Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Menag Bersyukur Idul Adha 2025 Berbarengan dengan Muhammadiyah Nasional 27 Mei 2025

    Menag Bersyukur Idul Adha 2025 Berbarengan dengan Muhammadiyah Nasional 27 Mei 2025

    Menag Bersyukur Idul Adha 2025 Berbarengan dengan Muhammadiyah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    bersyukur
    Idul Adha 2025
    yang ditetapkan pemerintah berbarengan dengan Muhammadiyah, yakni 6 Juni 2025.
    “Insya Allah kita Lebaran bareng, bersama lagi, kita bersyukur 1 Ramadan kemarin seragam, kemudian Idul Fitri juga seragam, dan besok Insya Allah kita melakukan (merayakan) Idul Adha seragam juga,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers penetapan Awal Dzulhijah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
    Pemerintah melalui
    Kementerian Agama
    (Kemenag) mengumumkan bahwa 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025.
    Kemenag menyimpulkan awal Zulhijah ini setelah menerima laporan dari para
    rukyatul hilal
    .
    “Maka kami bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Dzulhijah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Sehingga 10 Zulhijah atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, 6 Juni 2025,” ujar Nasaruddin.
    Keputusan ini diperoleh setelah hasil pantauan hilal yang dilakukan dari 114 lokasi berbeda di Indonesia.
    Nasaruddin mengatakan, proses penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah awalnya berlangsung alot karena hilal tidak terlihat.
    Setelah ditunggu pada detik-detik terakhir akan diputuskan, seorang perukyat hilal di Aceh melaporkan telah melihat hilal dan telah disumpah.
    Keputusan pemerintah ini sama dengan ormas Islam Muhammadiyah yang sebelumnya memastikan tanggal 1 Dzulhijah 1446 Hijriah juga jatuh pada 28 Mei 2025 dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025.
    Muhammadiyah sendiri menggunakan metode perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang menetapkan pergantian bulan hijriah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Sidang Isbat, Kemenag Tetapkan Iduladha 2025 Jatuh Pada 6 Juni

    Hasil Sidang Isbat, Kemenag Tetapkan Iduladha 2025 Jatuh Pada 6 Juni

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Hari Raya Iduladha 1446 Hijiriah atau 2025 jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Kemenag juga memutuskan bahwa 1 Zulhijah jatuh pada besok, Rabu 28 Mei 2025.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/5/2025).

    “Demikian bisa kita menyimpulkan bahwa awal Zulhijah ini setelah menerima laporan dari para pelaku rukyat dan berbagai titik di seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 Zulhijah pada hari Rabu 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijah atau nanti Iduladha bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025,” tuturnya.

    Sebelumnya, Nasarudin juga menyebutkan sebelum pihaknya dan para undangan menentukan tanggal awal Zulhijah, hilal masih belum terlihat.

    “Kami sudah mempersiapkan detik-detik yang menegangkan itu, eh last minutenya ada yang melihat hilal di Aceh,” ungkapnya.

    Adapun, ini artinya perayaan Hari Raya Iduladha 2025 sama dengan Muhammadiyah yang sebelumnya telah menentukan lebaran haji pada 6 Juni 2025.

    Sebelumnya, dilansir dari laman Kementerian Agama pada Senin (26/5/2025), Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat menjelaskan berdasarkan hasil perhitungan tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk. 

    Yaitu, antara 0° 44,15’ (nol derajat empat puluh empat koma lima belas menit) hingga 3° 12,29’ (tiga derajat dua belas koma dua puluh sembilan menit).  

    Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 5° 50,64’ (lima derajat lima puluh koma enam puluh empat menit) hingga 7° 6,27’ (tujuh derajat enam koma dua puluh tujuh menit). 

    “Kondisi tersebut telah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang menjadi acuan utama dalam penetapan awal bulan Hijriah di kawasan Asia Tenggara,” ungkapnya.

  • Hasil Sidang Isbat Iduladha 2025 Diumumkan Hari Ini, Catat Jamnya!

    Hasil Sidang Isbat Iduladha 2025 Diumumkan Hari Ini, Catat Jamnya!

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijah 1446 H/2025 Masehi pada hari ini, Selasa, 27 Mei 2025. Sidang ini sekaligus penentuan Iduladha 2025.

    Rangkaian sidang isbat ini akan dimulai pukul 16.00 WIB  dan akan diawali dengan seminar posisi hilal yang menghadirkan para ahli astronomi dan pakar ilmu falak dari organisasi masyarakat Islam. Nantinya, pelaksanaan sidang isbat ini akan diawali dengan pemantauan hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia.

    “Pemantauan hilal awal Zulhijah akan dilakukan di 114 titik di seluruh Indonesia pada 27 Mei mendatang,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat dikutip dari laman Kemenag Selasa, 27 Mei 2025.

    Setelah itu, sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup. Kemenag juga akan menerima laporan hasil rukyatulhilal dari seluruh titik pemantauan. 

    Berdasarkan hasil perhitungan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk, yakni antara 0° 44,15’ (nol derajat empat puluh empat koma lima belas menit) hingga 3° 12,29’ (tiga derajat dua belas koma dua puluh sembilan menit). Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 5° 50,64’ (lima derajat lima puluh koma enam puluh empat menit) hingga 7° 6,27’ (tujuh derajat enam koma dua puluh tujuh menit).

    “Kondisi tersebut telah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang menjadi acuan utama dalam penetapan awal bulan Hijriah di kawasan Asia Tenggara,” ungkapnya.
     

     

    Penetapan Awal Zulhijah dan Iduladha 2025
    Penetapan awal Zulhijah 1446 H akan dilakukan setelah Menteri Agama akan mendengarkan tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para peserta sidang. Keputusan tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat dan disiarkan secara langsung oleh media.

    “Hasil rukyatulhilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan awal Zulhijah 1446 H sekaligus penentuan Hari Raya Iduladha 2025,” jelas Arsad.

    Sidang isbat akan dihadiri sejumlah pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, serta para pakar ilmu falak dari organisasi keagamaan Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, pimpinan ormas Islam, dan pondok pesantren.

     

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijah 1446 H/2025 Masehi pada hari ini, Selasa, 27 Mei 2025. Sidang ini sekaligus penentuan Iduladha 2025.
     
    Rangkaian sidang isbat ini akan dimulai pukul 16.00 WIB  dan akan diawali dengan seminar posisi hilal yang menghadirkan para ahli astronomi dan pakar ilmu falak dari organisasi masyarakat Islam. Nantinya, pelaksanaan sidang isbat ini akan diawali dengan pemantauan hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia.
     
    “Pemantauan hilal awal Zulhijah akan dilakukan di 114 titik di seluruh Indonesia pada 27 Mei mendatang,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat dikutip dari laman Kemenag Selasa, 27 Mei 2025.

    Setelah itu, sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup. Kemenag juga akan menerima laporan hasil rukyatulhilal dari seluruh titik pemantauan. 
     
    Berdasarkan hasil perhitungan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk, yakni antara 0° 44,15’ (nol derajat empat puluh empat koma lima belas menit) hingga 3° 12,29’ (tiga derajat dua belas koma dua puluh sembilan menit). Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 5° 50,64’ (lima derajat lima puluh koma enam puluh empat menit) hingga 7° 6,27’ (tujuh derajat enam koma dua puluh tujuh menit).
     
    “Kondisi tersebut telah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang menjadi acuan utama dalam penetapan awal bulan Hijriah di kawasan Asia Tenggara,” ungkapnya.
     

    Baca juga: Kapan Hari Raya Iduladha 2025? Yuk Cek Versi Pemerintah, NU dan Muhammadiyah

     

    Penetapan Awal Zulhijah dan Iduladha 2025
    Penetapan awal Zulhijah 1446 H akan dilakukan setelah Menteri Agama akan mendengarkan tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para peserta sidang. Keputusan tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat dan disiarkan secara langsung oleh media.
     
    “Hasil rukyatulhilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan awal Zulhijah 1446 H sekaligus penentuan Hari Raya Iduladha 2025,” jelas Arsad.
     
    Sidang isbat akan dihadiri sejumlah pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, serta para pakar ilmu falak dari organisasi keagamaan Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, pimpinan ormas Islam, dan pondok pesantren.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Hasil Sidang Isbat: 1 Dzulhijjah 1446 Jatuh Rabu 28 Mei, Idul Adha 6 Juni 2025 – Page 3

    Hasil Sidang Isbat: 1 Dzulhijjah 1446 Jatuh Rabu 28 Mei, Idul Adha 6 Juni 2025 – Page 3

    Menurut Cecep, posisi hilal di wilayah Indonesia didapati ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal, yakni minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Metode penentuan awal bulan Dzulhijjah 1446 H sendiri menggunakan rukyat dan hisab.

    “Tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara 0,74 derajat di Jayapura dan elongasi antara sampai 3,2 derajat di Banda Aceh, Sabang lebih sedikit dan elongasi sampai 5,84 derajat sampai 7,10 derajat,” jelas dia.

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menetapkan tanggal yang sama, 28 Mei 2025, untuk 1 Dzulhijjah 1446 H, menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dalam kalender Hijriah dan sangat penting bagi umat Islam karena di bulan ini terdapat ibadah haji dan kurban.

    Sepuluh hari pertama Dzulhijjah dianggap sebagai waktu yang paling dicintai Allah SWT untuk beramal kebaikan. Oleh karena itu, mengetahui tanggal 1 Dzulhijjah sangat penting untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan ibadah, termasuk puasa Tarwiyah dan Arafah.

  • 18 Perguruan Tinggi yang Dapat Tarif Diskon 10 Persen dari KAI, Berlaku Mulai 25 Mei 2025

    18 Perguruan Tinggi yang Dapat Tarif Diskon 10 Persen dari KAI, Berlaku Mulai 25 Mei 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kabar menyenangkan datang dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang menyediakan diskon tiket 10% untuk untuk mahasiswa dan alumni kampus.

    Tiket kereta api KAI, berlaku untuk perjalanan jarak menengah hingga jarak jauh, dengan beragam kelas yakni ekonomi, bisnis hingga eksklusif.

    Program ini akan resmi berlaku mulai pada Minggu 25 Mei 2025 hingga 20 Mei 2028, dengan masa berlaku berbeda-bed tergantung kampusnya.

    Meski program ini diperuntukkan ke civitas akademik dan alumni kampus, namun tidak semua kampus mendapatkan kebijakan tersebut.

    Berikut daftar 18 perguruan tinggi yang dapat tarif diskon 10%;

    Universitas Sebelas Maret (UNS)

    Universitas Indonesia (UI)

    Universitas Gadjah Mada (UGM)

    Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

    Institut Pertanian Bogor (IPB)

    Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

    Universitas Airlangga (UNAIR)

    Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

    Universitas Negeri Semarang (UNNES)

    Universitas Semarang (USM)

    Universitas Brawijaya (UB)

    President University

    Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU)

    Universitas Darusalam Gontor (UNIDA GONTOR)

    Universitas Kristen Maranatha

    Universitas PGRI Madiun (UNIPMA)

    Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)

    Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ)

    Menariknya, bukan hanya mahasiswa-mahasiswi di kampus, promo ini juga berlaku untuk dosen, hingga tenaga pendidik kampus yang terdaftar.

    Penting untuk diketahui, bahwa diskon ini tidak berlaku untuk kereta lokal, tarif promo atau layanan wisata.

    Sementara, cara untuk mendapatkan potongan, terlebih dahulu harus mendaftar ke Costumer Service statiun dan menunjukkan bukti identitas asli.

    Setelah berhasil ditahap registrasi, penumpang bisa langsung membeli tiket melalui aplikasi KAI access, tarif diskon akan otomatis muncul.

    Satu tiket hanya untuk satu perjalanan, sehingga setiap penumpang wajib membawa identitas saat boarding.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Hasan Nasbi: Pemerintah Mau Sikat Premanisme, Bukan Ormas

    Hasan Nasbi: Pemerintah Mau Sikat Premanisme, Bukan Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan penegasan terkait maraknya pemberitaan dan kekhawatiran publik terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai kerap meresahkan, termasuk kasus penyitaan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dalam keterangannya, Hasan meminta agar istilah “ormas” tidak digunakan secara sembarangan karena dapat menimbulkan generalisasi yang merugikan banyak organisasi sah.

    “Mari samakan istilahnya. Jangan mudah menggunakan istilah Ormas. Karena Ormas itu banyak, teman-teman. Jadi Ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI, PWI itu Ormas. Kalau kalian bergabung di AJI, itu juga Ormas. Nahdlatul Ulama, Ormas. Muhammadiyah, Ormas. Apa lagi, sebut saja. Jadi, banyak,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Senin (26/5/2025). 

    Menurut Hasan, yang menjadi perhatian dan target penindakan dari pemerintah bukanlah ormas secara umum, melainkan tindakan-tindakan yang berbau kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan, atau yang disebutnya sebagai premanisme. 

    “Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme. Baik premanismenya individual, berkelompok, maupun organisasi.”

    Hasan menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung agar segala bentuk premanisme diberantas sesegera mungkin. Salah satu alasan utama dari sikap tegas ini adalah demi menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat dan kondusif. 

    “Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha. Banyak sekali investor-investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini. Sehingga investor, pengusaha itu harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak diperlukan,” tuturnya.

    Pemerintah, kata Hasan, memiliki tujuan jangka panjang untuk menyederhanakan proses bisnis di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan daya saing investasi meningkat. Dalam konteks ini, premanisme dipandang sebagai penghambat serius yang tidak bisa ditoleransi.

    Menindaklanjuti arahan Kepala Negara, aparat penegak hukum telah diminta untuk melakukan langkah-langkah konkret dan terukur.

    “Dan Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian, tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan.”

    Hasan pun mengingatkan agar publik dan media tidak serta-merta menyematkan label “ormas” pada setiap kelompok yang berbuat onar. Menurutnya, penggunaan istilah yang tidak tepat bisa merusak reputasi organisasi-organisasi sah yang justru memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

    “Lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, jangan terlalu mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas ini ada undang-undangnya, mereka dibolehkan untuk berdiri, dan banyak sekali ormas. Kalau kita menggunakan istilah ormas, maka kita akan memukul rata semua organisasi. Organisasi yang sebagian besar itu tidak melakukan premanisme,” pungkas Hasan.

  • 4 Desak Kasus Ayam Goreng Widuran Diproses Hukum, Muhammadiyah: Langgar UU Produk Halal Nasional

    4 Desak Kasus Ayam Goreng Widuran Diproses Hukum, Muhammadiyah: Langgar UU Produk Halal Nasional

    Desak Kasus Ayam Goreng Widuran Diproses Hukum, Muhammadiyah: Langgar UU Produk Halal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pimpinan Pusat (PP)
    Muhammadiyah

    Anwar Abbas
    menilai, kasus penyajian
    menu non-halal
    di
    Ayam Goreng Widuran
    telah melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH).
    Anwar menyayangkan sikap pihak pengelola restoran yang sudah berjualan selama 52 tahun, tetapi tidak mencantumkan label non-halal.
    “Kami sangat menyayangkan sikap dari pihak pengelola restoran karena mereka sudah berjualan 52 tahun lamanya, tetapi tidak membuat keterangan yang secara eksplisit mencantumkan status tidak halal di outlet maupun pada platform daring mereka,” imbuh Anwar, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (26/5/2025).
    Anwar juga menyayangkan pengelola restoran yang tidak berlaku jujur kepada konsumen sebelum kasus ini mencuat ke permukaan media sosial.
    “Sekarang baru mereka cantumkan dalam beberapa hari terakhir setelah maraknya protes warga,” ucap dia.
    Karena itu, menurut Anwar, ada unsur kesengajaan dari pengelola restoran yang telah beroperasi sejak tahun 1973 di Kota Solo, Jawa Tengah, tersebut.
    “Bagaimana duduk masalahnya bila dilihat dari perspektif
    UU Jaminan Produk Halal
    (UUJPH) yang sudah diundangkan pada tahun 2014. Bisa si pelaku berkilah dia tidak tahu tentang adanya hukum yang dia langgar? Hal ini tentu tidak bisa diterima,” ujar dia.
    “Semestinya pihak restoran memberi tahu para pelanggannya, apakah secara verbal atau tertulis, tentang status non-halal dari produk ayam goreng yang mereka jual, tetapi ternyata hal itu tidak terjadi,” sambung dia.
    Oleh sebab itu, Anwar mengatakan kasus ini tidak bisa diterima oleh umat Islam dan harus berlanjut ke ranah hukum.
    Sebelumnya diberitakan, rumah makan Ayam Goreng Widuran yang berdiri sejak 1973 menjadi perbincangan hangat di media sosial.
    Restoran ini diketahui menggunakan bahan non-halal dalam menu ayam kremes, yang baru diketahui publik setelah viral di internet.
    Kekecewaan konsumen mencuat di kolom ulasan Google Review, di mana banyak yang mengaku merasa tertipu karena menyangka seluruh menu yang disajikan adalah halal.
    Sebagian pelanggan bahkan baru menyadari status non-halal setelah membaca pemberitaan dan komentar warganet.
    Salah satu karyawan resto tersebut mengonfirmasi bahwa label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bus Pariwisata Tabrak Motor di Lamongan, Satu Tewas dan Satu Luka Serius

    Bus Pariwisata Tabrak Motor di Lamongan, Satu Tewas dan Satu Luka Serius

    Lamongan (beritajatim.com) – Kecelakaan maut melibatkan bus pariwisata dan sepeda motor terjadi di Jalan Nasional Lamongan-Babat, tepatnya di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Senin (26/5/2025). Insiden tragis ini menyebabkan satu orang tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka serius.

    Korban tewas diketahui bernama Priambodo, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Saat kejadian, ia tengah berboncengan dengan istrinya menuju arah Lamongan. Sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak dari belakang oleh bus pariwisata bernomor polisi B 7293 FGA yang dikemudikan oleh Nur Sodik.

    “Korban diduga melambatkan laju motornya. Pada saat bersamaan, sebuah bus pariwisata dari arah belakang berusaha mengambil jalur kiri. Sopir bus kemungkinan tidak melihat keberadaan sepeda motor di depannya hingga akhirnya menabrak korban dari belakang,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Lamongan, Ipda Hadi Siswanto.

    Benturan keras menyebabkan Priambodo mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara sang istri selamat, namun mengalami luka berat di kepala dan langsung dilarikan ke RS Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan intensif.

    “Korban pria meninggal dunia di lokasi akibat luka berat di kepala. Istrinya mengalami luka dan langsung kami evakuasi ke rumah sakit,” tambah Hadi.

    Petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sopir bus untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kendaraan yang terlibat juga turut diamankan sebagai barang bukti.

    “Kami mengimbau pengguna jalan untuk lebih waspada, terutama di jalur-jalur rawan,” tutup Hadi. [fak/beq]

  • Komitmen Pemprov Kalsel wujudkan produk hilirisasi ikan Haruan

    Komitmen Pemprov Kalsel wujudkan produk hilirisasi ikan Haruan

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) meluncurkan produk hilirisasi ikan haruan atau ikan gabus “Sunbumin”, Minggu (25/5/2025). Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen mendorong terwujudnya produk hilirisasi perikanan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Produk albumin berbentuk kapsul yang diekstrak dari ikan haruan ini dikenal mengandung protein tinggi dan dapat mempercepat mengatasi luka bekas operasi. (Latif Thohir/Chairul Fajri/Ahmad Faishal Adnan)

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)