Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Head to Head Tarif Zendo Muhammadiyah Vs Gojek Vs Grab, Murah Mana?

    Head to Head Tarif Zendo Muhammadiyah Vs Gojek Vs Grab, Murah Mana?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Zendo jadi pemain baru layanan transportasi online di Indonesia. Perusahaan yang dikelola oleh Serikat Usaha Muhammadiyah atau SUMU itu sebenarnya sudah ada sejak 2015.

    Namun, cara kerja Zendo berbeda dari pesaingnya yaitu Gojek dan Grab. Untuk Gojek dan Grab, pengguna harus mengunduh aplikasi dan memasukkan alamat penjemputan dan tujuan, baru secara otomatis akan keluar berapa harga yang dibayarkan.

    Sedangkan Zendo menggunakan WhatsApp sebagai alat pemesan. Masyarakat tinggal mengirimkan chat alamat penjemputan dan tujuan pengguna, nanti akan diberikan tarif yang berlaku.

    Nomor WhatsAppnya juga berbeda tergantung lokasi penggunaan. Tercatat Zendo sudah ada di lebih 70 kota, Anda bisa mengecek kota dan nomor telepon untuk memesan langsung di website atau aplikasi resminya. Beberapa wilaah yang sudah memiliki layanan ini seperti Bekasi, Yogyakarta, hingga Batam. Zendo belum tersedia untuk wilayah Jakarta.

    Berikut perbandingan harga Gojek, Grab, Zendo:

    CNBC Indonesia membandingkan harga ketiganya dengan rute yang sama, yakni Stasiun Bekasi menuju ke Metropolitan Mall Bekasi berjarak 3,6 km. Lokasi dipilih karena Zendo sudah tersedia di kota Bekasi. Ini perbandingannya, berdasarkan pencarian pada perjalanan siang:

    Foto: Ojek Online ZENDO. (Instagram/zendo_id)
    Ojek Online ZENDO. (Instagram/zendo_id)

    Gojek

    Goride: Rp 15 ribu
    Goride Comfort : Rp 17 ribu
    Gocar : Rp 22 ribu
    Gocar Prioritas : Rp 26 ribu

    Grab

    GrabBike : Rp 16 ribu
    GrabBike Hemat : Rp 14 ribu
    GrabCar Plus : Rp 35 ribu
    GrabCar Hemat : Rp 20.500

    Zendo

    Akun WhatsApp yang dihubungi memberikan sejumlah tarif berdasarkan jarak dari dan ke tempat tujuan. Dituliskan jaraknya 0-3 km Rp 10 ribu, 3,1 km-4km Rp 12 ribu, 4,1 km-5 km Rp 15 ribu, 5,1-6km Rp 17 ribu, dan 6,1-7 km sebesar Rp 18 ribu. Artinya dengan jarak 3,6 km, penumpang bisa membayarkan sekitar Rp 15 ribu.

    Sementara itu untuk jarak lebih dari 7 km dikenakan tarif dikali Rp 2,500. Sementara untuk mobil tidak ada rincian harga, karena bergantung pada pilihan kendaraan, termasuk jika disewa untuk pengantaran satu hari penuh.

    Perlu dicatat, tidak semua diberikan daftar tarif tersebut. Jadi kita tetap harus memberikan lokasi penjemputan dan tujuan kepada admin WhatsApp.

    (npb/wur)

  • BNPT-Muhammadiyah kolab kuatkan moderasi beragama lewat penelitian

    BNPT-Muhammadiyah kolab kuatkan moderasi beragama lewat penelitian

    “Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

    “Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,” kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

    “Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan – jaringan yang ada di bawah permukaan,” tambahnya.

    Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

    Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

    “Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujar Haedar.

    Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

    “Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

    Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

    Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendikdasmen Sampaikan Skema Baru PPDB ke Presiden Prabowo Nasional 18 Januari 2025

    Mendikdasmen Sampaikan Skema Baru PPDB ke Presiden Prabowo Nasional 18 Januari 2025

    Mendikdasmen Sampaikan Skema Baru PPDB ke Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengakui telah menyampaikan skema baru Penerimaan Peserta Didik Baru (
    PPDB
    ) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, skema tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis pada Jumat (17/1/2025). Namun, konsep itu belum sempat dibahas lantaran pertemuan dengan Prabowo dan sejumlah menteri lainnya membahas soal makan bergizi gratis.
    “Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Dan ini tidak sempat dibahas karena ada agenda lain tapi kami tetap meminta supaya itu segera diputuskan,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat.
    Mu’ti mengungkapkan, keputusan itu perlu segera lantaran ada dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
    Kepentingan lainnya, adalah sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat.
    “Nah, konsepnya konsep yang kita sebut sebagai konsep yang baru itu sudah selesai. Konsepnya sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden melalui Pak Sekretaris Kabinet,” ucap Mu’ti.
    Kendati begitu, ia belum mau menjelaskan skema baru PPDB ini bakal menghapus zonasi atau sebaliknya. Dia mengatakan bahwa konsep PPDB baru akan dijelaskan pada waktunya.
    “Sampai nanti ada keputusan apakah diputuskan langsung oleh Pak Presiden ataukah nanti lewat sidang kabinet, itu tunggu sampai pada waktunya tiba. Ya semua akan ada penjelasan setelah itu terbit, semua akan indah pada waktunya,” jelas Mu’ti.
    Sebelumnya diberikan, pemerintah mengatur mekanisme penerimaan peserta didik, menyusul belum sempurnanya sistem yang ada saat itu. Tak terkecuali, jalur zonasi yang banyak dikritik banyak pihak.
    Kemudian, isu jalur
    PPDB Zonasi dihapus
    ini muncul saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Kamis (21/11/2024).
    Menurutnya, meski bermanfaat, kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan ke depan.
    Hal ini terkait dua hal yang masih harus ditingkatkan. Yaitu pertama distribusi guru dan yang kedua adalah fasilitas pendidikan yang belum merata.
    “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujarnya, dilansir dari rilis Kemendikbud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zakat dan Duit Koruptor untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Memangnya Boleh? – Page 3

    Zakat dan Duit Koruptor untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Memangnya Boleh? – Page 3

    Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, untuk membuat program makan bergizi gratis (MBG) sukses tidak perlu melanggar aturan agama.

    Hal itu disampaikan HNW menanggapi usulan pembiayaan program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat.

    “Sebagai bentuk dukungan agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar aturan agama,” kata HNW kepada wartawan, Kamis, 16 Januari 2025.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebut, pendanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu sudah diatur menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, pemerintah hanya perlu mengoptimalkan anggaran yang sudah disediakan.

    “Makan bergizi gratis itu adalah program dari pemerintah yang basisnya adalah APBN, dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai oleh APBN. Jangan sampai nanti malah APBN yang diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik karena dipakainya sumber dana dari yang lain yaitu zakat,” ujar politikus PKS.

    “Karena itu kita membantu dengan mengingatkan agar APBN-nya betul-betul APBN yang disediakan sekitar 71 triliun itu. Tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah, terlaksana dengan fokus yang benar, sehingga menyasar kepada pihak-pihak yang benar. Dengan demikian maka tujuan daripada makan bergizi gratis tadi bisa terpenuhi,” sambungnya.

    Menurut HNW, meskipun APBN dan zakat diperuntukan bagi masyarakat namun keduanya memiliki aturan masing-masing.

    “Zakat dipergunakan untuk membantu para fakir dan miskin di luar dari yang terkait dengan makan bergizi gratis,” ucap HNW.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan penggunaan zakat untuk biaya makan bergizi gratis (MBG) harus lewat kajian dengan para ulama terlebih dahulu.

    “Harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis, 16 Januari 2025.

    “Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” tambah Saleh.

    Saleh mempertanyakan, apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau fakir miskin.

    “Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?” kata dia.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu?” sambungnya.

    Selain itu, Saleh menyinggung wacana lama yakni aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. “Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

  • Pagar Laut Tangerang Proyek Utang Budi Jokowi ke Aguan

    Pagar Laut Tangerang Proyek Utang Budi Jokowi ke Aguan

    GELORA.CO –  Pemagaran laut di wilayah Perairan Tangerang harus terus disoroti karena hanya untuk kepentingan oligarki. Proyek itu menurut Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, terindikasi menjadi proyek balas budi Presiden ke-7 RI, Jokowi kepada pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

    “Ini proyek di zaman Jokowi, karena utang budi Jokowi dengan Aguan. Tidak berdiri sendiri, karena Aguan memberikan kontribusi kompensasi IKN,” katanya saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dikutip redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Ghufroni yang menjadi salah satu sosok pelaku pemasangan plang somasi pada pagar laut tersebut mengatakan, somasi terbuka menjadi pilihan aksi yang mereka lakukan kepada seluruh pihak yang terlibat pemagaran laut. Dengan begitu, mereka bisa menuntut siapa saja yang terlibat pemagaran tersebut.

    “Yang memasang, yang menyuruh, yang membiayai, semua. Makanya kita buat plang somasi,” ujarnya.

    Sejauh ini kata Ghufroni, terdapat beberapa indikasi yang melatarbelakangi pemagaran laut sepanjang 30 kilometer tersebut. Pertama yakni sebagai upaya mengusir nelayan agar tidak mendekati pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) II. 

    “Kemudian, indikasi lain adalah penguasaan lautan oleh kekuatan oligarki. Karena tidak mungkin nelayan secara swadaya membangun itu, pemagaran itu pakai bambu mahal sementara nelayan saya susah hidupnya, apalagi alasannya abrasi itu tidak masuk akal,” pungkasnya.

    Saat ini kata Ghufroni semua pihak harus mengawal kasus pemagaran ini. Dengan begitu tidak ada satu pun bentuk penguasaan laut untuk kepentingan oligari.

  • Bukan Cuma Aguan, LBH Muhammadiyah Juga Kaitkan Jokowi di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Bukan Cuma Aguan, LBH Muhammadiyah Juga Kaitkan Jokowi di Kasus Pagar Laut Tangerang

    GELORA.CO – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pihak kepolisian untuk turut memanggil dan memeriksa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek pemagaran tersebut.

    Menurut Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH Muhammadiyah, keterlibatan Jokowi dalam proyek tersebut tak bisa diabaikan. Sebab, pemagaran laut ini berhubungan erat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas pada era pemerintahannya.

    “Oh iya, nanti kita coba pertimbangkan ya, karena soal penetapan PSN ini kan memang di era Jokowi. Tentu, karena memang PSN dianggap merugikan masyarakat dan lebih memprioritaskan kepentingan swasta, Jokowi harus diminta pertanggungjawabannya. Kami tentu mendorong agar Jokowi diperiksa oleh Polri,” kata Gufroni kepada Inilah.com di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Sebelumnya, Gufroni telah menyerahkan sekitar sembilan nama ke pihak berwajib terkait dugaan keterlibatan dalam pemagaran laut di lepas pantai Kabupaten Tangerang. Dari sembilan nama tersebut, salah satu pihak yang diduga terlibat langsung dalam aktifitas ilegal tersebut ialah Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Gufroni bilang keterlibatan Agung Sedayu Group dalam kasus pagar laut ilegal terungkap melalui sebuah video viral yang beredar di media sosial. Video yang turut dilampirkan sebagai salah satu bukti dalam aduan ke Bareskrim Polri, menunjukkan seorang pekerja pekerja bambu yang mengakui, tindakan yang ia lakukan atas perintah dari Agung Sedayu Group.

    “Itu terjadi di daerah Kronjo jadi ada orang yang menanyakan ini dari mana, untuk apa? Dan dia tanya ini dari Agung Sedayu? Dia menjawab ‘iya’. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada. Ada pekerjanya, ada yang membiayai. Jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri,” kata dia.

    Kekisruhan pagar laut ini sudah berlangsung sejak Selasa (7/1/2025) lalu. Diduga dalang pemagaran ini adalah Agung Sedayu, pengembang PSN PIK 2. Dugaan ini sempat dibantah oleh pihak kuasa hukum, Muannas Alaidid. Dia mengklaim perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan, ke sumber daya laut.

    “Tidak ada keterlibatan Agung Sedayu Group dalam pemasangan pagar laut. Kami menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti maupun fakta hukum yang mengaitkan Agung Sedayu Group dengan tindakan tersebut,” ujar dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Klaim Muannas bertolak belakang dengan kesaksian warga sekaligus nelayan Desa Kronjo, Tangerang, Heru Mapunca. Saat ditemui awak media, Kamis (9/1/2025), pria berusia 47 tahun ini mengaku pernah bertemu dengan pelaku pemasangan pagar laut.

    Dia menuturkan, pemasangan dilakukan pada malam hari. Kala itu, dia melihat lima unit mobil truk sedang konvoi membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Karena penasaran Heru mengecek ke lokasi pada keesokan harinya, dia kaget ada sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu.

    Dia menambahkan, para tukang misterius itu berjumlah 10 orang. Dalam melancarakan aksi pemasangan pagar laut, menggunakan 3 perahu. “Oh banyak, 10 orang (tukang). 3 perahu kalau enggak salah. Hebat pemborongnya laut saja diuruk, dipager-pager gitu,” ujarnya sambil terkekeh.

    Heru pun bertanya kepada salah satu tukang dan akhirnya dia mengetahui bahwa pagar laut tersebut merupakan proyek garapan Agung Sedayu. Dia menambahkan, para tukang misterius itu berjumlah 10 orang. Aksi pemasangan pagar laut, menggunakan 3 perahu. “Mang ini bambu buat apa?” tanya Heru kepada tukang tersebut yang dijawab, “Mau buat pagar di laut.”

    “Ini proyek siapa?” tanya Heru lagi, kemudian dijawab si tukang, “Agung Sedayu.”

  • Kemen UMKM siap bantu korban kebakaran Pasar Glodok

    Kemen UMKM siap bantu korban kebakaran Pasar Glodok

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (kiri) dalam jumpa pers seusai memberi penguatan saat Rakornas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Denpasar, Bali, Kamis (16/1/2025). ANTARA/Harianto

    Kemen UMKM siap bantu korban kebakaran Pasar Glodok
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 09:38 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan siap membantu korban insiden kebakaran di gedung Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa kebakaran tersebut dan mengungkapkan rasa duka cita kepada para pedagang dan warga yang terdampak.

    Maman menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk segera melakukan pemetaan kerugian dan mendata dampak kebakaran bagi usaha mikro dan kecil di pasar tersebut.

    “Nanti tinggal kita koordinasi dengan Pemerintahan DKI untuk segera melakukan pemetaan berapa kerugian dan lain sebagainya,” kata Maman ditemui seusai memberi penguatan kepada Rakornas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Denpasar, Bali, sebagaimana keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Maman, langkah pertama yang akan diambil adalah memastikan bahwa para pelaku UMKM yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan yang mereka perlukan, utamanya dari segi pembiayaan.

    Kemen UMKM juga berencana untuk memberikan akses kepada para korban kebakaran untuk mengajukan bantuan melalui program kredit usaha rakyat (KUR), sebagai salah satu solusi pemulihan usaha.

    “Pasti itu kan, kita ada program KUR kan (yang dapat dimanfaatkan para korban kebakaran),” ucapnya.

    Menteri UMKM menambahkan bahwa pihaknya akan memfasilitasi berbagai bentuk dukungan untuk memastikan kelangsungan usaha dan pemulihan yang cepat bagi para pelaku UMKM di Pasar Glodok.

    Sebelumnya, diberitakan jumlah orang hilang dalam kebakaran gedung Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, yang terjadi pada Rabu malam (15/1/2025) bertambah dari lima menjadi delapan orang.

    Delapan orang tersebut adalah Ade Aryati (29), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28), Odima Yukari (25), Deri Saiki (25), Indira Seviana Bela (25) dan Keren Shalom J (21).

    Sementara itu, Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menemukan empat mayat dalam kebakaran di gedung Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, dan telah dievakuasi, pada Kamis (16/1/2025).

    “Jadi, total yang telah kita evakuasi itu ada empat jenazah, empat korban. Tadi, satu sudah kita turunkan. Nah, tadi juga sama-sama kita saksikan ada dua kantong jenazah (diturunkan),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Sementara, satu jenazah lainnya, kata Satriadi, akan segera diturunkan. “Satu lagi nanti kita akan turunkan lagi ke bawah,” kata dia.

    Keempat jenazah tersebut, kata Satriadi, ditemukan di lantai 8 gedung Glodok Plaza.

    “Jadi, dua jenazah tadi ditemukan di lantai 8. Sama dengan jenazah yang awal juga di lantai 8. Nah ini (jenazah keempat) ditemukan juga di lantai 8,” tutur Satriadi.

    Dia menuturkan pihaknya kesulitan untuk mengidentifikasi korban lantaran kondisi jenazah yang sudah hangus terbakar.

    “Nah, ini karena korban kita temukan sudah tidak untuk diidentifikasi agak sulit, karena memang sudah terbakar gitu ya. Dan untuk itu perlu dilakukan investigasi atau perlu Inafis dari kepolisian. Tadi, dari kepolisian sudah berkomunikasi sama kami,” ujarnya.

    Identifikasi keempat jenazah akan dilakukan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Satriadi juga belum dapat memastikan kapan proses evakuasi selesai dilakukan lantaran terdapat titik-titik api yang belum semua dipadamkan.

    “Kita belum bisa pastikan karena memang kan area yang terbakar cukup luas ya. Nah, kita juga harus memastikan titik-titik api mana lagi yang berpotensi terjadinya kebakaran,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Soal Tambahan Anggaran MBG dari Zakat hingga Cukai Rokok, Kepala BGN: Enggak Dibahas Nasional 17 Januari 2025

    Soal Tambahan Anggaran MBG dari Zakat hingga Cukai Rokok, Kepala BGN: Enggak Dibaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    mengungkapkan bahwa pemerintah tidak membahas usulan tambahan anggaran
    makan bergizi gratis
    (MBG) dari dana zakat hingga cukai rokok.
    Hal ini dikatakannya usai rapat bersama sejumlah menteri dan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Rapat itu diketahui membahas rencana potensi penambahan anggaran demi mempercepat program MBG.
    “Ya kayak gitu-gitu kita enggak bahas,” kata Dadan, Jumat (17/1/2025).
    Dadan menuturkan bahwa pihaknya juga tidak membahas dana bantuan luar negeri untuk program MBG.
    Presiden Prabowo, lanjut Dadan, hanya fokus agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi.
    Kepala Negara, kata dia, merasa gelisah dengan laporan bahwa masih banyak anak sekolah yang belum merasakan MBG.
    Dalam rapat hari ini, pemerintah justru membahas potensi penambahan anggaran dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain,” ucap Dadan.
    Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.
    Hitung-hitungan ini pun ia sampaikan kepada Kepala Negara saat ditanya Prabowo dalam rapat.
    Saat ini, anggaran yang telah ditetapkan pemerintah mencapai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.
    Namun, ia menjelaskan bahwa jumlah pasti tambahan anggaran masih digodok.
    Dadan bilang, Presiden Prabowo yang akan menyampaikan lebih rinci soal tambahan anggaran yang diperlukan.
    “Terkait dengan penambahan biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Lain-lain nanti silakan tanyakan ke Kementerian Keuangan dan juga kepada Presiden,” jelas Dadan.
    Sebelumnya, beberapa pihak mengusulkan MBG dibiayai oleh sejumlah dana, termasuk dana zakat hingga cukai rokok.
    Wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.
    Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena
    anggaran pemerintah
    tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.
    “Saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.
    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.
    “Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar’inya,” kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.
    Sementara itu, wacana pemanfaatan cukai rokok untuk program MBG diusulkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani.
    Menurutnya, dana yang diperoleh dari cukai rokok cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program tersebut.
    “Untuk
    Makan Bergizi Gratis
    , saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” kata Irma, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhammadiyah Adukan Temuan Pagar Laut Misterius di Tangerang ke Bareskrim

    Muhammadiyah Adukan Temuan Pagar Laut Misterius di Tangerang ke Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA – PP Muhammadiyah dan Koalisi Masyarakat Sipil telah mengadukan persoalan terkait dengan temuan pagar laut di Tangerang, Banten ke Bareskrim Polri.

    Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan aduan itu dilayangkan lantaran somasi terbuka pihaknya tak kunjung direspons pihak yang terkait dengan pagar laut tersebut.

    “Secara resmi kami menyampaikan pengaduan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan adanya pemagaran laut yang dianggap misterius oleh banyak orang,” ujarnya di Mabes Polri, Jumat (17/1/2025).

    Dia menambahkan, melalui pengaduan ini maka Polri khususnya jajaran Bareskrim agar bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap dalang dibalik temuan pagar laut tersebut.

    Lebih jauh, kata Gufroni, pagar laut yang membentang 30 Km di wilayah pesisir Tangerang, Banten itu telah meresahkan masyarakat, khususnya bagi nelayan.

    “Para nelayan yang kesulitan mencari ikan karena adanya pagar yang mengelilingi pantai, sehingga memaksa nelayan untuk berlayar lebih jauh dan tentu memakan biaya yang cukup besar,” tambahnya.

    Adapun, terkait hal Muhammadiyah dan Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan sejumlah nama terkait persoalan ini mulai dari Ali Hanafi, Engcun, Memet hingga PT Agung Sedayu.

    “Jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum, saya kira perlu dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri,” pungkasnya.

    Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan pihaknya juga telah menemukan bahwa pembangunan pagar laut itu diduga dilakukan secara sistematis dan terencana.

    “Makanya kami laporkan ini agar terang, agar jelas siapa entitas bisnisnya, siapa orang-orangnya, dan poin pokoknya adalah pada peristiwanya, nah itu yang jelas,” tutur Fadhil.

  • LBH AP Muhammadiyah Adukan Pemasangan Pagar Laut Tangerang ke Bareskrim Polri Nasional 17 Januari 2025

    LBH AP Muhammadiyah Adukan Pemasangan Pagar Laut Tangerang ke Bareskrim Polri Nasional 17 Januari 2025

    LBH AP Muhammadiyah Adukan Pemasangan Pagar Laut Tangerang ke Bareskrim Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – LBH-AP PP Muhammadiyah dan sejumlah koalisi masyarakat sipil mengadukan peristiwa pemasangan
    pagar laut
    di perairan Kabupaten
    Tangerang
    ke
    Bareskrim Polri
    .
    “Sebetulnya, bukan kita melaporkan seseorang, tapi menginformasikan. Ya, karena berdasarkan fakta kita di lapangan, ada pagar laut, maka kami pun mendengar, melihat dari tayangan-tayangan di media sosial yang viral, itu ada indikasi keterlibatan beberapa nama,” ujar Ketua Riset dan Advokasi LBH AP PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025).
    Ghufron menyampaikan, dalam surat pengaduan masyarakat (dumas) yang mereka serahkan ke kepolisian, ada enam orang dan perusahaan yang mereka adukan.
    Diduga, pihak-pihak ini terlibat dalam proses pemasangan pagar laut ini.
    Nama-nama ini, menurut Ghufron dan tim, didapatkan melalui penelusuran dari sejumlah video yang beredar di media sosial.
    “Yang kami sebutkan nanti adalah bersumber dari media sosial. Jadi, supaya penyidik bisa menelusuri lebih dalam. Karena ini sangat viral di Kabupaten Tangerang,” lanjut Ghufroni.
    Dalam pengaduan hari ini, Ghufron juga membawa potongan bambu yang disebutnya adalah bagian dari pagar laut yang ada di utara Tangerang ini.
    “Di bambu ini ada semacam paranet ya, yang diikat sedemikian rupa di salah satu pagar bambu. Ya, jadi bayangkan ini selain mengganggu
    nelayan
    , tentu merusak ekosistem,” lanjut dia.
    Selain diduga merusak ekosistem, pagar laut sepanjang 30 km ini juga membuat nelayan harus melaut lebih jauh.
    Otomatis, biaya untuk bahan bakar dan peralatan lainnya juga menjadi semakin mahal.
    Pengaduan ini telah diterima oleh Bareskrim Polri dengan nomor berkas 030/LBH.AP/1/25.
    Selain LBH AP Muhammadiyah, koalisi masyarakat sipil yang ikut melaporkan masalah ini antara lain PBHI, LBH Jakarta, WALHI, Kiara, Komunitas Demokrasi Tangerang, IMM Fakultas Hukum Tangerang, Formi, dan IM57.
    Sebelumnya, KKP telah menyegel pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
    Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP RI, Suharyanto, menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan pada Kamis (9/1/2025) pukul 16.30 WIB.
    “Iya benar, sudah dilakukan penyegelan oleh KKP,” ujar Suharyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Suharyanto mengatakan, penyegelan pagar tersebut dilakukan karena telah merugikan para nelayan serta dilakukan tanpa izin.
    Setelah penyegelan, KKP akan tetap melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.