Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Apa Arti Panggilan Gus? Ini Penjelasannya dalam Bahasa Jawa-Tradisi Pesantren

    Apa Arti Panggilan Gus? Ini Penjelasannya dalam Bahasa Jawa-Tradisi Pesantren

    Jakarta –

    Panggilan “Gus” merupakan panggilan khas budaya Jawa yang ditujukan pada anak laki-laki, terutama yang berasal dari keluarga terhormat, seperti putra kiai atau ulama. Dalam tradisi pesantren, istilah ini diberikan sebagai bentuk penghormatan.

    Lantas, apa sebenarnya arti dari kata “Gus” dalam bahasa dan budaya Jawa, serta bagaimana penggunaannya sebagai tradisi sapaan di lingkungan pesantren?

    Menurut hasil pencarian dalam Kamus Bahasa Jawa-Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KBJI Kemdikbud), secara etimologis, asal-usul kata “Gus” berasal dari bahasa Jawa, yakni dari kata “Bagus“. Kata “Gus” artinya panggilan kepada anak laki-laki.

    Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V Kemdikbud), kata “Gus” diartikan sebagai (1) nama julukan atau nama panggilan untuk anak laki-laki; (2) nama panggilan untuk (putra) ulama, kiai, atau orang yang dihormati; atau (3) panggilan untuk anak lelaki putra kiai atau pemilik pesantren.

    Dalam lingkungan pesantren, penggunaan “Gus” memiliki kedudukan terhormat. Panggilan “Gus” bahkan diyakini memiliki keistimewaan dibanding panggilan titel lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhajir, dilansir NU Online.

    Panggilan “Gus” dalam Nahdlatul Ulama (NU) sendiri merupakan panggilan yang istimewa, khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang sering diperuntukkan bagi putra seorang kiai. Di daerah lain juga ada tradisi panggilan istimewa kepada anak kiai seperti “lora”, “ajengan”, “buya”, “anre”, atau “aang”.

    Sementara dalam jurnal Makna Sapaan di Pesantren: Kajian Linguistik-Antropologis yang ditulis Millatuz Zakiyah (2018), seiring berjalannya waktu, panggilan “Gus” untuk putra kiai tidak terbatas oleh umur. Panggilan ini tetap disematkan walau putra kiai tersebut sudah tidak kecil lagi.

    Dalam perkembangannya, panggilan “Gus” pun melebar dan digunakan sebagai simbol ketokohan seseorang dari sisi agama. Walau bukan anak kiai, seseorang yang memiliki pemahaman agama yang mendalam juga bisa saja dipanggil “Gus”.

    (wia/imk)

  • Cara Imigrasi dan LDII Merawat Kebangsaan di Perbatasan

    Cara Imigrasi dan LDII Merawat Kebangsaan di Perbatasan

    Liputan6.com, Batam – Warga yang tinggal di perbatasan Indonesia seperti di Provinsi Kepulauan Riau sering harus ke luar perbatasan untuk kegiatan. Daerah perbatasan juga menjadi pintu keluar masuk dari luar dan dalam negeri.

    Hal ini menjadi perhatian serius Keimigrasian RI karena rawan terjadi tindak Pidana Penjualan Orang (human trafficking). Masalah lain adalah layanan keimigrasian yang dianggap masih rumit dan mahal.

    Direktur Jendral Intelejen Imigrasi Irjen Pol Anom Wibowo menyebutkan bahwa pihaknya baru saja mendapatkan ide, inisiatif dari Kantor Imigrasi Khusus Batam. Ide itu yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

    “Salah satu layanan yang diberikan adalah pembuatan paspor elektronik,“ katanya.

    Imigrasi menggandeng Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk menjaring anggota LDII yang memiliki mobilitas lintas batas negara. Kerja sama ditegaskan saat kunjungan Dirjen Imigrasi ke Pondok Pesantren Abdu Dhohir Patam Lestari, Sekupang, Batam.

    “Kami juga mengajak masyarakat, khususnya para santri, santriwati untuk memberikan informasi jika ada hal-hal mencurigakan,” kata Anom.

    Pada bagian lain, menyoroti masih adanya kasus TPPO atau human trafficking. Negara jelas sangat sulit melindungi ketika ada masyarakat yang masuk dan bekerja secara ilegal tanpa dokumen apapun ke negara lain.

    “Mereka bisa menjadi korban perdagangan manusia, tidak digaji, dianiaya, bahkan diperkosa atau perlakuan lain yang merugikan,” kata Anom.

    Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Khusus Batam, Hajar Aswad menyebut bahwa program mereka diharapkan bisa menjaga roh kebangsaan sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.

    “Program ini dirancang untuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan sejenisnya,” katanya.

    Namun, program ini dilaksanakan dengan batas kuota tertentu. Menurutnya petugas imigrasi juga butuh waktu istirahat.

    “Biasanya kami memprioritaskan jumlah pemohon di atas 50 orang,” katanya.

    Kemudian disampaikan, masyarakat yang hendak memanfaatkan program ini, instansi, komunitas, organisasi masyarakat (ormas), maupun sekolah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Imigrasi Batam. Setelah itu, Kanim Batam akan mengoordinasikan jadwal pelayanan berdasarkan jumlah peserta yang diajukan.

    Hingga saat ini, beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Lembaga Adat Melayu, dan LDII adalah contoh pengguna.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Batam K.H Rudi Budy Suhardi mengatakan bahwa inovasi Keimigrasian tersebut sangat membantu.

    “Kami punya banyak da’i-da’i yang sering keluar masuk perbatasan untuk berinteraksi. Apalagi kami punya program pengabdian yang akhirnya menjadi program lintas batas karena menyangkut umat,” katanya.

    Apresiasi diberikan kepada Kantor Imigrasi Khusus Batam atas respon cepat terhadap ajuan LDII Batam dalam pembuatan paspor kolektif.

    “Sejak COVID berakhir, banyak yang tidak membuat paspor. Hari ini kami mengajukan pembuatan paspor untuk 75 orang,” katanya.

  • RK-Suswono Layangkan Mosi Tidak Percaya KPU, Kader NU: Kalah Ya Kalah Saja, Kayak Anak TK Saja

    RK-Suswono Layangkan Mosi Tidak Percaya KPU, Kader NU: Kalah Ya Kalah Saja, Kayak Anak TK Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan Al Chelsea, yang akrab disapa Gus Umar, melontarkan kritik pedas terkait sikap yang ditunjukkan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RK-Suswono) pasca hasil Pilkada DKI Jakarta. 

    Pasangan tersebut melayangkan mosi tidak percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pilkada yang dinyatakan kalah dari Paslon Pramono-Rano.

    Gus Umar menilai, tindakan tersebut menunjukkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. “Aneh memang demokrasi Pilkada di negeri ini. Didukung penguasa kok malah maksa. Kalah ya kalah saja,” ujarnya, Selasa (3/12).  

    Ia juga mengingatkan pernyataan Ridwan Kamil saat memenangkan pemilihan sebelumnya. “Kan gitu yang diucapkan Ridwan Kamil ketika dia menang. Giliran kalah malah meradang. Kayak anak TK saja,” tambah Gus Umar.  

    Gus Umar pun menegaskan bahwa semangat demokrasi harus diiringi dengan sikap sportif, baik saat menang maupun kalah.  

    Sikap saling menghormati hasil pemilu dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. 

    “Kalah-menang itu biasa dalam politik, yang penting tetap menjaga kebersamaan dan semangat kebangsaan,” tutup Gus Umar. 

    Sebelumnya, Massa relawan dan organisasi masyarakat (ormas) pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), melayangkan mosi tidak percaya kepada KPU Provinsi Jakarta (KPUD) atas pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 yang dinilai bermasalah. 

  • Ribuan Jemaah Hadiri Haul ke-8 KH M. Badruddin Anwar Bululawang Malang

    Ribuan Jemaah Hadiri Haul ke-8 KH M. Badruddin Anwar Bululawang Malang

    Malang (beritajatim.com) – Ribuan jemaah memadati Pondok Pesantren An Nur 2 Al Murtadlo, Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin malam (2/12/2024), dalam rangka menghadiri haul ke-8 Al-Maghfurallah R KH M. Badruddin Anwar. Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Malang M. Sanusi, para kiai sepuh, dan tokoh nasional.

    Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB ini diawali dengan pembacaan salawat, surat Yasin, tahlil, dan doa bersama. Pengasuh Pondok Pesantren An Nur 2, Dr. KH. Fathul Bari, S.S., M.Ag., menyampaikan bahwa haul kali ini merupakan puncak rangkaian kegiatan setelah 40 hari tahlil dan khataman Al-Qur’an yang telah dilakukan sebanyak 6.092 kali oleh para santri dan alumni.

    “Tahlil selama 40 hari ini mengikuti tradisi yang dijalankan semasa hidup Al-Maghfurallah KH M. Badruddin Anwar, yang kala itu juga melakukan tahlil untuk Al-Maghfurallah KH Anwar Nur,” ujar KH Fathul Bari.

    Bupati Malang, HM Sanusi, yang turut hadir memberikan apresiasi atas peran besar Ponpes An Nur 2 sebagai pusat pendidikan dan dakwah.

    “Pondok An Nur 2 ini semakin hari semakin banyak santrinya. Ini bukti keberhasilan pondok dalam mendidik generasi muda,” kata Sanusi.

    Selain Bupati Malang, sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, di antaranya Anggota DPR RI, H. Ma’ruf Mubarok, yang merupakan keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur, dan Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya, Khofifah mengajak para kiai dan ulama untuk bersatu memerangi judi online yang dianggap merusak generasi bangsa.

    Acara ini dihadiri oleh santri, alumni, masyarakat, dan para ulama dari berbagai daerah. Suasana penuh doa dan kebersamaan mewarnai peringatan haul ke-8 ini, menegaskan pentingnya tradisi keagamaan dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan kebudayaan. [yog/beq]

  • Ini 5 Pesantren Terbesar di Indonesia dengan Jumlah Santri Terbanyak

    Ini 5 Pesantren Terbesar di Indonesia dengan Jumlah Santri Terbanyak

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda di Indonesia. Setiap pesantren memiliki keunikan dan kontribusi tersendiri dalam mengembangkan pendidikan berbasis agama dan nilai-nilai moral.

    Di antara ribuan pesantren tersebut, terdapat beberapa yang menonjol karena jumlah santri yang sangat banyak. Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah lima pesantren dengan jumlah santri terbanyak di Tanah Air:

    1. Pondok Pesantren Lirboyo

    Menjadi pesantren terbesar dengan jumlah santri mencapai 40 ribu santri putra dan putri. Pesantren ini telah lama dikenal sebagai pusat pendidikan Islam yang memiliki kapasitas besar dalam membina generasi muda.

    Pondok Pesantren Lirboyo didirikan pada tahun 1910 M oleh K.H. Abdul Karim yang saat ini berada di bawah pimpinan salah satu cucunya, K.H. M. Anwar Manshur. Pondok pesantren yang berlokasi di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

    2. Pondok Pesantren Darussalam Gontor

    Pondok Pesantren Darussalam Gontor tercatat memiliki 35.000 santri, menjadikannya salah satu pesantren terbesar kedua di Indonesia. Gontor dikenal dengan sistem pendidikan modern yang menggabungkan antara tradisi pesantren dengan metode pengajaran kontemporer.

    Cikal bakal Pondok Modern Darussalam Gontor bermula pada tahun 1680, saat Kyai Ageng Muhammad Hasan Besari mendirikan Pondok Tegalsari di Desa Jetis Ponorogo (10 KM arah selatan Kota Ponorogo). Pondok pesantren ini mengklaim sebagai lembaga pendidikan murni yang tidak berafiliasi kepada partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan apa pun.

    3. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro

    Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro memiliki 25.000 santri, yang tersebar dalam berbagai program pendidikan. Pesantren ini menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang memiliki jangkauan cukup luas di wilayah Jawa Timur.

    Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro adalah pondok pesantren yang terletak di Temboro, sebuah desa di Karas, Magetan. Lembaga pendidikan Islam ini dirintis oleh K.H. Shiddiq, kemudian dikembangkan oleh K.H. Mahmud Kholid Umar dan K.H. Ahmad Shodiq, dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Magetan.

     

  • Kumpulkan Pengurus Wilayah se-Indonesia, Gus Yahya Tolak Wacana MLB PBNU

    Kumpulkan Pengurus Wilayah se-Indonesia, Gus Yahya Tolak Wacana MLB PBNU

    Surabaya, Beritasatu.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf mengumpulkan seluruh pengurus PWNU se-Indonesia di Surabaya. Dalam acara yang dikemas rapat koordinasi (rakor) itu, seluruh pengurus sepakat menolak adanya wacana muktamar luar biasa (MLB) PBNU yang bakal digelar pada Desember mendatang.

    Gus Yahya mengakui salah satu yang dibahas dalam rakor itu ialah penolakan terhadap MLB PBNU, yang digaungkan oleh pihak lain dan diwacanakan digelar pada Desember 2024 ini.

    Dalam forum itu, para pengurus PWNU se-Indonesia bersepakat menolak rencana MLB itu. Ia sendiri mengaku tak paham apa urgensi sehingga MLB itu terus didorong oleh segelintir kelompok.

    “Sebetulmya sampai sekarang kita masih belum cukup yakin, (MLB PBNU) ini orang beneran atau cuma iseng. Karena kelihatannya enggak ada apa-apa kok tiba-tiba ada MLB, itu juga enggak ada hujan enggak ada angin,” kata Gus Yahya, Sabtu (30/11/2024).

    Gus Yahya mengatakan, dalam forum itu para pengurus PWNU se-Indonesia juga menyatakan penolakannya terhadap rencana MLB karena dianggap akan mengganggu integritas organisasi.

    “Namun, PWNU-PWNU tadi mengatakan bahwa apa pun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB,” ucapnya.

    Menurutnya, integritas organisasi yang telah dicapai selama ini, adalah upaya bersama selama tiga tahun terakhir dan hasilnya bisa dirasakan seluruh jajaran NU.

    “Ini kerja keras dari jajaran seluruh kepengurusan, tentu saja tidak mau kerja keras ini lalu diganggu oleh siapa pun,” ujar dia.   

    Sementara itu, salah satu perwakilan pengurus yang hadir dalam forum itu, yakni Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan jajaran PWNU se-Indonesia sepakat menolak MLB.

    “PWNU se-Indonesia juga menyatakan menolak dengan tegas rencana MLB NU yang digagas dan dipropagandakan oleh segelintir orang yang ingin merongrong dan memecah belah keutuhan NU,” kata Gus Rozin.

    Gus Rozin mengatakan, sepanjang catatan sejarah upaya MLB PBNU tak pernah berhasil dilakukan. Pasalnya, hal itu tak sejalan dengan ajaran ahlussunnah wal jamaah, 

    Diketahui, wacana MLB NU awalnya muncul dari kesepakatan hasil Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur pada Minggu (18/8/2024) lalu.

    Para kiai dan ulama berkumpul untuk menyikapi persoalan seputar kondisi PBNU. Hasil pertemuan ini berupa kesepakatan yang disebut ‘Amanah Bangkalan’.

    Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Bisa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) Abdussalam Shohib atau Gus Salam memastikan agenda Pramuktamar Luar Biasa NU siap dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Desember 2024 ini.

    “Pra-MLB sendiri, insyaallah akan dilaksanakan pada Desember, di Surabaya; titik juang para pahlawan. Pra MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili,” kata Gus Salam dalam keterangannya, Jumat (1/112024).

    Gus Salam bercerita selama dua pekan belakangan ini para presidium PO & MLB NU berbagi tugas melakukan silaturahmi dan konsolidasi kepada ulama, kiai sepuh, masyayikh, tokoh, dan para senior NU.

    Ia mengatakan pada momen itu turut memohon doa restu dan dukungan atas gerak langkah menjalankan ‘Risalah Amanat Bangkalan’ untuk penyelamatan organisasi dan rencana MLB PBNU.

    Gus Salam mengeklaim ada kesamaan pandangan dari para ulama-kiai sepuh NU yang merasakan ada sesuatu yang salah dari penyelenggaraan jamiyah NU untuk sehingga perlu digelar MLB PBNU.
     

  • Tokoh Muda NU: Polri Gabung di Kemendagri, Kurang Pas

    Tokoh Muda NU: Polri Gabung di Kemendagri, Kurang Pas

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) ikut buka suara terkait wacana akan digabungkannya institusi Polri ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

    “Menurut saya, rencana penggabungan Polri ke Kemendagri itu kurang pas dan terkesan seperti dipaksakan, karena kecemburuan beberapa institusi lain kepada isntitusi Polri. Salah satu peran Polri sebagai penjaga kamtibmas di dalam negeri, sudah tepat berdiri sendiri dan langsung di bawah komando Presiden RI,” tegas Gus Ubaid, Minggu (1/12/2024).

    Menurut dia, memang selama ini banyak kejadian yang mencoreng nama baik Polri karena ulah beberapa oknum dari dalam intitusi penegak hukum tersebut. Dan, Kapolri sangat tegas dalam mengambil sikap kepada oknum anggotanya yang jelas melanggar hukum dan kode etik.

    “Jika kita melihat sejarah pemisahan institusi Polri dengan ABRI pada saat awal awal reformasi, tentunya kita tahu maksud dan tujuannya. Menurut saya pribadi, institusi Polri semakin baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terbuka, transparan, cepat, cekatan dan mengayomi. Bahkan, Kapolri meminta langsung masyarakat mengkritisi intistusinya yang dirasa kurang bagus,” jelasnya.

    Di berbagai platform unggahan video, Gus Ubaid melihat Kapolri dengan jelas dan sengaja mengundang komedian.

    “Jokesnya pun menurut saya sangat kritis sekali kepada Polri bahkan Kapolri dan jajarannya saya melihat tertawa lepas dengan kritikan para komedian tersebut. Sekali lagi saya kurang sependapat, jika Polri digabungkan dengan Kemendagri. Dan, saya berharap Polri ke depan semakin menjadi lembaga yang benar-benar tangguh, transparan, dan mengayomi masyarakatm. Bravo Polri dan semakin presisi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • GP Ansor Tolak Wacana Penggabungan Kembali Polri dan TNI: Khianati Amanah Reformasi 1998!

    GP Ansor Tolak Wacana Penggabungan Kembali Polri dan TNI: Khianati Amanah Reformasi 1998!

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak tegas wacana penggabungan kembali Polri ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini dinilai bertentangan dengan amanah reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

    “Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi,” kata Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A Rifqi al Mubarok dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

    GP Ansor mengingatkan keputusan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

    “Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat,” kata pria yang akrab disapa Gus Rifqi ini.

    GP Ansor mengingatkan bahwa menggabungkan kembali Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. 

    “Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. 

    “Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan,” kata Gus Rifqi.

    Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan bahwa banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis reformasi 1998. 

    “Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak melupakan perjuangan mahasiswa dan rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, GP Ansor juga mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi. “Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan kembali sikap tegas organisasi. 

    “Kami menolak dengan tegas wacana atau upaya mengembalikan Polri ke dalam TNI. GP Ansor berdiri tegak menjaga cita-cita reformasi dan memastikan supremasi sipil tetap menjadi pilar utama demokrasi Indonesia,” tegas Addin.

    GP Ansor juga berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sangat menghormati Gus Dur, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi. “Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera,” pungkas Addin yang menolak tegas wacana penggabungan kembali Polri ke TNI.

  • Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029, Gus Yahya Tegaskan Pengurus yang Tidak Dibaiat itu Palsu

    Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029, Gus Yahya Tegaskan Pengurus yang Tidak Dibaiat itu Palsu

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG– Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa pelantikan pengurus dan baiat merupakan semacam validasi kepengurusan, karena itu bila ada pengurus organisasi yang tidak melalui proses baiat, maka hal itu berarti palsu.

    “Jadi, kalau ada pengurus yang tidak dibaiat, tapi mengaku pengurus berarti mereka itu palsu,” katanya dalam pelantikan PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2029 di kompleks Universitas Hasyim Asy’ari, Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim, Sabtu (1/12) malam.

    Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029 di bawah kepemimpinan Rais Syuriah KH Anwar Manshur dan Ketua Tanfidziyah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) itu dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU Prof DR KH Mohammad Nuh DEA, Katib Aam Syuriah PBNU KH Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU H Syaifullah Yusuf, dan PWNU se-Indonesia.

    “Validasi itu penting, karena itu pelantikan dan bait itu penting. Ada tiga validasi dalam organisasi. Pertama, tata kelola untuk peningkatan kinerja organisasi. Kedua, konsolidasi SDM dan pembiayaan untuk pengembangan kader dan pengembangan usaha organisasi. Ketiga, renstra agenda untuk kesinambungan organisasi dari pusat hingga ranting paling bawah, jadi semuanya nyambung ke PBNU (renstra),” katanya.

    Dalam acara yang juga dihadiri Pj Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono dan Gubernur Jatim Terpilih Hj Khofifah Indar Parawansa itu, Gus Yahya menjelaskan tujuan NU bukan pilkada, melainkan masa depan yang lebih baik, karena itu validasi itu penting untuk kesinambungan organisasi agar dari PBNU sampai bawah adalah satu, utuh, dan tidak diganggu.

    “Presiden saja mengupayakan konsolidasi nasional karena tantangan ke depan memang perlu dihadapi melalui konsolidasi dari seluruh energi masyarakat dan komponen bangsa,” katanya dalam acara yang didahului dengan pertemuan PWNU se-Indonesia dan PCNU se-Jatim di lokasi berbeda untuk merumuskan pakta integritas untuk soliditas NU secara nasional.

    Dalam acara yang juga dirangkai dengan pelantikan pengurus 17 lembaga di PWNU Jatim itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar’i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah.

    “Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi, karena itu Munas atau Rakernas PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar nggak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan, kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menambahkan upaya menjaga kekompakan itu penting, karena perintah agama juga sudah jelas, agar menjaga silaturrahmi, karena hikmah silaturrahmi itu luar biasa yakni mewujudkan ketenangan, kebersamaan, dan khidmah yang lebih baik untuk masa depan.

    “Presiden Prabowo sendiri yang menilai adanya paradoks di Indonesia, seperti sumber daya alam yang kaya tapi sumber daya manusia belum sejahtera, namun beliau menilai kebersamaan masyarakat itu penting untuk syarat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan demi kepentingan pribadi, tapu persatuan, kebersamaan dan ukhuwah,” katanya.

  • Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Hadiri Pelantikan PWNU Jatim di Tebuireng Jombang, Warsubi Ucapkan Selamat Kepada Pengurus

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dilaksanakan di Lapangan Universitas KH Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng Jombang, Sabtu (30/11/2024) malam.

    Calon Bupati (Cabup) Jombang nomor urut 2, H Warsubi menghadiri pelantikan tersebut. Dia hadir dengan balutan busana putih dan peci hitam. Warsubi merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proses penting dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

    Cabup Jombang yang meraup suara terbanyak ini juga mengungkapkan selamat kepada KH Anwar Mansyur sebagai Rais Syuriyah dan KH Abdul Hakim Mahfufz sebagai Ketua Tanfidziyah. Keduanya diketahui telah terpilih pada Konferensi Wilayah (Konferwil) XVIII NU Jawa Timur di Universitas KH Hasyim Asy’ari pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

    “Kami berharap dengan terpilihnya para ulama tersebut, PWNU Jawa Timur dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi umat dan bangsa. Semoga amanah ini menjadi berkah dan membawa kemajuan bagi organisasi dan masyarakat luas,” lanjut Warsubi.

    Pelantikan PWNU masa khidmat 2024-2029 langsung dipimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Proses pelantikan dilakukan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori.

    Usai pelantikan, pengurus menerima ucapan selamat dari sejumlah tokoh yang hadir, antara lain Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri dan KH Abdullah Ubab, Katib Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Bendahara Umum H Gudfan Arif.

    Selanjutnya pengurus PBNU menerima buku profil pengurus PWNU Jawa Timur oleh KH Abdul Hakim Mahfudz. Pelantikan ini diikuti oleh 1480 undangan dari perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), lembaga, banom se-Jawa Timur dan pengurus PWNU se-Indonesia.

    Hadir juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Calon Gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Kabupaten Jombang, serta tamu undangan lainnya. [suf]