Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Pakar UB: Boikot Trans7 Cermin Benturan Budaya di Indonesia

    Pakar UB: Boikot Trans7 Cermin Benturan Budaya di Indonesia

    Malang (beritajatim.com) – Seruan boikot terhadap Trans7 yang dipicu oleh tayangan program Xpose Uncensored tentang isu feodalisme di Pondok Pesantren Lirboyo memunculkan diskursus luas di ruang publik. Fenomena ini dinilai sebagai puncak dari persoalan komunikasi dan kebudayaan yang lebih dalam.

    Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D., Pengamat Manajemen Isu dan Krisis Komunikasi sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB), menyebut gejolak tersebut sebagai cermin rapuhnya kemampuan berpikir kritis masyarakat sekaligus bukti adanya benturan budaya antara nilai tradisional dan perspektif modern media.

    “Fenomena kemarahan publik, khususnya kalangan ulama dan santri, menunjukkan adanya fragmentasi dalam kemampuan berpikir kritis masyarakat kita, terutama dalam menyikapi isu sensitif yang beririsan dengan institusi agama dan budaya,” ujar Pia kepada beritajatim.com, Jumat (17/10/2025).

    Menurutnya, reaksi kolektif untuk memboikot Trans7 menunjukkan dominasi emosi dan loyalitas komunal dibanding proses verifikasi informasi. “Sebagian besar reaksi menunjukkan respons kolektif berdasarkan interpretasi tunggal dari potongan video viral,” jelasnya.

    Pia menjelaskan bahwa polarisasi ini membuat ruang dialog semakin sempit. Sebagian pihak mengecam tayangan Trans7 karena dianggap melecehkan ulama, sementara pihak lain (meski minoritas) menilai program itu sebagai kritik sosial terhadap potensi feodalisme dalam lembaga keagamaan. “Situasi ini berisiko menutup peluang diskursus kritis yang sehat,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kegagalan komunikasi media dalam peristiwa ini. “Trans7, melalui Xpose Uncensored, gagal menyajikan kritik sosial dengan cara yang proporsional, berimbang, dan beretika,” tegasnya. Pia menilai narasi yang mengaitkan ritual takzim seperti ngesot dan mencium tangan kiai dengan eksploitasi finansial telah melanggar etika jurnalistik.

    “Menurut saya, Trans7 gagal memahami konteks budaya pesantren. Tradisi takzim bukanlah feodalisme, melainkan penghormatan terhadap ilmu dan spiritualitas,” tambahnya.

    Kegagalan manajemen krisis juga menjadi catatan penting. Pia menilai permintaan maaf yang baru disampaikan Trans7 setelah tekanan publik meluas menunjukkan respons defensif. “Permintaan maaf seharusnya dilakukan secara proaktif dengan mengedepankan empati terhadap pihak yang tersinggung,” ujarnya.

    Lebih jauh, Pia menilai akar persoalan ini adalah benturan budaya antara nilai tradisional pesantren dan lensa sosiologi Barat yang digunakan media. “Konflik terjadi karena Trans7 menggunakan lensa feodalisme Barat untuk menganalisis praktik keagamaan yang berakar kuat di Indonesia,” paparnya.

    Dalam budaya pesantren, lanjutnya, perilaku seperti mencium tangan atau menunduk di hadapan kiai bukan bentuk ketundukan feodal, melainkan simbol penghormatan terhadap guru dan penjaga moral masyarakat. “Serangan terhadap kiai dianggap sebagai serangan terhadap identitas komunal (santri/NU). Inilah mengapa respons boikot menjadi sangat masif,” jelas Pia.

    Ia mengingatkan agar media lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang menyentuh isu budaya dan agama. “Framing media memiliki kekuatan dahsyat karena framing selalu menunjukkan siapa yang salah, bukan siapa yang sebenarnya bersalah,” ujarnya.

    Pia juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih. “Bertabayun (klarifikasi) dan berdialog jauh lebih bijak daripada reaksi emosional. Hanya dengan itu kita bisa menjaga ruang publik yang sehat dan beradab,” pungkasnya. [dan/beq]

  • Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anak Gubernur Mahyeldi ditunjuk jadi Plt. Ketua PSI Sumbar

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan anak dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yakni Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumbar.

    “Benar, beliau (Taufiqur Rahman) sudah menerima surat keputusan sebagai Plt. Ketua DPW PSI Sumbar,” kata Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020–2025 Sukma Trianda di saat dihubungi di Padang, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI rebut kampung yang sebelumnya dikuasai OPM di Intan Jaya

    Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Habema berhasil merebut kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).

    Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.

    “Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis

    Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.

    “Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.

    Selengkapnya klik di sini.

    Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Alumni dan Santri Bondowoso Tuntut Pencabutan Izin Siar Trans7

    Ratusan Alumni dan Santri Bondowoso Tuntut Pencabutan Izin Siar Trans7

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ratusan santri dan alumni santri dari sejumlah pondok pesantren (ponpes), berunjukrasa di depan monumen gerbong maut alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso, Kamis (16/10/2025) siang.

    Mereka menuntut pencabutan izin siar Trans7 yang dinilai telah menyebarkan video provokatif dan menyakiti hati umat Islam di Indonesia, utamanya kaum nahdhiyin.

    Korlap aksi, Abdul Khalik dalam orasinya mengatakan, sejatinya unjukrasa bukan tradisi dan budaya para santri.

    “Tapi karena tayangan Trans7 telah mengiris hati kami, maka tidak ada pilihan: kami wajib turun ke jalan seperti saat ini!” katanya.

    Khalik menilai, video Xpose Unsencored Trans7 adalah video ujaran kebencian yang dibungkus selayaknya produk jurnalistik.

    “Itu bukan produk jurnalistik. Itu ujaran kebencian berkedok produk jurnalistik yang memecah belah umat Islam,” nilainya.

    Dalam penggalan video tersebut tersajikan bahwa tawadhu’nya santri pada kiainya dianggap sebagai upaya kiai memperkaya diri dengan menerima amplop santrinya.

    “Kalau kiai ingin memperkaya diri di pesantren, kenapa para pengusaha tidak berlomba-lomba mendirikan pesantren? Kami diajari adab dan cara hidup baik. Sewajarnya kami berterima kasih pada kiai kami,” paparnya.

    Suasana unjukrasa santri dan alumni santri di depan monumen gerbong maut alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso, Kamis (16/12/2025). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Ahmad Dhafir, alumni santri Ponpes Sidogiri juga senada. Ia menilai bahwa sebenarnya Trans TV tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari jasa perjuangan para ulama NU.

    “Jangan lupakan juga bahwa Ponpes Lirboyo pernah jadi markas Divisi Brawijaya tahun 1945. Para ulama juga ikut berjasa dalam penumpasan PKI. Kami mencurigai bahwa Trans 7 saat ini disusupi antek-antek PKI,” pekik Dhafir.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menyambut baik aspirasi dari para santri serta alumni santri yang berjalan tertib.

    “Kami juga akan menyampaikan aspirasi sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata pria yang juga pengasuh Ponpes Nurul Jadid tersebut.

    Usai demonstrasi, massa aksi bergerak ke Polres Bondowoso untuk melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baik dan ITE Trans 7 ke pihak berwajib. (awi/ted)

  • ​Ramai Tagar Boikot TRANS7, Ini Pemicunya

    ​Ramai Tagar Boikot TRANS7, Ini Pemicunya

    Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan  publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.

    Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.

    Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

    Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.

    Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

    Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.
     

     

    Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

    Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.
     
    Permintaan maaf TRANS7

    Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.

    Assamualaikum Wr. Wb.
     
    Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo
     
    TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
     
    Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.
     
    Wassalamualaikum Wr. Wb

    Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan  publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.
     
    Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.
     
    Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

    Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.
     
    Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
     
    Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.
     

     

    Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

    Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.
     

    Permintaan maaf TRANS7

    Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.
     
    Assamualaikum Wr. Wb.
     
    Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo
     
    TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
     
    Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.
     
    Wassalamualaikum Wr. Wb

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Tokoh Muda NU: Ada upaya meruntuhkan eksistensi pesantren

    Tokoh Muda NU: Ada upaya meruntuhkan eksistensi pesantren

    Sikap tawadhu seorang santri kepada kiai sebagai pembimbing jiwa tidak mungkin luntur hingga kapan pun

    Surabaya (ANTARA) – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Jairi Irawan, menilai ada upaya meruntuhkan eksistensi pesantren sebagai pilar pendidikan dan keindonesiaan melalui narasi dalam program salah satu televisi nasional.

    “Jika dilihat dari narasinya seakan ada upaya untuk meruntuhkan eksistensi pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan,” katanya saat dihubungi dari Surabaya, Rabu.

    Ia menyebut, peristiwa itu semakin menyakitkan karena terjadi pada bulan santri atau menjelang peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.

    Jairi yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta seluruh elemen bangsa membentengi pesantren dari narasi yang dapat menggerus eksistensi pesantren dan kiai.

    “Dalam sebuah program televisi seharusnya ada quality control sebelum tayang agar produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, pihak stasiun televisi juga perlu meminta second opinion dari pihak yang memahami pesantren agar prinsip cover both side terpenuhi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

    Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur itu menambahkan, setiap komunitas memiliki nilai budaya yang berbeda.

    Pemahaman terhadap sense of culture sangat penting agar yang muncul adalah informasi konstruktif, bukan provokatif.

    Sebagai seorang santri, Jairi menegaskan tidak pernah ada paksaan untuk tunduk dan tawadhu kepada kiai yang telah mengajarkan huruf hijaiyah hingga bisa membaca Al-Qur’an dengan baik.

    “Sikap tawadhu seorang santri kepada kiai sebagai pembimbing jiwa tidak mungkin luntur hingga kapan pun,” ucapnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ro’an atau aktivitas bersama di pesantren dilaksanakan dengan sukarela dan menjadi bagian dari pengisi waktu istirahat di tengah proses belajar kitab dan aktivitas keagamaan.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemilih dalam Pemilu Lokal

    Pemilih dalam Pemilu Lokal

    Jakarta –

    Dalam negara demokrasi pemilu yang adil dan jujur merupakan indikator penting bagi terbentuknya pemerintahan. Keadilan dan kejujuran pelaksanaan pemilu terekam dari sistem pemilu dan proses pemilihan.

    Sistem pemilihan menyangkut bagaimana pemilih memberikan suara, penghitungan suara dan pembagian kursi. Sedangkan proses pemilihan merupakan bagian esensial dari manajemen pelaksanaan yang fair, tidak berpihak, transparan oleh penyelenggara pemilu.

    Syarat pemilu adil adalah hak pilih yang sesuai, pendidikan politik dilakukan secara masif, proses pemilihan yang adil dan terbuka. Keterbukaan tidak hanya berlaku untuk penyelenggara pemilu tetapi juga dalam proses pencalonan kandidat, kampanye,
    pemungutan dan penghitungan suara.

    Dalam sistem pemilu isu krusial yang seringkali jadi magnet perdebatan adalah formula pemilihan, distrik magnitude (besaran dapil) dan elektoral threshold.

    Perludem menyebutkan ada empat hal utama yang menjadi bagian penting dalam dunia kepemiluan yakni aktor pemilu, sistem pemilu, manajemen pemilu dan hukum pemilu. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam undang-undang kepemiluan yang bolak-balik diuji di mahkamah konstitusi.

    Di Indonesia, sejak pertamakali melaksanakan pemilu, sistem yang digunakan selalu sistem proporsional, baik tertutup, proporsional terbuka atau proporsional yang dimodifikasi.

    Perubahan signifikan dilakukan pasca reformasi dengan sistem yang melibatkan rakyat dari pemilihan langsung baik legislatif maupun eksekutif. Rekayasa sistem pemilu sampai pada titik keserentakan pemilu legislatif yang dilakukan dalam dua pemilu terakhir.

    Evolusi Sistem Pemilu

    Menurut Andrew Reynolds (2014) sistem pemilu yang baik dapat memberikan secercah surga, namun sistem pemilu yang buruk dapat memberikan perjalanan lebih cepat ke neraka.

    Pemilu serentak 2019 merupakan neraka bagi para penyelenggara, data KPU menyebutkan 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit akibat sistem coblos 5 kotak tersebut.

    Beban pemilu yang terlalu besar untuk penyelenggara dan jeda pelaksanaan pemilu ke pilkada yang berdekatan pada tahun 2024 menjadi salah satu dasar bagi MK untuk memutuskan perubahan sistem pemilu.

    Pemilu nasional, 3 kotak suara (Pilpres, pemilu anggota DPD dan pemilu anggota DPR RI) serta pemilu lokal yang bisa dilaksanakan bersamaan atau bergantian antara pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu lokal dijeda 2-2,5 tahun pasca pemilu nasional yang tetap pada tahun 2029.

    Allen Hicken (2020) dalam “When Does Electoral System Reform Occur?” menyebutkan ada tiga hal yang mendasari perubahan desain sistem pemilu. Ketiga hal tersebut adalah systemic failure atau kegagalan sistematis, catalysts crisis respon terhadap krisis, dan incumbent preference atau preferensi petahana.

    Kegagalan sistematis menyangkut kegagalan dari sistem pemilu yang melahirkan pemerintahan yang stabil, efektif, representatif dan bertanggungjawab. Selama pasca reformasi, pemilu di Indonesia terlepas dari kritik dan kekurangan pemerintahan terpilih mampu menjalankan pemerintahan secara baik.

    Dari pemilu ke pemilu yang berlangsung, pemerintahan dengan ajeg menjaga stabilitas politik, ekonomi, atau skandal besar yang mengguncang legitimasi sistem maupun pemerintahan. Preferensi petahana yang ditunjukkan dari sikap partai politik di parlemen menggambarkan bahwa perubahan desain tidak akan terjadi secara revolusioner.

    Fakta tersebut sangat terasa dalam konteks di Indonesia, kompromi kepentingan partai-partai parlemen menjadi determinan dari sistem pemilu terbentuk. Menurut Hicken, perubahan sistem pemilu adalah hasil interaksi antara tekanan struktural (kegagalan/krisis) dan kalkulasi strategis aktor (petahana/partai politik).

    Dengan kata lain, perubahan tidak semata karena idealisme demokratis, evaluasi terhadap penyelenggaraan, kejenuhan pemilih, isu daerah, kaderisasi partai, kartelisasi pilkada, hingga pelembagaan partai tetapi lebih karena dinamika kekuasaan dan konteks politik kepentingan pemilu.

    Perubahan dari MK dan beberapa penolakan dari pembuat undang-undang. Secara teoritik merupakan teropong untuk memahami teori strukturalisme, institusionalisme historis, dan teori pilihan rasional. Lebih dari itu, memahami perilaku politik partai-partai terhadap keputusan MK untuk melakukan perubahan desain.

    Respons pembuat undang-undang tidak lebih dari upaya untuk mencari kompromi kepentingan kekuasaan. Tiga hal yang jadi pendulum Hicken merasionalisasi lambat atau cepatnya pembahasan undang-undang kepemiluan/kepilkadaan.

    Koreksi Pemilih

    Pemilu adalah sarana transfer kekuasaan dengan damai sekaligus pelembagaan konflik secara formal yang terikat dalam undang-undang. Evaluasi terhadap kekalahan dan kemenangan akan dilakukan selama 5 tahun. Namun demikian, desain baru yang bersifat final dan mengikat dari MK sebagaimana aturan MK akan mengubah lanskap dan konstelasi pemilu.

    Pemilu lokal bisa jadi trayek evaluasi lebih cepat terhadap kepemimpinan nasional. Maksudnya, kemenangan partai-partai dalam pemilu nasional jika tidak diiringi dengan kerja-kerja publik yang baik, terampil dan teknokratis. Pada pemilu lokal yang dilaksanakan 2-2,5 tahun pasca pemilu nasional jadi ajang evaluasi kritis terhadap pemerintahan pusat yang sedang berkuasa.

    Pengalaman pemilu lokal pertama di Indonesia sepanjang 1957-1958 yang menggelar pemilu daerah di Jakarta, Jabar, Jateng, Yogjakarta, Jatim, Sumsel, Riau dan Kalimantan bisa jadi pelajaran mewah. Kemenangan PKI yang berhasil menaikkan perolehan suara hingga 27 persen dari pemilu 1955 menjadi sumber ketakutan penguasa pada saat itu.

    Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama (2003) menyebutkan kemenangan PKI ini menjadi kekhawatiran PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilan PKI memenangkan pemilu lokal akan jadi milestone memenangkan pemilu nasional yang direncanakan pada September 1959.

    Artinya, jika kita bandingkan dengan tradisi pemilu di Amerika, pemilu lokal akan jadi semacam pemilu sela. Dimana pemenang pilpres dan pileg nasional akan dievaluasi publik dalam pemilu lokal, sehingga mendorong mereka bekerja lebih baik agar tak dihukum di “mid-term” pemilihan. Kekalahan dalam pemilu lokal akan memupus harapan untuk bisa memenangkan pemilu nasional pada 5 tahun mendatang.

    Tradisi ini akan membuat pemilih tersosialisasikan dengan peran pemerintahan secara fungsional. Politisi dan partai akan berupaya melembagakan sistem kepartaian yang lebih terbuka, bertanggungjawab.

    Partai-partai politik juga akan bekerja penuh selama memimpin dan mendapatkan kekuasaan. Celah dan kegagalan akan berujung pada kekalahan. Desain sistem pemilu nasional dan lokal tentu akan sangat mempengaruhi cara dan perilaku memilih warga.

    Ahan Syahrul Arifin. Tenaga Ahli di DPR RI, Mahasiswa S3 di Universitas Brawijaya Malang.

    (rdp/imk)

  • Pengurus dan kader PKB hadir dalam aksi solidaritas di halaman Trans7

    Pengurus dan kader PKB hadir dalam aksi solidaritas di halaman Trans7

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu.

    Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto yang hadir langsung di lokasi, menegaskan keikutsertaan PKB dalam aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap para ulama dan pesantren.

    “Aksi ini merupakan wujud solidaritas PKB terhadap para ulama dan pesantren, tempat di mana PKB berakar dan tumbuh,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan PKB tidak bisa tinggal diam ketika muruah para ulama dilecehkan. Terlebih, kata dia, PKB lahir dari rahim para kiai, sehingga pembelaan terhadap kehormatan mereka adalah bagian dari jati diri partai.

    “PKB lahir dari rahim para kiai, maka ketika muruah ulama dilecehkan, kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar aksi, melainkan panggilan nurani untuk menjaga kehormatan guru-guru kami,” katanya.

    Ia juga mengatakan membela kiai bukan hanya mengenai loyalitas terhadap guru spiritual, melainkan bentuk penghormatan terhadap akar peradaban dan moral bangsa.

    “Bagi PKB, membela kiai adalah menjaga kehormatan bangsa,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 viral karena dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.

    Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten di program “Xpose Uncensored” tersebut.

    “Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.

    Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar. Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”

    Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberikan sanksi penghentian sementara pada program siaran “Xpose Uncensored”.

    “KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas pasal 6 Peraturan Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebut Era SBY Lebih Makmur dari Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Kebakaran Jenggot, Minta Purbaya Dipecat!

    Sebut Era SBY Lebih Makmur dari Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Kebakaran Jenggot, Minta Purbaya Dipecat!

    GELORA.CO – Terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kelompok relawan pro-Jokowi bereaksi keras. Bahkan Laskar Cinta Jokowi (LCJ) meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

    Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

    “Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” ujar Suhandono dalam keterangannya dikutip dari moneytalk, Selasa (11/10/2025).

    Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024.

    Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

    Seperti diketahui, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”.

    Purbaya menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

    Pernyataan Purbaya tersebut dengan cepat viral di media sosial dan memunculkan perdebatan sengit antara pendukung dua mantan presiden tersebut.

    Sejumlah pihak membenarkan pernyataan Purbaya. Salah satunya dari tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    “Saya setuju sama menkeu : SBY bikin rakyat makmur tanpa perlu byk bangun infrastruktur. Suara kritik kita dulu ke jkw di kritik lg sm menkeu. Jempol nih sama purbaya. Lama2 menkeu ini asyik jg ????????????,” tulis Gus Umar.

    Ada pula yang mengingatkan bagaimana SBY memimpin dengan cara yang sistematis dan disiplin serta lembaga antirasuah (KPK) bekerja lebih independen dan tanpa pandang bulu.

    “Biografi dia (SBY) juga yang paling seru dibaca, i didn’t say he’s perfect and pure ya. Despite all of his mistakes, sby emang paling sistematis dan disiplin cara berpikirnya. Jadi apa yang dia buat itu, kebijakannya bisa dinilai dan tercatat. Di jaman dia KPK juga OP parah,” tulis akun @jahterra.***

  • Aktivis NU: Tragedi di Ponpes Al Khoziny Harusnya Jadi Tanggung Jawab Negara

    Aktivis NU: Tragedi di Ponpes Al Khoziny Harusnya Jadi Tanggung Jawab Negara

    Surabaya (beritajatim.com) – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Muchammad, Jafar Shodiq SH, MH, menilai tragedi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran, Sidoarjo, dan menelan korban jiwa puluhan santri merupakan musibah besar yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab negara.

    Menurut Jafar, insiden tersebut harus dilihat dalam kerangka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang secara tegas mengamanatkan peran dan kewajiban pemerintah terhadap penyelenggaraan pesantren.

    “Tragedi di Al-Khoziny memang musibah, dan pengasuh pesantren tentu sangat berduka karena kehilangan santri-santrinya. Namun, jika pemerintah hadir sebagaimana amanah undang-undang, potensi musibah seperti ini bisa diminimalkan,” ujar Jafar, Selasa (14/10/2025).

    Ia menjelaskan, selama ini pesantren membangun sarana dan prasarana pendidikan secara mandiri, berlandaskan keikhlasan dan semangat gotong royong. Pembangunan fasilitas pesantren, lanjutnya, sering kali dilakukan tanpa standar teknis yang memadai. Ini karena hanya mengandalkan kemampuan tukang lokal dan dana swadaya masyarakat.

    “Pesantren selama ini membangun sarana dan prasarana dengan keikhlasan dan keunikannya. Bahkan, banyak yang jauh dari standar pembangunan, karena hanya mengandalkan pengetahuan tukang ala kampung,” ungkapnya.

    Jafar menegaskan, sejak UU Pesantren disahkan dan berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan, pemerintah seharusnya sudah hadir memberikan pendampingan, fasilitasi, dan afirmasi bagi pesantren, khususnya dalam aspek pembangunan yang layak dan aman bagi santri.

    “Ketika UU Pesantren telah diundangkan, apakah pemerintah pernah hadir untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan sebagaimana amanah undang-undang itu? Yang terjadi di Ponpes Al-Khoziny, ketika musibah datang, bupati justru hadir menyalahkan pihak pesantren karena masalah administratif,” tegasnya.

    Ia menilai sikap seperti itu mencerminkan kurangnya empati dan pemahaman terhadap dunia pesantren, yang selama ini berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga keutuhan Indonesia.

    “Pesantren kini seolah jadi kambing hitam, disalahkan oleh banyak pihak, bahkan digoreng di media sosial tanpa melihat kekhasan dan perjuangan pesantren. Padahal, pesantren telah berjuang sejak sebelum Indonesia merdeka, mendidik dengan mandiri, dan menjadi pemersatu bangsa,” pungkas Jafar. (tok/ian)

  • Patrick Kluivert Mulai Ragukan Keberlanjutan Kariernya Bersama Timnas Indonesia

    Patrick Kluivert Mulai Ragukan Keberlanjutan Kariernya Bersama Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Keberlanjutan karier Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia kini mulai diragukan.

    Ini menyusul kegagalan Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke ajang Piala Dunia 2026.

    Di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde Keempat, Timnas Indonesia dipastikan gagal setelah menelan dua kekalahan beruntun.

    Indonesia harus kalah dari Arab Saudi 2-3 dan yang terbaru juga harus tunduk dari Irak 0-1.

    Dua kekalahan itu menutup langkah Indonesia untuk bisa lolos langsung atau pun melaju ke Kualifikasi Ronde kelima.

    Salah satu media Belanda, NU.nl dalam ulasannya menyebut bahwa Kluivert ragu dengan masa depannya Timnas Indonesia.

    “Patrick Kluivert, belum bisa memastikan masa depannya bersama skuad Garuda setelah gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026,” tulis ulasan media tersebut.

    Sementara itu, pelatih asal Belanda ini juga meragukan terkait kariernya ke depannya.

    “Belum ada rencana, belum sekarang,” kata Kluivert.

    “Kita perlu refleksi dulu terhadap apa yang sudah dicapai. Saat ini, saya belum bisa menjawab apa pun. Saya benar-benar belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,” ungkapnya.

    Kini, tagar #Kluivertout sudah mulai dibuat oleh para netizen dan penggemar sepakbola Indonesia.

    Masa depan pelatih asal Belanda ini sebenarnya ada di tangan federasi. Namun, dari kegagalan ini banyak yang mengharapkan untuk mundur bahkan dipecat.

    (Erfyansyah/fajar)