Xcloud.id

Organisasi: NU

  • Simak Jadwal Puasa Ramadan 2025 Versi Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah

    Simak Jadwal Puasa Ramadan 2025 Versi Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah

    Jakarta Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan rukun Islam yang keempat yakni berpuasa.

    Bulan Ramadan juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga terdapat malam Lailatul Qadr.

    Di tahun 2025, awal Ramadan masih menunggu penetapan dalam sidang isbat. Meski demikian, jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret – 1 April 2025.

     

    Di Indonesia kerap terjadi perbedaan jadwal awal Ramadan, mulai dari versi Pemerintah, NU,  hingga Muhammadiyah. Bagaimana dengan tahun ini? Simak penjelasannya:

    Jadwal Pemerintah

    Berdasarkan kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), awal puasa Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. 

    Namun, pemerintah melalui Kemenag masih akan melakukan penetapan awal bulan Ramadan dengan metode rukyat dan hisab yang berlaku secara nasional.

    Jadwal NU

    NU belum mengumumkan jadwal awal puasa Ramadan 1446 h. NU nantinya akan menentukan 1 Ramadan 2025 menggunakan metode yang sama dengan pemerintah yakni hisab dan rukyat. 

    Jadwal Muhammadiyah

    Muhammadiyah telah menentukan awal Puasa Ramadan 2025. Menurut Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Muhammadiyah menetapkan 1 ramadan 1446 h jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, sama seperti pemerintah.

    Jakarta Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan rukun Islam yang keempat yakni berpuasa.
     
    Bulan Ramadan juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga terdapat malam Lailatul Qadr.

    Di tahun 2025, awal Ramadan masih menunggu penetapan dalam sidang isbat. Meski demikian, jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret – 1 April 2025.
     
     

    Di Indonesia kerap terjadi perbedaan jadwal awal Ramadan, mulai dari versi Pemerintah, NU,  hingga Muhammadiyah. Bagaimana dengan tahun ini? Simak penjelasannya:

    Jadwal Pemerintah

    Berdasarkan kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), awal puasa Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. 

    Namun, pemerintah melalui Kemenag masih akan melakukan penetapan awal bulan Ramadan dengan metode rukyat dan hisab yang berlaku secara nasional.

    Jadwal NU

    NU belum mengumumkan jadwal awal puasa Ramadan 1446 h. NU nantinya akan menentukan 1 Ramadan 2025 menggunakan metode yang sama dengan pemerintah yakni hisab dan rukyat. 

    Jadwal Muhammadiyah

    Muhammadiyah telah menentukan awal Puasa Ramadan 2025. Menurut Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Muhammadiyah menetapkan 1 ramadan 1446 h jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, sama seperti pemerintah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • PBNU Bentuk BUMN Kelola Tambang Batu Bara ‘Hadiah’ Pemerintahan Jokowi

    PBNU Bentuk BUMN Kelola Tambang Batu Bara ‘Hadiah’ Pemerintahan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PBNU membentuk perusahaan bernama BUMN untuk mengelola izin usaha tambang batu bara yang baru saja mereka dapat dari pemerintahan Jokowi.

    Perusahaan bernama PT BUMN alias PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara.  Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan perusahaan itu dikelola oleh koperasi NU.

    “Nah, kami sesuai dengan yang disyaratkan Peraturan Presiden itu, kami sudah membentuk satu badan usaha yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi itu adalah koperasi milik PBNU bersama dengan pengurus dan warga,” beber Yahya dalam keterangan pers (6/1) yang dikutip dari detik.com.

    “Yang kita bentuk Itu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya,” tegasnya.

    Yahya menjamin Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk NU sudah dikeluarkan pemerintah. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan proses eksplorasi sebelum bisa efektif mengeruk batu bara.

    Nah soal potensi batu baranya tentu kita menunggu hasil eksplorasinya, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses. Kita belum bisa, sebelum ada izin untuk eksplorasi. Ini masih dalam prosesnya lah,” beber Yahya.

    Pemerintah memang menawarkan kesempatan bagi organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola eks tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Tawaran ini diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

    Nah, berkaitan dengan kesempatan ini, NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu ha.

    (agt/agt)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — ama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan alias PPP.

    Nama Dudung pertama kali diungkapkan oleh politikus PPP Romahurmuziy. Saat itu, Romy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum partainya, yakni dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12), menyebut keempat nama itu adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Masuknya nama Dudung dalam bursa calon ketua umum PPP memperoleh tanggapan beragam. Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai calon ketua umum (ketum) PPP.

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Husnan Fanani dilansir dari Antara, Minggu (5/1/2025).

    Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian Eksponen Fusi PPP 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketua umum PPP, dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal atau non-kader.

    “Dari eksternal kita lihat siapa yang memiliki leadership (kepemimpinan, red.) yang baik, siapa yang benar-benar jalan menuju pada keumatan, siapa yang akan membela umat,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendorong nama-nama baru calon ketum PPP karena merasa prihatin dan bertanggung jawab atas kegagalan partai lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

    “Kami ikut terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna merevitalisasi politik Islam Indonesia, dan mengembalikan PPP, Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi Partai Islam yang bermuruah, disegani, dan menjadi rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” katanya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

  • Eksponen Fusi PPP 1973 sambut mantan KSAD Dudung jadi calon Ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 sambut mantan KSAD Dudung jadi calon Ketum PPP

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,”

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai calon ketua umum (ketum) PPP.

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian Eksponen Fusi PPP 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketua umum PPP, dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal atau non-kader.

    “Dari eksternal kita lihat siapa yang memiliki leadership (kepemimpinan, red.) yang baik, siapa yang benar-benar jalan menuju pada keumatan, siapa yang akan membela umat,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendorong nama-nama baru calon ketum PPP karena merasa prihatin dan bertanggung jawab atas kegagalan partai lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

    “Kami ikut terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna merevitalisasi politik Islam Indonesia, dan mengembalikan PPP, Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi Partai Islam yang bermuruah, disegani, dan menjadi rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” katanya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum partainya, yakni dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12), menyebut keempat nama itu adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum partai berlambang Kabah. Eksponen fusi PPP terdiri dari partai politik yang digabungkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1973. Partai-partai tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Sarekat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, tentunya juga visioner,” kata Ketua Umum Parmusi, Husnan B. Fanani dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Minggu (5/1/2025).

    Husnan menambahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP memungkinkan kehadiran calon ketua umum dari luar partai.

    Oleh karena itu, pihaknya mendukung calon dari internal dan eksternal. Dari internal PPP, nama-nama yang disebut masuk bursa calon ketua umum antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin Maimoen, dan anggota DPR RI periode 1999-2009 Haji Habil Marati. Keduanya dianggap mewakili NU.

    Husnan juga mengklaim masuk dalam bursa sebagai calon dari Parmusi. Ia menyebut nama Hasrul Azwar, yang saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Maroko. Selain itu, ada Ahmad Faryal dari Sarekat Islam dan Ahmad Sanusi dari Perti, keduanya mantan anggota DPR RI.

    Sementara itu, nama-nama dari eksternal PPP yang muncul adalah eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa.

    Selain itu, ada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi, Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi.

    “Eksponen Fusi PPPP 1973 Mendukung pencalonan calon-calon Ketua Umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun external partai,” ujar Husnan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pelbagai nama calon ketua umum PPP dari internal maupun eksternal PPP untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar tahun 2025 ini.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan, calon-calon Ketua Umum PPP dan Pengurus PPP yang akan maju dalam Muktamar, baik dari internal maupun eksternal,” kata Ketum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Husnan Bey Fananie dalam konferensi persnya di salah satu kafe di kawasan Otista, Jakarta, Minggu (5/1).

    Husnan mengatakan setidaknya ada belasan nama yang muncul dalam bursa ketum PPP. Dari internal PPP yang berasal dari NU, Husnan mengatakan ada nama Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009) hingga Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) yang masuk bursa ketum.

    Kemudian dari Parmusi, Husnan mengatakan ada nama dirinya sendiri dan Hasrul Azwar. Sementara calon dari Syarikat Islam (SI) ada nama Ahmad Faryal dan dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI) terdapat nama Anwar Sanusi.

    Husnan mengatakan ada kandidat dari eksternal PPP yang didukung oleh Fusi PPP 1973. Di antaranya mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno hingga Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Terdapat nama lain seperti mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketum Partai Masyumi Ahmad Yani dan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

    “Kami mengharapkan Calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas,” kata dia.

    Di tempat yang sama, politikus PPP Idy Muzayad mengaku menolak Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ingin maju sebagai Ketum PPP di Muktamar tahun 2025 ini lantaran telah gagal membawa PPP menuju Parlemen Senayan.

    “Ini ada pertanyaan mungkin di benaknya kawan-kawan. Bagaimana dengan yang sekarang? Tadi sudah menyatakan, tidak atau belum mendukung salah satu. tapi kita jelas menolak satu yang telah gagal ini,” kata Idy.

    Idy mengatakan ada indikasi jika Plt Ketum PPP saat ini ingin melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Termasuk menutup peluang tokoh eksternal untuk menjadi ketua umum.

    Baginya, perubahan AD/ART bisa membuka peluang tokoh eksternal menjadi ketua umum di muktamar PPP nantinya.

    “Kalau ada indikasi yang menutup peluang munculnya tokoh luar dari PPP untuk menjadi ketua umum, maka itu justru melanggar AD/ART itu sendiri,” kata Idy.

    “Kita terus terang, ya, menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini jelas sikap. Bukan kita benci kepada orang, nothing personal, tapi ini soal leadership,” tambahnya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 ini terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam hingga Perti. Organisasi ini sempat berfusi ke dalam PPP.

    Mereka yang hadir pada momen ini di antaranya Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Farial (Serikat Islam/SI), Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).

    Sebelumnya Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029, agar PPP bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurutnya percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Un

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), mengumumkan dukungan untuk sejumlah calon ketua umum PPP.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon ketua umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun eksternal partai. Calon dari internal merupakan kader dari PPP,” kata Ketua Umum Parmusi Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan menyampaikan calon yang diusulkan merupakan usulan tiap ormas, seperti NU yang mencalonkan mantan anggota DPR RI Habil Marati, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih pada Pilkada 2024 Taj Yasin.

    “Calon dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan B. Fanani, saya sendiri, anggota DPR RI 2009-2014 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan 2016-2020, serta Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko,” ujarnya.

    Ia juga mengumumkan sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

    Berikutnya, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun dari eksternal, memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, dan tentunya juga visioner,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa calon-calon ketua umum yang didukung tersebut telah sesuai dengan khitah 1973 dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin PPP yang dapat menjadi panutan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendikdasmen Bakal Turun Langsung Pantau Makan Bergizi Gratis di Semarang

    Mendikdasmen Bakal Turun Langsung Pantau Makan Bergizi Gratis di Semarang

    Kudus, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bakal turun langsung memantau kick off pelaksanaan makan bergizi langsung di Semarang, Senin (6/1/2025).

    Abdul Mu’ti mengatakan akan turut mengawal pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah yang berada di Kota Semarang.

     “Untuk program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin 6 Januari 2025, saya akan meninjau pelaksanaannya di SMP 12 Semarang dan SMA 3 Semarang,” ujar Abdul Mu’ti saat kunjungannya di MI NU Manafiul Ulum Desa Getassrabi, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Minggu (5/1/2025). 

    Dia mengatakan dalam program makan bergizi gratis, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah hanya mitra. 

     “Program makan bergizi gratis ini tidak hanya untuk anak sekolah tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Sekali lagi leading sektornya pelaksanaan makan bergizi gratis ini Badan Gizi Nasional,” jelasnya. 

    Kemdikdasmen menambahkan, program makan bergizi gratis ini  mendukung kecerdasan generasi penerus bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 20245. 

  • Kongres Pendidikan dan Keluarga Maslahat Jadi Agenda Peringatan Harlah Ke-102 NU – Halaman all

    Kongres Pendidikan dan Keluarga Maslahat Jadi Agenda Peringatan Harlah Ke-102 NU – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan rangkaian agenda Peringatan Harlah ke-102 NU, termasuk di antaranya Kongres Pendidikan dan Kongres Keluarga Maslahat NU.

    “Kegiatannya akan mengadress dua agenda kemasyarakatan utama yang menjadi kiprah NU menjadi domain dari Nahdlatul Ulama, yang pertama menyangkut pendidikan dan yang kedua menyangkut masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Gus Yahya kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

    Gus Yahya menyebut banyaknya lembaga pendidikan di bawah naungan NU menjadikan perlunya dibentuk sebuah forum untuk mengevaluasi, mendiskusikan problematika, dan menentukan langkah-langkah solutif yang perlu diterapkan dalam pembentukan karakter generasi penerus.

    Saat ini, tercatat sekira lebih dari 40.000 lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berdiri dengan rincian 13.000 raudhatul athfal (RA), 26.000 pesantren, 10.000 madrasah dan sekolah, serta 300 perguruan tinggi.

    Di samping itu, Gus Yahya beranggapan keluarga perlu menjadi pintu gerbang pertama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masyarakat tingkat akar rumput. 

    “Yang kedua khidmah bagi masyarakat akar rumput kami sudah memiliki wahana yang disebut Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

    Terkait penerapannya, PBNU telah membentuk satuan tugas (Satgas) GKMNU mulai dari tingkat provinsi hingga desa di Pulau Jawa, sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dalam dua tahun berjalan. 

    Berdasarkan keterangan Gus Yahya, sekira dua juta keluarga telah berpartisipasi sebagai bagian dari GKMNU.

    Oleh karena itu, PBNU beranggapan perlu menyelenggarakan Kongres Keluarga Maslahat untuk mewadahi aspirasi masyarakat akar rumput.

    “InsyaAllah kami akan menggelar Festival Keluarga Indonesia,” ungkapnya.

    Rangkaian agenda Harlah ke-102 NU akan dimulai dengan kick off agenda pada 16 Januari 2025 mendatang yang bertepatan dengan 16 Rajab 1446H. 

    Kongres Pendidikan NU sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 18-19 Januari 2025. 

    Sementara itu, Kongres Keluarga Maslahat dijadwalkan akan digelar satu minggu setelahnya pada 25-26 Januari 2025.

    Selain kedua kongres tersebut, agenda utama lainnya yakni Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU, serta Resepsi Puncak Harlah ke-102 yang akan diselenggarakan di Istora Senayan pada Rabu 5 Februari 2025 mendatang.

    Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga memberikan respons akan hal-hal yang belakangan terjadi seperti pengadaan kembali Ujian Nasional, PPN 12 persen untuk barang tertentu, dan beberapa isu mutakhir lainnya. 

  • Presidential Threshold Dihapus, Ketum PBNU: MK Punya Nalar Konstitusionalnya Sendiri

    Presidential Threshold Dihapus, Ketum PBNU: MK Punya Nalar Konstitusionalnya Sendiri

    Presidential Threshold Dihapus, Ketum PBNU: MK Punya Nalar Konstitusionalnya Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki penalaran tersendiri sehingga memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.
    Gus Yahya mengatakan, masalah presidential threshold sebenarnya telah menjadi perdebatan panjang. Namun, saat ini MK mengakhiri perdebatan tersebut.
    “Pasti MK di dalam membuat keputusan ini punya nalar konstitusionalnya sendiri, apa yang menurut MK lebih konstitusional,” kata Gus Yahya dalam ramah tamah dengan media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/12/2024).
    Menurut Gus Yahya, persoalan siapa yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada pemilu mendatang menjadi wewenang partai politik.
    Ia memandang, saat ini aktor-aktor politik sudah memiliki pandangan tentang bagaimana bentuk konstruksi politik Indonesia ke depan sehingga bisa mewujudkan keseimbangan tuntutan demokratisasi dan efisiensi manajemen politik nasional.
    “Kita tentu tidak hanya berpikir oh ini asal demokrasi dengan mengorbankan katakanlah sistem politik yang tidak efisien. Tentu tidak,” ujarnya.
    Adapun jemaah Nahdlatul Ulama (NU), kata Gus Yahya, dalam hal ini hanya menjadi peserta pemilu.
    Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk menggunakan suaranya, maka mereka akan mencoblos.
    Menurut Gus Yahya, PBNU tidak memiliki kedudukan untuk membicarakan terkait putusan MK yang menghapus ambang batas presiden.
    “Jadi intinya kami tidak ingin masuk ke arena yang bukan menjadi domain kami. Apa yang bisa kami sampaikan hanya pandangan umum yang mungkin memerlukan diskusi yang lebih luas di tingkat publik,” tutur Gus Yahya.
    Sebelumnya, melalui putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 MK mengabulkan gugatan terkait aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Dalam putusan ini, MK menyatakan partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden mereka.
    Hakim Konstitusi Saldi Isra juga menyebut, Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, sekaligus melanggar moralitas.
    “Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujar hakim MK Saldi Isra dalam pembacaan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.