Organisasi: NU

  • Dialog Bersama Menag dan Ustaz Das’ad tentang Empati, Toleransi, dan Diplomasi Umat

    Dialog Bersama Menag dan Ustaz Das’ad tentang Empati, Toleransi, dan Diplomasi Umat

    Jakarta: Metro TV menghadirkan acara ‘Harmoni Jiwa’ dalam rangka peringatan HUT ke-25 Metro TV pada Sabtu, 29 November 2025. Acara ini menjadi ruang refleksi tentang empati, toleransi, persatuan, dan kehidupan umat Islam di berbagai negara.
     
    Bertema Menembus Dunia Tanpa Batas di Masjid Istiqlal, acara ‘Harmoni Jiwa’ digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hadir dua pembicara utama, yakni Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar dan pendakwah Ustaz Das’ad Latif dalam acara ini, serta empat imam Indonesia yang kini menetap di Australia, Jepang, Mesir, dan Amerika Serikat.
     
    Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar mengawali sesi dengan berbicara terkait cara menumbuhkan empati dan menjaga persatuan. Ia memastikan penyatuan manusia bukan hal yang sulit.
     
    “Saya kira tidak sulit untuk mempertemukan dan menyatukan anak manusia satu sama lain, meskipun geografisnya jauh. Hal ini karena manusia berasal dari satu sumber yang sama, memiliki substansi yang sama, dan tidak dapat dibedakan,” ujar Nasaruddin.
     
    Ia menilai persoalan muncul ketika perbedaan dijadikan masalah. Padahal hakikatnya manusia ditakdirkan berbeda untuk tujuan universal kemanusiaan.
     
    Mengutip ayat walillahil masriq wal maghrib, Prof Nasaruddin menjelaskan makna Timur dan Barat tidak sekadar geografis. Tetapi, mencerminkan dua metodologi: rasionalitas Barat dan rasa khas Timur.
     
    Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan dengan satu pertanyaan filosofis: siapa yang menjadi sumber dari semua kesatuan? Jawabannya ia sampaikan dengan firman Allah: ‘Qul Huwallahu Ahad.’
     

     

    Menekankan Persamaan untuk Merawat Harmoni
    Prof Nasaruddin kembali menegaskan pentingnya fokus pada persamaan dalam kehidupan beragama.
     
    “Toleransi bukan berarti harus menyamakan yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Biarkanlah yang berbeda itu berbeda dan yang sama itu sama,” kata Nasaruddin.
     
    Ia juga mengingatkan bahwa Al-Qur’an menegaskan Innamal mukminuna ikhwah, yang menekankan persaudaraan atas dasar keimanan, bukan identitas formal.
     
    Ustaz Das’ad Latif: Empati Melahirkan Harmoni
    Sementara itu, Ustaz Das’ad Latif angkat bicara mengenai empati pada acara ‘Harmoni Jiwa’ ini. Ia menjelaskan bahwa empati adalah kemampuan menempatkan diri pada kondisi orang lain.
     
    “Empati adalah bagaimana kita menempatkan diri seolah-olah kita pada posisi orang lain, jika kita tidak senang dihina atau direndahkan, orang lain juga pasti merasakan hal yang sama,” katanya.
     
    Ustaz Das’ad menekankan perbedaan adalah keniscayaan yang justru menegaskan kekayaan ciptaan Allah. Ia juga memberi contoh perbedaan sebagai sesuatu yang fungsional, seperti variasi gigi serta keberadaan dua jenis kelamin sebagai dasar keberlangsungan kehidupan.
     
    Menyimak paparan tentang Australia dan Jepang, Ustaz Das’ad mengajak masyarakat untuk lebih bersyukur tinggal di Indonesia.
     
    “Alhamdulillah tadi saya bersyukur bicara soal toleransi enggak usah belajar ke luar negeri, ndak ada sudah paling toleransi di Indonesia,” kata dia.
     
    Ia pun menyoroti kekayaan bahasa dan budaya yang tetap bisa akur dalam satu persaudaraan, sembari mengingatkan ancaman pihak luar yang mencoba memecah belah bangsa.
     
    Dengan contoh humoris, ia menggambarkan pentingnya kesatuan, termasuk dalam ibadah seperti takbir yang hanya memiliki satu bahasa.

     

     
    Wajah Islam di Berbagai Negara 
    Pada acara ini, hadir pula empat imam Indonesia yang kini menetap di Australia, Jepang, Mesir, dan Amerika Serikat. Mereka kemudian menggambarkan kehidupan keberagamaan di negara masing-masing, mulai dari multikulturalisme di Australia, pertumbuhan Islam di Jepang, peran Mesir dalam krisis Palestina, hingga dinamisnya komunitas muslim di Amerika Serikat.
     
    Mereka memotret bagaimana Islam tetap tumbuh dalam lingkungan minoritas, berinteraksi dengan hukum lokal, dan mendorong kolaborasi lintas komunitas.
     
    Salah satunya, Imam Masjid Bankstown Sydney, Ustaz Emil Idad. Ia menggambarkan kondisi keberagamaan di Australia yang multikultural. Ia menjelaskan bahwa agama kerap hadir dalam bentuk quiet religion, tidak selalu tampak di ruang publik kecuali pada situasi krisis, seperti meningkatnya Islamofobia sejak 2023.
     
    “Fakta di lapangan, 70 persen korban adalah perempuan dan berjilbab,” kata Ustaz Emil.
     
    Meski demikian, hukum di Australia menyediakan perlindungan kuat melalui berbagai regulasi antidisriminasi, sementara pendidikan toleransi diperkuat di seluruh sekolah umum.
     
    Sementara itu, Imam Masjid NU di Taqwa Koga Ibaraki, Ustaz Pamuji Mahasim juga menjelaskan perkembangan signifikan Muslim Indonesia di Jepang.
     
    “Kalau kita flashback 10 tahun yang lalu itu belum ada satupun masjid Indonesia. Tapi dalam 10 tahun ini, mungkin mencapai angka 50 persen untuk Indonesia sendiri,” kata Ustaz Pamuji.
     
    Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan Muslim Jepang kini didominasi anak muda dan kalangan terpelajar, bukan lagi hanya mereka yang masuk Islam karena pernikahan. Fasilitas keagamaan seperti masjid, pesantren, dan restoran halal terus bertambah, terutama untuk melayani komunitas TKI yang mencapai 200 ribu orang.
     
    Pengalaman menarik juga diungkapkan Ketua Masjid Indonesia Cairo, Ustaz Rahmat Aming Lasim bagaimana kehidupan toleransi umat Islam warga Mesir. Ia menggambarkan peran besar Mesir dalam membantu, terutama bagi warga Gaza.
     
    “Menurut saya adalah bagaimana bentuk kepedulian masyarakat Mesir dan lembaga-lembaga filantropi di Mesir untuk membantu warga Palestina. Mereka dirawat di lebih dari 40 rumah sakit di Mesir,” kata Rahmat.
     
    Ia menjelaskan lebih dari 110 ribu warga Gaza tinggal di Mesir tanpa disebut pengungsi. Mereka selalu dipandang sebagai saudara.
     
    Kehidupan umat Islam yang menarik juga diungkapkan Imam Masjid Imaam Center Washington DC, Ustaz Saharuddin Mangngasa. Ia menggambarkan Amerika sebagai miniatur dunia dengan perkembangan Islam yang sangat kuat.
     
    “Sekarang ini Masjid itu sudah hampir mencapai 4.000. Kalau Jumatan tetap saja di mana-mana juga enggak ada masjid di Amerika itu yang kosong, bahkan meluap,” kata Ustaz Saharuddin.
     
    Ia menilai kematangan masyarakat Amerika dalam memandang perbedaan membuat masa depan Islam di negara itu sangat cerah. Terpilihnya tokoh Muslim seperti Zohran Mamdani menjadi contoh penerimaan publik terhadap pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan agama.

    Dipersembahkan oleh:

    Jakarta: Metro TV menghadirkan acara ‘Harmoni Jiwa’ dalam rangka peringatan HUT ke-25 Metro TV pada Sabtu, 29 November 2025. Acara ini menjadi ruang refleksi tentang empati, toleransi, persatuan, dan kehidupan umat Islam di berbagai negara.
     
    Bertema Menembus Dunia Tanpa Batas di Masjid Istiqlal, acara ‘Harmoni Jiwa’ digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hadir dua pembicara utama, yakni Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar dan pendakwah Ustaz Das’ad Latif dalam acara ini, serta empat imam Indonesia yang kini menetap di Australia, Jepang, Mesir, dan Amerika Serikat.
     
    Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar mengawali sesi dengan berbicara terkait cara menumbuhkan empati dan menjaga persatuan. Ia memastikan penyatuan manusia bukan hal yang sulit.
     
    “Saya kira tidak sulit untuk mempertemukan dan menyatukan anak manusia satu sama lain, meskipun geografisnya jauh. Hal ini karena manusia berasal dari satu sumber yang sama, memiliki substansi yang sama, dan tidak dapat dibedakan,” ujar Nasaruddin.
     
    Ia menilai persoalan muncul ketika perbedaan dijadikan masalah. Padahal hakikatnya manusia ditakdirkan berbeda untuk tujuan universal kemanusiaan.
     
    Mengutip ayat walillahil masriq wal maghrib, Prof Nasaruddin menjelaskan makna Timur dan Barat tidak sekadar geografis. Tetapi, mencerminkan dua metodologi: rasionalitas Barat dan rasa khas Timur.
     
    Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan dengan satu pertanyaan filosofis: siapa yang menjadi sumber dari semua kesatuan? Jawabannya ia sampaikan dengan firman Allah: ‘Qul Huwallahu Ahad.’
     

     

    Menekankan Persamaan untuk Merawat Harmoni

    Prof Nasaruddin kembali menegaskan pentingnya fokus pada persamaan dalam kehidupan beragama.
     
    “Toleransi bukan berarti harus menyamakan yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Biarkanlah yang berbeda itu berbeda dan yang sama itu sama,” kata Nasaruddin.
     
    Ia juga mengingatkan bahwa Al-Qur’an menegaskan Innamal mukminuna ikhwah, yang menekankan persaudaraan atas dasar keimanan, bukan identitas formal.
     

    Ustaz Das’ad Latif: Empati Melahirkan Harmoni

    Sementara itu, Ustaz Das’ad Latif angkat bicara mengenai empati pada acara ‘Harmoni Jiwa’ ini. Ia menjelaskan bahwa empati adalah kemampuan menempatkan diri pada kondisi orang lain.
     
    “Empati adalah bagaimana kita menempatkan diri seolah-olah kita pada posisi orang lain, jika kita tidak senang dihina atau direndahkan, orang lain juga pasti merasakan hal yang sama,” katanya.
     
    Ustaz Das’ad menekankan perbedaan adalah keniscayaan yang justru menegaskan kekayaan ciptaan Allah. Ia juga memberi contoh perbedaan sebagai sesuatu yang fungsional, seperti variasi gigi serta keberadaan dua jenis kelamin sebagai dasar keberlangsungan kehidupan.
     
    Menyimak paparan tentang Australia dan Jepang, Ustaz Das’ad mengajak masyarakat untuk lebih bersyukur tinggal di Indonesia.
     
    “Alhamdulillah tadi saya bersyukur bicara soal toleransi enggak usah belajar ke luar negeri, ndak ada sudah paling toleransi di Indonesia,” kata dia.
     
    Ia pun menyoroti kekayaan bahasa dan budaya yang tetap bisa akur dalam satu persaudaraan, sembari mengingatkan ancaman pihak luar yang mencoba memecah belah bangsa.
     
    Dengan contoh humoris, ia menggambarkan pentingnya kesatuan, termasuk dalam ibadah seperti takbir yang hanya memiliki satu bahasa.
     
     

     

    Wajah Islam di Berbagai Negara 

    Pada acara ini, hadir pula empat imam Indonesia yang kini menetap di Australia, Jepang, Mesir, dan Amerika Serikat. Mereka kemudian menggambarkan kehidupan keberagamaan di negara masing-masing, mulai dari multikulturalisme di Australia, pertumbuhan Islam di Jepang, peran Mesir dalam krisis Palestina, hingga dinamisnya komunitas muslim di Amerika Serikat.
     
    Mereka memotret bagaimana Islam tetap tumbuh dalam lingkungan minoritas, berinteraksi dengan hukum lokal, dan mendorong kolaborasi lintas komunitas.
     
    Salah satunya, Imam Masjid Bankstown Sydney, Ustaz Emil Idad. Ia menggambarkan kondisi keberagamaan di Australia yang multikultural. Ia menjelaskan bahwa agama kerap hadir dalam bentuk quiet religion, tidak selalu tampak di ruang publik kecuali pada situasi krisis, seperti meningkatnya Islamofobia sejak 2023.
     
    “Fakta di lapangan, 70 persen korban adalah perempuan dan berjilbab,” kata Ustaz Emil.
     
    Meski demikian, hukum di Australia menyediakan perlindungan kuat melalui berbagai regulasi antidisriminasi, sementara pendidikan toleransi diperkuat di seluruh sekolah umum.
     
    Sementara itu, Imam Masjid NU di Taqwa Koga Ibaraki, Ustaz Pamuji Mahasim juga menjelaskan perkembangan signifikan Muslim Indonesia di Jepang.
     
    “Kalau kita flashback 10 tahun yang lalu itu belum ada satupun masjid Indonesia. Tapi dalam 10 tahun ini, mungkin mencapai angka 50 persen untuk Indonesia sendiri,” kata Ustaz Pamuji.
     
    Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan Muslim Jepang kini didominasi anak muda dan kalangan terpelajar, bukan lagi hanya mereka yang masuk Islam karena pernikahan. Fasilitas keagamaan seperti masjid, pesantren, dan restoran halal terus bertambah, terutama untuk melayani komunitas TKI yang mencapai 200 ribu orang.
     
    Pengalaman menarik juga diungkapkan Ketua Masjid Indonesia Cairo, Ustaz Rahmat Aming Lasim bagaimana kehidupan toleransi umat Islam warga Mesir. Ia menggambarkan peran besar Mesir dalam membantu, terutama bagi warga Gaza.
     
    “Menurut saya adalah bagaimana bentuk kepedulian masyarakat Mesir dan lembaga-lembaga filantropi di Mesir untuk membantu warga Palestina. Mereka dirawat di lebih dari 40 rumah sakit di Mesir,” kata Rahmat.
     
    Ia menjelaskan lebih dari 110 ribu warga Gaza tinggal di Mesir tanpa disebut pengungsi. Mereka selalu dipandang sebagai saudara.
     
    Kehidupan umat Islam yang menarik juga diungkapkan Imam Masjid Imaam Center Washington DC, Ustaz Saharuddin Mangngasa. Ia menggambarkan Amerika sebagai miniatur dunia dengan perkembangan Islam yang sangat kuat.
     
    “Sekarang ini Masjid itu sudah hampir mencapai 4.000. Kalau Jumatan tetap saja di mana-mana juga enggak ada masjid di Amerika itu yang kosong, bahkan meluap,” kata Ustaz Saharuddin.
     
    Ia menilai kematangan masyarakat Amerika dalam memandang perbedaan membuat masa depan Islam di negara itu sangat cerah. Terpilihnya tokoh Muslim seperti Zohran Mamdani menjadi contoh penerimaan publik terhadap pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan agama.
     

    Dipersembahkan oleh:

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Gejolak Internal PBNU Memuncak, Gus Ipul Dicopot dari Kursi Sekjen

    Gejolak Internal PBNU Memuncak, Gus Ipul Dicopot dari Kursi Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Suasana internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin panas. Setelah pencopotan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum oleh Syuriyah PBNU, arus perubahan kini bergerak cepat ke berbagai posisi strategis.

    Salah satu langkah besar yang diambil adalah pergantian posisi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Harian Tanfidziyah PBNU yang digelar Jumat (28/11) di kantor PBNU, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gus Yahya.

    Pemecatan internal ini berlangsung di tengah polemik pemakzulan Gus Yahya oleh Syuriyah PBNU pada pekan sebelumnya. Syuriyah menilai Gus Yahya dianggap melanggar prinsip NU karena mengundang tokoh Zionis serta dinilai teledor dalam mengelola keuangan organisasi.

    Gus Yahya menolak keputusan itu. Penolakannya kemudian memunculkan kegaduhan dan silang pendapat di lingkungan PBNU.

    Pergantian posisi Gus Ipul diumumkan melalui siaran pers PBNU yang diteken secara elektronik oleh Gus Yahya.

    “H. Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU,” demikian isi keputusan Rapat Tanfidziyah dalam siaran pers tersebut, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Dalam keterangan resminya, Gus Yahya menjelaskan bahwa rotasi jabatan dilakukan berdasarkan ruang lingkup kewenangan manajemen Tanfidziyah.

    “Rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi hal-hal yang menyangkut Tanfidziyah bisa diputuskan di tingkat rapat Tanfidziyah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus Tanfidziyah sebagai berikut,” ucapnya.

  • Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur, Audit PBNU Belum Rampung

    Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur, Audit PBNU Belum Rampung

    JAKARTA – Pemecatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dinilai prematur karena audit keuangan organisasi belum rampung serta belum menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar keputusan.

    “Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azca di Jakarta, Antara, Minggu, 30 November. 

    Sebelumnya, permintaan agar Gus Yahya mundur disebut didasarkan pada hasil Rapat Harian Syuriyah. Dalam rapat itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai mengindikasikan pelanggaran hukum syariat, ketentuan perundang-undangan, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta aturan perkumpulan yang berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.

    Namun, auditor internal PBNU dalam klarifikasinya menegaskan tidak semestinya ada pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil audit karena proses masih berjalan. Audit umum, kata auditor, tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dan diverifikasi.

    Kejanggalan dinilai semakin tampak karena tim pencari fakta dibentuk setelah pemecatan dilakukan. Menurut Najib, prosedur seperti itu tidak selaras dengan tradisi organisasi yang menempatkan verifikasi fakta sebagai dasar keputusan.

    “Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah,” ujarnya.

    Di tengah memanasnya situasi, sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan agar pengurus pusat mengutamakan islah dan tabayyun. Mereka menilai penyelesaian damai dan musyawarah merupakan tradisi organisasi yang perlu dijaga.

    Beberapa PWNU bahkan meminta kepengurusan yang ada dibiarkan berjalan hingga Muktamar 2026, sembari membenahi persoalan internal tanpa langkah-langkah yang dapat merusak stabilitas organisasi.

    Seruan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa kegaduhan di level paling atas PBNU dapat menggerus kepercayaan publik dan melemahkan posisi organisasi menjelang muktamar.

    Sementara itu, Gus Yahya menolak keputusan pemberhentian tersebut. Ia menegaskan bahwa Rais Aam tidak memiliki dasar organisatoris untuk mencopot ketua umum tanpa melalui Muktamar. Dengan audit yang belum selesai dan tim pencari fakta baru bekerja, banyak pihak menilai keputusan pemecatan tersebut prematur dan tidak sah menurut aturan organisasi.

    Berbagai kalangan berharap polemik ini dapat segera mereda melalui mekanisme organisasi yang benar, mengedepankan tabayyun, serta memilih jalan islah demi menjaga kewibawaan PBNU dan kemaslahatan warga NU.

  • Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan dengan terjadinya perpecahan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menegaskan perpecahan tersebut merugikan bangsa.

    “Saya begitu masygul mendengar kabar para masyayih dan kiai yang duduk dijajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya.

    Dia semakin sedih ketika mengetahui konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Diketahui, NU merupakan salah satu ormas yang menerima hak pengelolaan tersebut.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia.

    Said merupakan pribadi yang sangat lekat dengan tradisi NU. Sejak kecil, dia dididik, beribadah, maupun bermuamalah dengan tradisi Nahdliyah dan memegang teguh ajaran tawadlu’, tabayun, serta akhlaqul karimah yang termaktub dalam kitab Ta’lim Muta’alim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” terang dia.

    Sebagai bagian dai jam’iyah NU, Said menyampaikan permohonan agar para masyayih kiai di PBNU untuk kembali islah. “Islah sebagai jalan yang perlu diutamakan. Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini,” tegas Said.

    Selanjutnya, Said mengingatkan perpecahan yang terjadi tidak hanya merugikan NU namun juga bangsa ini. Apalagi, peran NU dikenal luas hingga internasional.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

    Bila konflik berkepanjangan, terang Said, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal fokus NU harus ke pelayanan kepada para jam’iyah di bawah.

    “Bila tidak ada jalan islah, dan jalan pecat memecat yang ditempuh, maka akan ada luka, ada perpecahan yang tidak bisa di sudahi dengan sekedar keputusan organisasi, karena ujungnya yang zero sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan,” terang politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut, Said juga berharap para pendukung untuk tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik di media massa, media sosial, termasuk juga berbagai pertemuan fisik. “Saya berharap untuk menahan diri dan menjaga semangat untuk mengupayakan persatuan. Dengan demikian medan konflik tidak semakin meluas,” ucap dia.

    Dia pun yakin, dengan keluasan hati, ikhtiar, tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa mendapatkan menempuh jalan islah. “Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud. Amien ya robbal alamin,” tutup Said. [beq]

  • Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga warga Nahdlatul Ulama (NU), Said Abdullah mengatakan, dirinya merasa sedih mendengar konflik internal yang terjadi di PBNU. Menurut dia, jika benar hal itu dipicu karena pengelolaan tambang batu bara, jelas sangat disayangkan.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajtanya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Pria yang duduk sebagai anggota DPR ini mengatakan, sejak kecil sebagai warga NU selalu bermuamalah dalam tradisi nahdliyah, memegang teguh ajaran tawadu’ dan tabayun, serta akhlakul karimah sebagaimana tertuang dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” ungkap Said.

    Dia berharap, semua pihak yang berkonflik ini melakukan islah secepat mungkin, dengan dijembatani oleh para mustasyar PBNU, kiai sepuh, dan mereka yang berwenang.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” jelas Said.

     

  • 5
                    
                        Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
                        Nasional

    5 Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar Nasional

    Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
    Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
    Yahya Cholil Staquf
    atau
    Gus Yahya
    dari jabatan Ketua Umum
    PBNU
    .
    “Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul sebagai
    Rais Aam PBNU
    menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
    Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
    Di samping itu, ia juga akan membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mendapatkan kesahihan informasi terkait organisasinya yang beredar di media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” ujar Miftachul.
    Ia menunjuk Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir pengarah tim pencari fakta tersebut.
    Agar tim tersebut berjalan optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai. Sedangkan implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (
    NU
    ) dan mengedepankan kepentingan bersama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
    Sebelumnya, Gus Yahya mengatakan surat edaran yang memberhentikannya adalah inkonstitusional.
    Tegasnya, surat edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tidak punya kekuatan hukum untuk memberhentikan dirinya dari Ketum PBNU.
    “Proses yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dalam hal ini rapat harian Syuriyah yang menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Syuriyah tidak punya wewenang untuk itu,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu (26/11/2025).
    Ketua Umum PBNU, kata Gus Yahya, hanya dapat diberhentikan dan dipilih lewat forum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
    Gus Yahya sendiri merupakan Ketum PBNU periode 2022-2027 yang terpilih dalam
    Muktamar NU
    di Lampung pada akhir Desember 2021.
    “Maka sampai hari ini secara konstitusional saya tetap dalam jabatan sebagai ketua umum sesuai dengan fungsi saya, fungsi efektif,” ujar Gur Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Sampaikan Keprihatinan dan Imbau Sholat Ghaib untuk Korban Bencana

    PBNU Sampaikan Keprihatinan dan Imbau Sholat Ghaib untuk Korban Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan keprihatinan atas bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 4793/PB.03/A.II.07.08/99/11/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Wakil Sekretaris Jenderal Dr. H. Najib Azca pada 29 November 2025 di Jakarta.

    Dalam surat itu, PBNU menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah warga, serta terganggunya kehidupan sosial akibat berbagai bencana dalam beberapa waktu terakhir.

    “PBNU menyampaikan rasa duka yang amat mendalam atas musibah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” demikian pernyataan dalam poin pertama.

    PBNU juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban wafat dan mendoakan kesembuhan bagi warga yang terluka. Organisasi tersebut mengajak pengurus NU di seluruh tingkatan, badan otonom, pesantren, dan jamaah NU untuk melaksanakan shalat ghaib, doa bersama, dan istighatsah.

    Selain itu, PBNU mengimbau masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kepedulian sosial.

    “PBNU mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan, saling menolong, mengutamakan kepedulian sosial, serta terus menjaga semangat persatuan dan persaudaraan dalam menghadapi ujian ini,” tertulis dalam surat tersebut. [beq]

  • 5
                    
                        Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
                        Nasional

    Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum Nasional 29 November 2025

    Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menyatakan secara resmi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
    Dalam pernyataannya,
    KH Miftachul Ahyar
    menegaskan kepemimpinan PBNU kini ada pada Rais Aam.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,
    KH Yahya Cholil Staquf
    tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Ahyar.
    Miftachul menegaskan, sejak waktu tersebut, seluruh kewenangan, hak, dan penggunaan atribut sebagai Ketua Umum PBNU telah dicabut dari Gus Yahya.
    Dengan demikian, segala tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah.
    Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi bagi Gus Yahya.
    Rais Aam menegaskan bahwa risalah
    Rapat Harian Syuriah PBNU
    telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
    “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.
    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
    Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jemaah NU untuk memperbanyak doa.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” tegas Rais Aam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
                        Nasional

    9 Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi Surabaya

    Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya disebut sudah tidak menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan demikian, dia tidak memiliki kewenangan apapun.
    Hal itu diungkapkan,
    Rais Aam PBNU
    , KH Miftachul Akhyar usai bertemu para Syuriah PBNU dan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), di Kantor PWNU Jawa Timur (Jatim), Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul Akhyar mengatakan, pencopotan Ketua Umum PBNU tersebut setelah digelarnya rapat, Kamis (20/11/2025).
    Oleh karena itu, Gus Yahya sudah tidak memiliki kewenangan.
    “Bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 Pukul 00.45 WIB, KH.
    Yahya Cholil Staquf
    tidak lagi berstatus sebagai Kctua Umum PBNU,” kata Miftachul Akhyar, dalam jumpa pers di Kantor PWNU Jatim, Sabtu (29/11/2025).
    “Sehingga (Gus Yahya) tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU,” tambahnya.
    Dengan demikian, kata Miftachul Akhyar, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.
    Sedangkan, lanjut dia, latar belakang pencopotan Gus Yahya tersebut disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU.
    Menurutnya, hal itu sudah sesuai fakta yang sebenarnya.
    “Latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
    “Serta tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam Risalah Rapat,” imbuhnya.
    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
    KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rais Aam PBNU: Gus Yahya Tak Berhak Atasnamakan Ketum PBNU, Saya Ambil Alih!

    Rais Aam PBNU: Gus Yahya Tak Berhak Atasnamakan Ketum PBNU, Saya Ambil Alih!

    Surabaya (beritajatim.com) – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum.

    Pernyataan tegas Rais Aam PBNU ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025) petang.

    Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final.

    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.

    Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.

    “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.

    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.

    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.

    KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.

    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.

    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.

    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.

    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.

    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.

    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.

    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.

    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam. (tok/ian)