Organisasi: Muhammadiyah

  • Pakar Universitas Muhammadiyah Surabaya: Minimnya Lapangan Kerja Dorong WNI Jadi Korban Eksploitasi di Luar Negeri

    Pakar Universitas Muhammadiyah Surabaya: Minimnya Lapangan Kerja Dorong WNI Jadi Korban Eksploitasi di Luar Negeri

    “Ironisnya, kita membiarkan anak-anak bangsa menjadi korban kejahatan transnasional karena tidak ada ruang kerja yang tersedia di Tanah Air,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus berhenti bersikap reaktif dan mulai melakukan investasi serius pada pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dan pembangunan sektor industri berbasis kerakyatan agar masyarakat tidak terpaksa bekerja ke luar negeri secara ilegal.

    “Kalau tidak ada perubahan fundamental, cerita PMI menjadi korban eksploitasi akan terus berulang,” tegasnya.

    Sementara itu, laporan dari LSM Migrant Watch Asia mengungkap bahwa banyak pekerja migran direkrut oleh agen tidak resmi dengan janji pekerjaan di sektor jasa atau teknologi.

    Namun kenyataannya, mereka justru dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas ilegal, seperti judi online, penipuan daring, bahkan perdagangan manusia. Beberapa di antaranya disekap, disiksa, dan tidak dibayar sesuai janji.

    Meningkatnya tren keberangkatan nonprosedural ke Kamboja selama dua tahun terakhir pun dinilai selaras dengan tingginya angka pengangguran dalam negeri, khususnya di kalangan usia produktif. Situasi ini membuat banyak warga Indonesia tergoda oleh iming-iming pekerjaan di luar negeri yang ternyata penuh risiko.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Pramono Anung Bakal Pindahkan Patung MH Thamrin, Gunakan Dana KLB 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 April 2025

    Pramono Anung Bakal Pindahkan Patung MH Thamrin, Gunakan Dana KLB Megapolitan 19 April 2025

    Pramono Anung Bakal Pindahkan Patung MH Thamrin, Gunakan Dana KLB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana memindahkan patung pahlawan nasional asal Betawi, Mohammad Husni Thamrin, ke Jalan MH Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
     
    Rencana ini Pramono sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2025).
    “Walaupun ketua DPRD (dari) Betawi, Wakil Gubernur (dari) Betawi, Sekretaris Daerah (dari) Betawi, tapi
    patung MH Thamrin
    yang tidak di Jalan MH Thamrin, enggak protes. Yang protes Gubernur (asal) Jawa, yang bukan Betawi,” kata Pramono.
    Saat ini, patung MH Thamrin berada di persimpangan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan MH Thamrin, tepatnya di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat
    “Saya bilang dalam rapat,
    ‘saya enggak mau patungnya MH Thamrin tidak berada di Jalan MH Thamrin, harus kita pindahkan ke Jalan Thamrin’
    ,” tambah dia.
    Menurut dia, patung Mohammad Husni Thamrin merupakan simbol Kota Jakarta dan masyarakat Betawi.
    Pramono juga berseloroh, patung Mohammad Husni Thamrin tidak boleh kalah dengan patung Jenderal Sudirman yang memang berada di Jalan Jenderal Sudirman.
    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan, pemindahan patung sebagai bentuk penghargaan terhadap Mohammad Husni Thamrin yang berjasa membangun Kota Jakarta.
    Pemindahan patung Mohammad Husni Thamrin bakal menggunakan dana kompensasi Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB).
    “Supaya enggak ada yang menumpangi. Sepenuhnya kita bangun dan ini menjadi simbol utama Jakarta,” ujar dia.
    Pramono juga mewanti-wanti tengah badai protes pemindahan patung Mohammad Husni Thamrin ini.
    “Apapun itu, Mohammad Husni Thamrin, jasanya pasti sudah enggak ada yang meragukan. Kalau ada yang protes, saya yang punya ide, saya yang bertanggung jawab, dan saya yang akan menyelesaikannya,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolda Riau Ajak Mahasiswa UMRI Jadi Agen Perubahan Lingkungan

    Kapolda Riau Ajak Mahasiswa UMRI Jadi Agen Perubahan Lingkungan

    Pekanbaru

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan berkunjung ke kampus Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Di hadapan ratusan mahasiswa, Irjen Herry Heryawan membahas soal perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan kaitannya dengan global security hingga green policing yang menjadi kebijakan Polda Riau.

    Hal itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker pada Pembukaan Kegiatan Baitul Arqam & Pembekalan Purna Studi Bagi Calon Wisuda XXVIII Universitas Muhammadiyah Riau, di Auditorium Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Sabtu (19/4/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh 388 calon wisudawan/wisudawati.

    Herry Heryawan disambut hangat oleh Rektor UMRI Prof Saiful Amin dan jajarannya. Pada kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan memberikan bibit pohon kepada Rektor UMRI Prof Saiful Amin.

    “Dunia saat ini sedang menghadapi banyak tantangan global. Persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keamanan,” kata Irjen Herry Heryawan.

    Menurutnya, ketegangan antara AS dan China ini dapat memicu berbagai reaksi yang berdampak ke negara-negara lain. Salah satunya kebijakan tarif impor barang-barang yang ditetapkan oleh AS dan China berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

    “Banyak produk kita yang tidak bisa masuk ke pasar internasional, sehingga berdampak pada pengangguran,” katanya.

    “Pengangguran yang tinggi bisa memicu masalah sosial, termasuk kriminalitas. Oleh karena itu, penting bagi kalian sebagai generasi muda untuk memahami dinamika global dan berpikir secara strategis,” katanya.

    Mahasiswa Harus Agen Perubahan

    Oleh karena itu, Irjen Herry Heryawan mengajak para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Para mahasiswa diminta lebih kritis dalam menyikapi persoalan global.

    Herry Heryawan mengatakan global security menjadi isu penting yang harus dipahami oleh mahasiswa. Sebagai calon lulusan akademi, para mahasiswa juga dituntut untuk membangun jaringan yang lebih luas.

    Kapolda Riau Irjen Herry Herywan menjadi keynote speaker di Kampus UMRI, Sabtu (19/4/2025).(Foto: dok. Polda Riau)

    “Global security ini isu penting yang harus dipahami oleh para mahasiswa. Sebagai calon lulusan, kalian juga harus mampu membangun komunikasi dan jaringan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, solidarity,” tegasnya.

    “Dan tidak kalah penting, adalah etika lingkungan. Etika ini harus ditanamkan dan menjadi landasan utama, termasuk dalam kepemimpinan saya di Polda Riau. Saya menyebutnya dalam tagline: Melindungi Tuah, Menjaga Marwah,” sambungnya.

    Konsep Green policing

    Pada kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan juga memperkenalkan konsep Green Policing yang ia gagas di Polda Riau. Green Policing merupakan pendekatan pemolisian yang menempatkan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari upaya menjaga keteraturan sosial dan
    membangun peradaban. Secara ontologis, Green Policing lahir dari kesadaran bahwa krisis lingkungan, perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta patologi sosial berbasis ekonomi dan ekologi merupakan tantangan nyata yang memerlukan respons institusi kepolisian yang adaptif dan berwawasan lingkungan.

    “Pendekatan ini menegaskan bahwa tugas polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

    Lebih jauh, lulusan Akpol 1996 ini mengatakan Green Policing menjadi jawaban atas kebutuhan Polri yang Presisi, Prediktif, Responsif, dan Berkeadilan dalam menghadapi dinamika zaman. Model ini menuntut kepolisian untuk bersikap prediktif terhadap perkembangan lingkungan, responsif terhadap isu-isu ekologis, serta transparan dan adil dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

    “Green Policing juga menekankan pentingnya pencegahan dan penindakan pencemaran lingkungan, baik pada media air, tanah, udara, maupun pengelolaan limbah dan sampah sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup (Monroe et al, 2008).

    Secara aspek aksiologis Green Policing juga mencakup penanganan spekulasi dan permainan harga sembako, pengawasan dampak pembangunan, perkebunan, dan pertambangan, serta penanganan monopoli pangan yang merugikan masyarakat (Xing et al, 2023). Kepolisian dituntut untuk responsif terhadap isu kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, penanganan gangguan keteraturan atau patologi sosial yang terkait dengan isu lingkungan menjadi bagian integral dari peran kepolisian dalam menjaga ketertiban umum.

    “Tidak kalah penting adalah penerapan social engineering untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, sehingga pencegahan kerusakan lingkungan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (Nurse, 2022). Dengan demikian, dasar aksiologis Green Policing menegaskan peran kepolisian yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan lingkungan, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya dan sistem sosial yang mendukung pelestarian lingkungan hidup,” paparnya.

    Green Policing hadir sebagai sebuah pendekatan pemolisian yang urgen di tengah meningkatnya tantangan lingkungan global dan lokal. Konsep ini menawarkan kerangka kerja komprehensif yang sangat dibutuhkan, khususnya untuk wilayah dengan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tinggi.

    “Studi dari Mliless (2024) menunjukkan bahwa kerentanan lingkungan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim menjadi semakin eksponensial seiring dengan pesatnya fase revolusi industri dan globalisasi di era kontemporer,” katanya.

    Green Policing membawa dimensi perilaku hijau (green behavior) dan operasi berkelanjutan (sustainable pperations) yang menjadi fondasi dalam membangun model pemolisian berwawasan lingkungan. Model ini tidak hanya menjawab tantangan lingkungan secara langsung, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat melalui pendekatan yang lebih relevan dengan konteks lokal, seperti yang diungkapkan dalam kajian tentang legitimasi praktis dalam lingkup sosial politik.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biaya Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Segini Rincian Tiap Prodi

    Biaya Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Segini Rincian Tiap Prodi

    PIKIRAN RAKYAT – Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS memiliki 47 jurusan yang bisa dipilih para mahasiswa. Ada rincian biaya kuliah per SKS dan dana pengembangan yang wajib dibayarkan.

    Diketahui UMS berpusat di Jln. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kampus yang sebelumnya Bernama IKIP Muhammadiyah Surakarta ini menawarkan pendidikan terbaik untuk generasi muda.

    Berapa biaya kuliah di UMS? Simak daftar lengkapnya:

    Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta Pendidikan Agama Islam
    Biaya Per SKS: Rp193.000 (ada 145 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp5.350.000 Hukum Ekonomi Syariah
    Biaya Per SKS: Rp185.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp5.350.000 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
    Biaya Per SKS: Rp152.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp4.300.000 Akuntansi
    Biaya Per SKS: Rp312.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp17.323.000 Ekonomi Pembangunan
    Biaya Per SKS: Rp299.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp13.125.000 Manajemen
    Biaya Per SKS: Rp311.600 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp17.323.000 Bisnis Digital
    Biaya Per SKS: Rp290.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp12.000.000 Farmasi
    Biaya Per SKS: Rp480.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp35.280.000 Geografi
    Biaya Per SKS: Rp271.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp10.300.000 Ilmu Hukum
    Biaya Per SKS: Rp340.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp18.167.500 Fisioterapi
    Biaya Per SKS: Rp470.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp17.220.000 Ilmu Gizi
    Biaya Per SKS: Rp439.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp16.485.000 Keperawatan
    Biaya Per SKS: Rp477.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp19.215.000 Kesehatan Masyarakat
    Biaya Per SKS: Rp427.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp15.225.000 Pendidikan Dokter
    Biaya Per SKS: Rp1.120.000 (ada 148 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp242.000.000 Pendidikan Dokter Gigi
    Biaya Per SKS: Rp966.000 (ada 147 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp196.500.000 Pendidikan Akuntansi
    Biaya Per SKS: Rp257.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp11.100.000 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
    Biaya Per SKS: Rp258.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp11.100.000 Pendidikan Bahasa Inggris
    Biaya Per SKS: Rp278.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp13.200.000 Pendidikan Biologi
    Biaya Per SKS: Rp278.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp13.400.000 Pendidikan Geografi
    Biaya Per SKS: Rp233.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp9.700.000 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
    Biaya Per SKS: Rp261.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp9.200.000 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
    Biaya Per SKS: Rp288.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp14.965.000
    Pendidikan Olahraga
    Biaya Per SKS: Rp291.000 (ada 145 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp12.095.000 Pendidikan Matematika
    Biaya Per SKS: Rp278.000 (ada 148 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp13.200.000 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
    Biaya Per SKS: Rp234.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp9.200.000 Pendidikan Teknik Informatika
    Biaya Per SKS: Rp285.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp11.583.000 Ilmu Komunikasi
    Biaya Per SKS: Rp333.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp17.220.000 Teknik Informatika
    Biaya Per SKS: Rp357.000 (ada 145 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp18.375.000 Sistem Informasi
    Biaya Per SKS: Rp325.000
    Dana Pengembangan: Rp15.500.000 Psikologi
    Biaya Per SKS: Rp360.500 (ada 148 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp16.380.000 Arsitektur
    Biaya Per SKS: Rp363.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp19.215.000 Teknik Elektro
    Biaya Per SKS: Rp346.000 (ada 145 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp18.300.000 Teknik Industri
    Biaya Per SKS: Rp372.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp20.650.000 Teknik Kimia
    Biaya Per SKS: Rp338.000 (ada 148 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp17.900.000 Teknik Mesin
    Biaya Per SKS: Rp363.000 (ada 144 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp19.215.000 Teknik Sipil
    Biaya Per SKS: Rp372.000 (ada 146 SKS)
    Dana Pengembangan: Rp20.650.000 Ilmu Komunikasi (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp448.000
    Dana Pengembangan: Rp18.900.000 Teknik Informatika (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp507.000
    Dana Pengembangan: Rp20.055.000 Teknik Sipil (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp457.000
    Dana Pengembangan: Rp22.155.000 Teknik Mesin (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp457.000
    Dana Pengembangan: Rp22.155.000 Teknik Kimia (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp447.000
    Dana Pengembangan: Rp21.630.000 Teknik Elektro (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp447.000
    Dana Pengembangan: Rp21.630.000 Keperawatan (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp592.000
    Dana Pengembangan: Rp21.420.000 Pendidikan Agama Islam (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp278.000
    Dana Pengembangan: Rp6.405.000 Manajemen (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp472.000
    Dana Pengembangan: Rp19.635.000 Ilmu Hukum (Program Internasional)
    Biaya Per SKS: Rp442.000
    Dana Pengembangan: Rp19.530.000

    Demikian informasi biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta secara lengkap. Terdapat 47 jurusan lengkap dengan program internasional yang bisa dipilih calon mahasiswa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sosiolog: Lapangan Kerja Minim Jadi Faktor Cari Kerja di Luar Negeri

    Sosiolog: Lapangan Kerja Minim Jadi Faktor Cari Kerja di Luar Negeri

    Surabaya, Beritasatu.com – Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Agus Budiman menegaskan, minimnya lapangan kerja di dalam negeri menjadi salah satu faktor pendorong pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, meskipun berisiko terjebak dalam praktik ilegal.

    Seperti halnya beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kabar PMI di Kamboja yang yang terlibat judi online dan penipuan dalam jaringan internet. Pemerintah sempat  kesulitan memberikan perlindungan kepada pekerja migran di Kamboja karena status mereka ilegal. 

    Menurut Agus Budiman, fenomena ini bukan soal kriminalitas individu semata, tetapi cermin kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Menurutnya, banyak warga Indonesia terpaksa merantau dengan risiko tinggi karena kondisi ekonomi yang memaksa.

    “Kurangnya informasi dan pemahaman tentang risiko pekerjaan di luar negeri juga turut memperburuk situasi ini. Negara tidak cukup hanya memulangkan mereka. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan PMI dan kebijakan ketenagakerjaan nasional,” ungkap Agus Budiiman, Jumat (18/4/2025).

    Budi menilai bahwa ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja sebagai salah satu faktor kunci. “Ironisnya, kita membiarkan anak-anak bangsa menjadi korban kejahatan transnasional karena tidak ada ruang kerja yang tersedia di Tanah Air,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menyarankan, supaya pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi mulai serius berinvestasi pada pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dan pembukaan sektor industri berbasis kerakyatan.

    Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menyediakan lapangan kerja yang layak guna mengurangi ketergantungan pada pekerjaan migran yang berisiko tinggi

    “Kalau tidak ada perubahan fundamental, cerita PMI menjadi korban eksploitasi akan terus berulang,” imbuhnya terkait lapangan kerja di luar negeri yang membuat warga Indonesia tergiur.

    Sementara itu berdasarkan laporan dari LSM Migrant Watch Asia, banyak PMI direkrut melalui agen tidak resmi dan dijanjikan pekerjaan di sektor jasa atau teknologi. Namun kenyataannya, mereka dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas judi online, penipuan daring, bahkan perdagangan manusia. Beberapa korban mengaku disekap, disiksa, dan tidak menerima gaji sebagaimana dijanjikan.

    Diketahui bahwa lonjakan keberangkatan nonprosedural ke Kamboja selama dua tahun terakhir terus meningkat. Sementara itu, angka pengangguran di dalam negeri masih stagnan, terutama di kalangan usia produktif. Hal inilah yang membuat banyak warga Indonesia tertarik dengan lapangan pekerjaan di luar negeri.

  • Kata Pakar Parasitologi soal Temuan Cacing di Usus Bocah 3 Tahun di Jember

    Kata Pakar Parasitologi soal Temuan Cacing di Usus Bocah 3 Tahun di Jember

    Jakarta

    Seorang anak berusia 3 tahun di Jember, Jawa Timur, dibawa ke rumah sakit karena perutnya membengkak dan sulit buang air besar (BAB). Setelah diperiksa, ternyata ada cacing gelang memenuhi perutnya.

    Menanggapi kasus tersebut, pakar parasitologi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya Vella Rohmayani mengatakan cacing ascaris lumbricoides di dalam usus bocah tersebut termasuk soil transmitted helminth (STH), karena parasit ini dapat menyebar atau menular melalui perantara tanah yang terkontaminasi oleh telur maupun larva cacing.

    “Cacing gelang atau dikenal dengan nama ilmiah Ascaris lumbricoides, termasuk golongan Nematoda usus. Cacing ini merupakan salah satu jenis cacing STH yang paling sering menginfeksi manusia,” ujar Vella dalam keterangannya dikutip Jumat (18/4/2025).

    Cacing parasit STH ini menginfeksi seseorang saat bersentuhan atau melakukan kontak langsung dengan tanah. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan risiko penularan penyakit ini yaitu kondisi sanitasi yang kurang baik, pola hidup yang kurang bersih dan kurangnya pengetahuan masyarakat.

    Infeksi juga bisa terjadi ketika tidak sengaja menelan telur maupun larva cacing bersama makanan atau minuman yang dikonsumsi. Selain itu kebiasaan tidak mengenakan alas kaki juga bisa menjadi faktor risiko karena cacing dapat menembus kulit dan masuk ke dalam tubuh.

    “Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terinfeksi parasite ini, karena mereka memiliki kecenderungan bermain pasir, bermain tanpa alas kaki dan sering kali kurang menjaga kebersihan tangan atau jarang mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan atau melakukan aktivitas lainnya,” jelas Vella.

    Infeksi Ascaris lumbricoides dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius terutama jika menyerang anak-anak, seperti menyebabkan gangguan pencernaan yang dapat berujung pada gangguan pola pertumbuhan, anemia dan kekurangan gizi.

    (kna/kna)

  • Muhammadiyah Ingatkan Prabowo Jangan Blunder Evakuasi Warga Gaza: Itu yang Diinginkan Israel – Halaman all

    Muhammadiyah Ingatkan Prabowo Jangan Blunder Evakuasi Warga Gaza: Itu yang Diinginkan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PP Muhammadiyah telah bersikap terkait wacana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi seribu warga Gaza yang menjadi korban konflik ke Indonesia.

    Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Maneger Nasution mengingatkan, tiga organisasi Islam besar di Indonesia tidak setuju dengan wacana Prabowo mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

    Sikap tiga organisasi itu ialah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai telah mewakili pandangan masyarakat.

    “Masyarakat Indonesia sebetulnya kalau diwakili tiga organisasi besar ini menilai evakuasi atau mungkin ada orang menyebut relokasi, justru sebuah tindakan yang nyata mendukung agenda pengosongan Gaza seperti yang dipromosikan Israel dan Amerika Serikat,” ungkapnya dalam talkshow Overview Tribunnews, Rabu (16/4/2025).

    “Kalau kita melakukan relokasi terhadap warga Gaza, nyata-nyata sebagai blunder dan sangat fatal,” tegasnya.

    Menurut Maneger, Indonesia semestinya mendukung warga Gaza untuk tetap berada di Gaza.

    “Pemindahan warga Gaza justru sesuai misi Benjamin Netanyahu,” ujarnya.

    Tidak Ada Jaminan Israel Terima Kembali Warga Gaza yang Dievakuasi

    Lebih lanjut, Maneger menilai tidak ada jaminan Israel mau menerima kembalinya warga Gaza setelah dievakuasi di Indonesia.

    “Jangan mimpi Israel akan menerima kembali warga Gaza yang sudah kita evakuasi,” ujarnya.

    Menurutnya, jika tujuan pemerintah adalah untuk melakukan bantuan pengobatan, perawatan, dan bantuan kemanusiaan lain bagi korban luka, maka dapat dilakukan saja di Gaza maupun sekitar Gaza.

    “Perlu diingatkan kembali bahwa sejarah Yerusalem itu yang dulu dikuasai rakyat Palestina, tapi sekarang kan diduduki Israel. Itu sebagai cerminan yang akan terjadi jika Gaza dikosongkan.”

    “Oleh karena itu Indonesia mestinya harus cerdas menghadapi manuver Israel dan AS,” ungkapnya.

    “Muhammadiyah sekali lagi merekomendasikan Indonesia tidak mengambil langkah evakuasi atau relokasi, namun hadir sebagai negara yang bersaudara dan bersahabat, sangat menyatu dengan Palestina, memastikan warga Palestina terutama di Jalur Gaza tetap di tanah airnya, karena itu hak mereka,” pungkas Maneger.

    Diketahui, kesiapan Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Gaza disampaikan Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma jelang keberangkatannya melawat ke kawasan Timur Tengah, Rabu (9/4/2025).

    Prabowo Subianto menegaskan, kesiapan Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam mendorong penyelesaian konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

    Meskipun Indonesia secara geografis berada jauh dari pusat konflik, Prabowo menekankan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

    Selain itu, sebagai negara nonblok yang bebas aktif, peran Indonesia sebagai pihak yang diterima semua pihak mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional. 

    Sebagai bentuk komitmen kemanusiaan di Gaza, Prabowo mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan medis dan tim kesehatan.

    Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para tenaga kesehatan dan TNI yang telah bertugas di lapangan.

    “Kita juga sudah kirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya, rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan, TNI yang bekerja di situ,” katanya.

    Prabowo lantas menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina yang terdampak konflik.

    Ia menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berdiskusi dengan pihak Palestina dan pihak-pihak terkait guna membahas mekanisme tersebut.

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” jelas Presiden.

    Namun demikian, Presiden menegaskan, keberadaan para korban di Indonesia hanya bersifat sementara.

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” tambahnya. 

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” tandasnya.

     (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Viral Nathalie Holscher Disawer, Bupati Sidrap Tuntut Permintaan Maaf

    Viral Nathalie Holscher Disawer, Bupati Sidrap Tuntut Permintaan Maaf

    Sidrap, Beritasatu.com – Aksi DJ Nathalie Holscher yang disawer uang di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Sabtu (12/4/2025), menuai kecaman dari berbagai pihak.

    Dalam video yang beredar luas di media sosial (medsos), terlihat sejumlah pengunjung naik ke atas panggung dan menghamburkan uang saat DJ Nathalie tengah tampil. Bahkan, tumpukan uang tampak berserakan di lantai dan dalam kotak kardus di atas panggung diskotek tersebut.

    DJ Nathalie Holscher – (Instagram/Istimewa)

    Menanggapi peristiwa itu, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengaku prihatin. Ia mengatakan bahwa aksi tersebut mencoreng nama baik daerah yang tengah berupaya memperkuat nilai-nilai religiusitas.

    “Saya sudah menyampaikan tadi malam kepada artis Nathalie Holscher, agar meminta maaf kepada masyarakat Sidrap. Saya pun difasilitasi untuk menyampaikan permintaan maaf atas aktivitas yang terjadi di wilayah kami,” ujar Syaharuddin pada Kamis (17/4/2025).

    Syahar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap tidak akan tinggal diam terhadap kejadian ini. Ia menilai aksi tersebut bertentangan dengan program unggulan pemerintahannya, yakni “Sidrap Religius, Sidrap Berkah”.

    “Kami harus bersikap tegas. Aksi seperti ini tidak mencerminkan adab dan etika masyarakat Sidrap. Apalagi sejak awal kami telah mencanangkan program Sidrap Religius dan Sidrap Berkah. Jadi jelas, ini sangat bertentangan,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

    Ia juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, khususnya massa yang menggelar unjuk rasa menuntut penutupan tempat hiburan malam yang dianggap bermasalah. Salah satu langkahnya adalah dengan memanggil para pemilik tempat hiburan untuk memeriksa kelengkapan izin operasional mereka.

    “Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Para pemilik tempat hiburan akan kami panggil untuk mengecek izin-izinnya. Apabila ditemukan tidak memiliki izin, maka mohon maaf, kami akan mengambil tindakan tegas,” tandasnya.

    Sebelumnya, aksi unjuk rasa pecah di Kantor DPRD Sidrap pada Kamis (17/4/2025) sebagai buntut dari viralnya video DJ Nathalie disawer uang di tempat hiburan malam. Massa aksi berasal dari kalangan mahasiswa serta organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah.

    Aksi sempat memanas dan terjadi dorong-dorongan antara demonstran dan petugas Satpol PP saat massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD.

    Diketahui, DJ Nathalie Holscher membagikan momen dirinya tertidur di atas tumpukan uang saweran setelah tampil di sebuah tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan.

    Melalui unggahan tersebut, Nathalie menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan, sembari meminta maaf jika penampilannya belum sempurna.

    “Terima kasih banyak, maaf kalau masih ada yang kurang. Semoga bisa tampil lagi di lain kesempatan,” ucap Nathalie Holscher dalam video yang dibagikan ulang akun Instagram @lambegosiip, dikutip Selasa (15/4/2025).
     

  • Ramai Diperbincangkan Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Lontarkan Komentar Menohok

    Ramai Diperbincangkan Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Lontarkan Komentar Menohok

    GELORA.CO – Tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi lagi ramai diperbincangkan publik. Bahkan menuai komentar menohok dari Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan.

    Kata dia, tuduhan ijazah palsu mengabaikan jasa besar Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam membangun Indonesia selama dua periode pemerintahannya.

    Dia pun menyampaikan keprihatinan sekaligus sikap tegas terhadap isu yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Jokowi, yang dinilai sebagai bentuk fitnah, yang mencederai akal sehat.

    “Kami menilai tuduhan terhadap Bapak Joko Widodo terkait ijazah palsu merupakan bentuk fitnah tidak berdasar. Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menegaskan bahwa beliau merupakan lulusan sah dari kampus tersebut dan ijazah asli berada di tangan beliau,” ujar Affan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Affan, publik seharusnya lebih menghargai rekam jejak Jokowi yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Di masa kepemimpinannya, kata dia, Jokowi berhasil mendorong pembangunan infrastruktur secara masif, memperluas konektivitas antarwilayah, meluncurkan berbagai program pro-rakyat seperti Kartu Prakerja dan bantuan sosial digital, hingga menjadi pioner dalam pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dirinya pun berpendapat Jokowi merupakan pemimpin yang membuktikan bahwa kerja nyata lebih penting dari sekadar retorika. Indonesia, menurutnya, saat ini telah merasakan hasil pembangunan yang berkesinambungan dan merata.

    “Beliau adalah sosok negarawan yang layak dihormati, bukan justru dihantam oleh fitnah murahan,” ucap dia.

    Affan menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan hoaks dan informasi menyesatkan, apalagi yang menyerang kehormatan mantan kepala negara.

    Dia berharap seluruh masyarakat bisa dewasa dalam berpolitik dan berpendapat. Dengan begitu, jangan menjadikan kebencian sebagai dasar untuk menyebarkan kebohongan.

    “Bangsa ini butuh energi positif untuk membangun, bukan terus-menerus dirusak dengan narasi-narasi palsu,” tutur Affan.

    Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadi agen kebenaran di tengah derasnya arus disinformasi di era digital. 

    Dia menekankan pentingnya literasi media dan keberanian untuk menolak hoaks, sekaligus menjaga martabat demokrasi Indonesia.

    Pemuda Muhammadiyah, sambung dia, mengharapkan semua elemen bangsa agar bisa menjaga muruah demokrasi dan kehormatan institusi kenegaraan.

    “Kritik boleh, bahkan perlu. Tapi harus berlandaskan kebenaran, bukan kebohongan yang membunuh karakter,” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Jokowi mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” kata Jokowi, di Solo, Jawa Tengah.

    Ia mengatakan polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga ia mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

    Meski demikian, ia masih enggan menyampaikan siapa yang bakal dilaporkan terkait hal itu.

    “Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan segera kami putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat,” katanya.

    Adapun UGM menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik Jokowi selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof Wening Udasmoro saat konferensi pers di UGM, Yogyakarta (15/4) menegaskan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi merupakan mahasiswa sah di kampus tersebut serta telah lulus secara resmi.

    “Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ujar Wening.

    Hal itu disampaikan Wening menyusul kedatangan puluhan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan UGM, Selasa pagi, untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi.

  • SCALA by Metranet Dorong Digitalisasi Layanan Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah

    SCALA by Metranet Dorong Digitalisasi Layanan Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah

    Meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan dokumen elektronik di lingkungan rumah sakit.

    JABAR EKSPRES – Digitalisasi rumah sakit menjadi elemen kunci dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Transformasi ini membawa berbagai manfaat signifikan, mulai dari efisiensi operasional, peningkatan akurasi diagnosis, hingga akses layanan kesehatan yang lebih optimal bagi pasien. Sebagai penyedia solusi digital, SCALA by Metranet platform milik anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berkomitmen dalam mendukung inovasi di sektor kesehatan.

    Kali ini, SCALA berperan dalam mendorong implementasi teknologi Digital Signature di RS PKU Muhammadiyah Gombong dan RS PKU Muhammadiyah Sruweng. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan dokumen elektronik di lingkungan rumah sakit.

    Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf menyatakan, “Kami bangga dapat mendukung RS PKU Muhammadiyah dalam transformasi digitalnya. Implementasi Digital Signature ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Kami berharap solusi ini dapat menjadi model bagi rumah sakit lain di Indonesia.”

    Dengan penerapan Digital Signature, kedua rumah sakit kini dapat mempercepat proses validasi dokumen elektronik, seperti rekam medis, persetujuan pasien, serta dokumen administratif lainnya. Teknologi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penggunaan tanda tangan digital membantu meningkatkan transparansi, mengurangi risiko pemalsuan dokumen, serta mendukung inisiatif paperless hospital.

    Dalam melakukan digitalisasi sektor kesehatan, SCALA tidak hanya terbatas pada implementasi teknologi, tetapi juga dalam menyediakan dukungan penuh bagi rumah sakit dalam beradaptasi dengan perubahan digital. Dengan solusi yang fleksibel dan dapat disesuaikan, SCALA memastikan bahwa setiap rumah sakit dapat mengadopsi teknologi dengan mudah, memaksimalkan manfaatnya, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

    Dengan adanya kolaborasi ini, SCALA by Metranet terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi di sektor kesehatan, guna menciptakan ekosistem layanan medis yang lebih modern dan terintegrasi.