Organisasi: Muhammadiyah

  • Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

    Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.

    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/25).

    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil.

    Dia mengatakan penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Menteri Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini menyebut pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar.

    “Saya katakan, masa kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.

    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di Undang-Undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” pungkasnya.

    Pengumuman ini menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi.

    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

  • Bolehkah Salat Witir Sendiri Setelah Tarawih Berjamaah?

    Bolehkah Salat Witir Sendiri Setelah Tarawih Berjamaah?

    YOGYAKARTA – Salat Tarawih dan salat witir merupakan salat sunah yang dilaksanakan pada malam hari selama bulan Ramadan. Khusus bagi salat Tarawih, ibadah ini hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan saja setelah melaksanakan salat Isya. Sementara itu, salat witir bisa dilakukan baik pada malam bulan Ramadan maupun pada malam-malam lainnya. Namun, bolehkah salat witir sendiri setelah tarawih berjamaah?

    Dilansir dari buku Fikih Salat Sunah oleh Ali Musthafa Siregar, salat Tarawih akan lebih afdal jika dilakukan secara berjamaah di masjid, sebab akan mendapat keutamaan berkali-kali lipat. Adapun Salat Tarawih ada yang berjumlah 8 atau 20 rakaat, setelah itu biasanya akan ditutup dengan salat witir dengan jumlah rakaat ganjil.

    Bolehkah Salat Witir Sendiri Setelah Tarawih Berjamaah?

    Salat Tarawih sendiri hukumnya sunah muakkadah (sunah yang dianjurkan) pada setiap malam bulan Ramadan. Salat ini bisa dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah. Namun, beberapa ulama memiliki pendapat lebih baik dilakukan secara berjamaah di masjid.

    Setelah salat Tarawih, biasanya umat Islam akan menutupnya dengan salat witir sebanyak 3 rakaat. Salat witir disebut sebagai penutup salat pada malam hari, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

    اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

    Artinya, “Jadikanlah shalatmu yang paling akhir di waktu malam berupa shalat witir,” (HR Bukhari Muslim)

    Namun, salat witir juga biasanya dilakukan setelah salat malam lain seperti salat Tahajud. Hal ini sempat mengundang perdebatan, bagaimana dengan umat Islam yang melaksanakan salat Tarawih di masjid secara berjamaah dan melanjutkan salat witir di rumah, sementara sesuai hadis di atas salat witir adalah penutup bagi salat malam.

    Dilansir dari NU Online, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa pada hakikatnya salat witir tidak dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah di masjid. Meskipun demikian, terdapat pengecualian pada malam Ramadan, sebab biasanya menjadi penyambung salat Tarawih dengan berjamaah.

    Namun, apabila seorang muslim hendak melakukan salat malam lain seperti tahajud, maka salat witir lebih baik dilakukan sendirian setelah salat tahajud agar menerima keberkahan sebagai penutup salat malam.

    Dalil-dalil Pengerjaan Salat Witir

    Dikutip dari website resmi Muhammadiyah, ada beberapa hadis yang berhubungan dengan salat witir, antara lain sebagai berikut:

    عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

    Dari Jabir (diriwayatkan) dari Rasulullah saw, beliau bersabda: Barangsiapa di antara kalian khawatir tidak bisa bangun di akhir malam hendaklah ia witir di awal malam kemudian tidur, dan barangsiapa mampu bangun di akhir malam hendaklah ia witir di akhir malam, sebab salat di akhir malam itu disaksikan. Itulah yang lebih afdal [H.R. Ibnu Majah nomor 1177].

    عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ وَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَأَوَّلَهُ

    Dari Masruq (diriwayatkan) ia berkata: Saya bertanya kepada ‘Aisyah tentang salat witir Nabi saw. Dia (‘Aisyah) berkata: Setiap malam beliau melaksanakan salat witir, terkadang di pertengahan malam, di akhir, dan terkadang di awal malam [H.R. Ahmad nomor 23826].

    Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan salat witir sebagai salat penutup salat sunah malam, tetapi tidak ditentukan secara pasti waktu pelaksanaannya. Seseorang bisa saja mengerjakannya di awal, pertengahan, atau akhir malam. Jika dirasa tidak mampu mendirikan salat witir di akhir malam, maka bisa dilakukan pada awal malam. Namun, apabila mampu mendirikannya di akhir malam, maka lebih baik dilakukan di akhir malam.

    Demikianlah ulasan mengenai bolehkah salat witir sendiri setelah tarawih berjamaah. Semoga bermanfaat. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Menag Nasaruddin Prediksi Lebaran 2025 Bakal Terjadi pada 31 Maret

    Menag Nasaruddin Prediksi Lebaran 2025 Bakal Terjadi pada 31 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    Dia mengatakan sejauh pemantauan yang dilakukan pihaknya pada (29/3/2025), hilal diprediksi belum bisa terlihat lantaran masih berada di bawah ufuk.

    “Tidak bisa melihat hilal karena masih di bawah ufuk. Dengan demikian, jadinya 30 hari. Berarti lebaran kita diprediksi tanggal 31 Maret 2025 hari Senin,” ujarnya di STIK Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dengan demikian, Nasaruddin mengungkap bahwa perayaan umat muslim itu kemungkinan bakal terjadi serentak di Indonesia, termasuk dengan Muhammadiyah. 

    Pasalnya, Muhammadiyah sebelumnya menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. “Jadi kita kemarin itu puasanya bareng, kemudian juga nanti insya Allah diharapkan lebarannya juga bareng,” pungkasnya.

    Namun demikian, Nasaruddin juga menekankan bahwa hal ini masih sekadar prediksi. Sebab, kepastian penentuan 1 Syawal 1446 H atau Idul Fitri akan ditetapkan melalui sidang Isbat.

  • Menag: Lebaran 2025 Diprediksi pada 31 Maret 2025, Bareng Muhammadiyah?

    Menag: Lebaran 2025 Diprediksi pada 31 Maret 2025, Bareng Muhammadiyah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 kemungkinan bersamaan dengan Muhammadiyah.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin seusai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar Polri terkait Operasi Ketupat 2025, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

    “Lebaran kita diprediksi 31 Maret 2025,” ujar Nasaruddin di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Lebaran Berpotensi Bersamaan

    Menag juga menyebut kemungkinan besar Lebaran 2025  akan bersamaan dengan Muhammadiyah. “Kemarin kita memulai puasa bersamaan, dan insyaallah nanti lebaran juga bareng,” tambahnya.

    Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii.

    Dalam rakor ini, pemerintah membahas kesiapan infrastruktur, transportasi, dan keamanan menjelang arus mudik dan perayaan Lebaran 2025.

  • Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Foto: Riana Rizkia

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Hal tersebut diungkap setelah Menag menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 bersama Polri.

    “Lebaran kita prediksi tanggal 31 Maret 2025,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2025 di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Baca Juga

    Lebaran 2025 juga diprediksi dirayakan serentak oleh umat muslim di Indonesia baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

    “Jadi kita kemarin puasanya bareng kemudian juga nanti Insyaallah diharapkan Lebarannya juga bareng,” katanya.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuturkan puncak arus mudik bakal terjadi pada 28-30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5-7 April 2025.

    Sebagai informasi, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang dipimpin langsung Menko Polkam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno.

    (jon)

  • Aktivis Muhammadiyah Galang Mosi Tak Percaya ke Ketum IMM

    Aktivis Muhammadiyah Galang Mosi Tak Percaya ke Ketum IMM

    loading…

    Aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2024-2026 Riyan Betra Delza. Foto/Ist

    JAKARTA – Aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2024-2026 Riyan Betra Delza.

    Pasalnya Riyan membiarkan demonstrasi mengatasnamakan DPP IMM dan aksi anarkis di Kantor Kemendes PDT pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Baca Juga

    “Karena tidak ada permintaan maaf secara resmi dari DPP IMM terkait aksi anarkis tersebut maka Ketum IMM harus bertanggung jawab. Kita siap menggalang mosi tidak percaya,” tegas Rahmat yang juga Ketua Bidang Tablik Kajian Keislaman DPP IMM Periode 2018-2020, Senin (10/3/2025).

    Rahmat mengecam pihak-pihak asing atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menunggangi aksi DPP IMM ke Kemendes PDT.

    “Mengecam (aksi tersebut) ditungganggi oleh oknum-oknum atau pihak-pihak asing,” katanya.

    Menurut Rahmat, aksi yang dilakukan dengan mengatasnamakan DPP IMM tersebut tidak mencerminkan cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah yang lebih mengedepankan dialog dan intelektualitas tanpa kekerasan.

    Baca Juga

    “Menyayangkan cara DPP IMM aksi yang cenderung anarkis ke Kemendes daripada berusaha untuk berdialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya,” ungkap Rahmat.

  • Ramai-ramai Mengecam Razia Warung di Garut saat Puasa

    Ramai-ramai Mengecam Razia Warung di Garut saat Puasa

    Jakarta

    Ramai soal aksi sekelompok orang merazia warung di Garut, Jawa Barat (Jabar), saat bulan Ramadan. Aksi tersebut menuai kecaman hingga polisi memeriksa organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

    Razia warung tersebut menjadi sorotan karena adanya aksi menggebrak meja hingga menuang minuman orang yang tidak berpuasa sembarangan. Aksi razia atau sweeping itu terjadi pada Rabu (5/3/2025).

    Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berpeci menghampiri seorang yang duduk di warung. Terdengar obrolan dalam bahasa Sunda yang menanyakan tentang agama pria yang sedang duduk dan ngopi tersebut. Tiba-tiba pria berpeci langsung mengambil gelas kopi dan membuang isinya.

    Di bagian warung lainnya ada pria lain yang menggebrak meja dan berteriak karena menuding orang-orang di warung itu tidak menghargai orang berpuasa. Ada juga pria lain yang melemparkan gelas hingga terdengar suara pecah. Video itu kemudian beralih ke luar warung yang menampakkan adanya sosok pria berpakaian dinas Satpol PP.

    Satpol PP Garut Buka Suara

    Kepala Satpol PP Garut, Basuki Eko pun angkat bicara. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (5/3), saat personelnya sedang mensosialisasikan Maklumat Ramadan terkait jam operasional warung makan di saat bulan puasa. Di tengah jalan, anggota Satpol PP itu berpapasan dengan gerombolan orang-orang yang tampak dalam video viral itu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Kejadian ini terjadi saat kami melakukan patroli untuk mensosialisasikan Maklumat Ramadan. Kebetulan di jalan kami berpapasan dengan massa, kemudian diikuti oleh anggota,” ucap Eko, seperti dilansir detikJabar, Sabtu (8/3/2025).

    “Jadi, tidak benar jika anggota kami ikut serta melakukan aksi. Anggota datang ke sana untuk melerai apa yang terjadi. Hanya saja, karena mereka bergerak menggunakan mobil sedangkan massa menggunakan motor, jadi tiba lebih lambat di TKP,” katanya.

    Isi Maklumat Ramadan Forkopimda-MUI

    Maklumat Ramadan yang dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut pada 1 Maret 2025, dan ditandatangani oleh Bupati Garut A Syakur Amin, Wabup Garut Putri Karlina, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, beserta aparat penegak hukum.

    Berikut isinya:

    1. Larangan menyalakan petasan yang dapat mengganggu ketenangan ibadah.
    2. Pembatasan konvoi dan balapan liar, khususnya Sahur On The Road (OTR) menggunakan kendaraan R4 dan R2 yang tidak sesuai spesifikasi.
    3. Pelarangan praktik penyakit masyarakat, seperti premanisme, prostitusi, penjualan minuman keras, perjudian, serta peredaran dan konsumsi narkotika.
    4. Penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan.
    5. Larangan penjualan produk kontrasepsi secara bebas di toko dan warung.
    6. Pembatasan operasional restoran atau warung nasi yang wajib menutup tempat makan mereka pada siang hari, kecuali untuk layanan take away mulai pukul 16.00 WIB.
    Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan, terutama kebakaran dan pencurian selama Ramadan. Selain itu, pihak berwenang akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. Dengan adanya maklumat ini, Forkopimda dan MUI berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk, aman, dan tertib.

    Bupati Garut Menyesalkan

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin angkat bicara terkait aksi sweeping atau razia warung itu. Dia turut menyesalkan aksi anarkis yang dilakukan sekelompok orang tersebut.

    “Tentunya saya sangat menyesalkan kejadian ini. Memang informasinya anarkis, tapi tidak sampai menimbulkan korban,” kata Syakur dilansir detikJabar, Minggu (9/3/2025).

    Syakur meminta masyarakat saling menghargai. Dia juga meminta masyarakat tidak main hakim sendiri dan melapor ke petugas.

    Lebih lanjut, Syakur mengatakan perwakilan massa yang melakukan razia tersebut sudah dimintai keterangan. Pihaknya meminta mereka menyampaikan permintaan maaf terkait aksi yang dilakukan.

    Pihak kepolisian pun memeriksa sejumlah saksi terkait aksi razia warung. Dilansir detikJabar, Kapolres Garut AKBP M Fajar Gemilang menyebut pihaknya tengah mendalami aksi tersebut. “Diproses,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025).

    Fajar mengatakan pihaknya telah memanggil beberapa pihak yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Di antaranya pihak ormas serta Satpol PP. Meski begitu, Fajar belum merinci ada atau tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut, namun dia memastikan kasusnya tetap ditangani.

    PBNU: Kurang Toleran

    Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai tindakan itu tidak menunjukkan sikap toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

    “Ya menyayangkan, saya kalau sampai ada yang melakukan razia sendiri ya menyayangkan. Itu tidak elok, kurang toleran, dan kita hidup di Indonesia,” kata Gus Ipul saat dihubungi detikcom, Minggu (9/3/2025).

    Gus Ipul mengatakan masyarakat tidak boleh melakukan aksi sendiri dalam menindak warung yang buka saat bulan Ramadan. Jika ada pelanggaran aturan, lanjut Gus Ipul, maka yang berhak melakukan teguran atau penindakan adalah aparat pemerintah.

    “Nah kalau ada pelanggaran, ada aturannya. Nanti yang menegur itu pemerintah yang punya wewenang, tidak boleh setiap orang merazia,” katanya.

    Gus Ipul juga meminta umat muslim bertindak toleran terhadap orang yang tidak puasa. Dia mengingatkan yang tidak berpuasa tidak hanya nonmuslim, tetapi juga umat muslim yang sedang berhalangan.

    “Kan (warung) buka itu kan banyak orang yang nggak puasa juga, orang Islam yang nggak puasa kan ada. Misalnya ibu-ibu lagi haid, kan nggak puasa juga, harus dilayani juga, ada yang musafir. Jadi memang ada yang membutuhkan layanan warung di siang hari saat puasa,” jelasnya.

    Gus Ipul menambahkan, warung dan tempat makan tidak harus tutup saat puasa Ramadan. Namun dia mengimbau kepada semua pihak untuk saling menghormati.

    Muhammadiyah Menyesalkan

    Muhammadiyah menyayangkan peristiwa razia warung makan yang dibuka saat puasa berujung keributan dan perusakan. Menurutnya, menasihati tak perlu dengan cara kekerasan.

    “Kalau memang benar kejadian tersebut, perlu disesalkan, karena memberi nasihat tidak perlu dengan kekerasan, itulah ujian puasa untuk menahan amarah,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, Sabtu (8/3/2025).

    Menurutnya, warung, yang dibuka siang hari, menyediakan makan bagi orang yang tak berpuasa.

    “Orang membuka warung makan siang hari ialah untuk menyediakan makan bagi orang yang tidak berpuasa, apakah itu non-muslim atau para musafir, atau orang sakit, termasuk ibu yang sedang berhalangan berpuasa,” ujarnya.

    Selain itu, pemilik warung tak mengumbar-umbang aktivitas di dalam warung. Mereka pun diminta tak mengganggu orang yang puasa.

    “Dan dari pihak warung juga jangan demonstratif secara terbuka mempertontonkan orang yang lagi makan tertentu akan mengganggu orang yang berpuasa,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korban Tewas Kecelakaan Lift Crane RS PKU Muhammadiyah Blora Bertambah, Total 5 Meninggal
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Maret 2025

    Korban Tewas Kecelakaan Lift Crane RS PKU Muhammadiyah Blora Bertambah, Total 5 Meninggal Regional 9 Maret 2025

    Korban Tewas Kecelakaan Lift Crane RS PKU Muhammadiyah Blora Bertambah, Total 5 Meninggal
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –
    Korban tewas akibat kecelakaan maut proyek pengembangan gedung RS PKU Muhammadiyah
    Blora
    bertambah.
    Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo mengatakan, terdapat satu orang yang tewas setelah sebulan tragedi maut tersebut terjadi.
    “Iya mas, ada yang meninggal satu lagi. Meninggalnya tadi pagi jam 08.10 WIB. Korban atas nama Rinduan, dari Desa Greneng, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora,” ujar Gembong kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).
    Sebelum meninggal, korban sempat dirawat di
    RS PKU Muhammadiyah Blora
    dan pernah dirujuk di RS Moewardi Solo.
    “Sebelumnya kan korban ini dirujuk di RS Moewardi Solo dan sudah kembali ke rumah. Lalu pada Kamis tanggal 6 Maret 2025 kemarin itu, korban masuk RS PKU lagi. Dan tadi pagi dinyatakan meninggal dunia,” kata dia.
    Sedangkan untuk penyebab korban meninggal, pihaknya masih menunggu informasi dari RS PKU Muhammadiyah Blora.
    “Kalau untuk penyebab meninggalnya kami masih menunggu rekam medis dari rumah sakit, apakah akibat dari luka kemarin, atau ada sebab lain,” terang dia.
    Jika ditotal, korban tewas menjadi 5 orang dan yang selamat sebanyak 8 orang.
    Sebelumnya diberitakan, peristiwa maut terjadi saat 13 pekerja proyek pengembangan gedung RS PKU Muhammadiyah Blora terjun bebas dari ketinggian 12 meter akibat tali lift crane yang ditumpanginya terputus, pada Sabtu (8/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemersatu Laut Indonesia’ Jadi Inspirasi Perjuangan Kader Muhammadiyah

    Pemersatu Laut Indonesia’ Jadi Inspirasi Perjuangan Kader Muhammadiyah

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed turut memberikan komentar soal penayangan perdana film ”Djuanda: Pemersatu Laut Indonesia” yang resmi tayang perdana di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu, 8 Maret lalu.

    Menurut . Abdul Mu’ti mengatakan bahwa perjuangan Ir. Djuanda untuk kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat penting dan tidak bisa dilupakan.

    “Tanpa perjuangan itu wilayah Indonesia tidak bisa seluas sekarang. Kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sekitar 17 ribu dan itu semua menjadi satu kesatuan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi VOI, Sabtu, 8 Maret.

    Sebagai Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMJ, Mu’ti menyatakan bahwa kedaulatan wilayah merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kedaulatan Indonesia. Kedaulatan wilayah ini ditandai dengan Deklarasi Djuanda.

    Sebelum adanya Deklarasi Djuanda, lanjut Mu’ti, perairan Indonesia masih banyak yang menjadi lautan bebas. Hal ini dikarenakan jarak satu ke pulau lainnya sangat jauh.

    “Dengan adanya Deklarasi Djuanda maka wilayah Indonesia dihitung dari titik terluar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini sangat penting untuk kedaulatan negara kita,” tuturnya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

    Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan perjuangan Djuanda sebagai tokoh bangsa dan kader Muhammadiyah harus menjadi teladan. Ia pun berharap dengan adanya film ini bisa menjadi tempat belajar dan memahami perjuangan kader perserikatan Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan, keislaman, dan kemuhammadiyahan.

    “Mudah-mudahan setelah menyaksikan film ini akan lahir Djuanda lain dari rahim kader perserikatan Muhammadiyah,” tambahnya.

    ”Djuanda: Pemersatu Laut Indonesia” adalah film biopik yang di produksi oleh Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LSB PP Muhammadiyah) dan Mix Production.

    Film ini ditayangkan untuk pertama kalinya di Jakarta, setelah sebelumnya tayang di Yogyakarta. Film ini disaksikan lebih dari 500 warga persyarikatan Muhammadiyah yang berasal dari Jakarta, Banten, Jawa Barat hingga Sumatera.

    Dalam penayangan perdana di Jakarta, turut hadir cucu pertama Ir. Djuanda Kartawidjaja yakni Ismeth Wibowo. Ismeth juga menceritakan sedikit kisah kakeknya semasa hidup dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung sehingga film ini bisa tayang.

    “Sejak muda, Pak Djuanda ini telah mengabdikan diri di Muhammadiyah sebagai kepala sekolah Muhammadiyah. Padahal saat itu, Djuanda ditawari mendapatkan gaji yang tinggi dari pemerintahan Belanda,” kenangnya.

    Film Djuanda ini mengisahkan perjuangan Djuanda mulai dari masa sekolah dasar di lembaga pendidikan Belanda hingga menjadi deklarator “Deklarasi Djuanda”, yang menjadi titik penting dalam penegasan wilayah kedaulatan Indonesia. Diceritakan pula Djuanda pernah menduduki 17 posisi menteri dalam kabinet kepresidenan Soekarno.

    Penayangan film ini merupakan bagian rangkaian kegiatan pada hari ketiga Pengkajian Ramadan 1446 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    (buatkan judul yang menarik)

  • MUI Lebak Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Syekh Nawawi Al-Bantani

    MUI Lebak Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Syekh Nawawi Al-Bantani

    LEBAK – Usulan Syekh Nawawi Al-Bantani layak sebagai pahlawan nasional, didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten, karena mengobarkan semangat perjuangan kepada murid-muridnya di Nusantara untuk meraih kemerdekaan Indonesia.

    “Kita berharap pemerintah dapat mengangkat Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai pahlawan nasional,” kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Ahmad Hudori di Lebak, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 8 Maret.

    Masyarakat Banten mulai dari kalangan ulama, politisi, pejabat daerah, akademisi, santri, hingga organisasi keagamaan (ormas), kini ramai mendukung usulan Syekh Nawawi, putra Tanara Kabupaten Serang yang lahir pada 1813 dan wafat di Tanah Suci serta dimakamkan di Ma’la, Makkah, pada 1897, untuk diangkat menjadi pahlawan nasional.

    Sebab, menurutnya, Syekh Nawawi Al Bantani layak mendapat pengakuan atas jasa-jasanya yang berdampak besar bagi bangsa dan umat.

    Ia mengatakan Syekh Nawawi Al Bantani merupakan seorang ulama besar dan sangat produktif menulis karya keilmuan agama hingga dikenal di dunia Islam hingga Syekh Nawawi Al Bantani dijuluki “Sayyid Ulama Al-Hijaz” karena telah mencapai posisi intelektual terkemuka di Timur Tengah.

    Selain itu juga menjadi salah satu ulama paling penting yang berperan melalui pemikirannya pada proses transmisi Islam ke Nusantara.

    Syekh Nawawi sebagai ulama Indonesia paling produktif dengan menulis 99 buku maupun risalah, bahkan ada yang menyatakan lebih dari 115 buah dan semua tulisan itu membahas berbagai disiplin kajian Islam.

    Beberapa karyanya yang terkenal sampai sekarang menjadikan metode pembelajaran di pesantren-pesantren di Indonesia yakni Tafsir Al-Munir, Nashaihul Ibad, Fathul Shamad Al-Alim, Al-Tausyikh, Kasyifatus Saja, Al- Futuhat Al-Madaniyyah, Tanqihul Qaul, Nihayatul Zayn, Targhibul Mustaqin, Hidayatul Azkiya, Madarijul Saud, Bughyatul Awam, dan Fathul Majid.

    Kitab karya Syekh Nawawi pada bulan Ramadhan di pondok pesantren (ponpes) Banten menjadi kajian khusus untuk ditelaah para santri di berbagai bidang ilmu fikih, tasawuf, dan tafsir, yang memiliki pengaruh sangat besar.

    Selain keilmuan pengetahuan agama, Syekh Nawawi Al Bantani juga pernah menjadi imam besar Masjidil Haram Makkah dan beberapa muridnya dari Indonesia memantik dan memberikan semangat kemerdekaan.

    Dua muridnya menjadi ulama ternama dan penggerak kemerdekaan Indonesia antara lain Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Syekh Hasyim Asy’ari dan Pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, dan kedua muridnya tersebut telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional.

    “Kami berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberi penghargaan gelar pahlawan nasional kepada Syekh Nawawi,” kata Ahmad Hudori.