Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjadi salah satu dari tiga terlapor ijazah mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya, Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa mendapat banyak teror.

    Hal ini diungkapkan Tifa pada cuitan terbarunya di X. Menggambarkan sebuah perlawanan atas apa yang diterimanya usai terus menyoroti ijazah Jokowi.

    “Kalau soal teror lewat WA, DM, Inbox, jangan ditanya!,” kata Tifa dalam keterangannya (29/5/2025).

    Bukan hanya teror lewat WhatsApp hingga pesan di Instagram, Tifa juga mengklaim terdapat pihak yang hendak meretas akun X pribadinya.

    “Ada pihak yang meretas akun X saya,” tandasnya.

    Tifa belakangan ini memang menjadi sosok yang terus menyerang Jokowi. Bahkan melempar isu dugaan ijazah palsu ke Iriana Jokowi.

    Sebelumnya, Dokter Tifa kembali melempar isu ijazah palsu. Tapi kini menyasar Iriana Jokowi.

    Melalui cuitannya di X, Tifa mempertanyakan kampus Iriana sehingga memperoleh gelar Sarjana dan Magister.

    “Mungkin ada yang punya update info Ibu Iriana lulus Sarjana Ekonomi (SE) dan Magister Manajemen (MM) dari Universitas mana saja ya?,” kata Tifa.

    Bukan tanpa alasan, Iriana yang disebut memiliki gelar tersebut namun tidak tercatat di laman Wikipedia.

    “Karena info di Wikipedia kurang update, di situ tertulis Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tapi hanya sampai 6 semester,” ucapnya.

    Di Wikipedia, Iriana dijelaskan berhenti melanjutkan pendidikannya pada semester enam karena menikah dengan Jokowi.

    “Kasihan beliau kalau betul sudah Sarjana bahkan S2, maka Wikipedianya perlu dikoreksi,” tandasnya.

  • Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida Nasional 29 Mei 2025

    Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida Nasional 29 Mei 2025

    Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,
    Anwar Abbas
    , mengatakan
    Israel
    tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan, sekalipun
    Palestina
    telah merdeka nantinya.
    Hal ini diungkapkan Anwar Abbas menanggapi pernyataan Presiden
    Prabowo Subianto
    yang menyebut syarat mutlak untuk mengakui entitas negara Zionis Israel adalah terwujudnya
    kemerdekaan Palestina
    .
    “Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis (29/5/2025).
    Anwar mengatakan, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
    Oleh karena itu, Anwar Abbas menyebut jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
    “Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” tandasnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan, di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian
    two states solution.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemrnag) RI membentuk susunan delegasi jemaah haji asal Indonesia atau Amirul Hajj untuk musim haji 2025. Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sementara Wamenag Romo Muhammad Syafi’i sebagai Wakil Amirul Hajj.

    “Sesuai dengan undang-undang bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj, saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian, Wakil Amirul Hajj, Romo Muhammad Syafi’i,” kata Nasaruddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

    Pada hari ini, Amirul Hajj terbang ke Saudi untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dalam melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji,” tutur Nasaruddin.

    “Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji terutama di masa-masa akan datang,” sambungnya.

    Berikut daftar Amirul Hajj Indonesia pada musim 2025:

    Ketua Amirul Hajj: Nasarudin Umar (Menteri Agama)

    Wakil Ketua Amirul Hajj: Romo Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama)

    Sekretaris Amirul Hajj: Arskal Salim (Sesditjen Pendidikan Islam Kemenag)

    Wakil Sekretaris Amirul Hajj: Jojon Novandri (Tenaga Ahli Kemenag)

    Anggota Amirul Hajj dari Kalangan Menteri dan/atau Kepala Badan:

    1. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi

    2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi

    3. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf

    4. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak

    5. Kepala BPOM Taruna Ikrar

    6. Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy

    7. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Anggota Amirul Hajj dari kalangan organisasi Islam:

    1. Sekjen MUI Amirsyah, Sanusi Tambunan

    2. Katib ‘Aam PBNU, Ahmad Said Asrori

    3. Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar

    4. Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sekaligus Rektor IPB University, Arif Satria.

     

  • Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis (29/5/2025) siang. Rombongan ini bertolak dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, pukul 13.41 WIB.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar selaku ketua Amirul Hajj tahun ini, menyampaikan tugas utama delegasi adalah memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Makkah.

    “Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan diplomasi haji di Arab Saudi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” ujar Nasaruddin.

    UU tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sementara itu, penugasan para delegasi diberikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Delegasi Bertugas Selama 20 Hari di Makkah

    Selama di Arab Saudi, delegasi Amirul Hajj akan berada di Tanah Suci selama 20 hari, dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025. Mereka juga akan didampingi 22 orang Mustasyar Diny (konsultan ibadah), guna memastikan pelaksanaan ibadah jemaah berjalan lancar dan sesuai syariat.

    Hingga saat ini, menurut laporan Nasaruddin kloter yang telah diberangkatkan mencapai 482. Untuk  jemaah haji reguler berjumlah 180.734 orang

    Semantara itu, calon haji 2025 perempuan mencapai 105.085 dan laki-laki berjumlah 84.649 ornag. Jemaah haji khusus yang telah tiba sebanyak 15.033.

    Susunan Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Keberangkatan Amirul Hajj menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Diharapkan, kehadiran mereka dapat memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah haji Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama diplomatik dengan Arab Saudi.

  • Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengumumkan susunan delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M pada Kamis (29/5/2025). Delegasi ini akan memimpin dan mengawal langsung pelaksanaan ibadah haji 2025 di Makkah, Arab Saudi.

    Dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan delegasi Amirul Hajj tahun ini terdiri dari tokoh-tokoh penting lintas instansi dan organisasi.

    Tugas Utama Delegasi Amirul Hajj 2025

    Keberangkatan delegasi Amirul Hajj ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka memiliki misi khusus untuk:
    1. Memastikan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berjalan maksimal
    2. Memimpin misi haji Indonesia secara menyeluruh
    3. Melaksanakan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi selama musim haji

    “Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin.

    Waktu dan Jadwal Keberangkatan

    Rombongan Amirul Hajj diberangkatkan dari Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang pada pukul 13.41 WIB.

    Mereka dijadwalkan berada di Makkah selama 20 hari, dan akan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025, jika tidak ada hambatan mendesak.

    Susunan Lengkap Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Delegasi Amirul Hajj 1446 H diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Keberadaan tokoh-tokoh penting dalam rombongan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat haji secara menyeluruh, profesional, dan penuh tanggung jawab.

  • 2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Partai
    Golkar
    , Muhammad Sarmuji khawatir dengan Nahdlatul Ulama (
    NU
    ) dan
    Muhammadiyah
    jika
    pendidikan dasar
    di
    sekolah swasta
    terealisasi akibat putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    Sebab, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki banyak lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Indonesia.
    “Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar,” ujar Sarmuji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    NU dan Muhammadiyah tersebut juga memiliki partisipasi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
    Ia khawatir, partisipasi masyarakat akan mati jika putusan MK soal digratiskannya SD-SMP swasta terwujud.
    “Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam dunia pendidikan,” ujar Sarmuji.
    Di samping itu, ia juga mengkhawatirkan beban anggaran yang ditanggung negara jika pendidikan dasar di
    sekolah negeri dan swasta
    digratiskan.
    “Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah,” ujar Sarmuji.
    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, pemerintah harus segera merespon putusan MK soal pembiayaan untuk pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta.
    Hal pertama yang bisa dilakukan adalah integrasi sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.
    “Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta,” ujar Kornas JPPI, Ubaid Matraji lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/5/2025).
    Kedua adalah realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD harus segera diaudit, direalokasi, dan dioptimalkan secara transparan.
    “Prioritas utama harus diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas yang menunjang pendidikan dasar bebas biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Ubaid.
    Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah dasar, baik di negeri maupun swasta.
    Terakhir, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan mengenai implikasi putusan MK ini.
    “Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya,” ujar Ubaid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan MK sekolah gratis

    Golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan MK sekolah gratis

    “Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku khawatir negara tidak akan sanggup menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang SD hingga SMP di bawah naungan negara maupun swasta harus digratiskan, karena kondisi anggaran yang terbatas.

    Menurut dia, anggaran untuk pendidikan itu bersifat sangat luas sehingga akan cukup rumit bila negara harus membiayainya. Meski begitu, dia memahami bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat

    “Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah,” kata Sarmuji di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa MK seharusnya mencermati kondisi realitas yang ada karena keputusan tersebut bisa berdampak luas.

    Di sisi lain, dia pun khawatir bahwa putusan tersebut bakal mematikan partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Misalnya, kata dia, organisasi islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga memiliki lembaga pendidikan yang merupakan swasta.

    Menurut dia, dua organisasi tersebut memiliki lembaga pendidikan yang sangat banyak di tanah air. Jika lembaga pendidikan mereka harus digratiskan, maka negara harus menggelontorkan biaya yang sangat besar.

    Padahal, kata dia, partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan itu salah satu pilar utama kemajuan sebuah bangsa yang sudah berlangsung bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Maka, dia mengatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu memiliki peran yang penting dalam mencerahkan, dalam memajukan kehidupan bangsa.

    “Kita tidak menyatakan tidak sepakat, karena nggak sepakat juga keputusan MK bersifat final dan mengikat,” katanya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    MK meminta negara mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah swasta, dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah swasta tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Heboh 2 Nakes Jombang Live TikTok di Ruang Operasi, Berujung Dipecat

    Heboh 2 Nakes Jombang Live TikTok di Ruang Operasi, Berujung Dipecat

    Dua tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Mojoagung, Jombang, bikin heboh karena live TikTok di ruang operasi.

    Direktur RSU PKU Muhammadiyah, dr Dwi Rizki Wulandari, membenarkan kedua nakes tersebut adalah karyawannya. dr Dwi pun menilai aksi keduanya sebagai pelanggaran berat.

  • Sosiolog: Islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan

    Sosiolog: Islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Zuly Qodir mengatakan bahwa Islam moderat dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghadirkan syariat dalam konteks kebhinekaan.

    Zuly mengatakan praktik syariat Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip keberagaman karena dijalankan dengan menghargai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kebangsaan.

    “Namun, di tengah upaya menjaga kebersamaan, masih saja muncul kelompok radikal yang menuduh umat Islam moderat sebagai kaum munafik karena dianggap tidak mendukung penerapan syariat secara formal,” ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan tuduhan tersebut umumnya didasarkan pada penafsiran ayat Al-Qur’an yang keliru. Penafsiran ayat, misalnya lafaz al hukmu illallah (‘tidak ada hukum kecuali hukum Allah’), harus dipahami secara kontekstual alih-alih dijadikan sebagai klaim pembenaran secara sepihak.

    “Ayat-ayat tersebut memang benar demikian bunyinya, tetapi perlu dipahami bahwa maknanya terbatas pada hukum keagamaan, bukan hukum kemasyarakatan atau kenegaraan,” ujar Zuly.

    Menurut dia, hukum keagamaan seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji memang harus ditaati umat Islam. Namun, hukum kemasyarakatan atau kenegaraan diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

    Zuly merasa penjelasan tersebut penting untuk dipahami oleh masyarakat luas. Terlebih, di tengah maraknya narasi radikal yang menolak hukum negara dengan alasan melanggar hukum Tuhan.

    Sejak awal berdiri, kata Zuly, Indonesia telah menyatakan dirinya bukan sebagai negara agama. Hal itu diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai-nilai keagamaan, termasuk Islam, tetap dihargai dan diakomodasi oleh negara.

    “Bukti nyata dari akomodasi ini dapat dilihat dari perayaan hari-hari besar keagamaan yang diakui oleh negara, serta tidak adanya pelarangan terhadap aktivitas peribadatan, baik yang wajib maupun sunah, di seluruh penjuru negeri,” ucapnya.

    Ia meyakini Indonesia adalah negara yang menghargai kebebasan beragama. Prinsip ini sesuai dengan semangat Perjanjian Madinah pada zaman Rasulullah yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

    Lebih lanjut Zuly berpesan agar narasi moderasi beragama konsisten dilakukan untuk menekan narasi radikal.

    Ia juga mengingatkan umat beragama untuk tidak meniru aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal.

    “Upaya kontranarasi terhadap paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak. Narasi moderat harus didukung oleh aksi nyata dan penyebaran nilai-nilai kebangsaan yang kuat,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hilal Idul Adha Cuma Terlihat di Aceh, Menag: Jangan Lagi Beda Pendapat, Ini “Last Minute” Nasional 27 Mei 2025

    Hilal Idul Adha Cuma Terlihat di Aceh, Menag: Jangan Lagi Beda Pendapat, Ini “Last Minute” Nasional 27 Mei 2025

    Hilal Idul Adha Cuma Terlihat di Aceh, Menag: Jangan Lagi Beda Pendapat, Ini “Last Minute”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI,
    Nasaruddin Umar
    , meminta agar tidak ada perdebatan terkait hilal Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025, yang hanya terlihat di Aceh.
    Nasaruddin mengatakan, proses penetapan awal Dzulhijah 1446 Hijriah awalnya berlangsung alot karena hilal tidak terlihat.
    Namun, pada detik-detik terakhir akan diputuskan, seorang perukyat hilal di Aceh melaporkan telah melihat hilal dan telah disumpah.
    “Jadi, jangan lagi ada perbedaan pendapat. Oh ini kan ada 1 orang (yang melihat hilal). Ini juga
    last minute
    . Ini dasar-dasar pertemuan kita tadi dengan demikian yang sangat kuat,” kata Nasaruddin, di Kantor
    Kementerian Agama
    , Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
    Nasaruddin menuturkan, meski hanya satu orang yang melihat hilal, ada beberapa hal yang menguatkan pendapat rukyat hilal tersebut.
    Pertama, ijtimak di seluruh Indonesia itu sudah terjadi.
    Kedua, sudah melewati standar MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) di mana hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat.
    “Ketinggian hilal di Aceh, 3°12’29”, berarti sudah lewat. Kemudian sudut elongasi sudah melewati standar MABIMS. Standar MABIMS itu adalah 6°, sedangkan di Aceh itu sudah 7°6’27”,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menuturkan, ketinggian hilal itu sudah jauh, begitu pula sudut elongasinya yang sudah sampai 6 derajat.
    “Dengan demikian menambah keyakinan kita,
    last minute
    dia tiba-tiba menyaksikan bulan dan langsung disumpah,” ujar dia.
    Keputusan pemerintah ini sama dengan ormas Islam
    Muhammadiyah
    yang sebelumnya memastikan tanggal 1 Dzulhijah 1446 Hijriah juga jatuh pada 28 Mei 2025 dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat (6/6/2025).
    Muhammadiyah sendiri menggunakan metode perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang menetapkan pergantian bulan hijriah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.