Organisasi: NU

Ribuan Pendekar Pagar Nusa Gelar Aksi Bela Kiai di Jakarta, Desak Negara Bertindak

Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan pendekar Pagar Nusa dari berbagai provinsi menggelar Aksi Bela Kiai di Jakarta, Selasa (21/10/2025), menuntut tindakan tegas negara terhadap Trans7 yang dianggap merendahkan martabat kiai dan pesantren. Aksi dimulai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan berlanjut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan tuntutan utama pencabutan hak siar Trans7 secara menyeluruh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil), menyatakan pelecehan terhadap kiai merupakan ancaman serius terhadap identitas bangsa.

“Kiai bukan hanya tokoh agama, tetapi penjaga akhlak bangsa. Jika negara diam, maka yang terganggu bukan hanya perasaan umat, tetapi kepribadian kebudayaan Indonesia,” ujarnya saat orasi di depan massa.

Dalam aksi tersebut, ribuan pendekar secara serempak memperagakan jurus salam Pagar Nusa 12 gerakan, simbol resmi bela diri dan adab santri NU, sebagai bentuk peneguhan komitmen menjaga ulama, negara, dan akhlak publik. Aksi berlangsung tertib dengan iringan shalawat dan istighotsah.

Lima Tuntutan Pagar Nusa

Pagar Nusa menyampaikan lima tuntutan pokok:

Pencabutan hak siar Trans7 secara total.
Pemulihan marwah kiai dan pesantren melalui siaran terbuka.
Evaluasi sistem penyiaran berbasis nilai kebudayaan bangsa.
Penguatan regulasi agar frekuensi publik tidak digunakan untuk konten provokatif.
Kehadiran negara sebagai penjaga moral dan kebudayaan nasional.

Aparat keamanan mengawal jalannya aksi, yang tetap tertib. Menjelang akhir kegiatan, suasana mencair dengan adu panco persahabatan antara pendekar Pagar Nusa dan anggota Sabhara, sebagai simbol bahwa aksi ini berbasis adab, bukan permusuhan.

Gus Nabil menegaskan, Aksi Bela Kiai hari ini merupakan bentuk konsolidasi moral santri untuk menjaga frekuensi publik dari komersialisasi nilai agama dan kebudayaan. “Bela kiai berarti menjaga masa depan bangsa,” ujarnya. [beq]

21/10/2025 23:49
Wajar, Namanya juga Darah Muda

GELORA.CO – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan, menanggapi video orasi Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Ainul Yakin Simatupang, yang viral dalam aksi demonstrasi di depan kantor Trans7.

Menurutnya, ekspresi kemarahan tersebut adalah hal yang wajar dan lahir dari semangat para kader muda Nahdliyin dalam membela ulama serta marwah pesantren.

“Namanya juga darah muda, alumni pesantren, dan memimpin pasukan sebagai ketua Ansor. Wajar kalau marah melihat kiai dan tokoh-tokoh NU serta Islam direndahkan,” ujar Rahmat di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rahmat menilai, publik seharusnya tidak salah memahami konteks orasi tersebut. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan Ketua Ansor DKI adalah agar masyarakat lebih menghormati kiai, pesantren, dan tokoh-tokoh agama Islam.

“Harusnya publik membaca pesan ini dengan jernih. Jangan aneh, jangan jahil, dan jangan ganggu pesantren, kiai, ulama, dan tokoh NU serta Islam,” tegasnya.

Rahmat juga menjelaskan, GP Ansor dan Banser sejak dulu berfungsi sebagai garda terdepan pesantren, yang diisi oleh para santri dan alumni pondok pesantren.

“Fungsinya Ansor dan Banser itu memang pasukan tempur pesantren, isinya alumni pesantren semua. Justru aneh kalau mereka diam dan tidak melakukan apa pun ketika melihat marwah kiai direndahkan,” jelasnya.

Meski demikian, Rahmat mengapresiasi sikap kader Ansor dan Banser yang tetap menyalurkan aspirasinya secara damai melalui demonstrasi dan orasi terbuka, tanpa tindakan anarkis.

“Saya justru bersyukur kemarahan itu hanya diwujudkan lewat demo dan orasi, tidak sampai pada hal-hal lain. Ini menunjukkan mereka semakin dewasa dan matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Rahmat.

Rahmat menegaskan, PBNU memahami semangat para kader muda dalam membela kehormatan para ulama dan lembaga pesantren, selama dilakukan dengan cara-cara yang damai dan bertanggung jawab.

“Mereka bukan sedang mencari keributan, tapi sedang menyampaikan pesan moral agar semua pihak menghormati ulama dan menjaga adab terhadap Islam,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, Ainul Yakin Simatupang, akhirnya angkat bicara terkait beredarnya potongan video dirinya yang sempat viral di media sosial dalam dua hari terakhir.

Video tersebut menampilkan Yakin saat menyampaikan orasi di depan kantor Trans7 dalam aksi membela marwah ulama, kiai, dan pesantren.

Namun, potongan video itu dinilai menimbulkan kesalahpahaman publik karena seolah-olah dirinya mengancam akan melakukan tindakan kekerasan.

“Kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang sengaja memotong dan menyebarkan video tersebut tidak secara utuh, sehingga menimbulkan tafsir yang keliru,” ujar Ainul Yakin Simatupang, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (20/10/2025).

Ia menegaskan, dalam pernyataan lengkapnya, ia sama sekali tidak bermaksud mengancam siapapun.

Justru, kata Yakin, ia sedang mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak mengulangi kembali konflik sosial dan kekerasan seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

“Yang saya sampaikan dalam konteks sejarah, tentang tragedi 1965. Itu bukan ajakan untuk bertindak keras, tapi peringatan agar peristiwa kelam itu tidak terulang,” jelasnya.

Menurut Yakin, bagian yang dipotong dalam video tersebut membuat substansi pesannya berubah.

Padahal, dalam orasi utuhnya, ia menyerukan agar seluruh kader Ansor dan Banser menolak segala bentuk kekerasan serta menjaga kehormatan pesantren dan ulama dari upaya pendiskreditan.

“Penegasan saya justru bentuk penolakan terhadap kekerasan. Kami ingin menjaga marwah ulama, kiai, dan lembaga pesantren agar tidak dilecehkan. Itu saja intinya,” tegasnya.

PW GP Ansor DKI Jakarta, lanjut Yakin, juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat muncul di ruang publik akibat viralnya potongan video tersebut.

Ia berharap masyarakat tidak terpancing oleh framing yang menyesatkan.

“Kami bertanggung jawab secara moral untuk menjernihkan situasi. Mari kita jaga ruang publik yang sehat, beradab, dan bermartabat,” tutup Yakin.

20/10/2025 21:48
Ansor Kota Probolinggo Kunjungi Haical, Santri Kecil Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

Probolinggo (beritajatim.com) – Di rumah sederhana di sudut Kota Probolinggo, suasana haru menyelimuti kedatangan rombongan GP Ansor. Mereka datang bukan sekadar membawa bingkisan, melainkan kehangatan, empati, dan doa untuk seorang bocah yang baru saja menatap hidup dari balik reruntuhan tragedi.

Namanya Syehlendra Haical Raka Aditya, 13 tahun, santri asal Probolinggo yang menjadi korban selamat dalam musibah runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Luka di tubuhnya mulai pulih, tapi luka batin dan trauma masih jelas tergambar di wajah mungilnya.

Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, bersama Ketua PCNU Kota Probolinggo, datang menjenguk Haical dan keluarganya. Bagi mereka, kunjungan itu bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan bentuk kasih dan kepedulian terhadap sesama warga Nahdlatul Ulama.

“Kami datang untuk memberikan suport moril dan menguatkan keluarga agar tetap sabar. Keluarga Haical ini bagian dari keluarga besar NU. Ayahnya dulu aktif di PMII, jadi secara emosional kami merasa ini keluarga kami juga,” ujar Salamul Huda dengan mata yang berkaca-kaca.

Dalam kunjungan itu, suasana sempat mencair ketika seorang anggota Ansor yang berprofesi sebagai tukang cukur diminta memangkas rambut Haical. Permintaan itu datang langsung dari sang ibu — potongan rambut kecil sebagai simbol awal kehidupan baru bagi sang anak.

“Kami minta sahabat Ansor yang punya usaha pangkas rambut untuk memangkas rambut Haical, sesuai permintaan ibunya. Tidak banyak yang bisa kami berikan, tapi kami ingin Haical merasa diperhatikan. Karena ia adalah anak kita semua, dan kita harus ikut menjaga tumbuh kembangnya,” tambah Salamul dengan nada lembut.

Tawa kecil Haical kembali terdengar sore itu. Meski tubuhnya masih lemah, sorot matanya mulai menampakkan semangat baru. Dari kepedulian kecil itu, GP Ansor ingin menegaskan satu hal: bahwa Haical bukan hanya tanggung jawab keluarganya, tapi milik seluruh umat yang berempati.

“Haical selamat bukan tanpa alasan. Barangkali Tuhan ingin mengingatkan kita untuk lebih peduli pada kehidupan, pada sesama,” tutur salah satu sahabat Ansor yang ikut mendampingi.

Dari balik luka dan trauma, semangat hidup baru itu perlahan tumbuh. Haical — bocah kecil dari Probolinggo — kini menjadi simbol keteguhan, harapan, dan kasih yang menyatukan banyak hati. (ada/ted)

20/10/2025 17:38
Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI yang Ancam Gorok Leher Pekerja Trans7 Ternyata Komisaris PT Transjakarta

GELORA.CO – Cek profil sekilas Muhammad Ainul Yakin, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta.

Seperti diketahui, nama Muhammad Ainul Yakin belakangan ini tengah ramai jadi sorotan publik di berbagai platform.

Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi usai Ketua GP Ansor DKI Jakarta tersebut ancam gorok leher para pekerja Trans7.

Usut punya usut, Muhammad Ainul Yakin yang dinilai bertindak amoral ini ternyata menjabat sebagai Komisaris PT Transjakarta.

Sebagaimana dilansir Pojoksatu.id dari akun media sosial platform X milik @didah90 pada Senin (20/10/2025).

Dalam unggahannya, nama Yakin disebut-sebut masuk ke dalam jajaran dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.

“Ini pak Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yg kebetulan jg Komisaris PT Transjakarta,” cuitnya.

“Sayang sekali salah satu pejabat publik melakukan ancaman pembunuhan didepan publik seperti ini,” lanjutnya.

Berdasarkan pantauan Pojoksatu.id, pernyataan akun tersebut terkait identitas Yakin ternyata dapat divalidasi.

Dikarenakan, melalui laman website Transjakarta, nama Ketua GP Ansor DKI Jakarta itu tercantum di dalamnya sebagai sosok komisaris.

Tidak hanya sekadar punya jabatan di BUMD DKI Jakarta, Yakin juga dituding punya posisi di Kabinet Merah Putih.

Yang mana, dirinya diduga kuat menjabat sebagai salah satu Staf Ahli Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, lagi-lagi jabatannya tidak hanya terpaku di situ, Yakin ternyata juga dikenal sebagai kader Partai Golkar.

Berdasarkan informasi beredar, melalui fraksi tersebut, dirinya tampil dalam kontestasi politik pada Pileg 2024 silam.

Tidak heran, hal ini langsung menjadi sorotan publik usai dirinya berorasi melontarkan ancaman kekerasan.

Seperti diketahui, ancaman itu disampaikan Yakin lantaran tidak terima tokoh agama Nahdlatul Ulama (NU) dihina melalui siaran Trans7.

“Sahabat-sahabat mana Ansor, mana Banser. Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kyai, ulama, dan pondok pesantren,” terangnya.

“Apabila ada kyai, ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan,” lanjutnya.

“Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian,” lantangnya di hadapan kader GP Ansor dan Banser. ***

20/10/2025 14:24
Tayangan Soal Pesantren Berbuntut Panjang, Banser NU Ancam Gorok Leher Karyawan Trans7

GELORA.CO – Polemik tayangan di Trans7 yang dianggap menghina pesantren dan kyai kini berbuntut panjang.

GP Ansor dan Banser menjadi salah satu pihak yang menyatakan tidak terima dengan narasi Trans7 tentang feodalisme di pesantren.

Organisasi masyarakat itu lantas melakukan demonstrasi di depan kantor Trans7 yang berlokasi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Dalam orasinya, perwakilan GP Ansor menilai tayangan pada program televisi swasta itu telah memframing negatif kyai dan pesantren.

“Tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kyai ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kyai ulama kita yang dihina, maka Andor dan Banser akan menjadi garda terdepan,” katanya dikutip dari akun X @lobaKaheureui pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Mereka juga mengatakan bahwa sejak dahulu anggota GP Ansor dan Banser telah ikut berjuang dalam kemerdekaan bangsa.

Oleh sebab itu, ia menilai karyawan Trans7 saat ini dapat bekerja dengan nyaman karena hasil dari perjuangan anggota ormas tersebut.

“Saudara-saudara Trans7 yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

Pihak GP Ansor dan Banser kemudian melontarkan ancaman dengan mangatakan siap menggorok leher para pekerja di stasiun televisi tersebut.

“Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian,” tegasnya. (*)

19/10/2025 12:23
Musda ke-7 LDII Kabupaten Pasuruan: Momentum Sinergi Pemerintah dan Ormas Islam

Pasuruan (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Pasuruan menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Acara yang berlangsung khidmat pada Minggu (19/10/2025) ini dihadiri langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, beserta jajaran Forkopimda dan tokoh agama setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan pentingnya menjaga harmoni antarumat Islam di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Ia menilai, kolaborasi yang terjalin antara Pemkab Pasuruan dan LDII merupakan contoh nyata dalam menciptakan stabilitas sosial serta keamanan di daerah.

“Sinergi antara Pemda dan LDII sangat luar biasa. Sebagai sesama ormas Islam, kita harus terus menjaga kerukunan agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan pandangan,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrabnya.

Rusdi juga menyoroti tantangan terbesar yang saat ini dihadapi umat Islam, yakni munculnya berbagai persoalan yang disebabkan oleh ruang digital, terutama media sosial. Menurutnya, media sosial sering kali menjadi tempat penyebaran kesalahpahaman dan provokasi yang dapat merusak persatuan umat Islam.

“Sekarang banyak orang belajar agama hanya dari Google tanpa bimbingan guru. Akibatnya, muncul banyak salah tafsir yang berpotensi memecah belah umat,” lanjutnya.

Bupati Pasuruan ini mengingatkan pentingnya dakwah yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, namun tetap menjaga nilai-nilai kesejukan dan kebersamaan dalam setiap penyampaian ajaran Islam.

“Kita harus menyikapi tantangan media sosial dengan kepala dingin. Setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan musyawarah dan dialog, bukan dengan saling menuduh,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Muhammad Amrozi Konawi, mengapresiasi dukungan Pemkab Pasuruan terhadap kegiatan Musda kali ini. Menurutnya, kepemimpinan Bupati Rusdi patut menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun komunikasi lintas organisasi keagamaan yang harmonis.

“Sinergi ini sangat membanggakan karena menumbuhkan harmoni dan toleransi di masyarakat. LDII di Pasuruan juga sudah berintegrasi dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah melalui hubungan yang saling menghormati,” ujar Amrozi.

Di akhir acara, Amrozi berpesan kepada pengurus baru LDII Kabupaten Pasuruan agar tetap menjaga semangat kolaborasi. “Kami berharap kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat guyub dan komunikasi baik dengan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. [adi/suf]

19/10/2025 12:21
Gerakan Menyerang NU Dinilai Sistemik dan Terkoodinir

GELORA.CO -Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menilai upaya memecah belah Nahdlatul Ulama (NU) yang belakangan terjadi bukanlah kejadian spontan, melainkan gerakan sistemik yang terkoordinir.

Ia bahkan menyebut pola serangan ini muncul dalam berbagai bentuk, baik dari kalangan internal maupun eksternal NU, dengan motif yang berbeda-beda.

“Sudah sering saya katakan, gerakan menyerang NU ini sistemik dan terkoordinir,” ujar Islah Bahrawi lewat akun X miliknya, Minggu, 19 Oktober 2025.

Menurutnya, bila agitasi tersebut berasal dari kalangan internal, maka besar kemungkinan berkaitan dengan ambisi politik menjelang Muktamar NU 2027.

Sementara jika datang dari pihak luar, pola serangannya justru lebih agresif dan dibungkus dengan narasi kepedulian palsu terhadap NU.

“Kalau dari eksternal biasanya dari mereka yang mengaku peduli NU tapi rajin menyerang NU, padahal bukan Nahdliyin,” tegas Islah.

Ia menjelaskan, serangan dari sesama umat Islam biasanya datang dari kelompok yang selama ini merasa agendanya terhalang oleh sikap NU yang lebih moderat, inklusif, dan toleran.

Namun, jika serangan tersebut datang dari pihak non-Muslim, Islah menilai penyebabnya lebih pada kesalahpahaman tentang peran NU dalam sejarah kebangsaan.

“Kalau dari non-Islam, mungkin karena tidak paham saja, bahwa NU adalah pembela kelompok minoritas sejak dulu. Mereka tidak bisa membedakan antara NU dan FPI,” ujarnya.

Dengan nada satir, Islah menambahkan, bila serangan terhadap NU tidak berasal dari semua pihak tersebut dan dilakukan oleh akun anonim, maka motifnya kemungkinan sederhana saja yaitu demi kepentingan ekonomi pribadi.

“Jika serangan itu tidak berasal dari semua itu — dan apalagi anonim — pasti karena demi beras dan lauk pauk,” tutupnya

19/10/2025 11:28
Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari hasil survei kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kekompakan pemerintah mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

1. Survei: 83,5 persen puas atas kinerja setahun Prabowo

Hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

“Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10).

Baca selengkapnya di sini.

2. Prabowo panggil sejumlah menteri evaluasi PP soal devisa hasil ekspor

Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

Baca selengkapnya di sini.

3. Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

Baca selengkapnya di sini.

4. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

Dalam jumpa pers usai penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Presiden Trump memberikan apresiasi kepada para presiden dan perdana menteri yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melontarkan pujian kerja yang bagus.

Baca selengkapnya di sini.

5. Mendagri-Menkeu tegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/10/2025 05:22
Keniscayaan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Puluhan Juta Warga Nasional 18 Oktober 2025

Keniscayaan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Puluhan Juta Warga
Menyelesaikan pascasarjana FKM Unair program studi magister manajemen pelayanan kesehatan. Pernah menjadi ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban bidang pengendalian dan pencegahan penyakit. Sekarang menjadi dosen di Stikes NU di Tuban, dan menjalani peran sebagai surveior FKTP Kemenkes
KETIKA
pemerintah menggulirkan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sebagian orang menganggapnya sebagai langkah populis.
Namun, di balik itu tersimpan realitas yang tak bisa diabaikan: jutaan warga Indonesia karena ketidakberdayaan ekonomi masih tertinggal dalam akses jaminan kesehatan.
Dalam konteks inilah pemutihan yang mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan sporadis, melainkan keniscayaan sosial dan ekonomi untuk menjadi pondasi keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan masih banyak masyarakat peserta menunggak iuran, terutama dari segmen pekerja bukan penerima upah atau mandiri.
Pada tahun-tahun terakhir, jumlah peserta yang menunggak iuran mencapai 23 juta orang, dengan nilai tunggakan mencapai Rp 7,6 triliunan. Nilai tunggakan bisa bertambah karena adanya denda dan kewajiban lain.
Mereka adalah pedagang kecil, sopir ojek daring, buruh harian, hingga pekerja informal yang penghasilannya tak menentu.
Ada juga peserta PBI yang mutasi dan punya tunggakan lama dan peserta penerima PBID (Pemda) yang juga macet iuran bulanannya selama bertahun-tahun.
Bagi mereka, satu bulan tak mampu membayar iuran berubah menjadi beban berbulan-bulan. Akibatnya kepesertaan menjadi nonaktif, dan ketika sakit, kartu BPJS tak bisa digunakan.
Jika jatuh dalam kondisi sakit, pilihan mereka hanya dua: berutang untuk berobat, atau menunda pengobatan hingga kondisi kesehatan makin memburuk.
Sebuah dilema sosial yang membuat sistem kesehatan harus berpikir ulang, apakah prinsip kepesertaan yang aktif lebih penting daripada prinsip keadilan sosial?
Maka pemutihan, dalam konteks demikian, menjadi jalan tengah agar warga yang jatuh miskin tak kehilangan hak dasarnya atau kesehatan hanya karena terjerat tunggakan iuran yang lama.
Secara prinsip, BPJS Kesehatan beroperasi dengan model asuransi sosial, di mana setiap peserta wajib membayar iuran agar sistem bisa berjalan gotong royong.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini tidak selalu seimbang dengan kemampuan masyarakat.
Dalam sistem asuransi komersial, peserta yang menunggak akan otomatis kehilangan perlindungan.
Di sini BPJS Kesehatan bukan perusahaan asuransi komersial, ia adalah badan publik yang menjalankan amanat konstitusi, yakni menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
Pemutihan dalam kerangka demikian bukan berarti melanggar prinsip asuransi, melainkan penyesuaian terhadap prinsip jaminan sosial dan keadilan distributif. Negara harus hadir bagi kelompok masyarakat yang lemah.
Negara bisa menjamin dan menanggung sebagian beban tak berdaya peserta melalui skema subsidi, menghapus denda, dan tunggakan lama agar peserta bisa aktif kembali.
Kehadiran negara menjadi penting. Tanpa intervensi tangan negara, jutaan rakyat akan terus berada di luar sistem pelayanan kesehatan.
Hal yang bisa membuat
universal health coverage
yang diklaim keberhasilan sistem BPJS Kesehatan menjadi keberhasilan yang tidak bisa dirasakan.
Pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang bakal diambil menjadi investasi kesehatan dan sosial jangka panjang.
Dengan dihapusnya tunggakan dan denda, nantinya masyarakat berpeluang besar untuk kembali aktif sebagai peserta. Ini berarti kepesertaan menjadi aktif yang akan memperkuat basis gotong royong dan menjamin hak masyarakat.
Selain itu, pemutihan dapat menghindarkan dari
catastrophic spending
, yaitu pengeluaran medis yang menguras keuangan rumah tangga. Pasalnya, ketika peserta menjadi kembali aktif, risiko mereka jatuh miskin karena masalah kesehatan berkurang.
Secara makro, pemutihan juga akan terasa pada stabilitas ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terjamin kesehatannya bakal lebih produktif, lebih tenang dalam bekerja, dan tidak lagi menjadikan penyakit sebagai penyebab kemiskinan.
Namun, seperti pernyataan Mensesneg, pemutihan juga membawa konsekuensi fiskal negara. Pemerintah harus berhitung cermat agar tidak menimbulkan defisit keuangan negara dan di tubuh BPJS Kesehatan sendiri.
Maka diperlukan strategi, bukan hanya menghapus tunggakan, tetapi juga memperbaiki mekanisme pendanaan jangka panjang.
Opsinya, bisa melakukan penyesuaian iuran berdasarkan kemampuan bayar, integrasi data sosial ekonomi tunggal, serta memperluas cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Bagi sebagian peserta, tunggakan BPJS Kesehatan bukan sekadar nominal tagihan, tetapi simbol ketidakberdayaan di tengah biaya hidup yang terus naik.
Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, atau terjebak dalam produktifitas rendah yang belum dapat dipulihkan.
Kebijakan pemutihan bila dijalankan dengan kesungguhan yang empatik, dapat menjadi momentum kebersamaan antara negara dan rakyatnya yang membutuhkan kehadirannya.
Negara dan pemerintah memberi kesempatan warganya masuk kembali kedalam sistem pelayanan kesehatan yang menjadi hak konstitusionalnya.
Sementara masyarakat mendapat ruang untuk memperbaiki komitmen sebagai peserta BPJS Kesehatan/program Jaminan Kesehatan Nasional.
Momentum juga bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat komunikasi publiknya. Banyak peserta yang tidak paham mekanisme iuran, denda, kewajiban, dan hak mereka.
Edukasi publik harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemutihan agar kesadaran kolektif terbentuk, bahwa jaminan kesehatan bukan pemberian gratis, melainkan hasil gotong royong seluruh masyarakat bangsa dan membutuhkan komitmen.
Pemutihan tunggakan jika terjadi bukanlah solusi akhir. Ia harus dilihat sebagai titik awal menuju sistem jaminan kesehatan yang dinamis, lebih inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu melanjutkan langkah dengan reformasi struktural, memperkuat pendataan peserta, memperluas subsidi bagi kelompok rentan, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap bermutu.
Masyarakat juga harus diajak bertanggung jawab. Setelah ada pemutihan November nanti, kepatuhan membayar iuran perlu dijaga melalui insentif dan edukasi.
Penting membangun kesadaran sosial bahwa jaminan kesehatan adalah hak sekaligus kewajiban bersama.
Terakhir, jika tujuan jaminan kesehatan nasional adalah melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, maka kebijakan pemutihan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.
Sebuah langkah terbaik yang menegaskan kembali makna negara hadir, bukan hanya saat rakyat sehat, tapi justru ketika mereka sakit dan tak berdaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/10/2025 08:11
Ketua DPRD dan Ratusan Kader Ansor Banser Turun Jalan

Gresik (beritajatim.com) – Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir bersama ratusan kader Ansor dan Banser turun ke jalan dalam aksi solidaritas bertajuk “Jaga Kyai, Jaga Negeri” yang digelar di Alun-Alun Kota Gresik, Jumat (17/10/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap salah satu stasiun televisi nasional yang dianggap melecehkan lembaga pesantren dan para ulama. Ratusan kader Nahdlatul Ulama (NU) kompak menyerukan pembelaan terhadap marwah pesantren sebagai benteng moral bangsa.

Dalam orasinya, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa Gresik memiliki sejarah panjang sebagai kota santri, sehingga setiap bentuk penghinaan terhadap pesantren dan kyai merupakan luka bagi masyarakat Gresik.

“Kami sadar bahwa Gresik adalah kota santri sejak dulu. Tidak ada warga Gresik yang tidak sakit hati atas adanya tayangan yang mendiskreditkan pesantren, ulama, dan kyai,” ujarnya.

Meski demikian, Syahrul mengingatkan agar kemarahan dan kekecewaan tidak berujung pada tindakan melanggar hukum. “Kita harus berkepala dingin dalam merespons ini. Mari kita lawan dengan cara yang cerdik dan bermartabat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Politisi muda PKB itu juga menyerukan agar masyarakat NU dan para santri tetap fokus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional.

“Atas nama DPRD Gresik, kami mengecam keras fitnah dan framing yang menyudutkan pesantren serta ulama. Mari kita lawan dengan narasi positif, memperkuat pesantren sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Gresik, Muhammad Ludfi Hambali, menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan ekspresi kekecewaan para santri terhadap tindakan pelecehan terhadap pesantren dan ulama.

“Kami menyerukan agar izin siaran stasiun televisi yang dinilai melecehkan tersebut dicabut, serta meminta pemiliknya menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada publik, khususnya kepada para kyai dan pesantren,” pungkasnya. (dny/kun)

17/10/2025 19:50