka adalah AW, EWH, RS, l dan AS.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Membaca gerak NU di Tanah Seribu Masjid

    Membaca gerak NU di Tanah Seribu Masjid

    Tantangan digitalisasi, globalisasi, hingga ancaman intoleransi justru memperlihatkan bagaimana NU NTB menjadi laboratorium yang dinamis.

    Mataram (ANTARA) – Di sebuah sore yang hangat akhir pekan lalu, suasana di dalam Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terasa khidmat berbalut optimisme.

    Ratusan warga Nahdliyyin memenuhi ruangan untuk menyaksikan pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025–2030.

    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, hadir memberi sambutan yang membekas. Dengan suara tegas, ia menyebut NTB sebagai salah satu basis NU paling dinamis di luar Jawa.

    Pernyataan ini bukan sekadar pujian. Ia mencerminkan sebuah realitas bahwa NU di NTB bukan hanya bertahan, melainkan tumbuh menjadi salah satu pusat energi baru bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia.

    Pertanyaannya, apa yang membuat NTB begitu menonjol dalam peta dinamika NU nasional?

    Sejarah NU di NTB tidak bisa dilepaskan dari peran pesantren dan ulama karismatik yang menanamkan nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jamaah sejak awal abad ke-20. Lombok dan Sumbawa tumbuh dengan jaringan pesantren yang bukan hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga simpul sosial dan ekonomi masyarakat.

    Nama-nama seperti TGH Lalu Turmudzi Badaruddin (Datok Bagu) atau TGH Datok Bagu kerap disebut sebagai figur perekat. Mereka tidak sekadar mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjaga tradisi lokal seperti tahlilan, maulidan, hingga berbagai ritual keagamaan yang berpadu dengan budaya masyarakat. Tradisi inilah yang menjadikan NU di NTB terasa membumi, dekat dengan masyarakat akar rumput.

    Pesantren juga memainkan peran penting dalam menjawab kebutuhan zaman. Tidak sedikit pondok pesantren yang kini membuka sekolah formal, perguruan tinggi, hingga rumah sakit. Contoh nyata adalah Yayasan Qomarul Huda di Lombok Tengah yang mendapat hibah tanah dari Pemprov NTB untuk mendirikan rumah sakit. Langkah ini menunjukkan bagaimana NU melalui pesantren bertransformasi menjadi motor pembangunan sosial.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    GELORA.CO – Tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta Kiai Asyhari Abdullah Tamrin mengatakan isu adanya skandal di tubuh PBNU sudah membuat keresahan hingga ke kampung-kampung basis nahdiyin.

    Kiai Asyhari Abta menuturkan para kiai pesantren dan ustaz-ustaz NU, mau atau tidak mau, terpaksa mengikuti perkembangan di PBNU lantaran isu penyusupan pihak Israel dan soal keterkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji itu sudah menjadi konsumsi umum.

    Menurutnya, skandal itu tak seharusnya terjadi, bisa diredam, karena banyak kiai di PBNU yang semestinya memberikan warning dari awal.

    “Zionisme yang menyusup ke dalam tubuh jam’iyyah, bisa dideteksi dengan mata hati (ainul bashirah) dari perubahan-perubahan gagasan, sikap dan perilaku berjam’iyyah dari orang-orang yang menganutnya,” kata Asyhari.

    Rais Syuriyah PWNU DIY 2006-2016 itu pun mencurigai zionisme yang menyusup di PBNU terjadi sejak lama.

    “Ini musibah besar bagi NU. Bisa meruntuhkan muruah jam’iyyah,” ujar Kiai Asyhari.

    Dia lalu menyinggung soal dugaan korupsi kuota haji. “Ulah oknum PBNU yang mencari untung duniawi dari dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Tidak hanya tercela dan mencederai seluruh warga NU,” katanya.

    “Bayangkan, ribuan jemaah calon haji antre puluhan tahun untuk berangkat. Perbuatan itu (korupsi), menjungkirbalikkan keadilan yang semestinya tegak,” imbuh Asyhari.

    Kiai yang kini menjabat Musytasyar PWNU DIY 2021-2026 itu meminta kepada Rais Aam PBNU sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah untuk melindungi muruah NU sebagai prioritas. 

    “Saya memohon kepada Rais Aam menggunakan kebijaksanaannya. Demi melindungi muruah jam’iyyah, nonaktif kan atau berhentikan Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU. Percepat muktamar untuk mengganti kepemimpinan PBNU,” ujar Kiai Asyhari Abta.