Organisasi: Muhammadiyah

  • Angkatan Muda Muhammadiyah Puji Kebijakan Mendes PDT soal Pendamping Desa

    Angkatan Muda Muhammadiyah Puji Kebijakan Mendes PDT soal Pendamping Desa

    Jakarta

    Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Provinsi Banten mengapresiasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDT) Yandri Susanto atas larangan pendamping desa merangkap jabatan.

    Koordinator Wilayah AMM Provinsi Banten, Riefqi Saputra menilai kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk memastikan efektivitas pembangunan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Sebab pendamping desa harus fokus dan serius menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

    “Pendamping desa tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, Pegawai Negeri Sipil, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di semua dinas. Anggaran desa dan gaji pendamping desa yang jumlahnya mencapai ribuan harus benar-benar dialokasikan untuk pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat desa, bukan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan pembangunan desa,” kata Riefqi dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

    Riefqi menilai pendamping desa harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa. Dengan begitu, potensi desa serta kesejahteraan masyarakatnya bisa terangkat.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Tidak hanya itu, pendamping desa harus mampu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Pendamping desa juga perlu memaksimalkan inovasi ekonomi kreatif, ketahanan pangan, pemerataan sosial, pendidikan, dan reformasi administrasi.

    “Pentingnya kolaborasi antara pendamping desa, aparat desa, dan masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam desa untuk berbagai sektor, seperti inovasi ekonomi kreatif, ketahanan pangan, pemerataan sosial, akses pendidikan, serta reformasi administrasi birokrasi desa agar lebih efisien dan transparan,” ucapnya.

    Senada, Aktivis Pemuda Muhammadiyah Pandeglang AA Saefullah mengatakan tugas pendamping desa sudah tertuang dalam Peraturan Mendes-PDT Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 10B Ayat 2.

    Dalam aturan tersebut, ada sejumlah tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, percepatan administrasi, penyebarluasan informasi kebijakan desa, pencatatan, dan pelaporan aktivitas terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Keberadaan pendamping desa sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan desa dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan adanya regulasi yang jelas, mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya konflik kepentingan,” papar Saefullah.

    Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Banten Widhiashafiz menilai pendamping desa berperan cukup strategis dalam menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi desa.

    Adapun hal tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis riset dan analisis sehingga mampu pendamping desa mampu menghasilkan hasil yang maksimal.

    “Pendamping desa harus lebih dari sekadar fasilitator, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi berbasis lokal. Dengan demikian, desa dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi yang berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” pungkas Widhiashafiz.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Jakarta

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal mencabut izin usaha perusahaan yang tidak taat pada aturan tata ruang. Pernyataan ini menyusul penyegelan empat perusahaan di Bogor yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (6/3).

    “Tidak menutup kemungkinan. Kalau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) mungkin nggak (dicabut), ya, izin usahanya (yang) dicabut,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Nusron mengatakan persoalan tata ruang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Untuk menertibkan hal tersebut, ia menilai perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Jadi kami minta ini, ini ada masalah-masalah masa lalu, saya minta supaya pemerintah nanti ke depan disiplin dalam hal menerbitkan izin tata ruang, pemanfaatan lahan. Kalau memang itu lahan hijau, lahan perkebunan, jangan dipakai untuk perumahan maupun untuk industri,” tegasnya.

    Tata ruang yang tidak sesuai prosedur di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya sebagaimana yang terjadi di Bogor terhadap Jakarta. Sebaliknya, ia mengatakan tata ruang yang salah di Jakarta berdampak pada wilayah lain seperti Bekasi.

    Dalam waktu dekat, Nusron akan mengumpulkan Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk menyelesaikan persoalan tata ruang.

    “Akan kami adakan rapat segera untuk masalah penertiban kawasan strategis nasional dari aspek tata ruangnya dan mulai termasuk masalah penanganan sampah,” tutur Nusron.

    (hns/hns)

  • Ada Efisiensi, Target Program PTSL Direvisi Jadi 1,5 Juta Bidang Tanah

    Ada Efisiensi, Target Program PTSL Direvisi Jadi 1,5 Juta Bidang Tanah

    Tangerang Selatan

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merevisi target capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini jadi 1,5 juta bidang tanah dari sebelumnya 3 juta bidang.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan susutnya target PTSL imbas dari kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Target PTSL tahun ini sekitar 1,5 juta bidang dari semula 3 juta. Kenapa? Karena memang ada efesensi,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Nusron menargetkan PTSL selesai 90% dari total bidang yang tersedia saat ini. Adapun target PTSL akan bertahan secara bertahap hingga lima tahun ke depan.

    “Nah ini dicicil kalau tahun ini ada 1,5 juta bidang, mungkin akan ketemu tambahan lagi 2 juta hektare, 3 juta hektare. Sehingga nanti insyaallah pada 5 tahun target 90% pemetaan dan sertifikasi tanah Indonesia, insyaallah sudah tercapai,” tegasnya.

    Di sisi lain, Nusron mengatakan target PTSL reguler tahun ini ditingkatkan. Pasalnya, PTSL yang direncanakan tahun ini merupakan bidang tanah yang sulit.

    “Obyek yang mau kita PTSL-kan udah makin hari tuh makin lahan yang sudah sulit. Kenapa? Sudah panen sebelumnya, dari 9 juta setahun, 8 juta, bahkan pernah 11 juta. Sehingga dalam hal ini, sekarang dari total 70 juta hektare, kita sudah 55,6 juta hektare yang sudah disertifikatkan. Tinggal kurang 14,5 juta,” tutupnya.

    Dalam catatan detikcom, Kementerian ATR/BPN terimbas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Nusron mengakui, pihaknya telah melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 2,3 triliun atau sekitar 35,72% dari total pagu sebesar Rp 6,4 triliun.

    Bagi 212 Sertifikat Tanah

    Nusron juga membagikan 212 sertifikat tanah wakaf dan sertifikat hak milik (SHM) untuk Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    “212 sertifikat milik aset Muhammadiyah, ada yang wakaf, ada yang SHM Muhammadiyah. Kita serahkan di sini dan ini baru awal,” kata Nurson.

    Nurson mengatakan, sebelumnya ATR/BPN banyak melayani ihwal pertanahan kepada Muhammadiyah. Bahkan, ia sudah menginstruksikan semua Kantor Pertanahan (Kantah) wilayah untuk melayani yayasan islam, organisasi keagamaan, hingga yayasan sosial untuk menyediakan loket khusus mengurus sertifikat tanah.

    “Itu supaya pelayanannya tidak antri, maka kita buatin loket khusus supaya cepat. Mengingat apa? Kalau normal pelayanan di BPN ini kan banyak sekali,” jelasnya.

    “Setahun itu kurang lebih sekitar 8 juta (sertifikat) yang kita layan. Kalau normal itu biasanya satu sertifikat itu butuh waktu antara 2 bulan sampai 3 bulan,” imbuhnya.

    (hns/hns)

  • Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    AHY Minta ATR/BPN ‘Pelototi’ Puncak, Nusron Buka Suara

    Tangerang Selatan

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap pelototi kawasan Jabodebekpunjur yang diklaim menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta dan Bekasi.

    Langkah ini ia lakukan sejalan dengan permintaan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AYH) saat meninjau jembatan di Kemang Pratama Bekasi yang amblas imbas banjir kiriman dari Bogor.

    “Ya kita akan cek untuk masalah penertiban isu tata ruang di kawasan Jabodetabekpunjur, karena ada Perpesnya (Peraturan Presiden). Jadi ekosistem dan seantara kawasan strategis nasional Jabodetabekpunjur ini tidak bisa lepas dengan yang namanya ekosistem tata ruang. Ini satu kesatuan, nggak bisa terpisah-pisah,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Nusron mengatakan tata ruang yang tidak sesuai prosedur di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya sebagaimana yang terjadi di Bogor terhadap Jakarta. Sebaliknya, ia mengatakan tata ruang yang salah di Jakarta berdampak pada wilayah lain seperti Bekasi.

    Dalam waktu dekat Nusron akan mengumpulkan Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk menyelesaikan persoalan tata ruang.

    “Akan kami adakan rapat segera untuk masalah penertiban kawasan strategis nasional dari aspek tata ruangnya dan mulai termasuk masalah penanganan sampah,” tutur Nusron.

    (hns/hns)

  • Program Prabowo Dekat dengan Teologi Al-Maun Muhammadiyah

    Program Prabowo Dekat dengan Teologi Al-Maun Muhammadiyah

    Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengadopsi landasan teologi Al-Maun. Teologi ini merupakan landasan teologis Muhammadiyah yang bersumber dari Al-Qur’an.

    Zulhas mengatakan, pemerintah saat ini sangat dekat dengan landasan teologi Muhammadiyah. Pertama, teologi itu tercermin dalam program Prabowo, di mana pemerintah memberi makan kepada anak-anak yang membutuhkan.

    “Kita ini, Pemerintah sebenarnya mengamalkan ideologi Al-Maun. Programnya Pak Prabowo sekarang itu, sangat dekat dengan teologi itu. Yang pertama, memberikan makan anak-anak kita yang memerlukan,” kata Zulhas dalam sambutannya di sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Kedua, pemerintah tengah menyusun Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Zulhas mengaku ditunjuk sebagai Ketua Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Ia mengatakan, Kopdes ke depan akan memotong rantai pasok di 70.000 desa. Melalui pemangkasan rantai pasok ini, harga barang akan lebih stabil hingga ke desa-desa.

    “Saya ambil contoh misalnya kalau harga barang dari kota X rupiah maka pembeli sampai ke desa itu akan X plus, plus, plus, plus, dia akan dipotong. Yang kedua, hasil dari desa sampai ke kota itu perantara yang di tengah itu mendapat manfaat lebih dari 50% lebih tinggi dari apa yang didapat oleh produsen atau petani, itu akan dipotong,” jelasnya.

    Zulhas membuka ruang Kopdes Merah Putih dapat dikelola oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Satu gerai Kopdes Merah Putih, kata Zulhas, memiliki luas 20×20 meter.

    Nantinya, Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi gudang pasokan bahan pokok dan gerai-gerai warung murah di berbagai desa. “Pendek kata, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Prabowo menurut saya sangat dekat dengan teologi itu,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga mencerminkan amalan teologi Al-Maun. Zulhas mengatakan, BPI Danantara ini dibentuk untuk menyelaraskan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Danantara itu yang di atas. Kalau selama ini ekonomi kita sebagian besar sangat bebas. Nah ini Pak Presiden mencoba menyelaraskan dengan Undang-undang Dasar Pasal 3 terutama Ayat 2. Ini yang pertama. Mudah-mudahan ini akan menjadi karena seacra konsepnya begitu bagus tinggal ini tergantung pada implementasinya atau perasaan itu saja,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Membangun Kembali Pendidikan Dimulai dari Kebiasaan Kecil

    Membangun Kembali Pendidikan Dimulai dari Kebiasaan Kecil

    Liputan6.com, Yogyakarta – Konsep pendidikan di tingkat pusat menurut Lusi Mugiyani, Board of Director ECCD RC (Early Childhood Care & Development Resource Centre), yang juga memiliki pengalaman langsung dalam pembuatan peta jalan di Direktorat PAUD Kemendikbud, sudah sangat bagus, namun berbeda dalam hal implementasi di lapangan.

    Ia mengatakan dalam membangun kembali pendidikan tidak harus selalu dimulai dengan melakukan perubahan besar, namun dimulai dari kebiasaan hal kecil.

    Dia mencontohkan di tingkat pelajar, terdapat tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Menurutnya dengan kebiasaan-kebiasaan hal kecil ini sangat kontekstual dan akan berdampak besar.

    “Itu hal kecil, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya akan sangat besar. Karena anak zaman sekarang, sepulang sekolah langsung bermain gawai dan tidak bersosialisasi. Jadi, jika ingin melakukan perubahan, mulailah dari pembiasaan,” ujarnya di UMY Student Dormitory, Jumat 28 Februari 2025.

    Hardi Santosa, Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan membangun kembali pendidikan tidak selalu harus ada perubahan besar secara drastis tapi kebiasaan hal kecil. Permasalahan besar di kalangan anak muda saat ini yaitu sulit tidur lebih awal, yang berdampak pada gangguan konsentrasi dan distraksi karena terlalu sering menggunakan gawai.

    “Padahal, apa yang kita baca, kita lihat, dan kita dengar tanpa sadar membangun konstruksi berpikir kita. Konstruksi berpikir ini kemudian melahirkan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang membentuk kepribadian kita, dan itu adalah proses yang panjang,” terangnya.

    Menurutnya kalau anak muda dapat tidur lebih awal, berolahraga, makan sehat, dan bermasyarakat, maka ketika kebiasaan hal kecil ini akan menjadi siklus hidup dan berdampak besar di masa depan. Ia pun mengajak mahasiswa untuk memastikan agar mereka dapat menjadi bagian dari peradaban melalui pendidikan agar dapat dikenang sebagai “maha”-nya para siswa.

    “Jika terjadi banyak perubahan tetapi kita hanya menjadi penonton, maka kita tidak akan tercatat sebagai apa pun. Almamater kita mungkin hanya akan tergantung di dalam lemari. Keberhasilan pendidikan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada bagaimana kita membangun kesadaran dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan bangsa,” tegas Hadi.

    Ia memberikan rekomendasi ke pemerintah soal membangun kembali pendidikan dari kebiasaan hal kecil dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Sumber daya manusia (SDM) harus dipersiapkan agar dapat bersaing di tingkat global, salah satunya dengan memberikan beasiswa.

     

    Heboh Pasutri Berangkat Haji Naik Sepeda Ontel di Purwokerto

  • Mahasiswa Bisnis Digital UMP Ikuti Global Mobility Program di MSU Malaysia

    Mahasiswa Bisnis Digital UMP Ikuti Global Mobility Program di MSU Malaysia

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO — Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) kembali mencetak prestasi dalam skala internasional. Rida Rahma Danis, mahasiswa Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMP, terpilih untuk mengikuti Global Mobility Program (GMP) di Management and Science University (MSU), Malaysia.

     Program pertukaran mahasiswa ini berlangsung selama satu semester, dari Februari hingga Juli 2025, dengan fasilitas bebas biaya kuliah selama program berlangsung di MSU.

    Ketua Program Studi Bisnis Digital FEB UMP, Meydy Fauziridwan, S.M.B., M.M menjelaskan, program Global Mobility merupakan program credit transfer yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai negara untuk menempuh perkuliahan selama satu semester di MSU. 

    “Seleksi untuk mengikuti program ini cukup ketat, di mana mahasiswa harus memenuhi berbagai persyaratan seperti pengumpulan CV, foto terbaru, foto paspor, formulir GMP, surat deklarasi kesehatan, serta transkrip akademik,” jelasnya.

    Selama di Malaysia, lanjut Meydy, mahasiswa akan menjalani perkuliahan sesuai mata kuliah yang diambil, termasuk mengerjakan berbagai proyek akademik berbasis penelitian dan praktik.

    Lebih jauh Meydy juga mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian mahasiswanya. Ia menekankan bahwa program ini merupakan langkah maju dalam pengembangan keterampilan digital dan bisnis global mahasiswa Bisnis Digital UMP.

    “Kami di Program Studi Bisnis Digital FEB UMP sangat mendukung mahasiswa untuk terlibat dalam program pertukaran internasional.

    Dengan mengikuti Global Mobility Program di MSU Malaysia, mahasiswa kami dapat belajar langsung tentang tren bisnis digital di negara lain serta memperluas jaringan akademik dan profesional mereka.

    Kami berharap program ini menjadi awal dari banyak kesempatan internasional lainnya bagi mahasiswa UMP,” jelasnya.

    Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama UMP, Assoc. Prof. Saefurrohman, Ph.D., menyampaikan apresiasi atas keberangkatan mahasiswa UMP dalam program ini.

    Menurutnya, keikutsertaan mahasiswa dalam Global Mobility Program adalah bukti nyata komitmen UMP dalam mendorong internasionalisasi pendidikan.

    “UMP terus berupaya membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri.

    Program seperti ini sangat penting untuk memperluas wawasan global mahasiswa, meningkatkan kompetensi akademik, serta memperkuat daya saing mereka di dunia internasional.

    Kami bangga atas keberangkatan Rida Rahma Danis ke MSU Malaysia, dan berharap ia dapat menyerap banyak ilmu dan pengalaman yang bisa dibagikan kepada mahasiswa lainnya di UMP,” ujar Saefurrohman.

    Menurutnya, keberangkatan Rida Rahma Danis ke Malaysia menambah daftar panjang mahasiswa UMP yang berhasil menembus program internasional.

     Hal ini menunjukkan bahwa UMP semakin dikenal sebagai kampus yang unggul dan modern, dengan kesempatan global yang terbuka bagi para mahasiswanya.

    “Melalui program Global Mobility, UMP terus memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada internasionalisasi pendidikan, sekaligus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lintas budaya yang dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan daya saing global mereka,” pungkasnya. (tgr)

  • Peringati Hari Pendengaran Sedunia 2025, 350 Pelajar dan Santri Kudus Dapat Pemeriksaan THT Gratis

    Peringati Hari Pendengaran Sedunia 2025, 350 Pelajar dan Santri Kudus Dapat Pemeriksaan THT Gratis

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia setiap 3 Maret, sebanyak 350 pelajar dan santri di Kabupaten Kudus mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) gratis.

    Menyasar anak sekolah dan santri di lingkungan Aisyiyah dan Muhammadiyah Kabupaten Kudus, yang diinisiasi oleh manajemen Rumah Sakit ‘Aisyiyah Kudus melalui program bakti sosial.

    Direktur RS ‘Aisyiyah Kudus, dr. Indah Rosiana menyampaikan, pemeriksaan THT yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatan pendengaran sejak dini.

    Kegiatan ini bagian dari komitmen rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

    Melibatkan empat dokter spesialis THT, meliputi dr. Putranti Dyahayu Roziaty, dr. Peny Handayani, dr. Afif Zjauhari, dan dr. Tris Sudyartono.

    “Melalui bakti sosial ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan telinga dan melakukan pemeriksaan rutin.

    Gangguan pendengaran sering kali dianggap sepele, padahal bisa berdampak besar pada kualitas hidup seseorang,” terangnya, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, pemeriksaan THT gratis dimulai sejak 13 Februari 2025 di RA Aisyiyah Al Tanbih melibatkan 100 peserta.

    Dilanjutkan pada 17 dan 20 Februari 2025, memberikan pemeriksaan THT gratis kepada 170 pelajar di TK Birrul Walidain.

    Pelaksanaan bakti sosial ditutup pada 24 Februari 2025 di Pondok Pesantren Muhammadiyah Singocandi dengan menyasar 80 santri menjalani pemeriksaan THT gratis.

    Dr Indah menambahkan, RS ‘Aisyiyah Kudus juga memberikan edukasi kepada peserta tentang cara membersihkan telinga yang benar.

    Sebaiknya, telinga dibersihkan secara rutin oleh dokter spesialis THT minimal sekali setahun, dalam upaya mencegah gangguan pendengaran akibat penumpukan kotoran atau infeksi.

    “Semoga program ini dapat terus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang THT,” harap dia. (Sam)

  • Akademisi ajak masyarakat dukung langkah Presiden berantas koruptor

    Akademisi ajak masyarakat dukung langkah Presiden berantas koruptor

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri) dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kedua kiri) usai menyampaikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (28/2/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Akademisi ajak masyarakat dukung langkah Presiden berantas koruptor
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Ridwan Fawallang mengajak masyarakat untuk mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto memberantas koruptor di Tanah Air.

    Ridwan menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018–2023.

    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu,” kata Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, dukungan tersebut diperlukan karena pemerintahan Presiden Prabowo membawa semangat baru dalam pemberantasan korupsi di dalam negeri. Terlebih, kata dia, Presiden selalu menyatakan berkomitmen memerangi korupsi dalam berbagai kesempatan.

    “Presiden Prabowo pernah menegaskan bahwa koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Hal itu bukan sekadar omong kosong, tetapi peringatan keras bahwa tidak ada tempat aman bagi para perampok uang rakyat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden menegaskan pemerintahannya memastikan penegakan hukum berjalan terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    “Lagi diurus itu semua ya. Lagi diurus semua. Oke! Kami akan bersihkan! Kami akan tegakkan (hukum, red.),” kata Presiden Prabowo di Jakarta, Rabu (26/2), saat diminta responsnya soal dugaan kasus korupsi tersebut.

    Dia menegaskan pemerintah memastikan seluruh upaya hukum yang berjalan ditujukan untuk membela kepentingan rakyat.

    “Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujar Presiden.

    Sumber : Antara

  • Mengenal Metode Hisab dan Rukiyatul Hisab dalam Menentukan 1 Ramadan

    Mengenal Metode Hisab dan Rukiyatul Hisab dalam Menentukan 1 Ramadan

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memutuskan puasa Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia dimulai pada Sabtu (1/3/2025), meski hilal tidak terlihat di mayoritas wilayah Indonesia pada Sidang Isbat, Jumat (28/2) petang.

    “Diputuskan malam ini dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok, insya Allah, tanggal 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang isbat.

    “Mohon maaf kami terlambat. Harus menunggu bagian paling barat dari Indonesia, Aceh.”

    Umat Muslim di Indonesia memang harus menunggu lebih lama untuk mengetahui hari pertama Ramdan tahun ini. Cuaca mendung di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kendala utama yang menyebabkan hilal tidak bisa terpantau secara langsung.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi`i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua MUI Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menyampaikan hasil sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (28/2/2025). (ANTARA/Asprilla Dwi Adha/tom)

    Sementara itu Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, sejak 11 Februari 2025 telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025. Hal ini dipaparkan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti.

    Muhammadiyah juga mengumumkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025.

    Dilakukan Sejak 1950-an

    Sidang Isbat memiliki sejarah yang signifikan dalam kehidupan keagamaan dan sosial di Indonesia. Sidang ini diselenggarakan untuk menetapkan awal bulan dalem kalender Hijriah, terutama yang berkaitan dengan ibadah penting umat Islam seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.

    Sidang Isbat bertujuan memberikan kepastian hukum dan keagamaan kepada masyarakat serta mengurangi perbedaan pendapat mengenai penetapan awal bulan. Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan ulama untuk menciptakan kesatuan dan integrase di tengah masyarakat.

    Seperti sidang Isbat tahun ini yang dilakukan secara tertutup, dihadiri pewakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), DPR, dan Mahkamah Agung (MA).

    Agenda sidang mencakup pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi dan verifikasi hasil pengamatan hilal dari berbagai lokasi pantauan di seluruh Indonesia.

    Sidang Isbat sendiri sudah dilakukan sejak era 1950-an, meski di beberapa sumber menyebut pertama kali pelaksanaannya pada 1962. Untuk menentukan awal Ramadan, sidang Isbat biasanya dilakukan pada 29 Syaban.

    Umat Islam melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025). (ANTARA/Sulthony Hasanuddin/tom)

    Mengutip laman Kementerian Agama, sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

    Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.

    “Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat,” tegas Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Adib.

    Perbedaan Metode Dua Ormas 

    Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sering berbeda dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, terutama Ramadan, Syawal, Zulhijah.

    Peneliti dari Kementerian Agama RI, Suhanah, menjelaskan penyebab perbedaan penetapan awal Ramadhan dapat ditinjau dari aspek metodenya. Muhammadiyah menggunakan metode hisab (perhitungan) dalam penentuan 1 Ramadan, sementara NU menggunakan metode rukyat (mengamati hilal secara langsung).

    “Kedua kelompok ini sulit disatukan karena mempunyai alasan fikih masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Semarang, perbedaan tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat awam,” katanya dikutip dari Jurnal Harmoni.

    Mengutip laman MUI, hisab secara bahasa berarti menghitung. Seperti namanya, penentuan awal bulan menggunakan metode hisab mengandalkan hitungan falak atau ilmu astronomi.

    Hasil dari perhitungan ini nantinya akan digunakan untuk memastikan wujud dari hilal. Dengan kata lain, penetapan awal bulan dengan metode hisab tidak perlu dilakukan dengan melihat hilal secara langsung, melainkan cukup menggunakan perhitungan sistematis.

    Alasan Muhammadiyah menggunakan metode ini karena salah satunya mengacu pada Surah Ar-Rahman ayat 5 yang artinya “matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.

    Sementara itu, hilal untuk menentukan awal bulan baru meliputi lengkungan bulan sabit paling tipis yang ada pada ketinggian rendah. Posisi hilal berada di atas ufuk barat setelah matahari terbenam dan harus bisa diamati.

    Dalam mengamati hilal menggunakan metode rukyat, ada tiga cara yang dapat dilakukan yaitu mengamati dengan mata telanjang, bantuan alat optik atau teleskop, hingga alat optik termutakhir yang terhubung dengan sensor atau kamera.

    Metode rukyat untuk menetapkan awal bulan tercermin dalam sabda Rasululllah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

    Meski seringkali terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan melalui metode hisab dan rukyat, MUI menegaskan tidak ada yang salah dari dua metode tersebut karena keduanya berasal dari ijtihad para ulama.

    Selain itu, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Fatwa tersebut mewajibkan warga negara Indonesia menaati ketetapan pemerintah ketika terjadi perbedaan pendapat soal awal Ramadan.

    Ramadan 1446 H Berbeda dengan Negara Tetangga

    Dalam konferensi pers setelah sidang isbat, Menag Nasaruddin Umar mengatakan hilal akhirnya ditemukan di provinsi paling barat di Aceh. Itu setelah kondisi objektif hilal dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat, di ekor pulau Jawa tidak dimungkinkan untuk menyaksikan hilal.

    “Ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim, dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu, ditambah dengan pengukuhan, oleh hakim agama setempat,” jelas Nassaruddin.

    Untuk Ramadan 1446 H, baik Indonesia maupun Arab Saudi memulai puasa di tanggal yang sama, yaitu 1 Maret 2025. Namun demikian, sebelumnya dalam penentuan awal Ramadan atau Idulfitri di Indonesia seringkali berbeda dengan di Arab Saudi. Contohnya pada Ramadan tahun lalu, ketika pemerintah Arab Saudi menetapkan puasa pertama jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, sedangkan pemerintah Indonesia melalui menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Selasa, 12 Maret.

    Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin menuturkan, perbedaan penentuan tersebut bukan disebabkan oleh kriteria yang berbeda, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan keputusan antara pemerintah kedua negara.

    “Prinsipnya semakin ke barat, negara-negara yang lebih barat itu lebih bisa melihat posisi bulan yang lebih tinggi dan jarak bulan yang lebih jauh dari posisi matahari,” kata Thomas dikutip dari Antara, Selasa (25/2/2025).

    Siswa TK menjadi peserta Pawai Tarhib menyambut Ramadhan di Kota Palangka Raya, Selasa (21/3/2023). (ANTARA/Rendhik Andika)

    Secara teori, kata Thomas, wilayah barat berpotensi melihat hilal lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur.

    “Jadi sebenarnya wajar ketika di Arab Saudi itu sudah terlihat hilal, padahal di Indonesia belum (terlihat), itu wajar,” ujarnya.

    Untuk tahun ini, baik Indonesia maupun Arab Saudi menetapkan 1 Maret 2025 sebagai 1 Ramadan 1446 Hijriah. Tetapi, awal puasa Ramadan di Indonesia berbeda dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang jatuh pada Minggu, 2 Maret.

    Perbedaan tanggal awal puasa antara Indonesia dan negara-negara tetangga karena di tiga negara tersebut tidak terlihat hilal, serta tidak terpenuhinya kriteria rukyat (pengamatan hilal) yang berpedoman pada Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dalam MABIMS, dijelaskan kriteria hilal minimum ialah berada di ketinggian tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat.