Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945,  Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

    Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

    1. Presiden Soekarno (1945-1967)

    Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

    Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

    Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

    2. Presiden Soeharto (1967-1998)

    Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

    Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

    3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

    BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

    Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

    4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

    5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

    Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

    Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

    6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

    SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

    7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

    Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

    8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pihak Korban Perkosaan Jember Minta Dugaan Pelanggaran Etik Polsek Balung Diusut Surabaya 24 Oktober 2025

    Pihak Korban Perkosaan Jember Minta Dugaan Pelanggaran Etik Polsek Balung Diusut Surabaya 24 Oktober 2025

    Pihak Korban Perkosaan Jember Minta Dugaan Pelanggaran Etik Polsek Balung Diusut
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Tim advokasi SF (21), mahasiswi korban pemerkosaan asal Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur menilai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak Polsek Balung karena lambat memproses laporan perkosaan. 
    Tim advokasi yang terdiri dari LBH IKA PMII, Kopri PMII, dan LBH PC Fatayat NU Jember menduga kuat ada pelanggaran kode etik atas kelambanan dalam penanganan awal laporan korban pada 15 Oktober 2025.
    Ketua PC Fatayat NU Jember, Nurul Hidayah menyampaikan kelegaannya atas tertangkapnya SA (27), terduga pelaku pemerkosaan SF.
    “Kami menyampaikan terima kasih kepada Polres Jember atas respons cepatnya. Penangkapan pelaku menjadi bukti bahwa kerja advokasi dan tekanan publik bisa mempercepat penegakan hukum,” ungkap Nurul, Jumat (24/10/2025).
    Meski Polres Jember telah berhasil menangkap terduga pelaku, Nurul mengingatkan agar juga mengusut dugaan pelanggaran etik di internal Polsek Balung.
    Laporan yang dibuat korban pada hari yang sama saat kejadian tidak langsung ditangani, sehingga banyak pihak yang geram dan memberikan berbagai kritik kepada aparat.
    Padahal, kala itu SF datang membuat laporan dengan kondisi wajah yang masih babak belur usai mendapatkan kekerasan seksual dan penganiayaan.
    Senada, tim advokasi LBH IKA PMII Jember, Hairil Safril Sholeh mengatakan, selain memberikan perhatian terhadap keadilan yang didapatkan korban, harus ditegakkan penerapan kode etik kepolisian.
    “Selain menegakkan hukum terhadap pelaku, penting juga menegakkan tanggung jawab etika di internal kepolisian agar korban kekerasan seksual mendapat perlakuan yang layak sejak awal,” kata Safril.
    Sebelumnya, Kapolres Jember, AKBP Bobby Adimas Condroputro menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman mengenai dugaan pelanggaran etik anggota Polsek Balung.
    Ia telah memerintahkan Kasi Propam untuk mendalaminya. “Kasi Propam saya minta segera didalami, apakah ada pelanggaran disiplin anggota atau tidak,” katanya.
    Bobby mengatakan, Polsek Balung seharusnya segera berkoordinasi dengan Polres Jember untuk meminta bantuan.
    Menurutnya, tindak kekerasan seksual merupakan perkara yang harus menjadi prioritas penanganan.
    Ia mengatakan, saat korban membuat laporan, Kapolsek Balung tengah melaksanakan umrah, sedangkan Kanit Reskrim Polsek Balung masih dalam suasana berkabung lantaran anaknya meninggal.
    “Tapi itu bukan alasan, karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ucapnya.
    Kini, perkara ditangani Polres Jember sejak diambil alih dari Polsek Balung pada 19 Oktober 2025.
    Terduga pelaku pemerkosaan juga telah dibekuk oleh tim Resmob Polres Jember di kawasan industri di Sidoarjo dan langsung dibawa ke Jember untuk diperiksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Lembaga Agama di Kaltim, Nusron Bahas Sertipikasi Tanah Rumah Ibadah

    Temui Lembaga Agama di Kaltim, Nusron Bahas Sertipikasi Tanah Rumah Ibadah

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bertemu dengan organisasi masyarakat Islam dan lembaga keagamaan di Kalimantan Timur. Pertemuan ini membahas percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah sekaligus mencari solusi terkait kepastian hukum atas tanah masjid dan musala di Kaltim.

    “Saya sengaja mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak bicara dari hati ke hati masalah sertifikasi masjid dan rumah ibadah,” ujar Nusron dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kaltim. Nusron menegaskan sertipikasi tanah dilakukan sebagai upaya menjaga agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari.

    “Jangan sampai masjid, tempat ibadat yang merupakan rumah Allah, ke depan justru bermasalah,” tegas Nusron.

    Ia menegaskan saat ini banyak masalah tanah wakaf muncul ketika nilai tanah meningkat seiring berkembangnya ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut telah terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa, terkait proyek-proyek infrastruktur strategis.

    “Untuk masjid baru sekitar 21%, sedangkan musala hanya sekitar 10%. Dari total 2.915 bidang, baru 291 yang telah bersertipikat,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Nusron mengajak seluruh organisasi masyarakat Islam dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dalam percepatan layanan. Hal ini termasuk beberapa elemen yang memiliki peran sentral, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Muhammadiyah.

    Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kaltim dapat dilakukan dalam dua tahun ke depan. Ia juga menegaskan masalah sertipikasi masjid tidak boleh terus berlarut.

    Pada pertemuan ini, Nusron menyoroti juga banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang seharusnya diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui KUA. Adapun masalah ini kerap menjadi hambatan dalam proses sertipikasi.

    “Hampir semua yang datang ke kantor ini wakafnya bermasalah karena belum punya AIW, padahal masjidnya sudah jadi. Ini banyak sekali terjadi,” katanya.

    Oleh sebab itu, Nusron pun meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan segera menindaklanjuti data yang ada agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa khawatir sengketa lahan di kemudian hari.

    “Maka saya butuh komitmen kita bersama, mari kita atasi bersama-sama,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan pesantren memiliki peran besar dalam melahirkan negarawan-negarawan yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, tidak hanya pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga terus berlanjut hingga saat ini.

    “Pesantren telah menjadi basis lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang religius, nasionalis, dan memiliki semangat pengabdian tinggi kepada masyarakat. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus memahami bahwa sejarah partai ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar pesantren dan Nahdlatul Ulama,” katanya pada kegiatan Pembukaan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa di Pondok Pesantren Anwarush Sholihin, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut politikus perempuan asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap) itu, pelaksanaan PKPB menjadi wadah penting bagi kader PKB untuk kembali meneguhkan identitas, memperkuat militansi, serta memahami akar ideologis partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

    Melalui pendidikan kader tersebut, kata dia, para anggota partai diajak untuk merefleksikan kembali posisi dan peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “PKPB ini dilaksanakan oleh seluruh anggota DPR RI dari PKB minimal satu kali setiap tahun di daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya adalah untuk me-review struktur partai hingga ke tingkat paling bawah dan mengingatkan kembali para kader tentang peran serta tanggung jawabnya,” kata politikus yang akrab disapa Erma tersebut.

    Dia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran kader agar tidak melupakan sejarah dan jati diri partai.

    “Kita ingin kader PKB semakin kuat militansinya, tidak lupa asal-usulnya, serta terus memperbarui semangat perjuangannya di tengah tantangan zaman,” katanya menegaskan.

    Sia menambahkan bahwa kader partai memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

    Menurut dia, kader PKB harus mampu menjadi penerjemah yang baik atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat serta menjembatani kepentingan rakyat agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kemaslahatan bersama.

    “Kadang kita sudah berbuat baik dan bekerja keras, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami apa yang kita perjuangkan. Maka di situlah peran kader dibutuhkan untuk menjelaskan dan menerjemahkan kebijakan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat,” katanya menegaskan.

    Dia mengatakan PKPB yang dilaksanakan setelah Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober memiliki makna tersendiri.

    Menurut dia, Hari Santri Nasional merupakan momentum untuk mengenang jasa besar para kiai dan santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

    “Negara ini bisa merdeka berkat keberanian para kiai dan santri yang berdiri di garda terdepan. Walau tanpa senjata modern, mereka berjuang dengan keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Semangat itu harus terus diwarisi oleh kader PKB di mana pun berada,” katanya..

    Dia mengharapkan melalui kegiatan kaderisasi seperti PKPB, PKB dapat terus melahirkan kader-kader yang berjiwa negarawan, berkarakter kuat, serta memiliki komitmen tinggi terhadap kemaslahatan rakyat.

    Menurut dia, kader PKB harus siap memimpin di berbagai lini, mulai dari tingkat RT, kepala desa, DPRD, DPR RI, hingga kementerian.

    “Di mana pun mereka berada, mereka harus membawa nilai manfaat bagi masyarakat,” kata Erma.

    Dengan demikian, kata dia, PKB tidak hanya menjadi partai politik yang kuat secara struktur, juga menjadi wadah pengaderan yang konsisten melahirkan tokoh-tokoh bangsa berintegritas, religius, dan nasionalis yang berakar dari tradisi pesantren.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NU gelar pawai peringati Hari Santri di Jakarta Utara

    NU gelar pawai peringati Hari Santri di Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) –

    Ratusan santri dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta Utara menggelar pawai dalam rangka memperingati Hari Santri di kawasan Jakarta Islamic Center (JIC), Kecamatan Koja, Rabu.

    Selain menggelar pawai dengan menggunakan sejumlah hiasan, NU Jakut pun memberikan santunan kepada anak yatim.

    Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif di Jakarta, mengatakan, Hari Santri menjadi momentum untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap utuh.

    “Siapapun yang akan berupaya memecah belah NKRI ini, maka santri beserta ulama akan berada di barisan paling depan menghadapinya,” katanya.

    Ia pun mengimbau kepada para santri, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk selalu memberikan keteladanan di tengah masyarakat dengan memberikan contoh dengan etika yang nyata melalui ucapan dan perbuatan.

    Menurut dia, santri harus melakukan aktualisasi nilai-nilai kemerdekaan dan menguasai ilmu pengetahuan.

    “Santri harus menjadi teladan di tengah masyarakat sebagai pribadi yang mempunyai moralitas dan berakhlak mulia,” ujar Ma’arif.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan peringatan Hari Santri bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang dan meneladani perjuangan para ulama dan santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    “Semangat cinta tanah air dan nilai keikhlasan para santri harus terus kita hidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata dia.

    Hari Santri Nasional pada tahun ini mengambil tema ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    Malang (beritajatim.com) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menjadi motor penggerak peradaban dunia. Hal itu disampaikan Khofifah dalam Upacara Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Pesantren An Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu (22/10/2025).

    Di hadapan ribuan santri dan para kiai, Khofifah mengajak seluruh peserta apel untuk meneladani semangat Resolusi Jihad yang dideklarasikan para ulama pendiri bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan seluruh elemen strategis bangsa dalam menjaga persatuan dan kedamaian negeri.

    “Basis dari persaudaraan di negeri ini adalah masyarakat yang senang hidup rukun, damai, tenteram. Maka yang mengganggu ketenangan dan kedamaian, mari bersama kita sampaikan pesan bahwa negara besar Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk saling menjaga,” ujar Khofifah.

    Khofifah juga menyinggung sejarah hubungan erat antara ulama dan negara sejak era Presiden Soekarno. Ia menuturkan kisah diskusi antara Bung Karno, KH Wahab Chasbullah, dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang kemudian melahirkan Resolusi Jihad dan menjadi cikal bakal peringatan Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

    “Bung Karno ingin NU menjadi pagar NKRI bersama ABRI saat itu. Bahkan gagasan halal bihalal yang kita kenal sampai sekarang juga berawal dari dialog antara Bung Karno dan Mbah Wahab,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah mengajak para santri untuk terus mengembangkan diri di berbagai bidang, termasuk politik, birokrasi, dan teknologi. Ia mencontohkan perjalanan kariernya sendiri yang berawal dari anggota DPR RI pada 1992 hingga dipercaya kembali menjabat Gubernur Jawa Timur periode kedua.

    “Mudah-mudahan nanti santri-santri yang ingin mengambil profesi politisi dan pejabat publik Allah ijabah,” ujarnya disambut tepuk tangan ribuan peserta apel.

    Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki komitmen kuat dalam memperkuat sumber daya manusia berbasis pesantren. Jatim menjadi provinsi pertama yang melahirkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada 2022, disusul Pergub Nomor 43 Tahun 2023 agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

    “Pemprov Jatim sudah bermitra dengan 138 perguruan tinggi, 11 UIN, 104 PTKIS, 22 Ma’had Aly, dan Universitas Al Azhar Kairo. Semua untuk memperkuat SDM pesantren agar berdaya saing global,” paparnya.

    Khofifah menambahkan, hingga Agustus 2025, sebanyak 6.876 kader pesantren dan diniyah telah menerima beasiswa Pemprov Jatim, dengan 4.168 di antaranya berhasil menyelesaikan studi dari jenjang sarjana hingga doktoral. Selain itu, 28 ribu hafiz-hafizah serta 78.850 imam masjid juga mendapat tunjangan kehormatan dari Pemprov Jatim — kebijakan yang disebutnya sebagai satu-satunya di Indonesia.

    “Ke depan, program beasiswa akan kita kembangkan dengan memperkuat bidang STEM — Science, Technology, Engineering, dan Mathematics — agar santri mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman,” jelasnya.

    Dalam penutup pidatonya, Khofifah berpesan agar para santri tetap berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berdaya saing kuat.

    “Rawatlah tradisi pesantren, peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik dan ke ranah internasional. Di tangan para santri, masa depan Indonesia akan kita tulis bersama — santri menjaga NKRI,” tegasnya.

    Khofifah juga mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional 2025 dengan tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.

    Apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pesantren An Nur 2 Bululawang dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kabinda Jatim Brigadir Jenderal TNI Murbianto Adi Wibowo, sejumlah Pati TNI, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, jajaran Forkopimda Jatim, para ulama, kiai, nyai, dan ribuan santri. [yog/beq]

  • Lapor ke Kades, Kader Perempuan PMII Justru Disarankan Nikahi Pelaku Kekerasan Seksual

    Lapor ke Kades, Kader Perempuan PMII Justru Disarankan Nikahi Pelaku Kekerasan Seksual

    Jember (beritajatim.com) – Melaporkan penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialami, kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, justru mendapat perlakuan tidak adil dari seorang kepala desa di Kecamatan Balung.

    Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus Cabang Fatayat NU Jember, Nurul Hidayah, dalam siaran pers bersama, Rabu (22/10/2025). Kekerasan yang dialami kader perempuan PMII terjadi pada 15 Oktober 2025.

    Nurul mengatakan, sebelum melapor ke polisi, korban sempat mengadu kepada kepala desa setempat. “Kepala desa malah menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan dan meminta korban menikah dengan pelaku,” katanya geram.

    Nurul mengatakan, saran dari kepala desa ini mencederai rasa keadilan. “Orang yang menikah karena cinta saja bisa terjadi kekerasan, apalagi yang berangkat dari kekerasan seksual,” katanya.

    Setelah diperlakukan tidak adil oleh kades, pengaduan korban juga tidak ditangani cepat oleh Kepolisian Sektor Balung. Nurul meminta Kepolisian Resor Jember memperkuat pemahaman penyidik di tingkat polsek tentang penanganan kasus kekerasan seksual.

    Sementara itu, Bupati Muhammad Fawait memerintahkan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jember untuk memgecek kebenaran informasi tentang dugaan pengabaian laporan oleh kades itu.

    “Inspektorat juga diminta untuk mengklarifikasi informasi adanya upaya penyelesaian yang tidak sesuai prosedur hukum,” kata Pelaksana Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Regar Jeanne.

    Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Cabang Jember Isna Asyaroh meminta seluruh aparat yang menangani kasus serupa mendapat pelatihan perspektif gender dan penanganan korban kekerasan seksual. “Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal empati dan perlindungan. Kalau aparat belum memahami perspektif korban, keadilan tidak akan tercapai,” katanya.

    Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra berjanji segera menuntaskan kasus tersebut. “Kami sama-sama ingin pelaku segera tertangkap,” katanya saat menerima perwakilan PMII di Markas Polres Jember, Selasa (21/10/.2025).

    Bobby juga berjanji akan mengevaluasi kinerja Kepolisian Sektor Balung yang tidak segera merespons laporan korban. “Ini menjadi masukan dan evaluasi kami ke depan terkait kinerja Kapolsek Balung dan Kanitreskrim,” katanya. [wir]

  • Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.