Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Trasa Balong, Kebun Sayur di Bawah Kolong Flyover Jakarta Megapolitan 19 Desember 2025

    Trasa Balong, Kebun Sayur di Bawah Kolong Flyover Jakarta Megapolitan 19 Desember 2025

    Trasa Balong, Kebun Sayur di Bawah Kolong Flyover Jakarta
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Di kolong
    flyover
    Jalan Haji Darip, RW 08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Kamis (18/12/2025), denyut khas kawasan perkotaan terus berlangsung.
    Deru sepeda motor dan mobil bersahut-sahutan melintas di atas jalur layang Becakayu. Sesekali, bunyi klakson dari jalan arteri di sisi kawasan memecah ritme lalu lintas yang nyaris tanpa jeda.
    Getaran halus kendaraan berat terasa hingga ke bawah
    flyover
    , menjadi latar konstan bagi aktivitas warga dan petugas di kawasan tersebut.
    Namun, tepat di bawah struktur beton raksasa itu, tampak pemandangan yang kontras.
    Area yang sebelumnya identik dengan tanah gersang, kotor, dan tak terurus kini menjelma menjadi
    kebun kota
    yang tertata rapi.
    Bedeng-bedeng tanaman berjajar mengikuti kontur lahan, dipisahkan oleh jalur paving yang bersih. Tanah terlihat gembur dan lembap, menandakan perawatan rutin.
    Di beberapa titik, papan kecil penanda jenis tanaman tertancap di bedeng, memberi kesan kebun edukatif di tengah hiruk-pikuk kota.
    Sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak berjongkok di antara tanaman.
    Dengan seragam oranye yang kontras dengan hijaunya dedaunan, mereka merapikan daun, mencabut gulma, dan memastikan tanaman tumbuh dengan baik.
    Di sudut lain, beberapa warga duduk sejenak di tepi bedeng, mengamati tanaman di sela aktivitas harian mereka. Semua berlangsung tanpa menghilangkan kebisingan lalu lintas di sekitarnya.
    Kawasan ini dikenal sebagai
    Trasa Balong
    , akronim dari Sentra Sayur Bawah Kolong, kebun kota yang berdiri di bawah kolong
    flyover
    Becakayu.
    Di tempat ini, beragam tanaman tumbuh subur, mulai dari sawi, kangkung, cabai, jagung, tomat, terong, hingga tanaman hias dan pohon tabebuya.
    Pepohonan dan semak hijau berfungsi sebagai peneduh alami, membuat udara di kolong
    flyover
    terasa lebih sejuk dibandingkan kawasan jalan di sekitarnya.
    Bau tanah basah dan dedaunan segar sesekali tercium, menetralkan aroma asap kendaraan.
    Pilar-pilar
    flyover
    yang sebelumnya kusam kini dihiasi mural berwarna cerah. Lukisan-lukisan itu menambah kesan hidup pada ruang publik yang dulunya terabaikan.
    Di tengah keterbatasan ruang dan kebisingan kota, Trasa Balong menjelma menjadi oase hijau, contoh nyata perubahan fungsi kolong
    flyover
    dari ruang tak terawat menjadi area produktif yang memberi manfaat lingkungan sekaligus sosial bagi warga Cipinang Melayu.
    “Dari awal saya ikut. Dulu masih jalan biasa, belum seperti sekarang,” ujar Ajul saat ditemui langsung di Trada Balong.
    Ia mengatakan, inisiatif awal datang dari lurah setempat, bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan warga.
    Sejak awal, warga dilibatkan dalam proses penataan dan penanaman. Awalnya, area tersebut langsung ditanami sayuran, lalu berkembang dengan penambahan berbagai jenis tanaman lain.
    “Bibit tanamannya macam-macam. Kadang cari sendiri, kadang minta dari kelurahan. Warga juga ikut kalau ada,” kata Ajul.
    Perawatan dilakukan secara rutin, meski dengan keterbatasan. Sayuran dipanen kurang lebih sebulan sekali dan dihitung per ikat, bukan ditimbang. Hasil panen tidak diperjualbelikan, melainkan dibagikan kepada warga sekitar.
    “Semua kebagian. Warga ikut, PPSU juga kebagian,” ujar dia.
    Ajul menambahkan, warga kerap memasak hasil panen dan membagikannya kembali kepada petugas.
    Menurutnya, Trasa Balong terasa berbeda dibandingkan kolong
    flyover
    lain yang banyak dibiarkan kosong dan tak terurus.
    “Ini bisa jadi contoh. Kolong lain kan banyak yang kosong,” ucap Ajul.
    Bagi Darma (40), warga RW 08 Cipinang Melayu, perubahan kolong
    flyover
    ini terasa nyata. Ia mengingat betul kondisi kawasan tersebut sebelum ditata.
    “Dulu di sini gelap, kotor, orang juga jarang lewat,” kata Darma.
    “Sekarang sudah beda. Lebih terang, bersih, dan enak dilihat. Kalau lewat juga rasanya lebih adem karena banyak tanaman,” lanjutnya.
    Menurut Darma, keberadaan kebun kota membuat warga lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Ia menyebut warga kerap menyiram tanaman atau membersihkan area kebun ketika melintas.
    “Kadang kalau lihat tanaman kering ya disiram, atau ada sampah langsung dibersihin. Soalnya ini buat kita juga,” ujar dia.
    Rasa memiliki tumbuh seiring keterlibatan warga. Darma berharap kebun kota ini dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi kolong-kolong
    flyover
    lain di Jakarta yang masih terbengkalai.
    Hal senada disampaikan Risa (38). Ia menilai Trasa Balong memberi manfaat nyata, terutama bagi warga sekitar.
    “Sekarang anak-anak juga sering lewat sini, lihat tanaman, tanya-tanya. Jadi bukan cuma jalan kosong, tapi ada fungsinya,” kata Risa.
    Sebelum ditata, kolong
    flyover
    kerap menjadi tempat parkir liar dan penumpukan sampah. Setelah dijadikan kebun kota, kondisi tersebut perlahan berkurang.
    “Kalau sudah jadi kebun begini, orang juga sungkan buang sampah sembarangan,” ujar Risa.
    Menurut dia, ruang di kolong
    flyover
    dan kolong tol dapat disebut sebagai residual urban space atau ruang sisa perkotaan yang selama ini jarang dimanfaatkan.
    “Padahal ruang sisa ini merupakan salah satu aset lingkungan perkotaan,” ujar Mahawan saat dihubungi.
    Pemanfaatan ruang sisa menjadi kebun kota, lanjutnya, dapat menjadi bentuk
    nature-based solution
    untuk meningkatkan layanan ekosistem perkotaan, termasuk mengurangi fenomena
    urban heat island
    atau kantong-kantong panas di kota akibat dominasi bangunan dan minimnya ruang hijau.
    “Kehadiran tumbuhan di kolong
    flyover
    bisa membantu menurunkan suhu dan membuat lingkungan lebih sejuk,” kata dia.
    Selain itu, kebun kota berpotensi meningkatkan infiltrasi air, meski tantangannya tidak kecil karena kolong
    flyover
    tidak selalu terpapar hujan.
    Jika tanah dibiarkan terbuka dan tidak ditutup beton, air hujan tetap dapat diserap. Namun, Mahawan mengingatkan bahwa manfaat lingkungan ini perlu dicermati secara ilmiah.
    “Bukan berarti manusia terus menghasilkan polusi, lalu tumbuhan disuruh menyerap semuanya,” ujar Mahawan.
    Pemilihan jenis tanaman, menurut dia, harus mempertimbangkan ketahanan terhadap panas, polusi, keterbatasan sinar matahari, serta ketersediaan air.
    Aspek estetika juga dinilai penting agar ruang tersebut menyenangkan untuk dipandang.
    Terkait urban farming, Mahawan mengingatkan agar aspek pangan tidak dilihat secara gegabah. Menanam tanaman pangan di kolong tol, misalnya, perlu kehati-hatian karena risiko pencemaran.
    “Kalau menanam cabai di kolong tol, polusinya kan tinggi. Harus dipastikan apakah layak dikonsumsi,” kata dia.
    Ia juga menyoroti tantangan keberlanjutan program. Karena berstatus ruang sisa, pemanfaatan kolong
    flyover
    kerap tidak menjadi prioritas kebijakan dan mudah berganti seiring pergantian kepemimpinan.
    “Jangan sampai hanya program sesaat. Setelah ditanam, tidak dirawat, lalu mati dan malah jadi kumuh,” ujar dia.
    Menurut Mahawan, pemanfaatan kolong
    flyover
    perlu diintegrasikan dalam perencanaan kota, lengkap dengan desain, teknologi pendukung, pendanaan berkelanjutan, serta sistem monitoring dan evaluasi.
    Di tengah keterbatasan ruang terbuka di Jakarta, kebun kota dinilainya menjadi alternatif ruang publik gratis yang inovatif.
    “Kalau direncanakan secara holistik, ini bisa menjadi solusi penyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat,” kata Aziz saat dihubungi.
    Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pengelola jalan tol, agar pemanfaatan kolong
    flyover
    tidak mengganggu fungsi infrastruktur dan keselamatan.
    Selain meningkatkan kualitas lingkungan, Aziz melihat kebun kota sebagai ruang temu yang dapat memperkuat interaksi sosial warga, terutama bagi anak-anak yang semakin sulit menemukan ruang bermain di kota.
    Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada aspek pemeliharaan dan rasa memiliki.
    Partisipasi warga menjadi kunci agar ruang publik seperti Trasa Balong tidak hanya dibangun, tetapi juga dirawat bersama.
    Trasa Balong menunjukkan bahwa ruang yang selama ini terabaikan dapat diubah menjadi kebun kota yang produktif.
    Di bawah bayang-bayang beton
    flyover
    , sayuran tumbuh, warga berinteraksi, dan lingkungan menjadi lebih hijau, tanpa sepenuhnya menghilangkan denyut keras kehidupan kota Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Ali Sebut PSI Bebas Korupsi, Umar Hasibuan: Ini Orang Sejak Jadi Jongos Jokowi, Noraknya Gak Kira-kira

    Ahmad Ali Sebut PSI Bebas Korupsi, Umar Hasibuan: Ini Orang Sejak Jadi Jongos Jokowi, Noraknya Gak Kira-kira

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, menyentil Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang sebelumnya mengklaim partainya sebagai satu-satunya partai politik tanpa kader korupsi.

    Pernyataan tersebut langsung ditanggapi pedas oleh Umar Hasibuan.

    Ia menegaskan klaim Ahmad Ali tidak berdasar dan cenderung mengabaikan fakta yang ada.

    “Kasih tahu ahmad ali jangan kebanyakan halusinasi,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (19/12/2025).

    Umar bahkan menyebut adanya data kasus korupsi yang menjerat kader PSI di daerah.

    Baginya, klaim bersih dari korupsi justru mudah dipatahkan dengan fakta tersebut.

    “Tuh data ketua PSI Kaltara korupsi,” lanjutnya.

    Tidak berhenti di situ, Umar Hasibuan juga melontarkan sindiran personal kepada Ahmad Ali.

    Ia menganggap sikap politik yang ditunjukkan Ketua Harian PSI itu semakin berlebihan sejak dekat dengan lingkaran kekuasaan.

    “Nih orang sejak jadi jongos Jokowi noraknya gak kira-kira,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak, Sabtu (13/12/2025) kemarin.

    Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Ali memberikan pengarahan kepada jajaran pengurus daerah sekaligus menyampaikan optimisme partai dalam menghadapi kontestasi politik nasional ke depan.

    Ia menegaskan PSI tengah menyiapkan langkah serius untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029.

    Menurut Ahmad Ali, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah strategis yang diyakini memiliki potensi besar sebagai basis suara PSI.

  • PCNU Pasuruan Dorong Penyelesaian Konflik Lahan Lekok-Nguling Tanpa Kekerasan

    PCNU Pasuruan Dorong Penyelesaian Konflik Lahan Lekok-Nguling Tanpa Kekerasan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Konflik lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun di wilayah Lekok-Nguling, Kabupaten Pasuruan, kembali mendapat perhatian berbagai pihak. Permasalahan ini dinilai telah menimbulkan tekanan sosial berkepanjangan bagi warga setempat.

    Situasi tersebut mendorong perlunya kehadiran semua elemen untuk menenangkan kondisi di lapangan. Penyelesaian konflik diharapkan dilakukan melalui dialog terbuka tanpa aksi kekerasan dari pihak mana pun.

    Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Imron Mutamakkin, menyatakan NU merasa perlu hadir karena mayoritas warga yang terlibat merupakan nahdliyin. “Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama tanpa kekerasan, baik dari warga maupun aparat,” kata Gus Ipong sapaan akrabnya, Jumat (19/12/2025).

    Menurut Gus Ipong, konflik tersebut membuat warga seperti tertekan di tanah yang mereka tempati secara turun-temurun. Ia menilai negara perlu hadir untuk memberikan kepastian hak atas tanah yang telah lama dikelola masyarakat.

    PCNU juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat. Hal ini dinilai penting karena aset lahan yang disengketakan disebut berada dalam kewenangan pusat.

    Gus Ipong menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawal aspirasi warga. “Kalau perlu difasilitasi ke DPR RI atau kementerian terkait, pemerintah daerah wajib mengawal dan mendampingi,” katanya.

    Di sisi lain, warga mengaku telah memperjuangkan hak atas tanah tersebut lintas generasi. Lasminto, salah satu warga, menyebut keluarganya sudah memasuki generasi ketiga dalam memperjuangkan lahan itu. “Kami sudah mengadu ke banyak pihak sejak lama, tapi hasilnya seperti nihil,” ucapnya.

    Warga berharap pemerintah benar-benar hadir untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan ini. Mereka menilai penyelesaian damai dan adil menjadi satu-satunya jalan agar kehidupan sosial di wilayah tersebut kembali kondusif. (ada/but)

  • Kritik Rektor Didik Rachbini ke Wamen Stella soal Kuota PTN: Tidak Paham Kondisi Lapangan!

    Kritik Rektor Didik Rachbini ke Wamen Stella soal Kuota PTN: Tidak Paham Kondisi Lapangan!

    GELORA.CO -Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengkritik pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang menilai pembukaan kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak perlu dipersoalkan.

    Menurut Didik, respons Stella terhadap kritik publik menunjukkan ketidakpahaman terhadap kondisi riil pendidikan tinggi di Indonesia.

    “Prof Stella guru besar yang pintar tetapi tidak paham situasi sosial ekonomi dan sistem pendidikan di lapangan. Menjawab kritik publik asal bunyi,” kata Didik dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.

    Didik menilai persoalan kuota mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari kinerja PTN secara keseluruhan. Ia menyebut  PTN yang dibiayai dana rakyat lebih dari setengah abad gagal menembus jajaran kampus elite Asia dan dunia.

    “Yang jelas PTN kita sudah gagal masuk ke dalam elite kampus Asia dan global, hanya menjadi kampus kelas tiga. Ini tugas Prof Stella, dan setahun terakhir pun tidak ada hasil signifikan untuk mendekati rival di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” tegasnya.

    Ia mengingatkan bahwa PTN dibiayai penuh oleh anggaran negara, mulai dari gaji dosen, gedung, laboratorium hingga fasilitas lainnya. Namun di saat yang sama, PTN juga dibebaskan menarik dana besar dari masyarakat dengan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya.

    “Sekarang dan selama ini mempraktekkan sistem tidak adil karena negara absen menjadi wasit yang adil. Ini masalah di lapangan yang tidak dimengerti Prof Stella. PTN sudah menerima dana dari pajak rakyat tetapi juga mengeruk dana masyarakat,” ujarnya. 

    Kondisi tersebut, lanjut Didik, berdampak langsung pada terpinggirkannya peran perguruan tinggi swasta (PTS) yang sejak lama berkontribusi mencerdaskan bangsa. Ia mencontohkan Universitas Islam Indonesia (UII) yang berdiri sebelum Indonesia merdeka dan Universitas Nasional (Unas) yang lahir pada 1948.

    Didik juga menyoroti membengkaknya birokrasi PTN yang tidak efisien, sehingga mendorong kampus negeri menyedot dana ganda dari negara dan masyarakat. Akibatnya, terjadi persaingan tidak sehat atau cutthroat competition antara PTN dan PTS.

    “Banyak PTS mati bergelimpangan, peran masyarakat dalam pendidikan tinggi dibunuh pelan-pelan. Sistem tidak adil seperti ini menekan dan menggerus peran ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan banyak yayasan-yayasan di daerah,” ungkapnya.

    Untuk menciptakan keadilan, Didik mengusulkan agar anggaran negara untuk PTN dipotong 50 persen dan dialihkan secara proporsional kepada PTS. Ia bahkan mendorong DPR agar kebijakan tersebut diputuskan melalui APBN Perubahan pada pertengahan 2026.

    Menurutnya, bagi PTN yang saat ini sudah memperoleh 70?”80 persen dana dari masyarakat, pemotongan anggaran negara tidak akan terlalu berat. Hanya berkurang sekitar 10?”15 persen. “Dana pajak rakyat harus dibagi adil antara PTN dan PTS. Negara tidak boleh terus mempraktikkan diskriminasi,” tegasnya.

    Jika pembagian anggaran dinilai tidak mungkin dilakukan, Didik menawarkan opsi lain, yakni pembatasan penerimaan mahasiswa di PTN melalui skema beasiswa negara dan cross subsidy. “PTN harus fokus menerima mahasiswa tidak mampu yang dibiayai penuh negara, dan mahasiswa mampu membiayai mahasiswa tidak mampu. Ini asas proporsional,” katanya.

    Didik menegaskan, ke depan negara tidak boleh lagi menempatkan PTN lebih tinggi derajatnya dibanding PTS. “Anggaran dari pajak rakyat harus dibagi adil. Tanpa itu, praktik diskriminatif dalam pendidikan tinggi akan terus merusak sistem dan peran masyarakat,” pungkasnya.

    Diketahui, kebijakan PTN memperbesar kuota penerimaan mahasiswa baru menuai kritik karena dinilai tidak memperhatikan keberadaan PTS yang juga membutuhkan mahasiswa. Wamendiktisaintek Stella Christie menjawab kritik tersebut, bahwa kuota seharusnya tidak terlalu dipermasalahkan.

    “Yang kita pikirkan bukan kuota, tapi apa kita memberikan peluang yang paling banyak dan paling bagus untuk semua masyarakat Indonesia, mahasiswa kita untuk belajar,” tutur Stella kepada wartawan usai acara 2025 International Symposium on ECD di Thamrin Nine, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Desember 2025.

    Menurut Stella jika PTN bisa memberikan kesempatan yang luas agar anak Indonesia bisa kuliah, perbanyak kuota bukan suatu hal yang salah dan akan didukung oleh Kemdiktisaintek. Langkah ini juga berlaku dengan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS).

    “Jadi ayo, kalau misalkan PTN, apakah PTN ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa kita agar mereka bisa kuliah? kalau jawaban iya itu selalu kita dukung. Sama juga dengan PTS, PTS memberikan kesempatan agar mahasiswa kita di Indonesia semuanya bisa kuliah, bisa belajar,” katanya.

  • PGN Gandeng Dart Energy Optimalkan CBM WK GMB Tanjung Enim

    PGN Gandeng Dart Energy Optimalkan CBM WK GMB Tanjung Enim

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) dan Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd (“Dart Energy”) berkolaborasi dalam rencana pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari pengembangan lapangan gas metana batubara atau Coalbed Methane (CBM) dari Wilayah Kerja Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama mengoptimalkan potensi sumber daya gas domestik sekaligus mendukung diversifikasi pasokan gas bumi nasional.

    PGN dan Dart Energy menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dimana Dart Energy akan memasok CBM kepada PGN pada Rabu, (17/12/2025). Inisiatif ini akan menambah alternatif sumber pasokan, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan potensi gas yang sebelumnya belum optimal.

    “Pemerintah memberikan apresiasi PGN serta Dart Energy atas tercapainya PJBG ini. Pemerintah mendukung penuh dan mengupayakan Tanjung Enim menjadi Proyek Strategis Nasional. Semoga melalui PJBG ini penyaluran gas dari Tanjung Enim secara tepat waktu untuk memenuhi industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan menjadi best practice pemanfaatan CBM yang berkontribusi nyata pada kedaulatan energi,” ujar Firdaus Wajdi selaku Sub Koordinator Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Ditjen Migas.

    SKK Migas mengapresiasi bahwa PJBG ini merupakan capaian yang sangat penting, bukan sekedar pemanfaatan gas bumi, tetapi juga CBM. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, meliputi Ditjen Migas, SKK Migas, KKKS, PGN, dan NU Energy. Dukungan dan upaya dari PGN turut mewujudkan pemanfaatan CBM yang akan diintegrasikan dengan infrastruktur yang tersedia, baik melalui jaringan pipa maupun beyond pipeline.

    “Melalui kerja sama ini, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina siap mendukung pengembangan dan pemanfaatan WK GMB Tanjung Enim. Dengan pengalaman dan kapabilitas PGN dalam mengelola infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan dapat menjembatani sumber gas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan,” ujar Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama saat mewakili PGN dalam penandatanganan PJBG.

    “CBM menjadi new chapter dalam pemanfaatan energi di Indonesia. Kerjasama ini akan mendukung tiga hal, pertama adalah pemanfaatan clean energy yang sejalan dengan upaya pemerintah di masa transisi energi menuju NZE 2060. Kedua, CBM yang dimanfaatkan dalam kerja sama ini diproduksi dari sumber domestik sehingga signifikan dalam optimalisasi energi dalam negeri. Ketiga adalah unlock resource CBM yang berpeluang untuk mendorong Indonesia memiliki new resource dalam pemenuhan supply – demand energi nasional,” ujar CEO NuEnergy Gas Lim Beng Hong. NuEnergy Gas merupakan perusahaan induk (holding company) dari Dart Energy.

    Lim Beng Hong menambahkan bahwa mereka melihat kerjasama ini lebih dari jual beli gas tetapi strategic partnership dan siap untuk kerjasama yang lebih lanjut ke depannya.

    PGN juga berharap bahwa kolaborasi antara PGN dan Dart Energy dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peluang kerja sama lainnya yang saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kemitraan jangka panjang, PGN optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.

    PGN mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif pada agenda ketahanan energi dan transisi energi Indonesia secara bertahap maupun berkelanjutan.

  • Mensos Gus Ipul Gandeng Zulfa Mustofa Salurkan Bantuan Aceh, Bendahara PBNU: Aneh, Jangan Bawa Simbol Konflik!

    Mensos Gus Ipul Gandeng Zulfa Mustofa Salurkan Bantuan Aceh, Bendahara PBNU: Aneh, Jangan Bawa Simbol Konflik!

    Jakarta (beritajatim.com) – Kunjungan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ke Aceh untuk menyerahkan bantuan bencana pada Selasa (16/12/2025) memicu polemik baru di internal Nahdlatul Ulama. Sorotan tajam muncul lantaran Gus Ipul hadir didampingi oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, Zulfa Mustofa, sosok yang penunjukannya hingga kini masih menjadi sengketa keras dalam tubuh organisasi.

    ​Bendahara PBNU, Mohammad Nuruzzuman, menilai kehadiran kedua tokoh tersebut dalam satu panggung acara kenegaraan memunculkan tanda tanya besar. Ia memandang momentum kemanusiaan ini justru tercampur dengan dinamika internal jam’iyyah yang sedang bergejolak, mengingat status kepengurusan yang belum tuntas secara konstitusional organisasi.

    ​“Ini menjadi aneh dan patut dipertanyakan. Di satu sisi membawa misi kemanusiaan negara, tetapi di sisi lain menghadirkan simbol konflik internal PBNU yang belum selesai,” kata Mohammad Nuruzzuman di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    ​Nuruzzuman menyoroti posisi Gus Ipul yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU. Kebersamaannya dengan Zulfa Mustofa dianggap mempertegas dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kisruh kepengurusan PBNU. Menurutnya, kekompakan tersebut sulit dipandang sebagai kebetulan semata, melainkan sebuah sinyal politik yang dapat dibaca jelas oleh warga nahdliyin.

    ​“Publik NU tentu membaca ini sebagai sinyal. Apalagi, posisi Pj Ketua Umum PBNU yang bersangkutan dipilih melalui mekanisme pleno Syuriah yang oleh banyak pihak dinilai melanggar AD/ART,” ujarnya.

    ​Lebih lanjut, Nuruzzuman mengingatkan agar misi kemanusiaan negara semestinya ditempatkan pada posisi yang steril dari manuver politik organisasi. Ia menyayangkan jika penderitaan masyarakat terdampak bencana justru dijadikan latar panggung untuk mencari legitimasi bagi salah satu kubu yang sedang bertikai di internal PBNU.

    ​“Bantuan kemanusiaan adalah urusan negara dan umat. Jangan dicampuradukkan dengan konflik elite organisasi. Itu tidak elok dan mencederai rasa keadilan warga NU,” tegasnya.

    ​Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan etika organisasi. Penyelesaian konflik internal PBNU, menurutnya, harus dilakukan melalui jalur konstitusional yang bermartabat, bukan dengan menyeret simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah umat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Sosial RI maupun PBNU kubu Zulfa Mustofa terkait kritik tersebut. [beq]

  • PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengerahkan seluruh elemen kekuatan organisasi untuk menanggulangi dampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan komitmen mutlak organisasi untuk hadir di tengah warga yang terdampak tanpa terkecuali.

    Dalam pelepasan relawan dan bantuan di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Gus Yahya menekankan bahwa khidmah kemanusiaan adalah mandat yang tidak bisa ditawar dalam situasi krisis.

    “Atas nama Pengurus Besar Nahdltul Ulama, saya menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu terakhir ini. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam keadaan apa pun, untuk tidak tetap hadir dalam khidmah berkontribusi dalam upaya penanggulangan dampak dari bencana-bencana yang terjadi tersebut,” tegas Gus Yahya.

    Untuk memastikan respons cepat dan terukur, PBNU membentuk satuan tugas khusus bernama Tim NU Peduli. Satgas ini mengonsolidasikan berbagai badan otonom dan lembaga, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI), LAZISNU, dan GP Ansor. Langkah taktis di lapangan pun telah berjalan, mulai dari pendirian posko darurat hingga pengerahan sumber daya manusia.

    “PBNU telah membentuk satu satgas khusus untuk keperluan itu, yang terdiri dari elemen-elemen LPBI, LAZISNU, dan Banom-banom. Beberapa tindakan telah dilakukan di lapangan, telah dibentuk posko-posko, telah dilakukan rekrutmen relawan-relawan, dan telah dimobilisasikan sumber daya-sumber daya untuk bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana,” ujar Gus Yahya.

    Gus Yahya juga mendorong perluasan gerakan solidaritas ini dengan melibatkan struktur NU di tingkat wilayah hingga cabang yang memiliki kapasitas logistik mumpuni. Ia secara spesifik menyebut sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dinilai memiliki kemandirian ekonomi untuk turut menyokong penanganan bencana di Sumatra.

    “Ada cabang yang kita tahu sudah punya mekanisme mobilisasi sumber daya yang kuat, misalnya yang selama ini pakai sistem Koin, bahkan ada yang sudah mengembangkan bisnis, bisa di-engage secara khusus,” katanya.

    Ia lantas merinci daerah-daerah potensial tersebut, seperti Magelang, Sidoarjo, Cilacap, Bojonegoro, dan Mojokerto. Pelibatan cabang-cabang kuat seperti Sidoarjo, Bojonegoro, dan Mojokerto diharapkan tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memantik rasa persaudaraan nasional antarsesama warga NU.

    “Magelang kelihatan kaya raya. PCNU Magelang berkontribusi ini. Sidoarjo. Cilacap. Bojonegoro. Mojokerto. Sehingga ini bukan hanya lalu menjadi semacam cara kita untuk membantu para warga yang terdampak oleh bencana, tapi juga kita bangkitkan solidaritas warga kita secara umum,” lanjutnya.

    Terkait manajemen di lapangan, Gus Yahya menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan bencana. Ia meminta sistem pencatatan (recording) sumber daya dilakukan secara disiplin untuk memudahkan evaluasi dan mencegah tumpang tindih bantuan dengan program pemerintah.

    “Saya minta ada sistem recording yang baik terkait data sehingga bisa mudah evaluasi apabila ada di tengah jalan membutuhkan respons tertentu karena kita juga belum tahu keadaan lapangan apakah membaik atau bagaimana,” instruksinya.

    Ia menambahkan, “Sejak awal saya minta ada data resources yang kita punya. Supaya koordinasi. Kita punya relawan sejumlah ini. Supaya match dengan skema.”

    Dalam fase tanggap darurat ini, PBNU menyalurkan bantuan logistik, dana, serta tim relawan untuk pemulihan fisik dan psikis (trauma healing). Gus Yahya merinci akumulasi bantuan yang dihimpun dari tiga pilar utama NU Peduli dengan total mencapai Rp8,1 miliar.

    “Dari LPBI bantuan senilai Rp2,1 miliar, dari LAZISNU senilai Rp2,5 miliar, sedangkan oleh GP Ansor senilai Rp3,5 miliar,” paparnya. [beq]

  • Mahasiswa UIN KHAS Jember Pertanyakan Independensi KPU RI

    Mahasiswa UIN KHAS Jember Pertanyakan Independensi KPU RI

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah mahasiswa memberondong Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin soal penyelenggaraan pemilu, dalam acara osialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    Mereka mempertanyakan independensi KPU. Muhammad Azan Firminabili, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, mengaku pernah mendaftarkan diri menjadi anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). “Saya lolos di tahap tes kemudian di tahap wawancara saya gugur,” katanya.

    Belakangan, Firman mendengar rumor di masyarakat, bahwa personali penyelenggara pemilu memiliki keterkaitan dengan partai politik tertentu. “Padahal cukup jelas bahwasanya KPU merupakan lembaga independen, tanpa adanya campur tangan partai politik dalam menyelenggarakan pemilu,” katanya.

    Kritik serupa meluncur dari Ahmad Farhan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. “Di era sekarang realitanya KPU tidak independen. Justru dikuasai oleh partai politik atau pemerintah,” kata Farhan.

    Sementara itu Riayatul Nafisah dari Pengurus Cabang Fatayat NU Jember meminta agar perekrutan penyelanggara pemilu memperhatikan pendidikan minimal S1. “Pendidikan itu sangatlah penting,” katanya.

    Menjawab keragu-raguan mahasiswa, Afifuddin menegaskan, tugas KPU adalah menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu. “Apakah lantas itu berarti menjadi bagian dari orang partai, kan tidak. Selagi kita tidak punya kartu tanda anggota partai maka kita bukan anggota partai,” katanya.

    “Urusan kemudian punya hubungan komunikasi dan lain-lain, asal bisa dipertanggungjawabkan enggak masalah. Kalau saya terbukti membela satu partai, pasti dilaporkan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), saya sudah dipecat,” kata Afifuddin.

    Afifuddin mengingatkan bahwa dirinya menjadi Ketua KPU RI 2024-2027 sebagai bagian dari konsekuensi keputusan DKPP. Sebelumnya dia menjabat Pelaksana Tugas Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy’ari.

    Afifuddin meminta kepada seluruh mahasiswa agar terlibat sebagai penyelenggara pemilu. “Teman-teman terbuka untuk menjadi pihak yang terlibat. Jangan pernah berpikir pantas enggak pantas,” katanya.

    Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, mengatakan, anggota partai tidak boleh menjadi penyelenggara. “Tidak mungkin penyelenggara berlaku adil kalau partisan, memihak salah satu partai,” katanya.

    “Tugas KPU adalah pelaksana undang-undang. Sementara partai yang melahirkan legislatif dan eksekutif adalah pembuat undang-undang. Masalahnya di undang-undangnya, atau di pelaksanaan undang-undang, atau di pelaksana undang-undang? Ini perlu dicek,” kata Khozin. [wir]

  • Muara Perseteruan PBNU Bisa ke Ranah Hukum

    Muara Perseteruan PBNU Bisa ke Ranah Hukum

    JAKARTA – Pengamat politik yang juga seorang tokoh NU amat prihatin dengan perseteruan yang tak kunjung reda di PBNU. Dr. Muhammad AS Hikam, MA, APU menduga jika tak jua ada islah atau titik temu antara kubu yang bertikai, persoalan akan bermuara ke meja hijau. Jadi persoalan diselesaikan secara hukum. Kalau jalan ini yang dipilih akan memakan energi yang banyak dan waktu yang panjang. Masing-masing pihak harus paham konsekwensi ini. Saat persoalan masih bergulir masa bakti kepengurusan sudah selesai.

  • Said Aqil Curigai Izin Tambang dari Jokowi: Awalnya Apresiasi, Lama-lama Terasa Jebakan

    Said Aqil Curigai Izin Tambang dari Jokowi: Awalnya Apresiasi, Lama-lama Terasa Jebakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, melontarkan pandangan kritis terkait kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan.

    Ia melihat kebijakan tersebut berpotensi menjadi jebakan yang justru melemahkan daya kritis ormas, termasuk kalangan kampus, terhadap pemerintah.

    Said Aqil mengungkapkan, pada awalnya ia menyambut positif kabar bahwa Presiden ke-7, Jokowi, memberikan konsesi tambang kepada ormas.

    Baginya, kebijakan itu sempat ia pandang sebagai bentuk apresiasi negara terhadap peran ormas dalam sejarah perjuangan bangsa.

    “Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, apresiasi,” kata Said Aqil, dikutip dari Forum Keadilan TV, Senin (15/12/2025).

    Namun seiring waktu, Said Aqil mengaku mulai melihat sisi lain dari kebijakan tersebut.

    Setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk mencermati pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, ia menilai kebijakan itu justru menyimpan risiko besar.

    “Tapi secara negative thinking, bisa-bisa saya katakan jebakan, sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah, masukan, ya, rekomendasi yang agak tajam kepada pemerintah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Said Aqil mengaitkan polemik tersebut dengan konflik internal di tubuh PBNU yang mencuat pada akhir November 2025.

    Konflik antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan mantan Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul) disebutnya tidak lepas dari dinamika tersebut.