Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Fitnah

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Fitnah

    loading…

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan prihatin terkait tuduhan yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah , Affandi Affan menyampaikan keprihatinannya terkait tuduhan yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Affan menyebut isu tersebut sebagai bentuk fitnah yang tidak hanya mencederai akal sehat, tetapi juga mengabaikan jasa besar Jokowi dalam membangun Indonesia selama dua periode pemerintahannya.

    “Kami menilai bahwa tuduhan terhadap Bapak Joko Widodo terkait ijazah palsu adalah bentuk fitnah yang tidak berdasar. Universitas Gadjah Mada telah menegaskan beliau adalah lulusan sah dari kampus tersebut, dan ijazah asli berada di tangan beliau,” ujar Affan, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Affan, publik seharusnya lebih menghargai rekam jejak Jokowi yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Di masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil mendorong pembangunan infrastruktur secara masif, memperluas konektivitas antarwilayah, meluncurkan berbagai program pro-rakyat seperti Kartu Prakerja, bantuan sosial digital, hingga menjadi pionir dalam pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.

    “Pak Jokowi adalah pemimpin yang membuktikan kerja nyata lebih penting dari sekadar retorika. Indonesia hari ini merasakan hasil pembangunan yang berkesinambungan dan merata. Beliau adalah sosok negarawan yang layak dihormati, bukan justru dihantam oleh fitnah murahan,” lanjutnya.

    Affandi Affan yang juga merupakan pengacara dan Managing Partners Serambi Law Firm ini menegaskan Pemuda Muhammadiyah mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan hoaks dan informasi menyesatkan, apalagi yang menyerang kehormatan mantan kepala negara.

    “Kita harus dewasa dalam berpolitik dan berpendapat. Jangan menjadikan kebencian sebagai dasar untuk menyebarkan kebohongan. Bangsa ini butuh energi positif untuk membangun, bukan terus-menerus dirusak dengan narasi-narasi palsu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Affan mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk menjadi agen kebenaran di tengah derasnya arus disinformasi di era digital. Affan menekankan pentingnya literasi media dan keberanian untuk menolak hoaks, sekaligus menjaga martabat demokrasi Indonesia.

    “Pemuda Muhammadiyah mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga marwah demokrasi dan kehormatan institusi kenegaraan. Kritik boleh, bahkan perlu. Tapi harus berlandaskan kebenaran, bukan kebohongan yang membunuh karakter,” ucapnya.

    (cip)

  • Diduga Bercanda Saat Berkendara, Pemotor di Lamongan Meninggal Tabrak Truk

    Diduga Bercanda Saat Berkendara, Pemotor di Lamongan Meninggal Tabrak Truk

    Lamongan (beritajatim.com) – Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah menabrak truk bermuatan LPG di Jalan Nasional Lamongan-Babat, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, pada Selasa (15/4/2025). Korban yang diketahui bernama Anshorudin, warga Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah, tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala dan dada.

    Menurut keterangan saksi mata, Wibowo, yang merupakan kernet truk, mengatakan bahwa saat kejadian, truk yang dikemudikan oleh Harianto sedang berbelok ke kanan.

    “Dari arah timur tiba-tiba muncul sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan dua orang di atasnya terlihat bercanda saat berkendara,” ujarnya.

    Karena jarak yang terlalu dekat, pengendara motor tidak sempat menghindar dan langsung menabrak sisi kiri truk. Tabrakan tersebut menyebabkan bagian depan motor rusak parah, dan truk juga mengalami kerusakan di sisi kirinya.

    Sementara itu, teman korban, Ilham Choirudin, yang dibonceng, mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke RS Muhammadiyah Lamongan untuk perawatan lebih lanjut.

    Ipda Hadi Siswanto dari Polres Lamongan mengungkapkan bahwa pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kejadian tersebut. “Kendaraan korban dan truk telah kami amankan sebagai barang bukti,” katanya. [fak/beq]

  • 5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus, Mantan Danjen Kopassus yang Ditunjuk Jadi Wamenko Polkam

    5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus, Mantan Danjen Kopassus yang Ditunjuk Jadi Wamenko Polkam

    loading…

    Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus yang pernah menjabat Danjen Kopassus ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sejak 21 Oktober 2024. Foto/Dok.Kopassus

    JAKARTA – Lodewijk Freidrich Paulus merupakan sosok purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan sejak 21 Oktober 2024. Jenderal Kopassus ini masuk dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Sebenarnya bukan baru kali ini purnawirawan Bintang Tiga itu dipercaya untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Mengingat sebelumnya, ia telah punya banyak pengalaman di dunia politik karena merupakan mantan anggota dewan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, pria asal Manado itu sempat meniti karier di militer. Bisa dibilang jika ia adalah salah satu tokoh militer berpengalaman yang sempat duduki sejumlah jabatan strategis seperi Panglima Kodam, Danjen Kopassus, hingga Dankodiklat TNI AD.

    5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus

    1. Riwayat Pendidikan

    Pria kelahiran 27 Juli 1957 itu mengawali pendidikannya pada tahun 1964 di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah dan lulus pada tahun 1970.

    Setelah itu, ia mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manado hingga tahun 1973. Ia kemudian pindah ke kota Palu di Sulawesi Tengah dan dimasukkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri Palu.

    Usai menamatkan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1976, Paulus mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa AKABRI, hingga akhirnya lulus di tahun 1981.

    2. Berkarier di Kopassus

    Setelah lulus dari AKABRI, Lodewijk Freidrich Paulus menjalani kursus singkat dalam bidang infanteri selama beberapa bulan setelah ia dilantik. Ia bergabung dengan kesatuan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang saat ini menjadi Kopassus.

    Barulah setelahnya, ia ditempatkan sebagai komandan salah satu peleton. Kariernya di Kopassus menanjak, mulai dari komandan sub tim, tim, batalyon, dan grup, hingga ia diangkat sebagai Komandan Detasemen Khusus 81 pada tahun 2001.

    3. Pernah Jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera

    Pada tahun 2005, Paulus sempat dimutasi kembali ke Jakarta untuk menjabat sebagai Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama.

    Pada saat itulah Paulus terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera dalam upacara HUT Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2006.

    4. Riwayat Jabatan Strategis

    Selama menjalani karier sebagai prajurit TNI, Paulus pernah diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, menggantikan Pramono Edhie Wibowo di tahun 2009. Ketika mengemban jabatan ini, ia pernah dikirimkan ke AS untuk bernegosiasi mengenai pencabutan larangan kerjasama antara Amerika Serikat dan Kopassus pada bulan Maret 2010.

    Kemudian pada 6 September 2011, Paulus sempat menjabat sebagai Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Ia juga pernah berkiprah sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat TNI AD) pada tanggal 20 Mei 2013.

    5. Karier Politik

    Setelah pensiun dari militer, Paulus bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2016 dan diangkat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis enam bulan setelahnya. Dua tahun setelah bergabung dengan Partai Golkar, Paulus ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar pada tanggal 22 Januari 2018.

    Setahun berselang, Paulus dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Lampung I pada dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2019.

    Tidak cukup sampai disitu, ia juga pernah ditunjuk sebagai pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah Azis Syamsuddin, oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers pada tanggal 29 September 2021.

    (shf)

  • Anak SD di Jombang Alami Luka Parah Akibat Ledakan Petasan

    Anak SD di Jombang Alami Luka Parah Akibat Ledakan Petasan

    Jombang (beritajatim.com) – Peristiwa tragis menimpa seorang bocah berinisial MH (12), warga Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Bocah yang masih duduk di bangku kelas VI SD itu mengalami luka serius setelah petasan besar yang dimainkan meledak di tangannya, Sabtu (12/4/2025) petang.

    Saat ini MH tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang akibat luka parah yang dideritanya. Berdasarkan informasi, ledakan petasan tersebut terekam jelas dalam kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di sekitar lokasi kejadian.

    Dari rekaman CCTV, terlihat MH bersama beberapa temannya sedang bermain petasan di perempatan jalan desa. Petasan berukuran besar itu sempat disulut dan kemudian diletakkan di tanah. Namun, petasan yang seharusnya segera meledak ternyata tidak kunjung menyala.

    Merasa penasaran dan mengira petasan tersebut telah mati, MH kemudian mendekat dan memegangnya. Nahas, sesaat setelah dipegang, petasan justru meledak di tangan korban.

    Ledakan tersebut mengakibatkan tangan kanan MH remuk dan mengeluarkan banyak darah. Korban segera dilarikan ke PKU Muhammadiyah Mojoagung untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun karena luka yang cukup serius, MH langsung dirujuk ke RSUD Jombang untuk mendapatkan penanganan lanjutan dari tim medis.

    Kapolsek Sumobito, AKP Bagus Tejo Purnomo, membenarkan kejadian ledakan petasan tersebut. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti.

    “Namun korban belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” kata Bagus.

    Peristiwa ini menambah daftar panjang insiden berbahaya akibat penggunaan petasan secara sembarangan, terutama oleh anak-anak di bawah umur. Momen Lebaran memang kerap diwarnai maraknya permainan petasan. Namun tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai, petasan bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan. [suf]

  • Komisi I DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Komisi I DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono merespons kekhawatiran Ketua PP Muhamadiyah Anwar Abbas terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Dave meminta Pemerintah mulai menjelaskan secara detail terkait rencana tersebut.

    Dave awalnya memastikan rencana Prabowo hendak mengevakuasi ribuan warga Gaza adalah hal yang mulia. Namun, dia menyebut rencana itu harus diikuti dengan rancangan hingga program yang jelas.

    “Rencana Presiden Prabowo untuk melakukan evakuasi kepada 11 ribuan warga Gaza yang terluka, terkena trauma, juga yatim piatu adalah rencana yang mulia, akan tetapi rencana tersebut harus diikuti dengan rancangan yang jelas, program yang jelas, dan ada kepastian mereka berapa lama, kebutuhannya seperti apa, pembiayaannya dari mana, dan juga mereka di sini akan ditempatkan sebagai apa?” kata Dave saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

    Dave menyebut ada hal-hal yang harus dipikirkan secara jangka panjang terkait rencana itu. Menurutnya, hal itu juga demi memberi kepastian kepada warga Gaza.

    “Karena ada hal-hal lain yang secara jangka panjang harus diperhitungkan secara detail, tentang kepastian mereka,” imbuh dia.

    Meski begitu, Dave meminta semua pihak sabar menunggu Prabowo yang saat ini masih berada di Timur Tengah. Dia meyakini Prabowo akan menjelaskan rencana itu secara mendetail setelah pulang dari sana.

    Pernyataan Anwar Abbas

    Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan rencana tersebut.

    Anwar awalnya menyebut Prabowo harus bisa memberikan jaminan warga Gaza yang dievakuasi akan kembali lagi ke Palestina. Dia mengingatkan Israel saat ini telah menduduki Jalur Gaza.

    Dia juga menyinggung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Gaza. Dia mengatakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mengosongkan Gaza dari warga Palestina.

    “Jadi yang berkuasa di Gaza itu sekarang adalah Israel, (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump sudah membuat kesepakatan akan mengusir dan mengosongkan Gaza dari warganya,” ujarnya.

    (maa/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pertama di RI, SMK Muhammadiyah 1 Sumedang Buka Prodi Energi Terbarukan

    Pertama di RI, SMK Muhammadiyah 1 Sumedang Buka Prodi Energi Terbarukan

    Sumedang, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)  Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja ke SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungan ini bertujuan meresmikan sejumlah gedung baru serta meninjau inovasi teknologi karya siswa.

    Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati M Fajar Aldila. Mereka meninjau langsung berbagai teknologi energi terbarukan yang dikembangkan siswa, seperti panel surya, becak listrik, dan reaktor biodiesel yang mampu mengolah tanaman menjadi bahan bakar nabati.

    Salah satu agenda utama kunjungan ini adalah peluncuran program keahlian baru di sekolah tersebut, yaitu Teknik Energi Terbarukan, yang disebut sebagai program pertama di Indonesia untuk tingkat SMK.

    “Program studi baru Teknik Energi Terbarukan ini adalah sebuah terobosan yang sangat bagus. Ini adalah program pertama di Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang.

    Ia juga menginstruksikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mengkaji penerapan program serupa di SMK lain di seluruh Indonesia, sebagai langkah konkret menghadapi tantangan energi dan lingkungan di masa depan.

    “Ini bisa menjadi solusi atas berbagai krisis yang sedang dihadapi Indonesia saat ini,” tambahnya.

    Setelah meninjau teknologi terbarukan di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Abdul Mu’ti melanjutkan kunjungan ke Gedung Negara Sumedang untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait pengembangan program pendidikan dasar dan menengah. 

  • 53 Sekolah Rakyat Rampung 3 Bulan, Mendikdasmen Siapkan Kurikulum Khusus

    53 Sekolah Rakyat Rampung 3 Bulan, Mendikdasmen Siapkan Kurikulum Khusus

    Sumedang, Beritasatu.com – Menjelang peresmian 53 sekolah rakyat yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan kurikulum khusus untuk mendukung program pendidikan bagi masyarakat miskin.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu (12/4/2025).

    Menurut Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen fokus pada dua aspek utama dalam program sekolah rakyat, yaitu penyusunan kurikulum khusus dan rekrutmen tenaga pengajar. Sementara untuk penentuan lokasi dan jumlah sekolah, menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.

    “Targetnya ada 53 sekolah rakyat yang akan diresmikan dalam waktu tiga bulan. Kami fokus pada kurikulum dan perekrutan guru. Lokasi dan jumlah pastinya merupakan kewenangan Kementerian Sosial,” ujarnya.

    Salah satu inovasi utama dalam sekolah rakyat adalah penerapan sistem pembelajaran multientry multiexit, siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Selain itu, kenaikan tingkat siswa didasarkan pada capaian pembelajaran, bukan sistem kelas konvensional.

    “Dengan sistem ini, siswa belajar sesuai kemampuan masing-masing. Mereka naik tingkat berdasarkan capaian belajar, bukan waktu atau usia,” tambah Abdul Mu’ti.

    Program sekolah rakyat ini diharapkan dapat memberikan solusi pendidikan yang fleksibel dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan formal.

  • Anwar Abbas Pertanyakan Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Anwar Abbas Pertanyakan Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan rencana tersebut.

    Anwar awalnya menyebut Prabowo harus bisa memberikan jaminan warga Gaza yang dievakuasi akan kembali lagi ke Palestina. Dia mengingatkan Israel saat ini telah menduduki Jalur Gaza.

    “Pertanyaan saya ya, Pak Prabowo bisa menjamin mereka bisa kembali? Bisa dikembalikan lalu diterima oleh Israel? Itu Gaza itu sekarang bukan di bawah pemerintahan Palestina, itu sekarang didudukin oleh Israel ya,” kata Anwar kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Dia juga menyinggung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Gaza. Dia mengatakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mengosongkan Gaza dari warga Palestina.

    “Jadi yang berkuasa di Gaza itu sekarang adalah Israel, (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump sudah membuat kesepakatan akan mengusir dan mengosongkan Gaza dari warganya,” ujarnya.

    Anwar lalu bertanya dan mengaitkan keinginan AS-Israel mengosongkan Gaza dengan niat Prabowo mengevakuasi warga yang terluka. Dia bertanya-tanya apakah AS dan Israel senang atau tidak saat ada negara lain yang mau menampung warga Gaza di tengah keinginan mereka mengosongkan wilayah itu.

    “Jadi Israel dan Amerika punya rencana untuk mengosongkan Gaza ya, untuk mengusir rakyat Gaza, tiba-tiba ada pemerintah di suatu negara yang ingin menarik rakyat Gaza keluar dari situ, senang apa tidak Israel itu ya?” sambungnya.

    Anwar meragukan warga Palestina bisa kembali lagi ke Gaza. Dia mengatakan perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 50 ribu orang itu, belum jelas kapan berakhirnya.

    Anwar memberikan masukan agar pemerintah Indonesia tidak membawa warga Gaza ke luar wilayahnya. Dia berharap korban kekejaman Israel bisa diobati di Gaza tanpa harus dievakuasi.

    “Makanya bagi saya Kalau Prabowo sekarang ini berkunjung ke lima negara, jangan minta dukungan mereka supaya mereka mendukung Indonesia membawa rakyat Gaza keluar dari Gaza untuk diobatin, jangan itu, diminta dukungannya. Tapi, mintalah dukungan kepada lima negara tadi supaya mereka mendukung gagasan prabowo untuk mendirikan rumah sakit di Gaza,” katanya

    Anwar menilai Prabowo lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dibandingkan keadilan. Dia berharap tidak ada pihak yang membantu rencana jahat Israel.

    “Pak Prabowo lebih menunjukkan pendekatan perikemanusiaan, agak mengebelakangkan pendekatan perikeadilan, kalau menurut saya seimbangkan ini. Kita tergugah karena mereka luka kita obatin, di mana diobatin? Diobatin di Gaza, jangan dibawa ke Jakarta. Adilnya bagaimana? Adilnya orang Gaza bisa tinggal di Gaza, karena itu tanah mereka kan, jangan bawa mereka keluar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengungkap rencana evakuasi seribuan warga Gaza ke Indonesia. Prabowo menyatakan siap mengirimkan pesawat untuk proses evakuasi.

    Prabowo mengatakan mengenai evakuasi tersebut syaratnya harus semua pihak terkait menyetujui. Prabowo menekankan evakuasi warga Gaza ke RI hanya sementara. Jika kondisi Gaza sudah memungkinkan, warga yang dievakuasi harus kembali tempat asal.

    “Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” ujar Prabowo, Rabu (9/4).

    (azh/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rencana Indonesia Evakuasi Warga Gaza, Terkait Proposal Kontroversial Trump? – Halaman all

    Rencana Indonesia Evakuasi Warga Gaza, Terkait Proposal Kontroversial Trump? – Halaman all

    Indonesia berencana mengevakuasi warga Gaza untuk tujuan kemanusiaan, namun terkait dengan usulan kontroversial Trump.

    Evakuasi bersifat sementara dan dengan persetujuan semua pihak.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza menuai perhatian dan pertanyaan mengenai keterkaitannya dengan usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong pemindahan warga Palestina ke negara lain.

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban konflik, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis dan perlindungan sementara.

    Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait apakah itu akan sejalan dengan rencana kontroversial Trump.

    Kritikan Terhadap Rencana Evakuasi

    Pakar hubungan internasional, Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa pernyataan Prabowo dapat memberikan sinyal yang salah tentang posisi Indonesia terkait Palestina.

    Menurutnya, rencana evakuasi ini bisa memberi kesan bahwa Indonesia mendukung ide Trump yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain.

    Radityo mengatakan, “Ini bisa dianggap sebagai legitimasi terhadap usulan Trump. Jika ini diartikan sebagai langkah pemindahan permanen, bisa menimbulkan implikasi politik yang jauh lebih besar.”

    Pernyataan Prabowo dan Komitmen Indonesia

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang direncanakan Indonesia bersifat sementara dan khusus bagi warga Gaza yang membutuhkan bantuan, seperti korban luka atau anak-anak yatim.

     “Kami siap menampung mereka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi ini hanya bersifat sementara. Mereka akan kembali ke Gaza saat kondisi di sana membaik,” ujar Prabowo.

    Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini masih dalam tahap konsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

    “Rencana ini hanya akan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina,” ungkap Sugiono dalam wawancara yang diterima Tribunnews pada Jumat (11/4/2025).

    Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak

    Sugiono menekankan bahwa proses evakuasi ini harus mendapat persetujuan dari rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

    “Jika ada yang tidak setuju, rencana ini bisa dibatalkan,” jelas Sugiono. Menurutnya, evakuasi hanya akan dilakukan secara sukarela dan tidak akan memaksa siapa pun.

    Usulan Trump untuk Relokasi Warga Gaza

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada bulan Februari lalu mengusulkan untuk memindahkan warga Gaza yang mengungsi akibat invasi Israel ke negara lain, seperti Mesir atau Yordania.

    Trump berpendapat bahwa Gaza adalah daerah yang tidak layak huni, dan relokasi akan memberi kesempatan bagi warga Palestina untuk hidup lebih baik.

    “Saya merasa sangat berbeda tentang Gaza daripada banyak orang. Saya pikir mereka harus mendapatkan sebidang tanah yang bagus, segar, dan indah,” kata Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Ruang Oval pada 4 Februari lalu.

    Trump juga menyatakan bahwa ia yakin negara-negara seperti Mesir atau Yordania akan menerima warga Gaza untuk dijadikan tempat tinggal sementara.

    “Jika kita dapat menemukan tanah yang tepat dan membangun tempat-tempat yang sangat bagus, itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza,” tambah Trump.

    Pro dan Kontra Rencana Evakuasi

    Rencana evakuasi ini menuai beragam reaksi di Indonesia. Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua di Indonesia, menyatakan dukungannya asalkan evakuasi ini bersifat sementara.

    Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, mengatakan, “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment dan perawatan kesehatan, tentunya bagus.”

    Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam agenda negara-negara besar, terutama dalam hal pemindahan warga Gaza.

    “Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

    Dukungan dan Saran dari DPR

    Di sisi lain, anggota DPR juga memberikan respons positif terhadap rencana ini, dengan syarat Indonesia dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga Gaza yang dievakuasi.

    “Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi ini sebagai bentuk empati dan kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.

    Komitmen Indonesia Terhadap Palestina

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

    Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan terkait rencana evakuasi warga Gaza akan melibatkan konsultasi dan persetujuan semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

    “Semua langkah ini harus dilakukan dengan kesepakatan bersama dan berdasarkan prinsip kemanusiaan,” pungkas Sugiono.

  • Evakuasi Warga Gaza ke RI Harus Disetujui Rakyat Palestina – Halaman all

    Evakuasi Warga Gaza ke RI Harus Disetujui Rakyat Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia hanya akan dilakukan setelah ada persetujuan dari rakyat Palestina, pemerintah Palestina, dan negara-negara kawasan.

    Sugiono menjelaskan bahwa hasil konsultasi dengan pemerintah Palestina dan sejumlah kepala negara akan menjadi pertimbangan utama untuk mengambil keputusan final terkait rencana tersebut.

    “Perlu saya jelaskan ini masih konsultasi, beliau (Presiden Prabowo) konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan, hasil konsultasi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono dalam video wawancara yang diterima Tribunnews, Jumat (11/4/2025).

    Sugiono menekankan, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan rencana evakuasi, maka keputusan ini bisa dibatalkan. Semua pihak harus sepakat, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara Timur Tengah.

    “Jadi harus semuanya sepakat, semuanya setuju. Kalau ada yang tidak sepakat, kalau ada yang tidak setuju berarti no deal,” jelasnya.

    Proses evakuasi ini dirancang sebagai langkah kemanusiaan, bukan sebagai upaya relokasi permanen. Sugiono menegaskan, evakuasi ini akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan rakyat Palestina.

    “Semua ini dilakukan harus dengan sukarela dan harus dengan persetujuan semua pihak yang ada di Palestina,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk menampung warga Gaza yang menjadi korban luka dan anak-anak yatim piatu, serta warga yang ingin dievakuasi ke Indonesia.

    Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa langkah ini hanya bersifat sementara, dan warga Gaza yang sehat akan kembali ke tanah air mereka setelah keadaan di Gaza membaik.

    Evakuasi Sifatnya Sementara

    Sugiono menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berencana untuk merelokasi warga Gaza secara permanen. Evakuasi ini semata-mata untuk membantu rakyat Gaza yang membutuhkan perawatan medis dan pengobatan.

    “Kami sudah menyampaikan bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan dengan sukarela dan dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina,” ujar Sugiono.

    Pemerintah Indonesia, melalui Menlu Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini berkaitan dengan upaya kemanusiaan, untuk membantu anak-anak yatim piatu, warga sipil yang terluka, dan mereka yang membutuhkan perlindungan sementara.

    “Kita siap jika dibutuhkan untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, anak-anak pelajar untuk dirawat di Indonesia. Namun, pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza,” jelas Sugiono.

    Pro dan Kontra Rencana Evakuasi

    Rencana evakuasi ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, namun juga menimbulkan kontroversi.

    Muhammadiyah menyatakan dukungannya, dengan catatan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara dan akan segera dikembalikan setelah warga Gaza sembuh dan kondisi di Gaza lebih aman.

    “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment, perawatan kesehatan, pendidikan pelajar dan mahasiswa untuk waktu yang terbatas tentunya bagus,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni.

    Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan niat Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza, dengan alasan bahwa hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza.

    “Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

    Dukungan dan Saran DPR

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza yang dievakuasi, termasuk fasilitas pendidikan untuk anak-anak dan pelatihan kerja bagi yang dewasa.

    Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa waktu tinggal warga Gaza di Indonesia jelas.

    “Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi tersebut, yang dianggap sebagai bentuk empati dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.

    Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak

    Sugiono menyatakan bahwa langkah-langkah evakuasi saat ini sedang didiskusikan dengan negara-negara kawasan dan pemerintah Palestina untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum internasional dan selaras dengan kepentingan rakyat Palestina.

    “Kita masih berkonsultasi, nanti setelah konsultasi kita lihat apakah mereka oke atau tidak,” ungkap Sugiono.

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat Palestina dan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.