Organisasi: Muhammadiyah

DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak pada keuangan negara.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025).

Adde Rosi menekankan pentingnya menyeimbangkan semangat afirmasi untuk kesetaraan akses pendidikan dengan realitas partisipasi masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

Adde Rosi menyatakan pemahamannya atas semangat konstitusional putusan MK guna menghapus diskriminasi dan hambatan ekonomi, khususnya bagi peserta didik yang terpaksa ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Kami mengapresiasi penegasan MK bahwa negara wajib memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat akses pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi atau sarana,” ujar Adde.

Ia menekankan bahwa putusan MK tetap memberikan ruang bagi sekolah swasta mandiri untuk membiayai operasionalnya selama memenuhi kriteria, tanpa dipaksa gratis tanpa dukungan anggaran negara.

Adde Rosi juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap partisipasi masyarakat. “Partisipasi aktif ormas seperti NU dan Muhammadiyah melalui ribuan sekolah swasta mereka adalah tulang punggung pendidikan Indonesia sejak pra-kemerdekaan,” ucap Adde.

Legislator Golkar Dapil Banten I itu khawatir, jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan pendidikan gratis ini berpotensi mengurangi semangat gotong royong dan membebani negara secara finansial. Adde menambahkan, sekolah berbasis masyarakat ini turut memperkaya khazanah pendidikan nasional dengan kearifan lokal dan nilai keagamaan.

Pada aspek pembiayaan pendidikan dasar gratis, Adde mempertanyakan kesiapan anggaran pemerintah. Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan alokasi pendidikan APBN 2025 mencapai 20% (Rp724 triliun), namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

“Jika harus menanggung biaya operasional penuh sekolah swasta dasar-menengah juga, dari mana sumber tambahan anggarannya? Apakah pemerintah siap realokasi atau naikkan defisit di tengah program efisiensi?” ucap Adde.

Aspek lain dari kesiapan anggaran adalah perlunya penataan alokasi anggaran, sebagai salah satu contohnya adalah pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL), yang menghabiskan 39% dari total anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2025, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22% dari anggaran tersebut.

Ironisnya, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di PTN (3,9 juta) dan PTS (4,4 juta). Penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.

Perlu penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan. Program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat Undang-undang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-undang.

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan. Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat …

02/06/2025 10:00
NGOPI NDALU: Mahasiswa PR 3 UMM Hangatkan Malam di Taman Dolan Batu Bersama Delegasi Kampus se-Malang Raya

Malang (beriajatim.com) – Suasana hangat dan penuh kebersamaan menyelimuti malam Sabtu (31/5) di Taman Dolan Batu. Praktikum Public Relations 3 (PR 3) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sukses menggelar kegiatan pra-event bertajuk NGOPI NDALU, sebagai pembuka resmi rangkaian acara DOLANSEK 2025.

Mengusung konsep ngobrol santai dalam suasana malam, acara ini menghadirkan puluhan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus ternama di Malang Raya. Hadir di antaranya delegasi dari Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Merdeka Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, Politeknik Negeri Malang, hingga tuan rumah UMM sendiri.

“Kami percaya kolaborasi itu tumbuh dari ruang-ruang kecil yang akrab. Lewat NGOPI NDALU, kami ingin membuka jalan agar mahasiswa lintas kampus merasa menjadi bagian dari DOLANSEK sejak awal,” ujar Harkita Prabaningrum, Koordinator Etherea Creative sekaligus mahasiswa PR 3 UMM.

Dengan konsep lesehan ala pedesaan, para peserta disambut sejak pukul 18.00 WIB dengan kopi hangat, camilan tradisional, serta lampu temaram yang menghadirkan suasana intim dan santai. Meski bersifat terbuka, undangan ke acara ini terbatas demi menjaga keakraban dan kenyamanan peserta. Menariknya, seluruh peserta tidak dikenakan biaya sepeser pun.

Acara dibuka dengan pertunjukan akustik yang memikat, dilanjutkan dengan stand-up comedy yang sukses mencairkan suasana. Puncak kehangatan malam terjadi saat sesi bincang santai dimulai. Di sinilah peserta diajak mengenal lebih dalam tentang DOLANSEK 2025 dan segmen menarik bertajuk Sambung Roso, yakni sesi interaksi rahasia yang mempertemukan dua peserta acak dalam percakapan personal.

“Sambung Roso kami hadirkan sebagai bagian kejutan. Ini bukan hanya hiburan, tapi cara kami mempererat keterhubungan antar individu yang mungkin tak saling kenal sebelumnya,” tambah Harkita.

Dukungan pun datang dari pihak tuan rumah. Miftah Hadi, Owner Taman Dolan Batu, menyambut hangat penyelenggaraan acara ini. Ia menilai, kegiatan seperti NGOPI NDALU menjadi jembatan strategis untuk memperluas koneksi Taman Dolan di kalangan mahasiswa.

“Kolaborasi dengan mahasiswa UMM ini sangat berarti bagi kami. Semangat mereka sejalan dengan visi kami untuk lebih dekat dengan generasi muda dan terus berkembang sebagai destinasi yang kreatif dan ramah komunitas,” ungkap Miftah.

Dengan suksesnya NGOPI NDALU, Praktikum PR 3 UMM kian mantap melangkah menuju event utama DOLANSEK 2025. Event outbound ini dirancang untuk mempertemukan lebih banyak komunitas mahasiswa dalam kegiatan penuh kolaborasi, kekompakan, dan semangat lintas kampus.

01/06/2025 10:12
Studi: Mayoritas Iklan di Forum Dark Web Asia Tenggara Terkait dengan Indonesia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menurut studi yang dilakukan Positive Technologies, mayoritas iklan (28%) di forum dark web di Asia Tenggara terkait dengan Indonesia.

Masih dengan studi yang sama, 62% dari semua serangan siber yang menyerang organisasi-organisasi di Indonesia mengakibatkan kebocoran data.

Analisis terhadap unggahan di dark web juga mengungkapkan bahwa sektor sains dan pendidikan masuk dalam lima sektor teratas yang paling rentan terhadap serangan hacker di kawasan Asia Tenggara.

Para ahli mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam memperkuat infrastruktur digital serta memperluas program literasi digital bagi masyarakat.

Namun, pengadopsian teknologi digital yang pesat di Indonesia juga menegaskan adanya kebutuhan mendesak atas langkah-langkah keamanan siber yang lebih kuat.

Untuk mendorong keamanan siber di Indonesia, Positive Technologies menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan kerja sama dengan empat institusi pendidikan terkemuka di Indonesia.

Antara lain Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas NU NTB, Business Center Alumni UI (KBA UI), dan Yayasan Sakuranesia. Kolaborasi ini akan berfokus pada peningkatan keterampilan para profesional keamanan siber di Asia Tenggara.

31/05/2025 16:00
Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama (Menag) RI
Nasaruddin Umar
mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
Amirul Hajj 2025
untuk menjalankan amanah negara.
Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
“Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
“Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
“Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin menambahkan, ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
ulama perempuan
.
Ulama perempuan
dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 14:33
SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi Nasional 31 Mei 2025

SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
Komisi X
DPR Hetifah Sjaifudian mengusulkan, penerapan secara bertahap implementasi putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan negara menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
Fase pertama atau untuk jangka pendek, pemerintah dapat memulainya dari SD dan SMP swasta yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Mungkin pertama, dalam jangka pendek, prioritas fase pertama, awal fokus ke
sekolah swasta
yang berbiaya rendah di daerah-daerah tertinggal, yang terpencil, pedalaman,” kata Hetifah dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
Pada fase pertama ini, pemerintah dapat menyasar sekolah-sekolah swasta yang dikelola organisasi keagamaan.
Sebab, banyak dari sekolah-sekolah tersebut membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan operasionalnya.
“Di situ banyak yayasan-yayasan seperti tadi Muhammadiyah, juga Yayasan Pendidikan Kristen di Papua, atau daerah-daerah lainnya yang juga memang membutuhkan sokongan pendanaan kalau ini digratiskan,” ujar Hetifah.
Setelah itu, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap fase pertama tersebut dan melanjutkannya ke fase jangka panjang.
“Kemudian fase jangka panjangnya baru perluasan kepada sekolah-sekolah lain dengan evaluasi berkala,” ujar Hetifah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah menyikapi serius putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan negara wajib membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
Karenanya, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan dilakukan dalam merumuskan implementasi putusan tersebut.
“Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Jumat (30/5/2025).
Pratikno memandang, putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025 merupakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” ujar Pratikno.
Putusan tersebut juga akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi. Khususnya bagi keluarga tidak mampu yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Pratikno.
“Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 12:32
Tika Bravani Memukau di Teater sebagai Istri KH Ahmad Dahlan

Jakarta, Beritasatu.com – Aktris Tika Bravani tampil memesona dalam pertunjukan monolog berjudul Aku Yang Tak Kehilangan Suara yang mengangkat kisah hidup Siti Walidah, istri pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan di Galeri Indonesia Kaya pada Jumat (30/5/2025) malam.

Dalam pertunjukan tersebut, Tika dengan penuh penghayatan memerankan sosok Siti Walidah, seorang perempuan tangguh yang menjadi salah satu pendiri Aisyiyah.

Tokoh ini dikenal luas karena perannya mendampingi perjuangan KH Ahmad Dahlan demi kemerdekaan bangsa dan kemajuan pendidikan perempuan.

“Rasanya luar biasa dan sangat tersanjung bisa dipercaya memerankan sosok Siti Walidah,” ungkap Tika Bravani seusai pertunjukan.

“Beliau adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan kaum perempuan. Saya merasa tertantang, apalagi pertunjukan ini bukan film, jadi tidak bisa ada pengulangan adegan,” tambahnya.

Tika sebelumnya pernah memerankan tokoh yang sama dalam film Nyai Ahmad Dahlan pada 2017. Namun, menurutnya, tampil di atas panggung teater monolog memberikan tantangan yang sangat berbeda.

“Kalau di film, kita bisa ulang kalau ada kesalahan, tetapi di pertunjukan seperti ini, semuanya harus lancar dari awal sampai akhir. Saya harus benar-benar menghafal dialog dan menyatu dengan karakter,” jelasnya.

Latihan untuk pertunjukan ini sudah dimulai sejak Januari 2025. Awalnya, pertunjukan direncanakan berlangsung pada 8 Maret 2025, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

Namun, karena bertepatan dengan bulan Ramadan, pementasan diundur hingga 30 Mei, tanggal yang juga bertepatan dengan hari wafatnya Siti Walidah.

Pertunjukan ini diselenggarakan oleh Regina Art bekerja sama dengan Djarum Foundation, dan menjadi refleksi mendalam tentang pengabdian perempuan dalam sejarah bangsa.

Hal yang membuat pengalaman ini semakin membekas bagi Tika adalah nilai-nilai yang ia pelajari dari sosok Siti Walidah. Ia mengaku kagum dengan ketegaran tokoh yang tetap setia dan tegar meski harus menjalani kehidupan rumah tangga yang dipenuhi tantangan.

“Beliau tahu bahwa suaminya menikah lagi, tetapi bisa menerima itu sebagai bagian dari perjuangan dan syiar. Ia tetap fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya pribadi merasa belum tentu bisa setegar beliau,” ungkap Tika dengan nada haru.

Melalui perannya sebagai istri KH Ahmad Dahlan, Tika Bravani tidak hanya menghadirkan tokoh sejarah ke atas panggung, tetapi juga menghidupkan kembali semangat perempuan yang bersuara dan mengabdi demi kemanusiaan tanpa kehilangan jati dirinya.

30/05/2025 22:55
Profil Ahmad Irawan, Anggota DPR Komisi II Soroti Peran MK pada Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Irawan menjadi salah satu wajah baru di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029. Mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V (Malang Raya) dari Fraksi Partai Golkar, ia aktif di Komisi II dan Badan Legislasi (Baleg).

Sebagai politisi muda berlatar belakang hukum, Ahmad Irawan vokal dalam isu reformasi birokrasi, aparatur negara, dan kepemiluan. Bagaimana sosok anggota DPR Ahmad Irawan? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

Profil Anggota DPR Ahmad Irawan

Ahmad Irawan memiliki fondasi pendidikan hukum yang kuat. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Timur.

Untuk memperdalam keahliannya, ia melanjutkan studi di program magister ilmu hukum Universitas Indonesia (UI), dengan fokus pada hukum tata negara dan administrasi publik. Pendidikan ini memperkuat kemampuannya dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ahmad Irawan dikenal sebagai pengacara profesional. Ia menjabat sebagai managing partner di kantor hukum Ahmad Irawan & Associates, menangani berbagai perkara strategis. Pengalaman ini membentuk sudut pandang kritisnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan merumuskan regulasi yang berpihak pada rakyat.

Kiprah di Komisi II dan Badan Legislasi

Di Komisi II DPR, Ahmad Irawan aktif menyuarakan penguatan partai politik dan transparansi pembiayaan. Ia juga menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilu, merujuk putusan diskualifikasi menyeluruh di Pilkada Barito Utara sebagai terobosan demokrasi. Sebagai anggota Baleg, dia mendorong penyusunan undang-undang yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Ahmad Irawan juga dikenal sebagai figur muda yang menjunjung integritas, transparansi, dan pelayanan publik berbasis keadilan hukum. Dedikasinya dalam memperjuangkan reformasi birokrasi dan kepemiluan menjadikannya sosok yang diperhitungkan di parlemen.

Anggota DPR Ahmad Irawan membawa warna baru di DPR dengan latar belakang hukum dan pengalaman profesionalnya. Aktif di Komisi II dan Baleg, dia fokus pada reformasi birokrasi, transparansi pemilu, dan undang-undang yang berpihak pada rakyat.

30/05/2025 19:21
Tokoh Muhammadiyah Tolak Akui Israel Sebagai Negara, Kecuali…

Bisnis.com, Jakarta — PP Muhammadiyah menolak secara tegas rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin bekerja sama dengan Israel. Pengakuan kedaulatan Israel hanya bisa dilakukan ketika mereka bertanggungjawab terhadap pembantaian warga Gaza.

Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut bahwa Israel bisa bekerja sama dengan Indonesia jika berhenti menjajah Palestina sekaligus memberi kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka.

Setelah dua hal tersebut dilakukan Israel, kata Anwar, barulah Israel bisa membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. “Jika Israel tetap ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel bisa berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh ke rakyat Palestina sehingga bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” tutur Anwar di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Selain itu, menurutnya, Pemerintah Israel juga harus bertanggungjawab penuh atas tindakan genosida dan perbuatan buruk ke Palestina selama ini.

“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” katanya.

Dia menegaskan bahwa UUD 1945 alinea pertama membeberkan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan penjajah.

“Sementara negara kita indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap seluruh penjajahan karena yang namanya penjajahan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujarnya

30/05/2025 14:34
Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Organisasi-organisasi masyarakat Islam angkat bicara mengenai Presiden RI
Prabowo Subianto
yang menyatakan Indonesia siap mengakui
Israel
sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui kedaulatan
Palestina
.
Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki “The Holy Land” itu.
Namun, kata Prabowo, hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.
“Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai
ormas Islam
di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
“Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Dengan begitu, Sudarnoto menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia.
“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata dia.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.
Jika Palestina merdeka, kata Anwar, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.
“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.
Menurut Anwar, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
“Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” ujar Anwar.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo jika Israel ingin diakui Indonesia sebagai negara.
Menurutnya, hal ini merupakan hubungan diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina.
“Saya kira itu bahasa diplomasi yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Gus Fahrur kepada
Kompas.com
, Kamis.
Dia mengatakan, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik saat ini untuk mengakhiri konflik.
“Banyak pihak menyerukan untuk dibuatnya ‘dua negara untuk dua warga’ yang hidup berdampingan secara damai. Tentu saja harus dilakukan dengan pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat terlebih dahulu oleh Israel,” kata Gus Fahrur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 07:57
Perubahan nama Jayakarta jadi Batavia

Sumber foto: https://surl.lu/pnwyoq/elshinta.com.

30 Mei 1619: Perubahan nama Jayakarta jadi Batavia
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 30 Mei 2025 – 06:13 WIB

Elshinta.com – Jan Pieterszoon Coen berhasil menaklukkan Jayapura dan mengganti namanya menjadi Batavia pada 30 Mei 1619.

Dilansir dari laman resmi Institut Kesehatan Jakarta (IKJ), nama Batavia berasal dari suku Batavia yaitu sebuah suku Jemanik didominasi oleh bangsa Belanda pada zaman kekaisaran romawi yang bermukim di tepi sungai rhein. Selain itu, Batavia merupakan nama kapal layar tiang tinggi asal Belanda yang dimiliki VOC.

Menurut Jurnal FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, awal mula pergantian nama Jayakarta menjadi Batavia saat terpilihnya Jan Pieterszoon Coen menjadi gubernur jenderal pada 21 Mei 1619 menggantikan Laurens Reael.

Coen membangun markas besar atau head quarter VOC sebagai strategi awal menguasai Indonesia. Markas digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan VOC di Hindia Belanda.

Markas berlokasi di Jayakarta, Coen memilih kota ini karena terdapat gudang dan loji VOC yang berdiri sejak 1610. Adapun alasan lain, dia tidak tertarik pada Banten dan Maluku karena menurutnya terlalu kecil untuk dijadikan pusat pemerintahan.

Namun, usaha Coen tidak berjalan dengan baik karena pangeran Jayakarta tidak menghendaki kehadiran dirinya di wilayah kekuasaannya. Akhirnya, Coen memilih memperkuat diri dengan membangun benteng di sekitar Jayakarta. Berkat kerja keras yang dilakukan, Coen mampu mendirikan pemerintahan Belanda selama 4 abad di Indonesia.

Keberhasilan Coen lagi-lagi harus berakhir, tepat pada tahun 1618 sultan Banten yang dibantu oleh tentang Inggris dibawah kekuasaan Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari wilayah Jayakarta. Kondisi ini membuat VOC terpaksa mengungsi ke Maluku untuk tetap bertahan. Akhirnya, Jayakarta bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kesultanan Banten.

Saat itu Coen tidak tinggal diam, tepat pada 30 Mei 1619 dia membawa 18 kapal perang untuk mengepung Jayakarta. Aksinya ini, berhasil membuat dirinya kembali berkuasa dengan membumihanguskan seluruh kota tersebut.

Akhirnya, Coen membangun kota baru bergaya Belanda diatas tanah jajahannya yang digunakan untuk kantor pusat VOC. JP Coen ingin menamakan kota pemerintah tersebut dengan nama Nieuwe Hollandia.

Namun, dewan pimpinan VOC kala itu memutuskan untuk mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, dengan alasan agar dapat mengenang suku Batavier yang merupakan nenek moyang bangsa Belanda.

Sumber : Elshinta.Com

30/05/2025 06:14