Organisasi: Muhammadiyah

  • Danantara Mau Diluncurkan, Prabowo Minta Semua Presiden RI-Ormas Ikut Awasi

    Danantara Mau Diluncurkan, Prabowo Minta Semua Presiden RI-Ormas Ikut Awasi

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan pada 24 Februari 2025. Sejalan dengan itu, Prabowo meminta seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk ikut serta mengawasi jalannya Danantara.

    Prabowo mengatakan dalam waktu dekat, 9 hari lagi, akan meluncurkan Danantara. Dia menjelaskan lembaga itu ditujukan untuk mengelola dana masyarakat. Untuk itu, dia meminta agar para pendahulunya untuk dapat mengawasi pelaksanaan Danantara.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara dan ini kita harus jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan menjadi ikut pengawas di Danantara,” kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Kemudian Prabowo juga membuka peluang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana masyarakat itu. Sebab, Danantara mengelola dana hingga US$ 980 miliar.

    “Saya juga berpikir kalau perlu Pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya lain ikut juga mengawasi supaya ini adalah uang rakyat dan anak-anak, cucu kita nilainya adalah hampir 980 miliar dolar asset under management,” tambah Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo menyampaikan dana kelolaan Danantara, akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, dan produksi pangan. Menurutnya, proyek-proyek ini dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8%,” tegas Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    (eds/eds)

  • Luncurkan Danantara 24 Februari 2025, Prabowo Ajak Jokowi, SBY hingga Megawati Jadi Pengawas – Page 3

    Luncurkan Danantara 24 Februari 2025, Prabowo Ajak Jokowi, SBY hingga Megawati Jadi Pengawas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto yang juga sekaligus Ketua Umum (Ketum) Gerindra kembali mengumumkan rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Indonesia yakni Danantara pada 24 Februari 2025.

    Ia juga meminta Presiden Indonesia sebelum dirinya yakni Presiden  ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengawasi BPI Danantara. untuk menjadi pengawas Danantara.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo, saat perayaan puncak Ulang Tahun Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo mengajak untuk menjaga Danantara sebagai kekuatan energi masa depan Indonesia. Seiring hal itu, Prabowo juga mengajak Presiden Indonesia sebelumnya dan organisasi keagamaan untuk ikut menjadi pengawas. Adapun Danantara ini akan kelola dana hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.187).

    “Saya minta presiden sebelum saya, berkenan ikut juga bantu mengawasi. Saya berpikir kalau pimpinan NU, Muhammadiyah, mungkin dari KWI, dan lain ikut juga bantu.  Supaya ini adalah uang rakyat, uang anak dan cucu kita, nilainya adalah hampir USD 900 miliar, asset under management,” kata dia.

    Sebelumnya dalam forum internasional World Government Summit yang diselenggarakan secara daring di Dubai pada Kamis, 13 Februari 2025, Prabowo menuturkan, Danantara akan investasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

    Ia mengatakan, semua proyek yang dikelola diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Prabowo juga mengungkapkaninitial funding atau pendanaan awal untuk Danantara diperkirakan mencapai USD 20 miliar.

    “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” kata dia.

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” Prabowo Subianto menambahkan.

    Apa Itu Danantara?

    Untuk diketahui, Danantara akan berfungsi sebagai super holding BUMN dan juga sebagai kendaraan investasi pemerintah Indonesia. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari undang-undang baru tentang BUMN yang telah disetujui pada Selasa, 5 Februari 2025.

    Danantara diharapkan mampu memperkuat sinergi antara BUMN, menarik lebih banyak investasi dari luar negeri, serta memastikan tata kelola perusahaan pelat merah di Indonesia berjalan dengan efisien.

  • Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten di industri bank perkreditan rakyat (BPR).

    Pelibatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) bagi dosen perguruan tinggi, bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di akhir 2023. Inisiatif ini dirancang untuk mencetak trainer berkualitas yang akan membimbing mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Kemudian pada 6-8 Februari 2025 Perbarindo menggandeng Universitas Merdeka Malang untuk pelaksanaan TOT batch 2 bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, yang diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Hayamwuruk, Perbanas, Universitas Airlangga, Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang dan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang.

    Sebelum kegiatan tersebut, Perbarindo menggelar pelatihan sertifikasi untuk mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang yang dilakukan pada tanggal 01 s.d 05 Februari 2025, dengan trainer yang berasal dari TOT Dosen batch 1 dan diikuti 30 mahasiswa.

    Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menyampaikan, industri BPR membutuhkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan. Melalui kerja sama dengan universitas, kami ingin memastikan generasi muda memiliki kemampuan praktis yang diakui secara nasional melalui sertifikasi profesi. Ini adalah investasi penting bagi masa depan industri BPR. “Program ini bertujuan memastikan lebih banyak universitas memiliki trainer berkualitas untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri keuangan mikro,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat, 14 Februari 2025.

    Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Retna Safriliana mengatakan, perguruan tingginya menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Kami meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia industri, khususnya dengan BPR, merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja.

    Ketua LSP Certif, I Nyoman Yudiarsa menambahkan, pelatihan ini menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja. LSP Certif berkomitmen mendukung proses ini melalui lisensi sertifikasi resmi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. (tribunnews/fin)

  • Pemuda Katolik kawal pejabat KWI sambangi pemuda lintas agama

    Pemuda Katolik kawal pejabat KWI sambangi pemuda lintas agama

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat Pemuda Katolik mendampingi Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Aloys Budi Purnomo Pr berkunjung ke sejumlah sekretariat pemuda lintas agama pada Rabu (12/2).

    “Kami pengurus Pemuda Katolik tentu menyambut baik kegiatan dari Ayahanda kami Romo Budi dalam rangka merekatkan kembali tali persaudaraan lintas iman yang telah lama terjalin,” kata Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Pada kunjungan pertama, kata dia, Romo Budi menyambangi Sekretariat PP Pemuda Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat.

    Rombongan disambut dengan hangat oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla dan dilanjutkan dengan santap siang hidangan Coto Makassar dan Es Pisang Ijo.

    Dzulfikar mengapresiasi kedatangan rombongan dan memastikan silaturahmi aktivis lintas iman, terutama para pemuda di Indonesia jadi prioritas utama.

    “Sebagai aktivis lintas iman tugas kita mengirimkan pesan perdamaian sampai ke masyarakat, kabar-kabar tentang perdamaian itu begitu penting, tidak ada kemajuan tanpa perdamaian. Kita berharap dengan orang tua kita yang ada di KWI, Muhammadiyah, dan NU dapat memberikan dukungan,” kata Dzulfikar.

    Setelah itu, rombongan menyambangi ke Sekretariat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan disambut Ketua Umum Sahat Sinurat.

    “Ya kami sangat senang GAMKI bisa dikunjungi Romo Budi bersama teman-teman Pemuda Katolik untuk bisa berdiskusi tentang bagaimana kerjasama yang bisa dibangun ke depan komitmen kebangsaan kita untuk bahu- membahu menjaga perdamaian di Indonesia,” kata Sahat Sinurat.

    Usai berdiskusi kurang lebih 2,5 jam, rombongan bergegas ke Sekretariat Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia di kawasan Setiabudi, Jakarta selatan pada sore harinya.

    Ketua Umum Peradah Indonesia I Gede Ariawan menyambut hangat Romo Budi dan rombongan.

    “Ya inilah sekretariat perjuangan kami teman-teman Peradah, Romo. Segala ide dan masukkan ya kami bicarakan di sini,” kata Gede Ariawan.

    Pemberhentian terakhir, rombongan menyambangi Sekretariat GP Ansor yang berada di Jakarta Pusat pada malam hari.

    Romo Budi sudah terbiasa berdiskusi dengan rekan-rekan GP Ansor dan NU kala bertugas di Keuskupan Agung Semarang (KAS).

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan ini menjadi puncak kebahagiaan, puncak persaudaraan, dan puncak persahabatan.

    Gus Addin pun mengapresiasi kunjungan dari Romo Budi demi menjaga hubungan antar lintas agama di Indonesia.

    “Karena memang bakal ada terus kegiatan, bukan hanya soal agama, tapi bisa melebarkan persaudaraan dalam bentuk kegiatan olahraga, peningkatan sumber daya manusia dan bisnis,” ujarnya.

    Sehingga, jika negara ini toleransinya sangat tinggi, maka akan mengalami kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dalam pertemuan itu, Romo Budi menekankan persahabatan antar umat beragama demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena cinta terhadap tanah air menjadi iman bagi seluruh agama di Indonesia.

    “Islam dan Katolik sama dalam perjuangan itu, 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia,” kata Romo Budi.

    Turut hadir dalam roadshow kali ini, Sekretaris Jenderal Pemuda Katolik, Lorensius Purba, Wakil Ketua Umum Freddy Simamora, Bondan, Ketua Bidang OKP & Antar Lembaga, Ignatius Arie T, Wabendum Fika Anggi, Kabid Kaderisasi Yusti Wuarmanuk, Ketua Bidang Moderasi Beragama & Hubungan Masyarakat Katolik, Santi Manurung, dan Wasekjen Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Cindy Refra.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan gaji, tunjangan, hingga gaji ke-13 guru dan guru non-ASN (honorer) tak terdampak efisiensi anggaran pemerintah dan akan cair sebelum Lebaran 2025. 

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp1,64 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) dilansir dari Antara.

    Abdul Mu’ti juga menegaskan anggaran tunjangan guru non-ASN atau guru honorer sebesar Rp11,5 triliun tetap akan diberikan kepada penerima dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun,” ujarnya.

    Dia menjelaskan nilai tersebut sudah termasuk kenaikan tunjangan guru non-ASN yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan. Angka tersebut sesuai janji Presiden RI Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Sekjen PP Muhammadiyah itu menjelaskan saat ini prosesnya sudah mencapai tahap verifikasi dan validasi data dari masing-masing guru, yang prosesnya melibatkan pemerintah daerah.

    Mendikdasmen juga menekankan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan.

    “Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idulfitri [Lebaran 2025] sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa melaksanakan Hari Raya dengan gembira,” tutur Abdul Mu’ti.

  • Kapan Awal Puasa Ramadhan 2025? Ini Versi Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

    Kapan Awal Puasa Ramadhan 2025? Ini Versi Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ramadhan atau Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakan puasa. Selain sebagai momen untuk meningkatkan ibadah, bulan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan refleksi diri. Lalu, kapan awal puasa Ramadhan 2025?

    Penentuan awal Ramadhan biasanya didasarkan pada dua metode, yaitu perhitungan hisab (astronomis) dan rukyatulhilal (pengamatan langsung bulan sabit). Namun, organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pendekatan masing-masing dalam menentukan awal bulan suci ini.

    Lantas, kapan penetapan awal Ramadhan menurut berbagai organisasi Islam di Indonesia? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ulasannya!

    Muhammadiyah

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing (1/3/2025) М, kemudian 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Rabu (12/2/2025).

    Pemerintah dan NU

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, menetapkan awal Ramadhan berdasarkan hasil sidang isbat yang melibatkan ormas Islam, pakar astronomi, serta perwakilan dari NU. Metode yang digunakan adalah kombinasi rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis).

    Dalam Kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan oleh Kemenag, 1 Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada Sabtu (1/3/2025), sama seperti hasil perhitungan Muhammadiyah. Namun, keputusan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat yang biasanya dilaksanakan pada 29 Syaban 1446 H atau Jumat (28/2/2025).

    NU mengikuti metode rukyat dan hisab seperti pemerintah, juga akan menunggu hasil pengamatan hilal sebelum mengumumkan awal Ramadhan secara resmi.

    Berdasarkan metode hisab yang digunakan Muhammadiyah dan kalender hijriah Kemenag, awal Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

    Namun, untuk keputusan resmi dari pemerintah dan NU, masyarakat masih harus menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar menjelang akhir bulan Syaban.

    Masyarakat muslim di Indonesia diharapkan mengikuti keputusan dari otoritas keagamaan masing-masing serta tetap menjaga persatuan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

  • Dukung Efisiensi Anggaran, Muhammadiyah Soroti Kerelaan Pejabat Publik untuk Berhemat

    Dukung Efisiensi Anggaran, Muhammadiyah Soroti Kerelaan Pejabat Publik untuk Berhemat

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara dengan target penghematan Rp 306 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menanggapi langkah ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan penghematan anggaran harus diikuti pada kerelaan para pejabat publik untuk berhemat.

    “Saya setuju bahwa penghematan dan tidak ada pemborosan itu langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Tinggal bagaimana itu bisa dilaksanakan di dalam sistem pemerintahan secara sistematik, dengan regulasi yang juga disusun dengan matang, sekaligus diikuti oleh kerelaan para pejabat publik untuk bisa lebih hemat,” ujar Haedar pada Kamis (13/2/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan negara agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan anggaran yang cukup.

    “Bersamaan dengan itu, Indonesia memang harus semakin bisa memiliki sumber pendapatan yang lebih baik lagi, agar bisa membangun bangsa dan negara ini dengan anggaran yang cukup,” tambahnya.

    Muhammadiyah berharap kebijakan penghematan anggaran ini tidak hanya sebatas pemangkasan belanja, tetapi juga diiringi dengan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

  • Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan

    Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan

    loading…

    Wakil Ketua Umum MUI Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antarumat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. FOTO/IST

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antarumat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. Dalam agenda tersebut Kiai Marsudi memaparkan kondisi negara Indonesia yang sedang panas di antara pro dan kontra karena adanya pemangkasan atau pemotongan anggaran di beberapa kementerian.

    Dia menekankan agar para tokoh agama dapat tetap menjalin kerukunan di tengah panasnya isu tersebut. “Setiap satu kebijakan itu akan memberi akibat, ada yang menerima ada yang menolak. Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan,” kata Kiai Marsudi di Pesantren Darul Uchwah Sawangan, Depok, Rabu (12/2/2025).

    Kiai Marsudi menyebutkan ada beberapa kementerian yang dipotong anggarannya pada 2025. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum yang dulunya Rp110,95 triliun efisiensinya Rp81,38 triliun, sehingga anggarannya sisanya Rp29,57 triliun. Lalu Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dulu anggarannya Rp57,68 triliun, efisiensinya Rp22,54 triliun, sehingga hanya Rp35,14 triliun.

    Kemudian Kementerian Kesehatan dulunya Rp105,65 triliun, efisiensi 19,63 triliun, jadinya tersisas Rp86,02 triliun. Anggaran Kementerian Keuangan dari Rp53,20 triliun menjadi Rp40,84 triliun. Kementerian Pertanian Rp29 triliun menjadi Rp19,14 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dari Rp33,55 triliun menjadi Rp25,54 triliun. Kementerian Perindustrian dari Rp2,51 triliun menjadi Rp1,40 triliun. Kementerian Perdagangan Rp1,85 triliun menjadi Rp1,4 triliun.

    Selaras dengan hal tersebut, Kiai Marsudi menyebutkan APBN merupakan pernyataan yang disetujui, yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.

    “Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang sedang banyak pro dan kontranya ini tetap kita kawal, agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut Kiai Marsudi juga mengutip ucapan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Muslimat NU. Kiai Marsudi menyampaikan bahwa Prabowo mengatakan bahwa efisiensi anggaran dilakukan karena situasi. Turunnya Anggaran Belanja Nasional karena situasi. Situasinya ingin memberikan makan pada anak-anak agar anak-anak memiliki daya tahan yang baik, sehingga IQ-nya bagus, kesehatannya bagus, maka generasinya ke depan akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang bagus.

    “Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting. Dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini kita ikuti, mudah-mudahan ke depan kita tetap lebih baik, dan lebih baik,” katanya.

    Dalam agenda dialog tersebut dihadiri Ketua MUI KH Yusnar Yusuf, Wasekjen MUI KH Manan Abdul Ghani Permabudi, Anes Dwi Prasetya, Walubi, Rafian Tama Periadi, PGI, Pdt. Darwin Darmawan, PHDI, Wisnu Bawa Tanaya, Matakin, Wichandra, KWI, Rudy Pratikno, Kiai Manan, Kesbanpol Kota Depok, Linda, Wakil Ketua FKUB Kota Depok, H Kholadi, MUI Kota Depok, KH Syihabudin Ahmad, Ketua Muhammadiyah Kota Depok, H Ali Wartadinata serta Sekretaris PGI Setempat Kota Depok Mangaranap Sinaga.

    (abd)

  • Muhammadiyah Sambut Positif Efisiensi Anggaran

    Muhammadiyah Sambut Positif Efisiensi Anggaran

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut positif langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah. Ia menilai penghematan anggaran sebagai keputusan yang konstruktif dan menguntungkan, asalkan diterapkan secara sistematis dan didukung oleh regulasi yang matang.

    “Kami setuju, penghematan dan upaya menghindari pemborosan adalah langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Yang penting, implementasinya harus dilakukan secara sistematis dalam sistem pemerintahan, dengan regulasi yang jelas dan matang, serta disertai kerelaan dari para pejabat publik untuk lebih hemat,” ujar Haedar di Yogyakarta, Rabu (12/2/2025).

    Haedar juga menegaskan, efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Ia mengingatkan peningkatan pendapatan negara juga sangat penting agar pembangunan nasional, serta tetap dapat berjalan dengan anggaran yang mencukupi.

    “Bersamaan dengan itu, Indonesia harus mampu meningkatkan sumber pendapatannya agar dapat membangun bangsa dan negara ini dengan anggaran yang cukup,” tambahnya.

    Muhammadiyah berharap, kebijakan efesiensi anggaran ini tidak hanya terbatas pada pemangkasan belanja, tetapi juga disertai dengan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

  • Ramadhan 2025 Berapa Hari Lagi? Hitung Mundur Awal Puasa dan Persiapannya

    Ramadhan 2025 Berapa Hari Lagi? Hitung Mundur Awal Puasa dan Persiapannya

    Meskipun sejumlah organisasi dan lembaga telah memberikan prediksi, penting diingat bahwa tanggal tersebut masih berupa perkiraan. Penetapan resmi awal Ramadhan akan diumumkan pemerintah setelah sidang isbat. Sidang ini mempertimbangkan hasil rukyatul hilal (pengamatan hilal) dan perhitungan hisab (astronomi). Keputusan ini sangat penting karena menentukan dimulainya ibadah puasa secara serentak bagi umat Islam di Indonesia.

    Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah juga memiliki metode perhitungan sendiri yang mungkin menghasilkan tanggal berbeda. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan organisasi keagamaan yang Anda ikuti untuk memastikan informasi terkini.