Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Rukyatul Hilal di Kabupaten Tuban Tidak Terlihat

    Rukyatul Hilal di Kabupaten Tuban Tidak Terlihat

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban bersama Tim Badan Hisab Rukyat (BHR) telah melaksanakan Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1445 H/2024 M pada minggu (10/03/2024) sore dengan hasil hilal tidak terlihat.

    Adapun rukyatul hilal dilakukan di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang turut mengundang Ketua MUI, tokoh agama, TNI/Polri, Forkopimda, Forkopimca dan stakeholder terkait.

    Kepala Kemenag Tuban Umi Kulsum menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti rukyatul hilal untuk mengetahui awal bulan Ramadhan.

    “Demi kebersamaan baik pada tusi seksi Bimas Islam atau seksi lainnya segenap pejabat mohon hadir untuk saling memberikan support,” ucap Umi Kulsum.

    Masih kata Umi sapanya, Kemenag Tuban telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan rukyatul hilal ini dan hasilnya tidak terlihat, sehingga besok dilakukan rukyatul hilal lagi.

    Oleh karenanya, ia menghimbau supaya menara rukyatul hilal tidak hanya dikunjungi 3 kali setahun, tapi bisa dikunjungi juga oleh para siswa jurusan agama untuk praktek ilmu falak.

    “Harapannya, siswa jurusan agama ini juga bisa mempelajari bagaimana praktek ilmu falak,” ujar mantan Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Tuban itu.

    Ditempat yang sama, tim BHR Kabupaten Tuban yang diwakili oleh Kepala KUA Plumpang Nurpuat menyebutkan ada beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan, bahwa hasil hisab ini harus tetap dibuktikan dengan fakta di lapangan, yakni hasil pemantauan (rukyat) hilal, adakah yang berhasil melihat ataukah tidak.

    “Semua hasil hisab awal Ramadhan 1445 H ini secara astronomis belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Neo MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 03 derajat dan elongasi matahari-bulan minimal 6,4 derajat,” terang Nurpuat.

    Sementara itu, Kasi Bimas Islam Kemenag Tuban Mashari menjelaskan pelaksanaan rukyatul hilal awal Ramadhan 1445 H ini diikuti oleh berbagai unsur lapisan masyarakat termasuk Ketua MUI Kabupaten Tuban KH. Abdul Matin Jawahir, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tuban Mufi Ahmad Baihaqi, Pemkab Tuban, Polres Tuban, Dandim 0811, Forkopimca Senori, Tim BHR, BMKG, Pertamina blok Cepu, Majlis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Falakiyah NU, Pimpinan Pesantren, Kepala KUA, Penyuluh, Kepala Satker, Pranata Humas, beberapa Mahasiswa dari PT jurusan Ilmu Falak, para pemerhati Ilmu Falak dan lainnya.

    “Hari ini keputusan hilal tidak terlihat dibacakan oleh hakim Pengadilan Agama Ihsan dan panitera Busiril,” tutup Mashari. [ayu/ted]

  • Pemkab Madiun Pantau Hilal dari Kecamatan Dagangan

    Pemkab Madiun Pantau Hilal dari Kecamatan Dagangan

    Madiun (beritajatim.com) – Pemkab Madiun bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Madiun, dan Lembaga Falakiyah NU Madiun melaksanakan Rukyatul Hilal di Pondok Pesantren Al Hikmah Sejati Sunan Kalijogo, Dusun Panggung, Desa/Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (10/3/2024) sore ini.

    Rukyatul Hilal itu untuk mengamati hilal guna menentukan awal puasa 2024. Pelaksanaan Rukyatul Hilal itu sesuai dengan surat dari Kemenag Madiun nomor B-773/Kk.13.34.6/HK.03.2/03/2024.

    Pengasuh Ponpes Al Hikmah Sejati Sunan Kalijogo KH Mas Sulthon mengatakan, pelaksanaan Rukyatul hilal dari Badan Hisab dan Rukyat Kabupaten Madiun beserta para undangan dan para santri dimulai pukul 15.30 WIB hingga selesai.

    “Lokasi pemantauan hilal ini tepatnya di Pondok Pesantren Al Hikmah Sejati Sunan Kalijogo Dusun Panggung Desa/Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, ketinggiannya 175 meter diatas permukaan laut,” jelas Kyai yang aktif memberikan santunan pada anak-anak yatim itu.

    Dia mengharap kegiatan itu bisa berlangsung dengan lancar. Gus Thon tak lupa mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan. “Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan. Marhaban ya Ramadhan,” pungkas Gus Thon. [fiq/aje]

  • 3 Kendaraan Besar Kecelakaan Karambol di Tuban, 1 Meninggal

    3 Kendaraan Besar Kecelakaan Karambol di Tuban, 1 Meninggal

    Tuban (beritajatim.com) – Tiga kendaraan besar terlibat kecelakaan karambol di Jalan Tuban-Bancar, Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Rabu (6/3/2024). Satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini, yang merupakan penumpang bus.

    Insiden ini melibatkan tiga kendaraan besar yaitu Bus PO Indonesia bernopol L-7780-UV yang dikemudikan Agus Prasetyo (21) dengan truk tronton bernopol S-9457-UK yang dikemudikan Subkhan, serta truk treller bernopol B-9927-FEH yang dikemudikan oleh Wahyu Loren Pratama.

    Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Tuban, Iptu Eko Sulistiono mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut bermula saat Bus Indojaya Utama atau Indonesia itu berpenumpang 3 orang yakni Moh Nur Khakim, Adi Fahrurrozi, dan Saefudin berjalan dari arah timur ke barat.

    “Sesampainya di lokasi kejadian bus berusaha untuk menyalip kendaraan truk yang berjalan searah di depannya,” ucap Eko Sulistiono.

    Namun, karena pandangan sopir tidak bebas, sehingga bus mengalami kecelakaan lalu lintas dengan truk tronton bernopol S-8457-UK, yang berjalan dari arah Barat ke Timur.

    Lalu, karena bus hilang arah dan gerak ke kiri sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas lagi dengan Truk Tleller bernopol B-9927-FEH yang dikemudikan Wahyu Loren Pratama berjalan searah di samping kirinya.

    “Setelah menabrak truk treller, bus oleng ke kanan dan menabrak tiang listrik yang berada di utara jalan,” paparnya.

    Sedangkan truk tronton bernopol S-9457-UK oleng ke kiri dan menabrak pagar rumah milik warga setempat bernama Juki.

    Akibatnya, satu orang penumpang dari bus bernama Saefudin harus meregang nyawa di lokasi kejadian dan kemudian dibawa ke RSUD Tuban.

    “Untuk pengemudi Agus Prasetyo mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Tuban, sedangkan untuk Moh. Nur Khakim, Adi Fahrurrozi dan Subkhan mengalami luka-luka dan kini dirawat di RS NU Tuban,” terang Eko.

    Lebih lanjut, petugas Kepolisian telah mengumpulkan barang bukti dan menafsirkan kerugian akibat peristiwa kecelakaan karambol itu mencapai Rp30 juta. [ayu/beq]

  • Cak Imin dan Luhut Saling Silang soal Nikel dan Hilirisasi

    Cak Imin dan Luhut Saling Silang soal Nikel dan Hilirisasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saling silang soal nikel dan proyek hilirisasi yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Bahasan soal hilirisasi di sektor tambang awalnya disinggung Cak Imin di panggung debat keempat Pilpres 2024. Ia menganggap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan.

    Alasannya, ia menilai hilirisasi malah merusak lingkungan dan menguntungkan pekerja asing.

    Ia juga mengklaim proyek hilirisasi memakan korban jiwa buntut kecelakaan kerja di smelter atau tempat pemurnian.

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar dia.

    Tak cuma itu, Cak Imin menyebut hilirisasi maupun pertambangan juga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    Luhut ajak Cak Imin turun gunung cek smelter

    Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan, jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10-15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

    Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

    “Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda [Cak Imin] mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Smelter Nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). (CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

    Luhut juga menyebut hilirisasi sudah berdampak pada warga sekitar. Ia memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

    Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari bergeliatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Ia juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

    Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

    “Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang enggak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi,” imbuh Luhut.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya..

    Cak Imin ladeni ajakan Luhut

    Imin kemudian menerima tantangan Luhut demi membuktikan klaimnya soal hilirisasi ugal-ugalan.

    “Siap saja [bertemu Luhut]. Kita tiap saat bisa ngecek antara, apa ya bahasa NU-nya, mudarat dan manfaatnya,” kata Cak Imin usai bertemu pembudi daya ikan air tawar di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1).

    Menurutnya, hilirisasi tak berdampak pada pengentasan kemiskinan. Imin menyebut hilirisasi menumbuhkan ekonomi Sulawesi Tengah naik 13 persen, tetapi kemiskinan meningkat.

    Cak Imin berpendapat hilirisasi tak memberi nilai tambah bagi negara karena dua hal. Pertama, mafia. Alasan kedua adalah tambang ilegal.

    “Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek,” ujar dia.

    Luhut terima tantangan Cak Imin

    Luhut pun kemudian merespons Cak Imin yang menerima tantangan membuktikan tuduhan hilirisasi Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan.

    “Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar, seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya, sudah pergi saja sana dia [Cak Imin] lihat,” ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

    “Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon aja, kapan. Pergi dia sana,” imbuhnya.

    Luhut mengklaim ia banyak mendapatkan komentar positif dari warga Indonesia yang di daerahnya terjadi proses hilirisasi, termasuk di IWIP dan di IMIP.

    Cak Imin ajak Luhut ke daerah-daerah tambang

    Mendengar kabar Luhut ingin ia segera meneleponnya, Imin berjanji akan menghubungi Luhut dalam waktu dekat. Namun, saat ini ia masih sibuk berkampanye.

    “Nanti kalau kampanye mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, tentu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah tambang,” kata Cak Imin setelah Deklarasi Dukungan Laskar Santri di Wonosobo, Sabtu (27/1).

  • Jokowi Ajak Basuki Bagi Bantuan ke Petani Jateng di Tengah Isu Mundur

    Jokowi Ajak Basuki Bagi Bantuan ke Petani Jateng di Tengah Isu Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Jokowi mengajak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkeliling Jawa Tengah di saat isu menteri tersebut hendak mundur dari kabinet.

    Kegiatan Jokowi dan Basuki dimulai sekitar pukul 7.30 WIB. Mereka meninjau jalan Solo-Purwodadi yang selama ini selalu rusak.

    Jokowi mengecek perombakan jalan tersebut menggunakan beton. Dia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan Basuki dan Kementerian PUPR.

    Dia mengatakan Jalan Solo-Purwodadi sekarang mulus, tak seperti sebelumnya. Jalan itu sekarang dilapisi beton rigid setebal 25 sentimeter.

    “Terima kasih, Pak Basuki. Yang di sana enggak ada yang terima kasih. Saya yang mewakili, terima kasih, Pak Basuki,” kata Jokowi di Grobogan, Selasa (23/1).

    Basuki tersenyum mendengar hal itu. Ia langsung berdiri dan melepas topinya. Basuki membungkuk seraya memberi hormat kepada Jokowi.

    Jokowi juga mengajak Basuki saat bagi-bagi bantuan untuk petani yang gagal panen di Grobogan. Jokowi secara khusus menyapa Basuki di acara itu.

    “Yang saya hormati, Pak Menteri PUPR. Pak menteri PU siapa namanya?” tanya Jokowi ke para petani.

    “Pak Basuki,” teriak para petani.

    “Oh berarti sudah pada kenal,” ujar Jokowi.

    Sebelumnya, berembus kabar 15 menteri akan mundur dari kabinet Jokowi. Isu itu diungkap oleh ekonom Faisal Basri.

    Faisal tidak membeberkan daftar menteri itu. Namun, ia menyebut beberapa di antaranya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Jokowi telah membantah kabar tersebut. Dia memanggil Sri Mulyani ke istana berkali-kali di tengah isu mundur tersebut.

    “Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal, tiap hari, dengan semua menteri, dengan semua atau sebagian menteri,” ujar Jokowi setelah Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1).

    (dhf/agt)

  • MUI Tolak BTN Syariah-Muamalat Merger

    MUI Tolak BTN Syariah-Muamalat Merger

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menolak rencana penggabungan usaha atau merger PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk.

    Alasannya, MUI masih berharap BMI tetap dengan paradigmanya dari umat, milik umat, bersama umat, dan untuk umat.

    “Oleh karena itu ide untuk memergerkan Bank Muamalat dengan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan,” tutur Anwar, Jumat (19/1), dikutip dari CNBC Indonesia.

    Penolakan merger tersebut muncul dengan beberapa pertimbangan. Pertama, agar warisan para pendiri terdahulu yang telah bersusah payah mendirikan bank tetap terjaga.

    Anwar menjabarkan pendirian BMI datang dari kalangan umat, terutama dari MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, serta beberapa para pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah.

    Ide ini tercetus pertama kali dalam sebuah lokakarya MUI pada Agustus 1990. Hasan Basri, yang kala itu duduk sebagai ketua umum MUI, mengangkat tema masalah bunga bank dan perbankan.

    Kendati pendirian BMI mendapat dukungan pemerintah, namun, Anwar menegaskan bank syariah pertama di Indonesia bukan bank pemerintah atau milik negara, melainkan swasta milik umat.

    “Jadi BMI ini merupakan bank pertama murni syariah yang berdiri 1992 yang sejarah kelahirannya berbeda dengan bank-bank syariah lainnya yang berinduk kepada bank konvensional,” jelas Anwar.

    Ia bercerita BMI sempat menghadapi masalah sehingga investor asing dari Timur Tengah diundang untuk memperkuat bank tersebut. Usai berjalan dengan baik, BMI kembali menghadapi masalah. Akhirnya, pemerintah mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi.

    “Tetapi hal itu bukanlah berarti BMI sudah menjadi bank milik pemerintah karena dana BPKH yang diinvestasikan di BMI tersebut bukanlah dana dari pemerintah, tapi adalah dana milik umat,” tegasnya.

    Kedua, pihaknya juga ingin di tengah-tengah persaingan dunia perbankan yang ada di negeri yang mayoritas umatnya beragama Islam, tetap ada bank swasta yang merupakan milik umat.

    “Untuk itu dalam menangani masalah BMI ini ke depan kita mengharapkan pendekatan yang dipergunakan tidak hanya murni mempergunakan hitung-hitungan ekonomi dan bisnis saja, tapi kita juga harus bisa memperhatikan dan mempertahankan sejarah,” lanjut Anwar.

    Anwar menegaskan saat ini bukan saatnya memikirkan bagaimana menyatukan BTN Syariah atau bank lain, melainkan memajukan dan membesarkannya secara bersama-sama.

    Langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah bagaimana umat bisa menggerakkan elemen-elemen untuk terlibat secara bersama-sama.

    “Kita punya banyak ormas Islam di negeri ini, juga punya banyak masjid, sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit serta usaha-usaha bisnis milik umat yang bisa digerakkan untuk itu. Hal ini tentu akan mudah dilakukan karena dengan masuknya dana BPKH ke BMI meskipun baru sekitar 1 persen dari total dana haji yang dikelolanya, kita melihat kepercayaan umat terhadap BMI sekarang tampak semakin kuat dan meningkat,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Anwar menyebut langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan mencaplok BMI untuk menjadi bank milik negara tapi bagaimana negara bisa hadir untuk membuat BMI tetap eksis dan menjadikannya sebagai bank milik umat yang kuat.

    “Jadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani masalah BMI ini tidak dilihat dan diukur dari segi keberhasilannya untuk menjadikan Bank Muamalat menjadi bank milik negara, tapi dilihat dari segi mampunya pemerintah menciptakan satu situasi dan kondisi yang mendukung untuk membuat BMI tetap menjadi sebuah bank milik umat yang kuat, maju, terpercaya, dan bisa dibanggakan,” pungkasnya.

    (del/agt)

  • Cak Imin Kutip Pendiri NU di Debat, Sebut Pemerintah Abaikan Petani

    Cak Imin Kutip Pendiri NU di Debat, Sebut Pemerintah Abaikan Petani

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengutip pernyataan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy’ari terkait peran petani dalam Debat Cawapres Pilpres 2024.

    Imin menggunakan pernyataan itu untuk mengkritik keberpihakan pemerintah.

    “Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy’ari, petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita,” kata Cak Imin di Debat Cawapres Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1).

    Ia juga mengutip Badan Pusat Statisti (BPS) tentang data petani 10 tahun terakhir. Dia menyebut ada 3 juta orang petani rumah tangga.

    Cak Imin menyebut 16 juta rumah tangga petani hanya punya lahan setengah hektare.

    Di saat yang sama, ia menyindir ada orang yang punya 500 ribu hektare.

    Ketua Umum PKB itu juga mengkritik kebijakan lumbung pangan pemerintah. Dia menyentil program yang ditangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu.

    “Di sisi lain, kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional lewat food estate. Terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (dhf/sfr)

  • Kisruh Masjid Wakaf di Kediri, Warga Bantah Pukul Imam

    Kisruh Masjid Wakaf di Kediri, Warga Bantah Pukul Imam

    Kediri (beritajatim.com) – Kasus dugaan pengeroyokan Luqman Hakim (55) saat hendak menjadi imam sholat magrib di Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo, Kota Kediri, pada Selasa (12/12/2023) pukul 17.15 WIB lalu berbuntut panjang. Sejumlah warga membantah melakukan pemukulan terhadap imam sholat tersebut.

    Sekretaris Takmir Masjid Al-Muttaqun Manisrenggo Saifudin mengatakan, berita tersebut hoax dan sebuah fitnah terhadap warga. Sebaliknya, justru sejumlah warga yang menjadi korban pengeroyokan.

    “Itu semuanya hoax, semuanya bohong dan itu semuanya fitnah yang keji,” ujar Saifudin kepada sejumlah wartawan di sekitar Masjid Al-Muttaqun Manisrenggo, pada Jumat (15/12/2023) siang.

    Saifudin menerangkan, peristiwa tersebut buntut dari sengketa antara keluarga ahli waris dengan warga dalam pengelolaan Masjid Al-Muttaqun. Warga mengaku, sesuai kesepakatan saat itu, kepengurusan takmir masjid dikosongkan selama proses gugatan belum keluar keputusan.

    Tetapi, pihak ahli waris bersikukuh membentuk kepengurusan internal yang membuat warga kecewa. Warga pun tidak menghendaki mereka menjadi imam sholat di masjid tersebut.

    “Karena masjid masih dalam konflik dan kami menunggu keputusan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Tapi dari pihak sebelah ingin menguasai sebelum ada putusan,” terang Saifudin bersama sejumlah tokoh warga Kelurahan Manisrenggo.

    Saifudin membantah pengeroyokan yang dialami Luqman Hakim. Sebab, yang sebenarnya terjadi pada hari Selasa (12/12/2023) sore itu, warga tidak menghendaki Luqman Hakim dari pihak ahli waris menjadi imam sholat magrib.

    Kemudian oleh warga, Luqman Hakim didorong keluar dari masjid. Saifudin memastikan tidak ada tindakan pemukulan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diberitakan.

    Namun konflik itu berlanjut pada hari berikutnya, Rabu (13/12/2023). Pihak ahli waris bersama kelompoknya memaksakan diri untuk menjadi imam sholat magrib. Tapi, sesuai dengan kesepakatan, jadwal imam salat masjid untuk salat magrib adalah dari warga sekitar.

    Warga yang mencoba menjelaskan hal itu, justru mendapatkan penganiayaan hingga berujung pelaporan ke kepolisian. Melihat adanya kekerasan, malam harinya ratusan warga mendatangi rumah keluarga ahli waris.

    “Dari pihak ketakmiran dan korban dari kita udah melaporkan ke kepolisian. Yang saya dengar pihak sana juga melapor. Yang saya tahu ada 3 orang korban dari warga,” terang Saifudin.

    Salah satu korban dari warga Manisrenggo Mashuri menuturkan kronologis kejadian itu bermula saat dirinya menunaikan sholat sunnah di Masjid Al-Muttaqun mejelang sholat magrib, pada Rabu (13/12/2023) sore.

    Dia melihat keributan antara salah satu warga sekitar dengan sejumlah pria yang umumnya tidak dikenal. Mashuri kemudian berusaha melerai dan membawa keluar warga dari masjid.

    Namun saat di luar, sejumlah pria lain menghadang dan memiting dirinya. Akibatnya, Mashuri sampai tidak sadarkan diri.

    Mashuri mengaku sama sekali tidak mengenal para pria yang menyerangnya. “Bukan orang sini ada sekitar 10 orang. Seolah sudah ingin membunuh saya, karena saya kesulitan bernafas saat dipiting,” ujarnya.

    Selain Mashuri, ada satu warga lain yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut namun belum melakukan laporan polisi. Sementara Mashuri sudah melapor dan menjalani visum atas peristiwa itu.

    Sebenarnya masyarakat sekitar ingin sebuah perdamaian dari konflik yang berkepanjangan itu. Tetapi, pihak ahli waris terus berusaha untuk menguasainya. Padahal, menurut mereka, Masjid Al-Muttaqun tidak hanya wakaf dari ahli waris saja, melainkan dari masyarakat.

    “Kita tidak terima, karena yang wakaf ini lebih dari satu orang. Dan yang membangun masjid tersebut 100 persen warga,” tutup Saifudin, yang juga sebagai Tanfidz Ranting NU Kelurahan Manisrenggo.

    Sementara itu, sampai saat ini pihak kepolisian terus berjaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya kerusuhan susulan. Langkah mediasi terus dilakukan pihak kepolisian agar kedua belah pihak bisa menemukan jalan keluar dari sengketa itu.

    Diberitakan sebelumnya, Luqman Hakim (55) warga Kelurahan Manisrenggo, Kota Kediri diduga menjadi korban pengeroyokan. Peristiwa itu dialaminya saat hendak menjadi imam sholat magrib.

    Menurut Luqman, peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo, pada Selasa (12/12/2023) sekitar pukul 17.15 WIB.

    Awalnya Luqman hendak menunaikan sholat magrib. Saat maju ke posisi imam, tiba-tiba datang sejumlah orang menghampirinya.

    Luqman mengaku didorong keluar hingga terjatuh. Tidak hanya itu saja, dia juga ditendang dan dipukul di bagian dada dan punggungnya.

    “Sampai diluar saya jatuh terus di tendangin. Intinya gitu ditendangi. Ada yang mengatakan tonyo (pukul) aja sikat aja,” ucap Luqman, pada Rabu (13/12/2023).

    Luqman merasa tidak terima. Bersama penasihat hukumnya, dia melaporkan kejadian itu ke Polres Kediri Kota. [nm/ted]

  • PBNU Sambut Baik Putusan Majelis Hakim PN Jombang

    PBNU Sambut Baik Putusan Majelis Hakim PN Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – PBNU (Pengurus Besar Nahdaltul Ulama) menyambut baik amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang dalam pokok perkara gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilayangkan oleh APQNU (Aliansi Penegak Qonum Asasi Nahdlatul Ulama).

    Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah).

    Putusan tersebut tersebut dikeluarkan pada Rabu (8/11/2023). Para penggugat yang tergabung dalam APQNU adalah KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, KH Salmanuddin Yazid atau Gus Salman, serta Sugiarto.

    Wakil Sekjen PBNU Nur Hidayat mengatakan bahwa pihaknya menghormati pertimbangan majelis hakim PN Jombang yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sengketa sebagaimana yang diajukan oleh para penggugat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal Perkumpulan/Jam’iyah Nahdatul Ulama terlebih dahulu.

    Nur Hidayat menegaskan, sejak awal polemik keabsahan proses pemilihan Ketua PCNU Jombang pada 5 Juni 2022 yang dianulir oleh PBNU sampai dengan diajukannya Gugatan Perdata Nomor: 53/Pdt.G/2023 PN Jbg, para penggugat tidak pernah menempuh mekanisme internal yang berlaku di dalam Perkumpulan/Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

    BACA JUGA:
    Gugatan Terhadap PBNU Ditolak PN Jombang, Ini Sikap APQANU

    Keputusan yang diambil oleh PBNU itu, lanjut Nur Hidayat, sepenuhnya merujuk kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam perkumpulan/jam’iyah Nahdlatul Ulama. “Dengan tetap menjunjung tinggi ruh dan karakter Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan (Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah) yang menempatkan para ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi,” ujar Nur Hidayat saat menggelar konferensi pers di kantor PCNU Jombang lama Jl Gatot Subroto, Jumat (10/11/2023).

    Untuk itu, PBNU mengajak para pihak untuk mematuhi dan menjalankan putusan majelis hakim PN Jombang serta patuh dan taat kembali ke Jalan Nahdlatul Ulama sebagaimana diikrarkan oleh setiap kader dan pengurus dalam baiat kaderisasi maupun baiat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

    “Sekaligus menjunjung tinggi semangat persaudaran (al-ukhuwwah) dan persatuan (al-ittihâd) sebagaimana diserukan oleh Hadlratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy’ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi sebagaimana digariskan dalam Khittah Nahdlatul Ulama,” urainya.

    BACA JUGA:
    Tolak PCNU Jombang 2023-2024, Gus Salam dkk Kirim Somasi ke PBNU

    Bukankan penggugat sudah melayangkan somasi sebagai upaya penyelesaian secara internal? Nur Hidayat membenarkan bahwa PBNU menerima somasi yang dilayangkan APQANU. Namun dia menyayangkan bahwa sebelum somasi dikirim, sudah terlebih dulu bocor ke publik. “Sehingga kami tidak menanggapi,” lanjutnya.

    Nur Hidayat juga mengatakan, meski masih ada upaya hukum, namun pihaknya berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. “Once is enough (sekali saja sudah cukup). Mari kembali ke jalan nahdlaltul ulama,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, polemik internal NU yang berujung ke meja hijau ini bermula dari penunjukkan pengurus PCNU Jombang periode 2023-2024 oleh PBNU. Gus Salam yang tergabung dalam APQANU (Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama) meminta agar PBNU mencabut SK (Surat Keputusan) kepengurusan definitif PCNU Jombang masa khidmat 2023-2024.

    BACA JUGA:
    PCNU Jombang Dilantik, Cucu Mbah Hasyim Jabat Ketua

    APQANU juga meminta PBNU mengesahkan dan melantik hasil konfercab NU (Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama) pada 5 Juni 2022. Adapun yang digugat oleh APQANU yakni, tergugat I dalah PBNU, sedangkan tergugat II PCNU Jombang 2023-2024. APQANU Jombang juga menggugat PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) kerugian material sebesar Rp1,5 miliar atau tepatnya Rp 1.540.001.926.

    Dalam konferensi pers di Jombang, Jumat (10/11/2023), Wakil Sekjen PBNU Nur Hidayat didampingi oleh kuasa hukumnya, Arifuddin dan Makmun Fikri. Hadir pula Rais Syuriyah PCNU Jombang KH Achmad Hasan serta Katib PBNU KH Latif Malik atau Gus Latif. [suf]

  • Gugatan Terhadap PBNU Ditolak PN Jombang, Ini Sikap APQANU

    Gugatan Terhadap PBNU Ditolak PN Jombang, Ini Sikap APQANU

    Jombang (beritajatim.com) – Gugatan Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama (APQANU) terhadap PBNU dan PCNU Jombang akhirnya ditolak oleh PN (Pengadilan Negeri) setempat pada Rabu (8/11/2023).

    Namun demikian, hingga Kamis (9/11/2023), APQANU belum mendapatkan amar putusan majelis
    hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang disertai pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara 53/Pdt.G/2023/PN.Jbg.

    “Karenanya kami masih menunggu dan akan meminta putusan perkara secara lengkap pada 9 November 2023 di PN Jombang. Selanjutnya APQANU akan mempelajari detail putusan tersebut, kemudian bersikap,” ujar Ketua APQANU Jombang KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

    Gus Salam mengatakan bahwa ada beberapa pilihan sikap yang bisa dilakukan APQANU melalui kuasa hukumnya. Diantaranya, menyampaikan laporan proses dan putusan perkara 53/Pdt.G/2023/PN.Jbg. kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung yag bertugas mengawasi lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

    BACA JUGA:
    Polemik PCNU Jombang, Pengadilan Tolak Gugatan APQANU

    Termasuk pejabat pengadilan dan para hakim, serta administrasi peradilan. Kedua melakukan gugatan ulang berdasar dan dengan menyesuaikan sistem dan hukum acara perdata khusus terkait ormas, dengan prioritas meminta pemerintah c.q. Menteri Hukum dan HAM untuk memediasi sebagaimana ditentukan dalam PP 58 Pelaksanaan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas.

    “Dan ketiga menguji putusan Pengadilan Jombang/Majelis Hakim atas perkara 53/Pdt.G/2023/PN.Jbg. dengan kasasi di Mahkamah Agung. Seluruh pilihan di atas dan alternatif sikap APQANU beserta kuasa hukum akan terlebih dulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada masyayikh dan para pemberi mandat gugatan APQANU hingga batas waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jombang untuk bersikap atas putusan perkara tersebut, yakni 21 November 2023,” ujar pengasuh pondok pesantren Denanyar Jombang ini.

    BACA JUGA:
    Tolak PCNU Jombang 2023-2024, Gus Salam dkk Kirim Somasi ke PBNU

    Polemik internal NU yang berujung ke meja hijau ini bermula dari penunjukkan pengurus PCNU Jombang periode 2023-2024 oleh PBNU. Gus Salam yang tergabung dalam APQANU (Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama) juga meminta agar PBNU mencabut SK (Surat Keputusan) kepengurusan definitif PCNU Jombang masa khidmat 2023-2024.

    APQANU juga meminta PBNU mengesahkan dan melantik hasil konfercab NU (Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama) pada 5 Juni 2022. Adapun yang digugat oleh APQANU yakni, tergugat I dalah PBNU, sedangkat tergugat II PCNU Jombang 2023-2024. APQANU Jombang juga menggugat PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) kerugian material sebesar Rp1,5 miliar atau tepatnya Rp 1.540.001.926. [suf]