Organisasi: NU

  • Panitia Ungkap Alasan Ingin Gelar MLB, Sebut PBNU Sulit Menerima Tabayun

    Panitia Ungkap Alasan Ingin Gelar MLB, Sebut PBNU Sulit Menerima Tabayun

    Panitia Ungkap Alasan Ingin Gelar MLB, Sebut PBNU Sulit Menerima Tabayun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presidium
    Muktamar Luar Biasa
    (MLB) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ),
    Muhammad Jakfar Sodiq
    , mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya tidak menginginkan adanya MLB.
    Mereka berharap pimpinan PBNU saat ini bisa melakukan “duduk bersama” dan klarifikasi serta tabayun secara langsung.
    “Nah cuma masalahnya PBNU hari ini itu sulit kadang menerima hal-hal semacam itu, jadi tidak ada itu semacam tidak ada mau menerima tabayun,” ungkap Jakfar saat dihubungi melalui telepon pada Sabtu (27/12/2024).
    Jakfar menambahkan bahwa tidak adanya tradisi duduk bersama dan bertabayun di PBNU telah terlihat di berbagai tempat dan wilayah.
    Ia menjelaskan bahwa MLB merupakan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga MLB menjadi langkah korektif bagi pimpinan PBNU saat ini.
    “Artinya PBNU yang akan datang pun ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ini loh, ada AD/ART menentukan ada MLB kalau kemudian (organisasi) dijalankan dengan cara-cara yang sebabnya melanggar, atau bertentangan dengan AD/ART gitu,” imbuhnya.
    Jakfar juga menyatakan bahwa Presidium MLB telah mendapatkan dukungan dari tokoh NU secara kultural, termasuk dari warga Nahdliyin.
    Ia menyebutkan bahwa dukungan tersebut muncul dari keresahan dan kebingungan warga NU terkait kebijakan yang diambil oleh pimpinan PBNU saat ini.
    “Antara yang dia sampaikan, kebijakan yang dia sampaikan, termadal dengan pelaksanaan ini enggak sama. Membingungkan lah intinya, membingungkan jam’iyah ini,” tambahnya.
    Rencananya, MLB PBNU akan digelar pada Januari 2025, bertepatan dengan hari lahir Nahdlatul Ulama.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi dalam Islam, Yuk Simak!

    Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi dalam Islam, Yuk Simak!

    Jakarta: Merayakan tahun baru atau malam pergantian tahun sudah menjadi budaya bagi masyarakat hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan malam pergantian tahun juga dirayakan oleh sebagian besar masyarakat muslim.

    Lalu bagaimana sebenarnya hukum merayakan tahun baru dalam pandangan Islam?

    Merayakan tahun baru, pada dasarnya boleh-boleh saja selama kegiatan tersebut tidak melibatkan perbuatan terlarang seperti kerusuhan, mabuk-mabukan, berzina, dan hal-hal buruk lainnya.

    Melansir dari NU Online, selama tetap sesuai dengan ajaran agama yang tidak melibatkan perilaku yang melanggar norma agama, tidak merugikan kehormatan, dan tidak berdasarkan keyakinan yang salah. (Wizarah Al-Auqof Al-Mishriyyah, Fatawa Al-Azhar, juz X, halaman 311). 

    Menurut salah satu tokoh mazhab Syafi’i, yakni Syekh Ibn Hajar Al-Haitami (almarhum pada tahun 974 H), dalam kitabnya disampaikan bahwa:

     
    Artinya: “Imam Al-Qamuli berkata: “Aku tidak menemukan satupun pendapat dari Ashab Asy-Syafi’i perihal ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ucapan selamat pergantian tahun, dan pergantian bulan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun Al-Hafidz Al-Mundziri pernah mengutip bahwa Syekh Al-Hafidz Abu Hasan Al-Maqdisi suatu ketika pernah ditanya tentang hal ini, lantas beliau menjawab, selalu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Sehingga menurut pendapatku, ucapan selamat tersebut hukumnya adalah mubah (diperbolehkan), bukan sunah dan bukan pula bid’ah.” (Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, [Beirut: Dar Al-Fikr], juz III, halaman 56). 
     

     

    Fatwa MUI

    Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebutkan bahwa tidak ada dalil khusus yang melarang pengucapan atau perayaan tahun baru dalam Islam. Sejumlah ulama sepakat dengan membolehkan perayaan hari tersebut dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan dan mengganggu ketenangan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti tindakan yang dapat dianggap sebagai kemaksiatan. 

    Meskipun demikian, disarankan agar kita mengambil kesempatan ini sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, guna meningkatkan kualitas ibadah di masa mendatang, dengan penuh rasa syukur.

    Selain itu, dalam menyongsong tahun baru, sangat penting untuk memohon kepada Allah SWT. Agar memberikan kita kekuatan untuk terus berbuat kebaikan, taat kepada-Nya, dan menjauhkan diri dari segala bentuk bahaya.

    Jakarta: Merayakan tahun baru atau malam pergantian tahun sudah menjadi budaya bagi masyarakat hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan malam pergantian tahun juga dirayakan oleh sebagian besar masyarakat muslim.
     
    Lalu bagaimana sebenarnya hukum merayakan tahun baru dalam pandangan Islam?
     
    Merayakan tahun baru, pada dasarnya boleh-boleh saja selama kegiatan tersebut tidak melibatkan perbuatan terlarang seperti kerusuhan, mabuk-mabukan, berzina, dan hal-hal buruk lainnya.
    Melansir dari NU Online, selama tetap sesuai dengan ajaran agama yang tidak melibatkan perilaku yang melanggar norma agama, tidak merugikan kehormatan, dan tidak berdasarkan keyakinan yang salah. (Wizarah Al-Auqof Al-Mishriyyah, Fatawa Al-Azhar, juz X, halaman 311). 
     
    Menurut salah satu tokoh mazhab Syafi’i, yakni Syekh Ibn Hajar Al-Haitami (almarhum pada tahun 974 H), dalam kitabnya disampaikan bahwa:
     

     
    Artinya: “Imam Al-Qamuli berkata: “Aku tidak menemukan satupun pendapat dari Ashab Asy-Syafi’i perihal ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ucapan selamat pergantian tahun, dan pergantian bulan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun Al-Hafidz Al-Mundziri pernah mengutip bahwa Syekh Al-Hafidz Abu Hasan Al-Maqdisi suatu ketika pernah ditanya tentang hal ini, lantas beliau menjawab, selalu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Sehingga menurut pendapatku, ucapan selamat tersebut hukumnya adalah mubah (diperbolehkan), bukan sunah dan bukan pula bid’ah.” (Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, [Beirut: Dar Al-Fikr], juz III, halaman 56). 
     

     

    Fatwa MUI

    Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebutkan bahwa tidak ada dalil khusus yang melarang pengucapan atau perayaan tahun baru dalam Islam. Sejumlah ulama sepakat dengan membolehkan perayaan hari tersebut dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan dan mengganggu ketenangan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti tindakan yang dapat dianggap sebagai kemaksiatan. 
     
    Meskipun demikian, disarankan agar kita mengambil kesempatan ini sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, guna meningkatkan kualitas ibadah di masa mendatang, dengan penuh rasa syukur.
     
    Selain itu, dalam menyongsong tahun baru, sangat penting untuk memohon kepada Allah SWT. Agar memberikan kita kekuatan untuk terus berbuat kebaikan, taat kepada-Nya, dan menjauhkan diri dari segala bentuk bahaya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Anggota DPR Kukuhkan Relawan Garda Satriya, Siap Berkolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat – Halaman all

    Anggota DPR Kukuhkan Relawan Garda Satriya, Siap Berkolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mengukuhkan relawan Garda Satriya bertepatan saat reses pertamanya untuk masa persidangan 1 Tahun 2024/2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Anggota Komisi III yang membidangi hukum tersebut menjelaskan bahwa pengukuhan relawan Garda Satriya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari kecamatan hingga ke desa.

    “Untuk itu relawan ini akan menyerap aspirasi dan menggali potensi masyarakat yang ada,” ujar Mas Abduh sapaan akrabnya, Kamis (26/12/2024).

    Pada kegiatan reses yang mengundang berbagai lapisan masyarakat seperti keluarga besar NU, Kajari dan anggota kepolisian, pria yang hobi mengendarai vespa ini berpesan kepada relawan Garda Satriya untuk langkah awalnya adalah menginventarisir kebutuhan masyarakat.

    “Nanti data yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut, akan kita klasifikasikan berdasarkan potensi desanya, misalnya dari peternakan, pertanian, perkebunan dan yang lainnya,” katanya.

    Setelah pendataan potensi tadi, Mas Abduh menjelaskan juga akan melakukan pemberdayaaan masyarakat desa dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sesuai potensi-potensi yang ada di desa.

    “Jadi tidak boleh ada satu pun masyarakat desa yang ditinggalkan dalam pengembangan berbagai sektor kehidupannya untuk kesejahteraan bersama,” ujar Mas Abduh.

    Guna melakukan pendataan dan pemberdayaan tadi tentu dibutuhkan kerja yang serius dengan melibatkan banyak pihak.

    Garda Satriya pun diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak.

    “Untuk itu relawan Garda Satriya ini saya dorong juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta atau media, akademisi dan berbagai lapisan masyarakat yang ada untuk mewujudkan peningkatkan kesejahteraan tadi,” pungkas Mas Abduh.

  • GP Ansor: Pembubaran Jamaah Islamiyah Momentum Bersejarah untuk Keutuhan NKRI

    GP Ansor: Pembubaran Jamaah Islamiyah Momentum Bersejarah untuk Keutuhan NKRI

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah lebih dari tiga dekade menyebarkan paham radikalisme, organisasi Jamaah Islamiyah (JI) resmi dibubarkan. Momen pembubaran Jamaah Islamiyah ini dinilai bersejarah dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menjadi garda pendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Pada 21 Desember 2024, bertempat di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Surakarta, digelar Deklarasi dan Sosialisasi Puncak Pembubaran Jamaah Islamiyah. Acara ini diinisiasi oleh Sub Direktorat Bina Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI bekerja sama dengan Densus 88 Anti Teror Polri. 

    Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 1.400 orang, termasuk anggota dan simpatisan JI, berikrar mengakui NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara mereka.

    Direktur Deradikalisasi BNPT RI, Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid, SE, MM, menjelaskan bahwa deklarasi ini merupakan kelanjutan dari deklarasi pertama pada 30 Juni 2024, yang dihadiri lebih dari 16 petinggi JI, beberapa di antaranya merupakan eks narapidana terorisme (napiter).

    “Kami atas nama Ketua Umum GP Ansor dan Kasatkornas Banser NU secara resmi mengapresiasi BNPT dan Densus 88 yang telah bekerja sama mewujudkan deklarasi ini. Langkah ini membawa eks Jamaah Islamiyah kembali ke pangkuan NKRI,” ujar Komandan Detasemen Khusus 99 (Kadensus 99) Banser, Ahmad Bintang Irianto, Kamis (26/12/2024).

    GP Ansor dan Banser NU menyatakan komitmennya untuk mendampingi para eks anggota JI agar dapat melebur kembali ke masyarakat.

    “Kami berharap eks anggota JI mematuhi hukum yang berlaku di NKRI. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek psikologi sosial agar proses reintegrasi berjalan kondusif,” tegas Ahmad Bintang.

    Momen pembubaran Jamaah Islamiyah ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara Pemerintah, BNPT, dan Densus 88 dalam upaya deradikalisasi. Diharapkan, langkah ini menjadi awal yang baik untuk mencegah penyebaran paham radikal di masa depan, khususnya di kalangan generasi muda.

    “Kami bersyukur karena mereka telah kembali kepada jihad yang sesungguhnya, yaitu membela bangsa dan negara, bukan memusuhinya. Kami menantikan kontribusi positif mereka dalam mendukung pembangunan Indonesia Emas,” tambahnya.

    Jamaah Islamiyah (JI) didirikan pada 1 Januari 1993 oleh Ustadz Abdullah Sungkar di Malaysia dan berkembang melalui jaringan jamaah kajian Usroh serta santri dari Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki yang diasuh oleh Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Beberapa kader terbaik JI bahkan dikirim untuk pelatihan di Afghanistan.

    Kini, setelah perjalanan panjang, pembubaran Jamaah Islamiyah ini menjadi simbol penting dalam upaya deradikalisasi di Indonesia.

  • Dana yang Berhasil Dihimpun Lazisnu PBNU di 2024 Naik 157 Persen – Halaman all

    Dana yang Berhasil Dihimpun Lazisnu PBNU di 2024 Naik 157 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – NU Care-Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) PBNU menutup tahun 2024 dengan menghimpun dana mencapai Rp105.823.262.242.

    Angka ini mengalami kenaikan signifikan hingga 157 persen dibanding tahun 2023.

    Demikian disampaikan Ketua Lazisnu  PBNU, Ali Hasan Bahar di kantor NU Care-Lazisnu  PBNU, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    “Selain itu, pada tahun ini NU Care-Lazisnu di tingkat pusat telah memberikan manfaat kepada 1.693.170 penerima manfaat yang tersebar di lima program utama Lazisnu  yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, serta dakwah dan kemanusiaan,” jelas Habib Ali Hasan.

    Menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin mempercayakan NU Care-Lazisnu sebagai lembaga filantropi yang amanah dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan misi sosial-kemanusiaan.

    Keberhasilan itu, katanya, tidak lepas dari peran seluruh pihak yang mendukung, dari kalangan muzakki, munfiq, serta semua mitra strategis.

    “Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja sama yang luar biasa. Kepercayaan yang diberikan kepada kami adalah amanah besar yang akan terus kami jaga dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat,” ungkapnya.

    Dirinya melanjutkan, program unggulan seperti NU Peduli Palestina tetap menjadi perhatian utama di tahun 2024, selain penyaluran bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Aceh dan aksi global lainnya seperti dukungan pembangunan Masjid dan Pesantren NU di Jepang.

    “NU Care-Lazisnu dalam program NU Peduli Palestina terus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang tengah menghadapi berbagai kesulitan. Juga bantuan untuk pengungsi Rohingya dan bantuan untuk Masjid NU Jepang. Selain itu, respons cepat terhadap bencana alam di dalam negeri juga menjadi bagian dari komitmen NU Care-Lazisnu  seperti bantuan untuk korban banjir di Jawa dan Sumatera, erupsi gunung Lewotobi di NTT serta penanganan bencana yang melanda Sukabumi, Cianjur, dan daerah sekitarnya,” papar Habib Ali Hasan.

    Selain bantuan dalam pilar program dakwah dan kemanusiaan, NU Care-Lazisnu  PBNU juga menyalurkan bantuan di bidang pendidikan seperti beasiswa santri duafa, renovasi sekolah terdampak kebakaran, dan bantuan fasilitas pendidikan.

    “Di bidang ekonomi ada bantuan modal usaha untuk duafa dan penyintas kebakaran, serta pelatihan bagi penggerak UMKM. Kemudian di bidang kesehatan ada kegiatan cek kesehatan gratis untuk santri duafa, dan alat bantu bagi difabel. Sementara di bidang lingkungan hidup, ada program penanaman pohon dan bantuan MCK untuk pesantren di Banten,” terangnya.

    Pihaknya menegaskan bahwa sebagai lembaga zakat nasional, NU Care-Lazisnu  berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program yang dijalankan.

    “Dengan adanya konsolidasi dan kerja sama yang semakin solid, NU Care-Lazisnu optimis akan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

    Ia juga menyebut, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga, NU Care-Lazisnu dari tahun ke tahun mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) atas audit laporan keuangan NU Care-Lazisnu.

    “Terakhir, Lazisnu kembali mendapat predikat WTP dari KAP Mansur Arifin Suharyono dan Rekan atas Laporan Keuangan Lazisnu  Tahun 2023. Sementara untuk audit KAP tahun 2024 ini masih dalam proses,” ujar Habib Ali Hasan. 

    Belum lama ini, sambungnya, NU Care-Lazisnu yang merupakan mitra program kemaslahatan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI juga mendapat penghargaan.

    “Penghargaan NU Care-Lazisnu  sebagai Juara Kategori GRC (Governance, Risk, and Compliance) dalam kegiatan ‘Awarding Mitra Kemaslahatan BPKH 2024’ yang digelar pada 19 Desember 2024,” katanya.

    Selama tahun 2024, lanjutnya, NU Care-Lazisnu juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperkuat lembaga dan memperluas jangkauan kemanusiaan. Salah satunya adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NU Care-LAZISNU yang digelar pada 6-8 September 2024.

    “Rakernas ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program NU Care-Lazisnu dapat tekonsolidasi dengan baik, berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” jelas mubalig dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

    Pihaknya juga menyebut, tahun 2024 juga menjadi momentum penting dalam merayakan Harlah ke-20 Lazisnu yang jatuh pada 1 Desember 2024.

    “Perayaan Harlah 2 DekadeLazisnu dirayakan dengan kegiatan Maulidan bersama Gen-Z, satu acara yang melibatkan generasi muda untuk mengenalkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Tidak hanya itu, berbagai perlombaan juga digelar untuk masyarakat, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka terhadap lembaga filantropi ini,” bebernya.

    Menjelang akhir tahun, NU Care-Lazisnu kembali menunjukkan komitmennya untuk terus bergerak maju dengan menyelenggarakan Raker Lazisnu PBNU.

    “Rapat kerja ini bertujuan untuk merumuskan berbagai program strategis yang akan dijalankan di tahun 2025. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan Lazisnu  ke depannya, terutama dalam mewujudkan   sebagai Lembaga Filantropi Islam Terkemuka,” jelasnya.

    Menyambut tahun baru 2025, ia pun mengajak masyarakat untuk terus merawat kepedulian dan membangun kemandirian umat.

    “Mari kita sambut tahun 2025 dengan optimisme dan semangat baru untuk terus menebar manfaat. Dan jangan lupa untuk menunaikan zakat akhir tahun saudara semua, sebagai kewajiban dan wujud rasa syukur kita kepada Allah,” tegasnya.

  • Tanggal 30 Desember 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 Desember 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 Desember 2024 Memperingati Hari Apa?
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Tanggal 30 Desember 2024 jatuh pada hari Senin. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Haul 15 tahun Wafatnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
    Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 30 Desember 2024.
    Tanggal 30 Desember 2024 merupakan haulnya
    Gus Dur
    yang ke-15. 
    Gus Dur merupakan Presiden Indonesia keempat. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 WIB. 
    Gus Dur diketahui mengalami sakit komplikasi dan dirawat di RSCM Jakarta. Merujuk pada situs resmi Kemenag, Ia dirawat sejak 26 Desember 2009 dan kondisinya sempat membaik sebelum akhirnya kritis. 
    Mengutip situs resmi NU Jombang, puncak peringatan 15 tahun wafatnya Gus Dur digelar pada Minggu, (22/12/2024) di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang dengan berbagai kegiatan seperti khatmil Qur’an, bedah majalah, bahtsul masail, shalawatan, bakti sosial hingga pengajian akbar.
    Gus Dur merupakan Presiden Indonesia yang dikenal dengan toleransinya yang tinggi. Ia bahkan menetapkan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional.
    Tanggal 30 Desember 2024 juga bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Satuan Pengamanan (Satpam). 
    Merujuk artikel
    Kompas.com
    , satpam dibentuk oleh Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin yang merupakan Kapolri periode 1978-1982.
     
    Tujuan mendirikan satpam kala itu mengingat adanya keterbatasan jumlah polisi dalam menjaga keamanan khususnya di pertokoan.
    Awaloedin mengusulkan adanya satpam yang digaji oleh kantor atau instansi tertentu namun latihan pengamannya diberikan oleh pihak kepolisian. 
    Awaloedin mendirikan Satpam lewat Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:SKEP/126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satpam.
    Tanggal ini yang kemudian dijadikan hari lahir Satpam dan setiap tahunnya diperingati sebagai HUT Satpam Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Said Aqil pada konferensi pers Refleksi Akhir Tahun LPOI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

    “Memohon Presiden Prabowo Subianto untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak atas gagasan Pimpinan daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Said Aqil.

    Menurutnya, gagasan ini untuk mengembalikan spirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan pasal 4 dalam Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

    Gagasan ini, kata Said Aqil, dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada melalui DPRD.

    “Agar dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab,” katanya.

    Dirinya mengatakan sebenarnya NU dalam Musyawarah Nasional tahun 2013, sudah memberikan rekomendasi Pilkada melalui DPRD.

    Rekomendasi tersebut, kata Said Aqil, disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

    Alasannya, Pilkada langsung memiliki biaya sosial dan material yang besar.

    “Agar pemilihan kepala daerah, Bupati, Wali Kota dan Gubernur ke DPRD. Melihat cost sosialnya sangat besar kalau secara langsung itu, di samping juga cost material, luar biasa,” pungkasnya.

    Gagasan mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

  • Natal 2024, HKBP Komitmen Terus Melayani dan Berkontribusi bagi Kesejahteraan Bersama

    Natal 2024, HKBP Komitmen Terus Melayani dan Berkontribusi bagi Kesejahteraan Bersama

    loading…

    HKBP berkomitmen melayani dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Foto/istimewa

    JAKARTA – Jelang perayaan Natal 2024, Huria Kristen Batak Protestan ( HKBP ) berkomitmen melayani dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Ormas keagamaan yang didirikan pada 1861 ini akan menjalankan terus visinya “Menjadi Berkat Bagi Dunia”.

    Ephorus HKBP 2024-2028 Pdt Victor Tinambunan mengatakan, jemaat HKBP saat ini jumlahnya sekitar 6,5 Juta orang. Ini menjadikan HKBP ormas keagamaan terbesar setelah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

    “Sejak awal pelayanannya sampai sekarang, HKBP konsisten dalam mengutamakan pembangunan spiritual melalui pendidikan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam berbagai program pelayanan, seperti panti karya bagi penyandang disabilitas, panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu dan termarjinal,” katanya di Sopo Marpingkir, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (24/12/2024)

    Pada tahun ini, HKBP mencatatkan sejarah dalam masa pelayanannya. Ada 3.800 gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun jumlah pelayan penuh waktu sebanyak 3000 orang. HKBP juga aktif sebagai anggota pesekutuan Gereja-gereja di Indonesia, World Council of Churches (Dewan gereja se-dunia), Lutheran world federation dan christian conference of Asia.

    Di samping pelayanan Rumah Sakit, sejak tahun 2003 melalui HKBP Aids Ministry, HKBP juga melayani dan mendampingi ODHA (Orang Dengan HIV/Aids) agar dapat mengembangkan kepasitas dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

    ”Sekolah-sekolah yang dikelola HKBP juga beragam mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai universitas yang tersebar di Pulau Sumatera dan sekitarnya,” katanya.

    Pdt Victor menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah. Melihat luasnya jangkauan pelayanan dan jumlah warga jemaat yang besar, HKBP berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap peran gereja dalam pembangunan bangsa. “Dukungan melalui APBN diharapkan dapat memperkuat pelayanan HKBP, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,” beber Pdr Victor.

    Pdt Victor yang dilantik pada 8 Desember 2024 lalu berharap agar HKBP dapat terus menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. “HKBP akan terus setia dalam penggilannya untuk melayani warga HKBP dan masyarakat dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Penatua HKBP Trimedya Panjaitan berharap HKBP di bawah kepemimpinan Pdt Victor bisa lebih dikenal oleh publik. “Sebagai organisasi Kita juga harus dilihat, bahwa jemaat HKBP itu banyak. Mudah-mudahan di kepemimpinan amang Victor Tinambunan ini wajah HKBP berubah, yang bisa lebih dikenal masyarakat dan lebih membumi,” tutur Trimedya.

    (cip)

  • Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (23/12/2024) hingga pagi ini. Mulai dari PDIP dan Gerindra saling sindir soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hingga Presiden Prabowo Subianto batal bertemua Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Berikut lima isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Saling Sindir PDIP dan Gerindra Soal Kenaikan PPN 12 Persen
    PDIP dan Partai Gerindra saling sindir terkait kenaikan PPN 12 persen. Fraksi PDIP di DPR mulanya meminta pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN 12 persen dan mengusulkan agar tarifnya diturunkan. Namun, Gerindra bereaksi.

    Wakil ketua Banggar DPR sekaligus anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengritik sikap PDIP yang tidak konsisten, karena sebelumnya PDIP termasuk pengusul kenaikan PPN. 

    Menurutnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN merupakan produk PDIP saat masih menjadi partai penguasa di era pemerintahan Jokowi.

    “Ini adalah bentuk provokasi yang memanfaatkan kondisi saat ini, sehingga masyarakat terprovokasi untuk menuntut pembatalan PPN ini,” kata Wihadi atas sikap PDIP, Senin (23/12/2024).

    Rijanto-Beky Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Blitar Terpilih
    Isu politik terkini selanjutnya adalah KPU segera menetapkan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai bupati dan wakil bupati Blitar terpilih periode 2024-2029, karena tidak ada gugatan yang dilayangkan rivalnya atas kemenangan pasangan tersebut. 

    Rijanto-Beky Herdihansah menang Pilkada Blitar 2024 dengan perolehan 504.655 suara, jauh mengungguli pasangan Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    “Kita sudah menggelar pleno. Hasilnya, maksimal pada 25 Desember 2024 sudah dilakukan penetapan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar Sugino, Senin (23/12/2024).

    Nasdem Buka Peluang Jokowi Jadi Kader
    Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membuka peluang bagi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung sebagai kader, seusai dipecat dari PDIP. 

    “Nasdem adalah partai terbuka untuk semua warga masyarakat. Jadi siapa pun, termasuk mantan Presiden Jokowi, bisa menjadi anggota Partai Nasdem,” ujar Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa saat menghadiri acara refleksi akhir tahun DPW Partai Nasdem Jawa Barat di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya soal keputusan terkait Jokowi bergabung dengan Nasdem sepenuhnya ada di tangan Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Kalau itu nanti keputusan ketua umum. Kita lihat saja perkembangannya,” kata wakil ketua DPR ini.

    Yenny Wahid Sebut MLB NU Upaya Memecah Belah
    Isu politik terkini yang masih hangat juga seputar Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid yang mengritik rencana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU). Menurutnya MLB hanya akan mengganggu soliditas dan memecah belah NU. 

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apa pun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny Wahid, Senin (23/12/2024). 

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, menurutnya, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

  • Kubu MLB NU Mengaku Diintimidasi hingga Rahasiakan Tempat Pelaksanaan

    Kubu MLB NU Mengaku Diintimidasi hingga Rahasiakan Tempat Pelaksanaan

    Surabaya, CNN Indonesia

    Pelaksanaan Pra Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU telah usai digelar di Surabaya-Jombang, 17-21 Desember 2024. Presidium Penyelamat Organisasi dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) mengaku punya alasan sempat merahasiakan lokasi pelaksanaannya.

    Pra MLB NU itu diawali dengan focus group discussion (FGD) yang diikuti presidium, tokoh NU dan perwakilan PWNU se-Indonesia secara hybrid di Hotel JW Marriot, Selasa (17/12).

    Berikutnya presidium dan para delegasi PWNU melakukan sowan ke sejumlah kiai sepuh di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jumat (20/12). Pra MLB NU kemudian ditutup di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Sabtu (21/12).

    Salah satu perwakilan PO & MLB NU yang juga didapuk menjadi pelaksana atau organizing committee MLB NU nanti, KH Imam Baehaqi mengatakan, alasan pihaknya sempat merahasiakan lokasi Pra MLB karena ada ancaman dan intimidasi yang dialami panitia.

    “PBNU itu menerapkan kepemimpinan yang otoriter bahkan punya dimensi kekerasan. Jadi sering kita itu beberapa kali pertemuan, baru diskusi, ya diskusi, konsolidasi MLB NU, mereka [diduga] sudah mengerahkan para Banser untuk membubarkan kita bahkan dengan sedikit kekerasan, intimidasi,” kata Baehaqi kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/12).

    Bahkan, Baehaqi menyebut, Ketua Panitia Pra MLB KH Mas Maftuh diduga sempat mengalami teror. Sejumlah orang mendatangi kediamannya di Surabaya sehingga dia harus mengevakuasi diri ke tempat lain.

    “Ini aja Gus Maftuh waktu itu mengalami teror berkali-kali juga rumahnya itu banyak orang datang. mempertanyakan ini itu pelaksanaannya di mana segala macam, sampai terganggu lah. Akhirnya beliau sempat mengevakuasi diri tidak di rumah selama beberapa hari,” katanya.

    “Itu lah yang membuat kita buat keputusan Pra MLB ini agak rahasia tuh secara teknis ya, sementara secara gagasan kita terbuka gitu,” tambahnya.

    Ia pun menyayangkan mengapa pihak PBNU sampai harus mengerahkan kekuasaannya, bahkan sampai mengancam akan membubarkan forum Pra MLB. Hal itu juga sempat disampaikan PCNU Surabaya.

    “Harusnya PBNU kalau mereka memang merasa enggak salah, enggak perlu [melakukan intimidasi], enggak usah takut. Kami bukan memberontak, kami hanya ingin mengganti kepimpinan, bukan seluruh PBNU kami bubarkan, kami hancurkan, enggak,” katanya.

    Baehaqi yang juga merupakan Aktivis Jaringan Nahdliyin Pengawal Khitah (JPNK) NU ini menyebut, tak masalah ketika Pra MLB kemarin harus mereka gelar secara sembunyi-sembunyi. Dia pun menegaskan, MLB nanti akan mereka gelar terang-terangan dan terbuka.

    “Pra MLB ini kita kucing-kucingan enggak masalah, tetapi MLB-nya nanti terang-terangan, dengan agenda tunggal pergantian kepemimpinan,” ujar dia.

    Pelaksanaan MLB NU rencananya digelar paling cepat bulan Januari 2025, bertepatan dengan Harlah NU berdasar kalender Hijriyah maupun Masehi, dan selambat-lambatnya bulan Syawal 1446 Hijriah.

    Ada lima daerah yang diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan MLB NU, yakni Surabaya, Bangkalan, Jombang, Semarang, Cirebon dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY).

    Respons PBNU

    Sementara itu, Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar menilai wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) yang direstui oleh tokoh-tokoh sepuh NU sebagai kebohongan semata.

    “Kalau di media diisukan ada pelaksanaan MLB di Surabaya dan akan ditutup di Jombang, dan dihadiri oleh setiap PW [pengurus wilayah], kemudian Cabang, kemudian akan silaturahim kepada sesepuh, maka itu sebuah kebohongan belaka,” ungkap Anwar dalam keterangannya, Senin (23/12).

    Anwar juga mengatakan wacana MLB NU ini tidak memenuhi syarat sebagaimana AD/ART organisasi NU.

    Ia kemudian membeberkan kecacatan dalam penyelenggaraan MLB ini. Pertama, MLB tidak melibatkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kedua, MLB harus diikuti 50 persen lebih dari Pengurus Cabang NU (PCNU) atau Pengurus Wilayah NU (PWNU) di seluruh Indonesia.

    “Dan nyatanya 100 persen dari cabang dan PW seluruh Indonesia menyatakan menolak adanya Muktamar Luar Biasa,” kata dia.

    (frd/isn)

    [Gambas:Video CNN]