Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, kembali menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan pelanggaran terkait pemasangan pagar laut di Tangerang. Ia menyebut bahwa sejumlah pihak semestinya sudah ditangkap mengingat bukti yang dinilainya telah cukup kuat.

    Susno secara tegas menyoroti langkah Bareskrim Polri yang dinilai terlalu lambat dalam menangani laporan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah mengenai kasus ini. Menurutnya, proses hukum seharusnya bisa berjalan lebih cepat jika aparat serius dalam mengusut kasus tersebut.

    “Ya ini kepala desanya sudah bisa ditangkap, dokumen palsunya sudah banyak, dan ada masyarakat yang mengaku KTP-nya dipinjam untuk mengakui sesuatu. Itu sudah cukup untuk menangkap kepala desa. Kemudian dari pihak agraria atau BPN ATR-nya, lalu notarisnya juga harus ditindak,” ujar Susno dalam keterangannya pada Rabu (29/1/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak seharusnya merasa gentar terhadap korporasi besar yang diduga berada di balik pemasangan pagar laut tersebut. Ia menilai bahwa kepentingan negara jauh lebih penting dibanding kepentingan segelintir pihak yang ingin menguasai lahan secara ilegal.

    “Enggak usah takut sama pengusaha besar. Ini kedaulatan negara loh. Yang dijual ini bukan sekadar kebun di darat, tapi laut!” tegasnya.

    Dukungan terhadap langkah hukum dalam kasus ini juga datang dari berbagai tokoh nasional, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto. Susno menilai bahwa dengan adanya dukungan dari para pemimpin negara, aparat hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus ini.

    Ia juga mengkritik pihak-pihak yang masih menyangkal adanya pelanggaran dalam kasus ini dan bahkan mencoba membenarkan praktik ilegal tersebut. Menurutnya, mereka yang membela praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

    “Ini banyak sekali pengkhianat-pengkhianat yang mengatakan tanah tenggelam atau sawah yang tenggelam itu hal yang wajar. Itu pengkhianatan!” ujarnya dengan nada geram.

    Salah satu pihak yang diduga kuat terlibat adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip. Dugaan keterlibatan Arsin semakin menguat setelah warga mengaku bahwa nama mereka dicatut dalam persetujuan penerbitan sertifikat. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan terkait penerbitan dokumen tersebut, namun nama mereka tetap digunakan untuk melegitimasi proses yang kini dipermasalahkan.

    Dengan banyaknya indikasi pelanggaran hukum, Susno berharap aparat segera bertindak tegas agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

  • Organisasi POROZ Bakal Kolaborasi untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Zakat

    Organisasi POROZ Bakal Kolaborasi untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Zakat

    Jakarta –

    Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) bakal terus memperkuat semangat kolaborasi organisasi masyarakat (ormas). Langkah itu bertujuan untuk zakat bisa menghadirkan banyak manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

    Hal tersebut diungkapkan oleh, Ketua Umum POROZ, KH. Bukhari Muslim mengatakan sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) ormas yang bergabung. Saat ini, sudah ada tujuh LAZ ormas anggota POROZ, termasuk Lazismu, Lazisnu, BMH, LAZ Persis, LAZ Dewan Da’wah, WIZ, dan LAZ Al-Irsyad.

    Bahkan ormas lain seperti Syarikat Islam, Persatuan Umat Islam (PUI), dan Al-Ittihadiyah menyatakan kesanggupan untuk bergabung. Hal itu diungkapkan olehnya saat Munas III POROZ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    “Kalau nanti semua ormas punya LAZ, maka akan ada 70 LAZ Ormas anggota POROZ,” ungkap Bukhari dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, POROZ meluncurkan buku ‘Kiprah & Jejak Langkah Kolaborasi Kebaikan POROZ’. Terbitnya buku tersebut, diharapkan lahir inspirasi baru bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam menebar kebaikan.

    “Kami yakin, semakin banyak yang bersatu, semakin besar manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutur Bukhari.

    Prof. Abdul mengatakan pentingnya pemanfaatan digitalisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga zakat bisa menghadirkan solusi jangka pendek hingga panjang.

    “Zakat bisa menjadi solusi jangka pendek, menengah, dan panjang secara berkelanjutan,” ujar Prof. Abdul.

    “Sehingga mampu membangun fondasi ekonomi kokoh bagi generasi mendatang,” jelasnya.

    Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI, KH. Ahmad Sudrajat menegaskan bahwa POROZ bukan sekadar nama. Menurutnya, inisiatif ini bagaikan semesta yang digerakkan oleh kehendak Allah SWT memperlihatkan bagaimana berbagai ormas besar seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Dewan Da’wah, Al-Irsyad, Hidayatullah, dan Wahdah dapat bersatu.

    Ahmad mengingatkan pula bahwa memperkuat manajemen, tata kelola, mutu SDM, jaringan, dan infrastruktur adalah pekerjaan rumah bagi para pegiat zakat.

    “Kolaborasi adalah kunci. Kita harus bersatu dalam gerakan zakat,” tutup Ahmad Sudrajat.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kecelakaan Maut di Bantul DIY, Fortuner Oleng Akibatkan Satu Nyawa Melayang

    Kecelakaan Maut di Bantul DIY, Fortuner Oleng Akibatkan Satu Nyawa Melayang

    Bantul (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Samas, Bantul DIY, pada Rabu (30/1/2025) pukul 23.50 WIB. Insiden ini melibatkan lima kendaraan, yaitu Toyota Fortuner, Toyota Vios, Toyota Innova, serta dua sepeda motor Honda. Akibatnya, satu pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu lainnya mengalami luka-luka.

    Kronologi Kecelakaan

    Berdasarkan laporan Unit Laka Lantas Polsek Bantul, kecelakaan bermula ketika Toyota Vios melaju dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba, dari belakang, Toyota Fortuner dengan nomor polisi B-2717-SJL menabrak bagian belakang kanan Toyota Vios.

    Benturan tersebut menyebabkan Fortuner oleng ke kanan, melewati marka jalan, dan menabrak dua sepeda motor, yakni Honda Revo dan Honda Supra X, serta Toyota Innova yang datang dari arah berlawanan.

    Benturan keras membuat Fortuner akhirnya menabrak pohon dan mengalami kerusakan parah di bagian depan. Sayangnya, pengendara Honda Supra X, Suharyanto (56), meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, FX Henky Kuswoyo (48), pengendara Honda Revo, mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS PKU Muhammadiyah Bantul.

    Identitas Pengendara

    Berikut adalah daftar pengendara yang terlibat dalam kecelakaan:

    Toyota Fortuner (B-2717-SJL): Dirga Dwi Saputra (34) – Tidak mengalami luka.

    Toyota Vios (B-1242-EBE): Akhmat Sudiro (62) – Tidak mengalami luka.

    Honda Revo (AB-6252-FG): FX Henky Kuswoyo (48) – Mengalami luka lecet dan sobek di kaki, dirawat di RS PKU Muhammadiyah Bantul.

    Honda Supra X (AB-3472-VG): Suharyanto (56) – Meninggal dunia di lokasi kejadian.

    Toyota Innova (AB-1199-AE): Janu Atmoko (45) – Tidak mengalami luka.

    Kerugian Materiil

    Kerusakan kendaraan akibat insiden ini cukup signifikan:

    Toyota Fortuner: Bagian depan ringsek.

    Toyota Vios: Bagian belakang kanan ringsek.

    Toyota Innova: Bodi samping kiri lecet.

    Honda Revo: Bodi ringsek.

    Honda Supra X: Bagian depan ringsek.

    Pihak kepolisian telah menangani tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi Fortuner yang menyebabkan kendaraan oleng dan menabrak kendaraan lain.

    Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan ini.

    Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, terutama pada malam hari ketika visibilitas rendah. Kecelakaan ini menjadi pengingat penting akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. [aje]

  • DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, mengingatkan bahwa orientasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) harus selalu berlandaskan pada kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

    Reni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar sektor minerba dapat berkontribusi secara berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    “Pengelolaan minerba harus diawasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan di sektor ini,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo) itu.

    Reni menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi terhadap produktivitas izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau masalah sosial.

    “Pemerintah harus aktif memonitor dan mengevaluasi produktivitas setiap izin usaha pertambangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor minerba tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.

    DPR RI secara resmi mengesahkan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPR pada Kamis (23/1/2025) lalu.

    Reni berharap, dengan pengesahan revisi RUU Minerba sebagai RUU Usul Inisiatif, DPR RI dapat mendorong pengelolaan sektor pertambangan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan amanat konstitusi.

    Reni Astuti memberikan catatan penting terkait proses pembahasan revisi RUU Minerba. Menurutnya, meaningful participation atau partisipasi bermakna harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pembahasan undang-undang.

    “Masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan institusi yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Baleg, harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pembahasan. Jangan sampai aspirasi masyarakat diabaikan, karena ini menyangkut kepentingan strategis bangsa,” tegas politisi asal Surabaya itu.

    Dalam catatan RDP di Badan Legislasi DPR RI, sudah ada sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan respon, masukan, dan sarannya. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral RI (DPP AMRI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), PB Aljam’iyatul Washliyah, ASPEBINDO, PB NU, PP Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI).

    Sebagai bagian dari catatan Fraksi PKS, Reni juga mengingatkan bahwa proses legislasi harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil maupun materiil di kemudian hari.

    “Kita harus pastikan proses legislasi ini berjalan sesuai aturan. Jangan sampai kemudian malah dibatalkan oleh MK karena ada cacat dalam prosesnya,” ujar Reni. [hen/beq]

  • Kabar Duka, Ibunda Indra Bekti Meninggal Dunia

    Kabar Duka, Ibunda Indra Bekti Meninggal Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Dunia hiburan Tanah Air kembali diselimuti kabar duka. Ibunda dari presenter ternama Indra Bekti, Setyo Partini meninggal dunia.

    Kepergian ibu sambung Indra Bekti ini disampaikan langsung olehnya melalui unggahan di WhatsApp Story miliknya.

    Dalam unggahan tersebut, ia mengabarkan bahwa sang ibu menghembuskan napas terakhir pada Rabu (29/1/2025) sekitar pukul 01.35 WIB di Rumah Sakit Muhammadiyah.

    Sebagai bentuk penghormatan, Indra Bekti turut meminta doa dari kerabat, sahabat, serta masyarakat luas untuk mendiang ibunya agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

    “Mohon doanya untuk ibu saya,” tulisnya singkat dalam unggahan yang mengabarkan ibunda Indra Bekti meninggal dunia

    Berdasarkan informasi yang beredar, jenazah almarhumah saat ini telah dibawa ke rumah duka yang berlokasi di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

    Pihak keluarga telah mempersiapkan prosesi pemakaman ibunda Indra Bekti yang meninggal dunia di tempat pemakaman umum (TPU) Tanah Kusir yang rencananya akan dilaksanakan setelah salat Dzuhur 

  • Wacana Kampus Dapat Konsesi Tambang, Rektor Unair: Hitung-hitungannya Nanti ‘Nyucuk’ atau Tidak?

    Wacana Kampus Dapat Konsesi Tambang, Rektor Unair: Hitung-hitungannya Nanti ‘Nyucuk’ atau Tidak?

    Liputan6.com, Surabaya – Setelah pemerintah memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kini giliran kampus yang diwacanakan menapat izin serupa.

    Menanggapi wacana tersebut, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Mohammad Nasih menyambut baik meski pada praktiknya bisnis mengelola sumber daya alam ini tidak mudah.

    “Kalau kemudian niatan baik ini direalisasikan, tentu dengan berbagai macam syarat, kami juga akan menyambut dengan baik,” katanya di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Nasih mengatakan bisnis tambang bukanlah urusan yang mudah. Terlebih, jika tempat untuk mengelola tambang terpencil, akan lebih sulit.

    Sehingga, menurutnya, di tahap awal mengelola tambang, bisa saja perguruan tinggi belum bisa menghasilkan keuntungan atas bisnis tersebut.

    “Tidak ada bisnis yang langsung tiba-tiba untung, pasti tidak ada. Paling tidak, diperlukan 3-4 tahun baru untung. Itu pun kalau kondisinya dalam tanda kutip ya, kandungan tambang dan lain-lainnya itu masih normal,” ucapnya.

    Melihat izin konsesi tambang yang diterima oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ia mengatakan bahwa tambang yang didapat adalah bekas atau yang sudah ditinggalkan oleh pengelola pendahulunya.

    Kondisi tersebut, kata dia, juga harus menjadi perhatian, termasuk harus ada identifikasi lebih lanjut mengenai bagaimana hasil dari pertambangannya hingga urusan konservasinya.

    “Apa iya yang di dalam itu masih ada tambangnya atau tidak? Tidak ada yang tahu kan? Kalaupun ada jaraknya sudah di mana? Yang dekat-dekat dengan kota, yang di permukaan-permukaan udah habis. Kemudian, diperlukan penggalian yang sangat dalam lagi, yang itu investasinya mesti sangat-sangat besar,” ucap Rektor Unair.

     

    Petani Desa Kapuan dan Cabean Blora Tolak Tambang Pasir di Tengah Sawah Produktif

  • Kahfi Sudah 4 Periode, Pengamat: PAN Sulsel Butuh Penyegaran

    Kahfi Sudah 4 Periode, Pengamat: PAN Sulsel Butuh Penyegaran

    Melihat catatan tersebut, Risal menuturkan bahwa PAN tidak lagi masuk ke dalam jajaran lima Partai pemenang di Sulsel.

    “Menurut saya itu menjadi acuan perlunya regenerasi kepemimpinan,” ucapnya.

    Lanjut Risal, mengenai figur pengganti Kahfi, PAN harus melihat beberapa sosok yang betul-betul dianggap bisa menjadi penerus.

    “Apalagi pak Kahfi sudah di DPR RI, pernah menjabat ketua komisi, tentu regenerasi di wilayah perlu diberi kesempatan. Ini diberi kesempatan kepada kader-kader PAN yang menang di Pilkada,” imbuhnya.

    Beberapa figur yang menang di Pilkada itu yang dimaksud Risal, seperti Andi Syafril Chaidir Syam di Maros dan Husniah Talenrang di Gowa.

    “Ini kan semua ketua-ketua DPD PAN Kabupaten yah, kemudian ada juga di Bulukumba. Jadi beberapa kepala Daerah bisa menjadi bagian dari proses regenerasi itu,” Risal menuturkan.

    “Menurut saya yang lumayan dan kekaderannya bagus yah tentu ketua-ketua DPD I, DPD II yang menjadi kepala daerah. Jadi bisa misalnya ada Haidir Syam di Maros, kemudian Husnia Talenrang,” tambahnya.

    Selain itu, kata Risal, bisa juga melihat dari anggota DPRD Provinsi yang sudah beberapa periode.

    “Tapi kayaknya sekarang agak terbatas kalau PAN, periode ini karena Irwandi sudah tidak duduk, Usman Lonta sudah tidak,” tukasnya.

    Risal menggarisbawahi bahwa sosok pemimpin PAN selanjutnya harus bisa menjaga hubungan harmonisnya dengan Muhammadiyah.

    “Karena tidak bisa dipungkiri basis pemilh PAN masih beririsan besar dengan pemilih Muhammadiyah, termasuk dari aspek historisnya,” terangnya.

  • Rektor Unair soal Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Harus Untung! – Page 3

    Rektor Unair soal Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Harus Untung! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Mohammad Nasih, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah yang akan memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Namun, ia menekankan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

    “Jika niatan baik ini benar-benar direalisasikan, tentu dengan berbagai syarat yang jelas, kami akan menyambutnya dengan baik,” ujar Nasih di Surabaya, dikutip dari ANTARA, Selasa (28/1/2025).

    Tantangan Bisnis Tambang bagi Perguruan Tinggi

    Nasih menjelaskan bahwa bisnis tambang bukanlah sektor yang mudah dikelola, terutama jika lokasi tambang berada di daerah terpencil. Tantangan geografis dan logistik menjadi hambatan utama perguruan tinggi yang harus dihadapi.

    “Bisnis tambang tidak serta-merta memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Biasanya diperlukan waktu 3-4 tahun untuk mencapai profit, itupun dengan asumsi kondisi tambang masih dalam keadaan normal,” katanya.

    Ia juga menyoroti fakta bahwa beberapa konsesi tambang yang diberikan kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebelumnya merupakan tambang bekas yang telah ditinggalkan pengelola sebelumnya.

    Kondisi ini, menurut Nasih, membutuhkan identifikasi mendalam terkait potensi tambang yang tersisa serta langkah-langkah konservasi yang diperlukan.

    “Harus dipastikan, apakah tambang tersebut masih memiliki cadangan yang layak atau tidak. Jika tambang berada di lokasi yang sulit dijangkau atau memerlukan penggalian dalam, investasi yang dibutuhkan tentu sangat besar,” tambah Rektor Unair Surabaya itu.

     

  • BPJPH Apresiasi AQUA Bantu UMKM Dapat Sertifikasi Halal

    BPJPH Apresiasi AQUA Bantu UMKM Dapat Sertifikasi Halal

    Jakarta –

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi upaya AQUA dalam membantu UMKM di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Langkah AQUA ini diharapkan menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya.

    “Komitmen AQUA untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal ini patut dicontoh oleh pelaku usaha lainnya,” kata Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

    Saat mengunjungi pabrik AQUA di Mekarsari, Kamis (23/1), Haikal mengungkapkan berdasarkan data BPJPH saat ini dari 66 juta pelaku usaha di semua level mulai dari mikro sampai besar, baru sekitar 2,1 juta usaha yang bersertifikasi halal. Kondisi ini dinilainya menjadi dilema, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

    Haikal menyebut Indonesia menduduki peringkat kedelapan dalam hal kepemilikan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Bahkan kalah dari Prancis, Korea Selatan, Brazil dan Rusia terkait sertifikasi halal.

    “Bahkan kita kalah dengan China di posisi pertama sebagai negara yang menghasilkan produk dengan sertifikasi halal bagi dunia,” katanya.

    Karena itu, Haikal mendorong semua pelaku usaha dari mikro hingga besar wajib melakukan sertifikasi halal agar produk Indonesia lebih mudah diterima dunia. Menurutnya, sertifikasi halal itu dapat meningkatkan ekspor sehingga membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

    “Kita (pelaku usaha di Indonesia) ini bukan nggak halal, tetapi kita nggak tertib halal. Karena apa? karena untuk daftar sertifikasi halal ini biaya yang mahal. Karena mahal, yaudah digratisin dengan cara apa? bantuan untuk daerah. Perantaranya bisa dari swasta. Ini mesti begitu, enak nggak enak, malu nggak malu, karena kita ingin semua bersertifikasi halal,” kata Haikal lagi.

    Pihaknya pun mengapresiasi program AQUA yang telah membantu bisnis UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Haikal mengatakan program ini telah membantu pemerintah terlebih di daerah agar UMKM bisa memberikan jaminan kualitas bagi para konsumen.

    “Halal itu bukan untuk muslim saja tetapi untuk semua. Jadi halal itu adalah sebuah gaya hidup dan perkembangan budaya modern yang mengutamakan kebersihan, transparansi, keterbukaan, prosperity dan traceability, itu halal,” katanya.

    Sementara itu, VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengatakan sertifikat halal merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap pelaku usaha di Indonesia. Dengan mengantongi sertifikasi halal, kata dia, akan memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada siapapun konsumen produk yang dibeli.

    “Karena kalau halalnya maju maka pertumbuhan ekonominya juga baik,” kata Vera.

    Vera menegaskan komitmen AQUA terkait halal tidak hanya berhenti di pabrik dan produk sendiri tetapi bersama dengan lingkungan dan seluruh mitra Danone yang ada di Indonesia. pihaknya telah bekerja sama dengan BPJPH, BPOM dan instansi muslim lainnya terkait sertifikasi halal agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM.

    Dia melanjutkan selama lebih dari 50 tahun menyajikan kebutuhan air minum masyarakat, AQUA tidak ingin berhenti hanya dalam pertumbuhan bisnis tetapi juga keberlanjutan perkembangan kesehatan, lingkungan dan masyarakat. AQUA ingin maju bersama masyarakat sambil menumbuhkan komunitas halal di sekitar wilayah operasional pabrik.

    “AQUA tidak bisa tumbuh sendiri. Kami tumbuh erat dengan berbagai komunitas dan berkolaborasi dengan PBNU, Muhammadiyah hingga Dewan Masjid Indonesia tidak lain dan tidak bukan bahwa untuk memastikan tumbuhnya bisnis kami ini agar membawa manfaat dan keberkahan bagi konsumen dan kemitraan kita,” katanya.

    (ega/ega)

  • Pemerintah Berencana Bantu Modal Usaha Bagi UMKM Mitra MBG, Begini Respons Ketua Komisi VII

    Pemerintah Berencana Bantu Modal Usaha Bagi UMKM Mitra MBG, Begini Respons Ketua Komisi VII

    Fajar.co.id, Jakarta — Pemerintah berencana membantu UMKM mitra program MBG dalam mendapatkan modal usaha hingga 500 juta rupiah.

    Terkait hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulat, mengaku mendukung rencana tersebut. Menurutnya, ini adalah bentuk konkrit afirmasi dan keberpihakan pemerintah kepada pebisnis UMKM. Dengan begitu, vendor MBG ini nantinya tidak hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar.

    “Anggaran untuk pelaksanaan MBG ini sangat besar. Karena itu, manfaatnya harus dirasakan semua pihak. Termasuk dalam memberdayakan ekonomi kecil dan menengah,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Senin (27/1/2025).

    “Kalau UMKM berdaya, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan di sekitarnya. Peredaran uang terdistribusi secara merata. Semua memiliki akses yang sama dalam berusaha dan bekerja,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN ini.

    Namun demikian, lanjut Saleh, seluruh UMKM yang ingin terlibat harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Makanan yang diproduksi harus berkualitas, mampu memproduksi sesuai kebutuhan, bisa mendistribusikan tepat waktu, dan usahanya benar-benar layak dan perlu dibantu.

    Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengawasi seluruh UMKM yang terlibat. Karena makanannya dibagi ke anak-anak sekolah, orang tua dan wali murid diharapkan dapat mengawasi. Jika ada yang dinilai kurang, dapat menyampaikan ke pihak pemerintah atau langsung kepada pihak UMKM-nya.

    “Pengawasan hendaklah didasarkan pada niat baik untuk peningkatan kualitas. Saran dan masukan konstruktif sangat diperlukan,” tandas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. (sam/fajar)