Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Jadi Pahlawan Nasional, Gus Dur dan Syaikhona Kholil Berjasa Besar pada Keagamaan dan Kemanusian

    Jadi Pahlawan Nasional, Gus Dur dan Syaikhona Kholil Berjasa Besar pada Keagamaan dan Kemanusian

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-IV RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur dan Syaikhona Kholil,” kata Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, Senin (10/11/2025).

    Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, kedua tokoh tersebut merupakan sosok besar yang memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara, khususnya dalam bidang keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

    Gus Jazil menilai, momentum pemberian gelar pahlawan ini menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk meneladani perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh dua tokoh besar tersebut.

    “Semoga semangat perjuangan Gus Dur dan Syaikhona Kholil terus menginspirasi generasi penerus dalam menjaga keutuhan NKRI dan menegakkan nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

    Wakil Ketua Umum PKB itu menjelaskan, KH Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan merupakan ulama besar dan guru para pendiri Nahdlatul Ulama (NU), termasuk KH Hasyim Asy’ari. Pemikiran dan perjuangan Syaikhona Kholil telah melahirkan generasi ulama dan santri yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

    Sementara itu, Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan yang tak hanya membela umat Islam, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun golongan.

    “Gus Dur adalah simbol keberanian moral dan teladan dalam memperjuangkan kemanusiaan serta demokrasi. Beliau bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia,” lanjut mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Seperti diberitakan, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap 10 tokoh. Selain Syaikhona Kholil dan Gus Dur, ada juga Presiden RI kedua Soeharto, Marsinah, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dan Rahmah El Yunusiyyah.

    Kemudian Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara. [hen/ian]

  • Rayakan Hari Santri Nasional, Wali Kota Kediri Touring Religi

    Rayakan Hari Santri Nasional, Wali Kota Kediri Touring Religi

    Kediri (beritajatim.com) – Suara deru motor terdengar bersahut-sahutan di Halaman Kediri Town Square, Minggu (9/11/2025). Ratusan peserta dari berbagai komunitas motor tampak mengenakan sarung, bersiap mengikuti Touring Religi bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional.

    Bukan sekadar perjalanan di atas roda dua, Touring Religi ini mengajak para peserta menelusuri jejak spiritual para ulama besar yang pernah mengabdikan diri untuk Kota Kediri. Rute yang ditempuh meliputi Makam Gus Lik (Jamsaren), makam ulama Banjarmlati (Masjid Al Alawi), makam ulama Lirboyo (Masjid Lawang Songo) dan Makam Syekh Wasil (Setonogedong).

    Sebelum memberangkatkan peserta, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi wujud inovasi dalam memperingati Hari Santri Nasional. “Biasanya touring itu ke tempat wisata, tapi kali ini berbeda. Ada nilai spiritual di dalamnya. Ini bukan hanya perjalanan dengan sepeda motor, melainkan perjalanan hati untuk mengenang jasa para tokoh agama dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri Touring Religi denan vespa

    Mbak Wali menambahkan bahwa Touring Religi juga menjadi ajang untuk memperkuat tali silaturahmi antarpecinta otomotif di Kota Kediri. Ia menilai bahwa kegiatan touring yang biasanya identik dengan kebut-kebutan dan adrenalin, kali ini dimaknai secara berbeda. Melalui Touring Religi, para peserta diajak untuk belajar tentang kebersamaan, kepedulian, serta menikmati perjalanan dengan penuh makna.

    Dengan semangat kebersamaan, rombongan peserta kemudian berangkat menyusuri jalanan Kota Kediri menuju makam para ulama. Di setiap persinggahan, mereka tak hanya berziarah dan berdoa, tapi juga mengenang keteladanan para tokoh agama.

    Setelah berkeliling mengunjungi sejumlah makam, Touring Religi berakhir di Omah Sawah Burengan. Di lokasi tersebut, panitia menggelar pengundian kupon berhadiah yang disambut antusias oleh para peserta. Beragam hadiah menarik disediakan, mulai dari sepeda, kompor, kipas angin, dan lainnya.

    Wali Kota Kediri ikut Mancing Bareng Ikan Lele

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Mancing Bareng di Kolam Pancing Omah Sawah, yang menjadi penutup acara sekaligus ajang mempererat keakraban dan kebersamaan. Sebanyak dua ton ikan lele telah disiapkan untuk dipancing oleh masyarakat Kota Kediri. Antusiasme warga terlihat sejak pagi, di mana area kolam sudah dipadati oleh para peserta yang ingin ikut meramaikan kegiatan ini.

    Turut mengikuti rangkaian kegiatan Touring Religi ini, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Ketua TP PKK Kota Kediri, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil, para tokoh agama, Kepala Disbudparpora Kota Kediri Bambang Priambodo, perwakilan Forkopimda Plus Kota Kediri, pengurus NU Kota Kediri, komunitas motor, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Kita Tak Boleh Lupakan Jasa Beliau

    Kita Tak Boleh Lupakan Jasa Beliau

    JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, mendukung usulan Kementerian Sosial untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Di tengah polemik usulan tersebut, Singgih menilai, pemberian gelar terhadap Soeharto perlu dikaji secara objektif dan proporsional, dengan melihat capaian dan kontribusinya terhadap bangsa Indonesia. 

    “Sejarah perjalanan bangsa mencatat dengan tinta emas peran sentral Alm. Soeharto. Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda,” ujar Singgih kepada wartawan, Sabtu, 8 November. 

    “Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam menancapkan tonggak pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” sambungnya. 

    Singgih juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif. Dalam masa kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto dianggap meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). 

    Legislator Golkar itu mengingatkan, pada tahun 1984, Indonesia diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian monumental di bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.

    “Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” jelas Singgih. 

    Dari perspektif keagamaan, Singgih menegaskan peran Soeharto dalam menciptakan ruang yang harmonis bagi kehidupan beragama. Di era pemerintahannya, kata dia, dukungan dari berbagai ormas, seperti Muhammadiyah dan NU merupakan cerminan dari penilaian kolektif akan jasa-jasa besar Soeharto.

    “Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif Alm. Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar Pahlawan Nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern,” ungkap anggota komisi yang membidangi keagamaan itu. 

    Singgih menyadari bahwa setiap tokoh besar pasti memiliki dua sisi mata uang yang menuai pro dan kontra. Tetapi, menurutnya, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto harus dipandang sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.

    “Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas,” katanya. 

    “Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah). Jasa Pak Harto dalam perjuangan kemerdekaan, stabilisasi, dan pembangunan fondasi ekonomi nasional adalah warisan yang tidak dapat diabaikan,” sambungnya. 

    Menurut Singgih, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah langkah tepat untuk rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, serta memberikan apresiasi yang proporsional atas pengabdiannya demi kemajuan dan keutuhan NKRI.

    “Kami berharap proses pengkajian oleh pemerintah dan DPR dapat berjalan dengan seksama, mengedepankan kelengkapan data historis, serta mendengarkan berbagai perspektif untuk mencapai keputusan yang arif dan bijaksana bagi keutuhan bangsa,” pungkasnya. 

  • Kita Tak Boleh Lupakan Jasa Beliau

    Kita Tak Boleh Lupakan Jasa Beliau

    JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, mendukung usulan Kementerian Sosial untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Di tengah polemik usulan tersebut, Singgih menilai, pemberian gelar terhadap Soeharto perlu dikaji secara objektif dan proporsional, dengan melihat capaian dan kontribusinya terhadap bangsa Indonesia. 

    “Sejarah perjalanan bangsa mencatat dengan tinta emas peran sentral Alm. Soeharto. Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda,” ujar Singgih kepada wartawan, Sabtu, 8 November. 

    “Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam menancapkan tonggak pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” sambungnya. 

    Singgih juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif. Dalam masa kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto dianggap meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). 

    Legislator Golkar itu mengingatkan, pada tahun 1984, Indonesia diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian monumental di bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.

    “Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” jelas Singgih. 

    Dari perspektif keagamaan, Singgih menegaskan peran Soeharto dalam menciptakan ruang yang harmonis bagi kehidupan beragama. Di era pemerintahannya, kata dia, dukungan dari berbagai ormas, seperti Muhammadiyah dan NU merupakan cerminan dari penilaian kolektif akan jasa-jasa besar Soeharto.

    “Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif Alm. Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar Pahlawan Nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern,” ungkap anggota komisi yang membidangi keagamaan itu. 

    Singgih menyadari bahwa setiap tokoh besar pasti memiliki dua sisi mata uang yang menuai pro dan kontra. Tetapi, menurutnya, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto harus dipandang sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.

    “Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas,” katanya. 

    “Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah). Jasa Pak Harto dalam perjuangan kemerdekaan, stabilisasi, dan pembangunan fondasi ekonomi nasional adalah warisan yang tidak dapat diabaikan,” sambungnya. 

    Menurut Singgih, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah langkah tepat untuk rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, serta memberikan apresiasi yang proporsional atas pengabdiannya demi kemajuan dan keutuhan NKRI.

    “Kami berharap proses pengkajian oleh pemerintah dan DPR dapat berjalan dengan seksama, mengedepankan kelengkapan data historis, serta mendengarkan berbagai perspektif untuk mencapai keputusan yang arif dan bijaksana bagi keutuhan bangsa,” pungkasnya. 

  • Ribuan peserta mengikuti peringatan Hari Telur Sedunia di Ponorogo

    Ribuan peserta mengikuti peringatan Hari Telur Sedunia di Ponorogo

    Kamis, 9 Oktober 2025 11:56 WIB

    Peserta bersiap memakan telur ayam pada peringatan Hari Telur Sedunia di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (9/10/2025). Kegiatan yang digelar Pemkab Ponorogo bersama Pusat Koperasi Gugus Ternak Jawa Timur dan Muslimat NU Ponorogo tersebut diikuti ribuan peserta dari Muslimat NU, Ikatan Guru PAUD, Ikatan Guru TK dimaksudkan untuk mendorong peningkatan konsumsi dan produksi telur ayam guna menjaga kesehatan dan meningkatkan perekonomian. ANTARA FOTO/Siswowidodo/YU

    Peserta mengikuti senam bersama pada peringatan Hari Telur Sedunia di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (9/10/2025). Kegiatan yang digelar Pemkab Ponorogo bersama Pusat Koperasi Gugus Ternak Jawa Timur dan Muslimat NU Ponorogo tersebut diikuti ribuan peserta dari Muslimat NU, Ikatan Guru PAUD, Ikatan Guru TK dimaksudkan untuk mendorong peningkatan konsumsi dan produksi telur ayam guna menjaga kesehatan dan meningkatkan perekonomian. ANTARA FOTO/Siswowidodo/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan Komisi VIII Singgih Januratmoko dukung Soeharto jadi pahlawan

    Pimpinan Komisi VIII Singgih Januratmoko dukung Soeharto jadi pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia (RI) Soeharto.

    Dukungan itu disampaikan dengan mempertimbangkan berbagai capaian dan kontribusi mendasar Soeharto bagi bangsa Indonesia, yang perlu dikaji secara obyektif, proporsional, dan berimbang.

    “Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda. Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” ujar Singgih dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif. Dalam masa kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

    Pada 1984, Indonesia diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian di bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.

    “Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” katanya.

    Dari perspektif keagamaan, Singgih yang juga pernah aktif di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), salah satu ormas Golkar, menegaskan peran Soeharto dalam menciptakan ruang yang harmonis bagi kehidupan beragama.

    Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakannya yang mendukung pembangunan rumah ibadah dan fasilitas keagamaan, pembentukan Forum Kerukungan Umat Beragama (FKUB) serta memfasilitasi hubungan yang konstruktif antara berbagai elemen umat beragama.

    “Stabilitas yang diciptakan pada era itu memungkinkan umat Islam dan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Banyak kebijakan yang mendukung pengembangan dakwah dan pendidikan agama, yang turut membentuk karakter bangsa,” ujar Singgih.

    Sebagai wakil rakyat dari Partai Golkar, yang merupakan partai yang lahir dan besar pada era kepemimpinan Soeharto, Singgih mengatakan dukungan dari berbagai ormas, seperti Muhammadiyah dan NU, serta partai politik, termasuk Golkar, merupakan cerminan dari penilaian kolektif akan jasa-jasa besar beliau.

    “Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif almarhum Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar pahlawan nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern,” ungkapnya.

    Namun, ia juga menyadari bahwa setiap tokoh besar pasti memiliki dua sisi mata uang yang menuai pro dan kontra, penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto harus dipandang sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.

    “Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar pahlawan nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas. Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah),” tuturnya.

    Menurut Singgih, Partai Golkar meyakini bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah langkah tepat untuk rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, memberikan apresiasi yang proporsional atas pengabdiannya demi kemajuan dan keutuhan NKRI.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guntur Romli: Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsinya!

    Guntur Romli: Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsinya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jubir PDIP sekaligus Aktivis Nahdatul Ulama (NU), Guntur Romli dalam unggahannya membahas sejarah kelam bangsa Indonesia berkaitan dengan G30S PKI.

    Gun Romli mengutip salah satu berita yang dijadikannya sebagai rujukan untuk membahas kasus ini.

    Dia secara spesifik membahas dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Sebelum menjabat sebagai Presiden, Soeharto merupakan elite TNI. Tahun 1958 Soeharto adalah Panglima Tentara Teritorial Diponegoro (sekarang Pangdam Diponegoro) pangkat Kolonel.

    Saat meniabat Soeharto diterpa isu soal dugaan korupsi gula, penyeludupan beras hingga penyeludupan truk-truk tentara.

    “Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsi Soeharto, 5 dari 7 Jenderal Menjadi Korban G30S, Siapa Saja? Sekitar tahun 1958, Soeharto kala itu menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorial Diponegoro (sekarang Pangdam Diponegoro) dgn pangkat Kolonel dan diterpa isu korupsi gula.Saat itu, Soeharto dituduh korupsi beras, gula hingga penyelundupan 200 truk,”

    tulisnya dikutip Jumat (7/11/2025).

    Dia melanjutkan menurut penelusurannya, Soeharto dibantu oleh anak buahnua dengan menjalin kerja sama dengan pengusaha Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.

    “Saat itu, Soeharto dituduh korupsi beras, gula hingga penyelundupan 200 truk truk tentara yang dibantu beberapa anak buahnya dan bekerjasama dengan pengusaha Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.,” sambungnya.

    Kasus ini sempat diselidiki dan diperiksa oleh Inspeksi Angkatan Darat dipimpin Mayjen Soeprapto dgn anggota Mayjen MT Haryono, Mayjen S.Parman dan Mayjen Sutoyo Siswomihardjo.

  • Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota menggelar Apel Gelar Pasukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Mojokerto Kota dan dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto.

    Apel tersebut diikuti oleh personel gabungan dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Palang Merah Indonesia (PMI), PLN, serta relawan tangguh bencana.

    Kehadiran berbagai unsur ini menjadi simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang berpotensi melanda wilayah Kota Mojokerto.

    Dalam amanatnya, AKBP Herdiawan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi bencana. “Apel ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respon, serta menyelamatkan jiwa dan harta benda masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang nyata. Kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan,” tegas AKBP Herdiawan, Rabu (5/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa apel ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana. Dengan kesiapan yang matang, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Dalam arahannya, AKBP Herdiawan menyampaikan tujuh poin penting sebagai pedoman dalam menghadapi kondisi darurat bencana: memperkuat koordinasi lintas sektoral, menyiapkan personel dan sarana-prasarana, meningkatkan kemampuan deteksi dini, mempercepat evakuasi dan bantuan kemanusiaan, menegakkan hukum, memberikan edukasi masyarakat, serta menggelar latihan terpadu dan membangun komunikasi publik yang humanis.

    Usai apel, AKBP Herdiawan meninjau kesiapan peralatan dan kendaraan taktis yang akan digunakan dalam penanganan bencana, seperti perahu karet, alat evakuasi, serta perlengkapan medis. “Dengan apel kesiapsiagaan ini, diharapkan seluruh instansi terkait dapat memperkuat sinergi dan tanggap terhadap setiap potensi bencana di wilayah Kota Mojokerto. Semangat gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan utama dalam menghadapi setiap tantangan bencana,” pungkasnya. [tin/beq]

  • Guntur Romli soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Itu Upaya Pemutihan Dosa Orde Baru

    Guntur Romli soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Itu Upaya Pemutihan Dosa Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis dan pegiat Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Guntur Romli, berbicara mengenai wacana penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

    Dikatakan Guntur, langkah tersebut tidak pantas dan justru mengaburkan sejarah kelam Orde Baru terhadap kalangan kiai dan warga NU.

    Guntur secara khusus mengkritik Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang disebutnya ngotot memperjuangkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    “Tak habis pikir dengan Sekjen PBNU, Gus Ipul, yang keukeuh mencalonkan Soeharto sebagai pahlawan nasional,” ujar Guntur di X @GunRomli (4/11/2025).

    “Apa dia tidak ingat sejarah bagaimana Soeharto dan Orde Baru merepresi NU dan kiai-kiai NU?,” tambahnya.

    Ia menekankan bahwa ini bukan soal memelihara dendam, tapi untuk terus jujur pada sejarah.

    Menurutnya, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama saja dengan upaya pemutihan terhadap catatan kelam masa lalu.

    “Tak patut menjilat Soeharto dengan mengangkatnya sebagai pahlawan, juga tak perlu membencinya dengan penuh amarah dan dendam. Soeharto sebagai pahlawan sama saja dengan upaya pemutihan terhadap dosa-dosanya yang kelam pada NU,” tegasnya.

    Guntur juga mengingatkan pesan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pentingnya memaafkan tanpa melupakan sejarah.

    “Tidak ingatkah kata-kata Gus Dur, kita bisa saja memaafkan tapi tidak untuk melupakan. Sebagai orang NU, bisa saja memaafkan dosa-dosa Soeharto, tapi tidak untuk melupakan dosa-dosanya agar kita tetap waspada dan kejadian kelam itu tidak boleh terulang lagi,” ungkapnya.

  • Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi siap memfasilitasi pengelola pondok pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan program Pesantren Aman yang diluncurkan saat kick off Hari Santri Nasional di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada 20 Oktober 2025 lalu.

    “Pemkab telah menggelar sosialisasi tentang regulasi dan prosedur pembangunan serta penggunaan bangunan yang sesuai standar. Karena kami, pemerintah ikut berkewajiban memastikan lingkungan belajar santri aman dan layak. Salah satunya dengan menjamin fasilitas infrastruktur baik gedung belajar maupun asrama yang aman dan sesuai standar,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (4/11/2025).

    Sosialisasi tersebut diikuti oleh 70 pengurus pondok pesantren se-Banyuwangi, dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi, serta dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan para camat se-Banyuwangi.

    Ipuk menjelaskan bahwa pendampingan pemerintah sangat diperlukan agar setiap bangunan di wilayah Banyuwangi, khususnya pondok pesantren, dibangun dan digunakan sesuai ketentuan keselamatan. “Pemkab siap memfasilitasi pengurusan PBG dan SLF. Dinas terkait akan siap membantu pengurusannya. Silakan berkonsultasi dengan Dinas PU,” tegasnya.

    Plt Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa PBG merupakan dokumen wajib sebelum pembangunan gedung dimulai, sedangkan SLF berfungsi memastikan gedung yang telah selesai dibangun memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Kedua dokumen ini saling melengkapi dan penting untuk legalitas serta keamanan suatu bangunan,” jelas Suyanto yang akrab disapa Yayan.

    Menurutnya, Dinas PU CKPP Banyuwangi membuka layanan konsultasi bagi pondok pesantren yang ingin memeriksa kelayakan bangunan atau mengurus dokumen PBG dan SLF. Pemkab akan memberikan pendampingan penuh agar seluruh proses berjalan mudah dan transparan.

    “Masyarakat dan pengelola ponpes bisa datang langsung ke Dinas PU atau Mall Pelayanan Publik untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kami siap memberikan pendampingan setiap saat. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama agar santri bisa belajar dengan aman dan orang tua pun tenang,” pungkasnya. [alr/beq]