Organisasi: Muhammadiyah

  • Jadi Role Model PSI, Jokowi Diundang Hadiri Kongres Parpol Anaknya di Solo, Diminta Isi Sesi Diskusi

    Jadi Role Model PSI, Jokowi Diundang Hadiri Kongres Parpol Anaknya di Solo, Diminta Isi Sesi Diskusi

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diundang untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.

    Kongres PSI tahun ini akan digelar di kota asal Jokowi yakni Solo, Jawa Tengah pada besok Sabtu dan Minggu, 19-20 Juli 2025.

    Agenda Kongres PSI 2025 ini adalah penetapan hasil pemilihan ketua umum (Ketum) yang juga diikuti oleh sang petahana Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

    Menjelang kongres nasional, sejumlah pimpinan DPP PSI pun mengunjungi rumah Jokowi di Banjarsari, Solo pada Kamis (17/7/2025).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi diberi jaket dengan logo baru PSI.

    Jaket berwarna dominan hitam dengan aksen putih dan merah itu dikenakan Jokowi sembari tersenyum menunjukkan gambar gajah, logo baru partai politik (parpol) yang kini diketuai Kaesang tersebut.

    Sebagai informasi, PSI sekarang tidak lagi menggunakan bunga mawar merah sebagai lambang atau logo partainya.

    Logo PSI yang baru ialah siluet Gajah dengan badan berwarna hitam dan kepala berwarna merah.

    Sedangkan, tulisan nama partai juga mulai berganti, bukan lagi nama ‘Partai Solidaritas Indonesia’ melainkan ‘PSI Partai Super Tbk’.

    Aksi simbolik penyerahan jaket PSI ini lantas memperkuat rumor bahwa Jokowi akan bergabung sebagai anggota atau bahkan Dewan Pembina PSI.

    “DPP PSI bertemu dengan Pak Jokowi sekalian menyampaikan jaket PSI kepada Pak Jokowi. Ternyata ukurannya pas. Sekaligus jaket dengan logo baru simbol gajah,” kata Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman, dilansir TribunJateng.com.

    Andy menyebutkan bahwa sosok Jokowi memang telah menjadi role model atau panutan bagi PSI sejak awal partai ini berdiri pada 2014.

    “Pak Jokowi sejak awal menjadi role model PSI. Kelahiran PSI juga karena anak muda yang bergabung di awal yang rata-rata tidak punya background politik,” tutur Andy.

    “Karena melihat Pak Jokowi, dengan masuk politik bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Sebagai role model, tentu ini sebagai ekspresi penghormatan kepada Presiden Ketujuh yang punya jasa begitu besar kepada negeri ini selama 10 tahun menjabat sebagai presiden,” sambungnya.

    Adapun Kongres PSI yang akan berlangsung selama 2 hari itu akan digelar di dua lokasi yaitu di Graha Saba Buana dan Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Selain sebagai tamu undangan, Jokowi juga diminta menjadi pengisi sesi diskusi bersama kader dan pengurus PSI dari seluruh Indonesia.

    “Pada saat kongres, Pak Jokowi mengisi sesi memberikan ceramah kepada kader,” ujar Andy.

    Sesi tersebut rencananya akan digelar dalam format forum terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh peserta kongres.

    Hasil Sementara Pemilihan Ketum PSI

    Calon Ketua Umum (Caketum) nomor urut 2, PSI sekaligus petahana, Kaesang Pangarep, sementara unggul dalam proses penghitungan suara pemilihan Ketum PSI melalui e-voting, pada Kamis (17/7/2025).

    “Jadi posisinya sekarang Mas Kaesang memimpin,” ujar Sekretaris Steering Committee Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Benidiktus Papa saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

    Awalnya, caketum nomor urut 1, Ronald A. Sinaga (Bro Ron) sempat lebih unggul dari Kaesang.

    Tetapi, setelah Kaesang berkeliling ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, suaranya dalam Pemilihan Ketum PSI pun melonjak.

    “Mas Kaesang 2 hari terakhir ini keliling di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, saya kira ini akhirnya mendongkak perolehan suara beliau,” ungkap pria yang akrab disapa Benny tersebut.

    “Jadi sekarang posisinya Mas Kaesang bergerak menjadi yang paling kuat ya, terbanyak,” imbuhnya.

    Di tempat kedua ada Bro Ron sedangkan posisi akhir diduduki caketum nomor urut 3, Agus Mulyono Herlambang.

    Benny mengatakan bahwa suara yang diperoleh Bro Ron dan Agus Mulyono per siang hari kemarin cukup bersaing ketat.

    “Kemudian disusul Bro Ron dan Bro Agus yang bersaing ketat ini,” sebut Juru Bicara (jubir) PSI itu.

    Perolehan suara sementara ini berdasarkan data pada Kamis pukul 14.00 WIB,  total suara masuk sebanyak 65 persen.

    Benny pun optimis bahwa perolehan suara PSI akan mencapai target sesuai dengan DPT yang sudah diumumkan.

    Lantaran, proses pemilihan suara secara e-voting masih terus berjalan hingga ditutup pada Jumat (18/7/2025) malam.

    “Hari ini progresnya kita sudah di angka 65 persen suara masuk, jadi sekitar 120.000 suara yang masuk per jam 2 tadi saya cek sudah 65 persen,” jelasnya

  • Biografi Jenderal Soedirman: Panglima Besar, Ahli Gerilya, Kalahkan Inggris di Ambarawa

    Biografi Jenderal Soedirman: Panglima Besar, Ahli Gerilya, Kalahkan Inggris di Ambarawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Jenderal Soedirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang dikenal karena memimpin perang gerilya saat masa revolusi kemerdekaan Indonesia melawan Belanda.

    Ia lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, dan sejak muda dikenal sebagai sosok religius, disiplin, dan berjiwa pemimpin.

    Soedirman memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui strategi gerilya yang cukup merepotkan penjajah mulai dari Palagan Ambarawa hingga Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    Melalui artikel ini, anda akan memahami perjalanan hidup Soedirman, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

    Biografi Jenderal Soedirman

    Jenderal Soedirman adalah tokoh militer dan pahlawan nasional Indonesia yang sangat dihormati karena pengabdian dan kepemimpinannya dalam masa-masa sulit pasca kemerdekaan.

    Dia lahir dengan nama Soedirman pada tanggal 24 Januari 1916 di desa Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, religius, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

    Kepemimpinannya dalam berbagai pertempuran, terutama saat memimpin perang gerilya, menunjukkan dedikasi luar biasa bahkan ketika menghadapi kondisi kesehatan yang sangat buruk.

    Gelar “Panglima Besar” yang disematkan kepadanya bukan hanya simbol kehormatan militer, tetapi juga pengakuan atas perjuangan luar biasa yang menginspirasi banyak generasi.

    Jenderal Soedirman wafat pada 29 Januari 1950 dalam usia yang relatif muda, yaitu 34 tahun. Namun warisannya sangat besar bagi bangsa ini. Ia menjadi salah satu ikon nasional yang namanya diabadikan di berbagai tempat seperti jalan, sekolah, universitas, dan rumah sakit.

    Profil Singkat Jendral Soedirman

    Tanggal Lahir: 24 Januari 1916
    Tanggal Wafat: 29 Januari 1950
    Asal: Purbalingga, Jawa Tengah
    Pangkat: Jenderal Besar (Panglima Besar)
    Gelar: Pahlawan Nasional Indonesia

    Masa Kecil dan Pendidikan Soedirman

    Soedirman kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh kesederhanaan dan nilai religius di Cilacap, Jawa Tengah. Meskipun lahir dari keluarga sederhana, ia menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar tinggi sejak dini. Ia sempat diasuh oleh pamannya yang merupakan seorang tokoh agama, yang kemudian banyak memengaruhi pandangan hidupnya.

    Pendidikan formal Soedirman dimulai di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), sebuah sekolah dasar Belanda untuk pribumi. 

    Sempat mengenyam pendidikan menengah, dia kemudian masuk ke sekolah guru Muhammadiyah di Solo, di mana ia aktif dalam kegiatan organisasi keislaman dan kepemudaan.

    Di sanalah Soedirman belajar nilai-nilai kepemimpinan, kedisiplinan, dan pengabdian terhadap masyarakat. Ia juga menjadi guru dan kepala sekolah Muhammadiyah.

    Karier Militer Soedirman

    Ketika Jepang menduduki Indonesia pada masa Perang Dunia II, mereka membentuk organisasi militer lokal bernama PETA (Pembela Tanah Air). Soedirman bergabung dalam PETA. Ia mendapatkan pelatihan militer dasar dan menunjukkan bakat strategi serta kepemimpinan.

    Sebagai komandan batalyon PETA di Banyumas, Soedirman memimpin pasukan. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan tidak hanya dari pasukannya, tetapi juga dari para tokoh nasional. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perannya semakin penting dalam membentuk kekuatan militer nasional.

    Pada usia 29 tahun, Soedirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui sidang di Yogyakarta. Ia mengalahkan perwira-perwira yang lebih senior karena dinilai lebih mumpuni secara kepemimpinan dan loyalitas terhadap negara. Dari sinilah dimulai kiprahnya sebagai pemimpin tertinggi militer Indonesia.

    Perang Gerilya dan Perlawanan terhadap Belanda

    Saat Agresi Militer Belanda II meletus pada Desember 1948, ibu kota Indonesia di Yogyakarta diduduki oleh Belanda dan para pemimpin pemerintahan ditawan. Namun Jenderal Soedirman yang sedang sakit berat memilih untuk tidak menyerah. Ia meninggalkan Yogyakarta dan memimpin perang gerilya dari pedalaman Jawa.

    Dalam kondisi fisik yang sangat lemah dan paru-paru hanya berfungsi sebagian, Soedirman tetap melakukan perjalanan berbulan-bulan menembus hutan, gunung, dan desa. Dengan ditandu, ia menyemangati pasukannya dan rakyat yang ditemuinya di sepanjang jalan. Strategi gerilyanya membuat Belanda tidak bisa mengklaim kemenangan secara penuh.

    Aksi heroik ini tidak hanya berdampak militer tetapi juga psikologis, memperlihatkan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia belum padam. Perjuangan Soedirman selama gerilya menjadi simbol perlawanan rakyat dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sah dan tidak dapat dikalahkan dengan senjata saja.

    Wafat dan Pengaruh Sejarah

    Setelah perjuangan gerilya berakhir dan pengakuan kedaulatan diberikan oleh Belanda pada Desember 1949, kesehatan Jenderal Soedirman semakin menurun. Ia dirawat di Magelang, namun kondisinya yang sudah sangat kritis tidak kunjung membaik. Pada 29 Januari 1950, Soedirman menghembuskan napas terakhir dalam usia 34 tahun.

    Kabar wafatnya Panglima Besar disambut duka mendalam oleh seluruh rakyat Indonesia. Upacara pemakamannya dihadiri ribuan orang dan digelar secara militer penuh penghormatan. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, dan hingga kini makamnya menjadi tempat ziarah nasional.

    Kepergian Soedirman menandai akhir dari era perjuangan bersenjata, namun semangatnya tetap hidup dalam sanubari bangsa. Ia menjadi simbol keteguhan hati, kepemimpinan sejati, dan pengorbanan yang tulus demi kemerdekaan dan keutuhan negara Indonesia.

    Jasa-Jasa dan Penghormatan Negara

    Jenderal Soedirman adalah Panglima pertama dan satu-satunya dalam sejarah Indonesia yang memimpin langsung perang gerilya dalam kondisi kesehatan yang sangat berat. Sebagai bentuk penghargaan tertinggi, ia dianugerahi pangkat Jenderal Besar, yang hingga kini hanya diberikan kepada tiga tokoh militer.

    Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional. Namanya diabadikan di berbagai institusi seperti Universitas Jenderal Soedirman, Rumah Sakit Tentara, serta jalan protokol di berbagai kota. Monumen dan patungnya juga dibangun sebagai pengingat perjuangannya.

    Selain itu, banyak kisah hidupnya yang dijadikan inspirasi dalam dunia pendidikan dan militer. Buku-buku biografi, dokumenter, hingga film mengangkat nilai perjuangannya sebagai teladan moral dan patriotisme. Ia bukan hanya tokoh militer, tetapi juga pahlawan karakter dan semangat nasional.

    Fakta Menarik Tentang Soedirman

    Jenderal Soedirman menolak perawatan rumah sakit meskipun dokter menyarankan istirahat total, karena ia merasa tanggung jawab terhadap bangsa lebih penting dari kesehatannya sendiri.
    Dalam kondisi kritis, ia tetap berpidato membakar semangat pasukan dan rakyat. Salah satu pidatonya bahkan dilakukan saat tubuhnya hanya ditopang tandu kayu.
    Rumah yang ia tempati selama gerilya kini menjadi situs sejarah nasional dan museum yang ramai dikunjungi pelajar serta peneliti sejarah perjuangan Indonesia.

    Kata-Kata Mutiara Jenderal Soedirman

    “Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya yang sedang berjuang.”
    “Kita tentara Republik akan timbul dan tenggelam bersama negara.”

    FAQ Seputar Jenderal Soedirman

    Kenapa disebut Panglima Besar? Karena beliau adalah Panglima pertama TNI yang memimpin langsung perang kemerdekaan dengan strategi gerilya luar biasa.
    Apakah dia wafat di medan perang? Tidak, beliau wafat di Magelang akibat penyakit paru-paru yang dideritanya sejak lama.

    Referensi Resmi:

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,”

    Jakarta (ANTARA) – Influencer sekaligus ustaz muda, Habib Husein Ja’far Al Hadar mengatakan Islam dan Pancasila harus menjadi pegangan hidup umat muslim di Indonesia.

    Pernyataan ini diungkapkan Ja’far merespon banyak pemuka agama kerap membenturkan ideologi Islam dengan Pancasila yang berpotensi menimbulkan konflik.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis, dijelaskan bahwa baik Islam dan Pancasila memiliki nilai-nilai yang sama dalam konteks berbeda.

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,” kata Habib Ja’far dalam siaran pers tersebut.

    Kesamaan prinsip ini, kata Ja’far, terjadi lantaran sejak awal Pancasila dibuat, banyak para ulama dan Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah yang terlibat dalam proses perundingannya.

    Kesamaan prinsip ini lah yang dinilai Ja’far harus digaungkan agar masyarakat tidak tersesat dalam narasi benturan antara Islam dan Pancasila.

    Ja’far melanjutkan, masyarakat juga harus jeli dan kritis dalam mengkonsumsi informasi dari ragam konten dakwah agar tidak tersesat dalam narasi tertentu.

    Dia menjalankan dakwah yang benar bersifat aspirasi, inspirasi, dan rasional. Sebaliknya, dakwah yang keliru cenderung menggunakan narasi provokasi, intimidasi dan emosi.

    “Kalau nilai-nilai dakwah itu disampaikan dengan provokasi, maka itu sudah jelas bertentangan dengan nilai Islam. Tapi kalau disampaikan sebagai edukasi, maka itu sesuai dengan nilai-nilai Islam,” pungkasnya.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi Islam dan Pancasila, Ja’far yakin perpecahan tidak akan terjadi dan seluruh umat muslim dapat hidup rukun dengan tetap memegang Pancasila.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanpa Gembar-gembor, Muhammadiyah Bantaeng Gerak Senyap Bantu Warga

    Tanpa Gembar-gembor, Muhammadiyah Bantaeng Gerak Senyap Bantu Warga

    FAJAR.CO.ID, BANTAENG — Melalui Lembaga Resiliensi Bencana (LRB), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantaeng, menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 93.500 liter kepada warga terdampak banjir.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, sedikitnya lima wilayah di Kecamatan Bantaeng dan Eremerasa yang mendapatkan bantuan air bersih pada Kamis (17/7/2025).

    Masing-masing kelima wilayah itu di antaranya, Jalan Sungai Calendu, Jagong, Sampara, Jalan Lingkar, dan Barayya.

    Wakil Ketua PDM Bantaeng, Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) dalam penyaluran bantuan tersebut.

    “Bantuan air bersih itu disalurkan sejak Ahad sampai Kamis atau 13 hingga 17 Juli 2025 menggunakan mobil tangki air milik AMCF,” ujar Iwan, Kamis malam.

    Dikatakan Iwan yang juga merupakan Koordinator LRB, kegiatan distribusi air bersih untuk warga Bantaeng dilakukan sebanyak 17 kali, dengan jumlah air satu kali keberangkatan sebanyak 5.500 liter.

    “Satu driver, dan satu pembantu driver, ditambah satu tenaga dari PDAM Bantaeng,” Iwan menuturkan.

    Tambahnya, penyaluran bantuan tersebut berjalan dengan baik berkat keterlibatan berbagai unsur, khususnya kader-kader Muhammadiyah.

    “Mereka mendukung kelancaran distribusi air bersih, mulai dari data penerima, hingga sumbangan materi dalam rangka mendukung kelancaran distribusi,” terangnya.

    “Semoga Allah membalas sumbangsih kita semua dengan pahala yang berlipat,” sambung Iwan.

    Terpisah, Ketua PDM Bantaeng, Samsud Samad, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari realisasi visi organisasi di bidang kebencanaan dan sosial.

  • Sahdan Ketua RT Gen Z Jadi Duta Anti Narkoba, Apa Program Kerjanya?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Juli 2025

    Sahdan Ketua RT Gen Z Jadi Duta Anti Narkoba, Apa Program Kerjanya? Megapolitan 17 Juli 2025

    Sahdan Ketua RT Gen Z Jadi Duta Anti Narkoba, Apa Program Kerjanya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Sahdan Arya Maulana
    (19) ketua rukun tetangga (RT) 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja,
    Jakarta Utara
    , didapuk menjadi
    Duta Anti Narkoba
    DKI Jakarta.
    Sahdan dipilih langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Awang Joko Rumitro saat acara pengungkapan kasus narkotika di kantornya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Meski baru ditunjuk, Sahdan mengaku sudah punya program kerja dalam menanggulangi pengedaran narkoba di lingkungannya.
    “Kita ingin melakukan program di wilayah kita, yaitu pengecekan tes urine per tiga bulan,” ungkap Sahdan kepada Kompas.com, Kamis.
    Program ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut akan membantu dalam pengadaan alat tes urine.
    Sahdan mengaku berterima kasih atas penunjukan dirinya menjadi Duta Anti Narkoba dan berharap tidak ada lagi pengedar dan pemakai barang haram tersebut di Tanah Air.
    “Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Awang karena melantik kami dan juga semoga di lingkungan kita tidak ada lagi pengedar dan pemakai,” kata Sahdan.
    Dalam kesempatan itu, ia bersama jajaran pengurus RT 07 ikut melihat langsung pengungkapan kasus narkoba jaringan Madura dan Aceh.
    Sahdan mengaku sempat bertemu Awang dan berdiskusi langsung terkait penanggulangan narkoba yang perlu digencarkan.
    Sementara itu, Awang mengungkapkan dukungannya atas program Sahdan dengan membantu menyediakan alat tes urine yang rencananya mulai digalakkan pada Agustus mendatang.
    “Alhamdulillah saya dapat hibah dari Pak Gubernur dan mungkin bulan Agustus bisa,” ujar Awang.
    Ketika ditanya kenapa memilih Sahdan sebagai Duta Anti Narkoba, Awang menjawab sosok Sahdan saat ini tengah menjadi ikon Gen Z yang sedang digandrungi.
    “Sebenarnya semua tidak harus Gen Z, tapi kebetulan dia jadi ikon juga dan beliau mau, ya boleh saja,” ungkapnya.
    Sebelumnya, seorang mahasiswa semester empat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sahdan Arya Maulana (19), dipercaya menjadi Ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 
    Sahdan terpilih dalam pemilihan langsung pada 25 Mei 2025. Ia meraih 126 suara, jauh mengungguli lawannya yang hanya memperoleh 17 suara. 
    “Jalur voting kita. Kemarin sempat ada lawannya juga. Hasil suaranya jauh sekali. Lawannya 17, saya 126,” kata Sahdan saat ditemui Kompas.com, Sabtu (12/7/2025). 
    Selain kuliah di jurusan Teknik Industri, Sahdan kini memimpin lingkungan berisi sekitar 150 kepala keluarga atau 750 jiwa.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Viral, Sahdan Ketua RT Gen Z Kini Jadi Duta Anti Narkoba
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Juli 2025

    Usai Viral, Sahdan Ketua RT Gen Z Kini Jadi Duta Anti Narkoba Megapolitan 17 Juli 2025

    Usai Viral, Sahdan Ketua RT Gen Z Kini Jadi Duta Anti Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Sahdan Arya Maulana
    (19), ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara kini didapuk menjadi Duta Anti Narkoba DKI Jakarta.
    Ia dipilih langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro saat acara pengungkapan kasus narkotika di kantornya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Sahdan mengaku berterima kasih atas penunjukkan dirinya menjadi Duta Anti Narkoba dan berharap tidak ada lagi pengedar dan pemakai barang haram tersebut di Tanah Air.
    “Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Awang karena melantik kami dan juga semoga di lingkungan kita tidak ada lagi pengedar dan pemakai,” kata Sahdan kepada Kompas.com, Kamis.
    Dalam kesempatan itu, Sahdan bersama jajaran pengurus RT 07 ikut melihat langsung pengungkapan kasus narkoba jaringan Madura dan Aceh.
    Sebelumnya, dia juga sempat bertemu Awang dan berdiskusi langsung terkait penanggulangan narkoba yang perlu digencarkan.
    Setelah didapuk sebagai Duta Anti Narkoba, Sahdan mengaku sudah punya program pencegahan narkoba di lingkungannya, yakni dengan rutin pengecekan urine setiap tiga bulan sekali.
    “Kita ingin melakukan program di wilayah kita yaitu pengecekan tes urine per tiga bulan,” ungkap dia.
    Sementara itu, Awang mengungkapkan dukungannya atas program Sahdan dengan membantu menyediakan alat tes urine yang rencananya mulai digalakkan pada Agustus mendatang.
    “Alhamdulillah saya dapat hibah dari Pak Gubernur dan mungkin bulan Agustus bisa,” ujar Awang.
    Ketika ditanya kenapa memilih Sahdan sebagai Duta Anti Narkoba, Awang menjawab sosok Sahdan saat ini tengah menjadi ikon Gen Z yang sedang digandrungi.
    “Sebenarnya semua tidak harus Gen Z tapi kebetulan dia jadi ikon juga dan beliau mau ya boleh saja,” ungkapnya.
    Sebelumnya, seorang mahasiswa semester empat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sahdan Arya Maulana (19), dipercaya menjadi Ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sahdan terpilih dalam pemilihan langsung pada 25 Mei 2025.
    Ia meraih 126 suara, jauh mengungguli lawannya yang hanya memperoleh 17 suara.
    “Jalur voting kita. Kemarin sempat ada lawannya juga. Hasil suaranya jauh sekali. Lawannya 17, saya 126,” kata Sahdan saat ditemui Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    Selain kuliah di jurusan Teknik Industri, Sahdan kini memimpin lingkungan berisi sekitar 150 kepala keluarga atau 750 jiwa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Supaya tidak Ada Lahan Terlantar

    Supaya tidak Ada Lahan Terlantar

    GELORA.CO – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi angkat bicara terkait wacana pemberian lahan yang tak terpakai selama lebih dari dua tahun akan diserahkan negara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Hasan tidak ada yang salah dengan rencana tersebut. Sebab, lahan yang tidak dikelola akan memunculkan konflik agraria.

    “Jadi semangat pemerintah yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria,” kata Hasan di Jakarta, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Hasan menjelaskan kebijakan penyerahan lahan ke ormas ini tidak hanya bertujuan untuk mengambil hak masyarakat. Pemerintah pun memberikan kesempatan waktu tunggu sebelum lahan tersebut diambil alih.

    “Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya, sekian tahun, ada peringatannya, tiga kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan,” ujarnya.

    Hasan menyebut kebijakan ini juga bukan hal yang baru karena telah memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam aturan tersebut dijelaskan tanah akan diambil alih jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sejak dua tahun diterbitkannya hak.

    “Jadi kalau ada kapital-kapital besar yang memiliki lahan atau mengelola lahan di luar kewenangannya. Misalnya dia dapat hak untuk mengelola 100 ribu hektare tapi dia mengelola 150 ribu hektare, dan sisanya itu tentu akan harus dikembalikan kepada negara. Ini untuk keadilan. Jadi semangat pemerintah untuk keadilan,” katanya.

    Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan sekitar separuh lahan bersertifikat di Indonesia terindikasi dalam kondisi tidak termanfaatkan atau terlantar.

    Secara lebih rinci, dari total 55,9 juta hektare tanah yang telah bersertifikat, terdapat sekitar 1,4 juta hektare yang belum terpetakan atau belum digunakan secara produktif.

    “Dari 55 juta hektare, ada 1,4 juta hektare. Ini belum masuk data baru. Data baru apa? Data baru kami adalah potensi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis dan tidak diperpanjang,” kata Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

    Penemuan tersebut merupakan bagian dari evaluasi reforma agraria nasional yang menyoroti keberadaan lahan bersertifikat namun belum digunakan sesuai tujuan awalnya.

    Karena itu, Nusron menilai lahan-lahan yang tidak termanfaatkan ini berpotensi dijadikan sebagai objek reforma agraria, terutama untuk kepentingan pesantren, koperasi berbasis umat, serta organisasi keagamaan seperti alumni PMII, NU, dan Muhammadiyah.

    Meski demikian, ia menekankan pemanfaatan tanah tetap harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan diprioritaskan untuk masyarakat lokal.

    “Kalau untuk bangun pesantren, cari lahan yang zonasinya pemukiman atau industri. Kalau zonasinya pertanian atau perkebunan, bisa dimanfaatkan secara ekonomi lewat koperasi pesantren,” ujarnya.

  • Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 Juli 2025

    Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres Regional 16 Juli 2025

    Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Partai Solidaritas Indonesia (
    PSI
    ) merespons penertiban ratusan atribut berupa bendera dan spanduk menjelang pelaksanaan
    Kongres PSI
    2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).
    Penertiban ini dilakukan karena PSI melanggar Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jateng, Muhammad Bilal, mengatakan setelah adanya penertiban dari Satpol PP, pihaknya melakukan evaluasi atas pemasangan atribut.
    “Jadi kita terus evaluasi terkait SOP atau peraturan yang mengatur pemasangan di zona putih begitu. Tapi saya rasa yang di luar zona putih masih aman, masih terpasang,” kata Muhammad Bilal pada Rabu (16/7/2025).
    Sejalan dengan adanya penertiban ini, PSI menerjunkan tim mentoring untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap atribut tersebut. Sehingga, tidak mengganggu keindahan Kota Bengawan.
    “Jadi jangan sampai alat atribut yang kita pasang itu mengganggu, kami menghormati dan kooperatif. Ini jadi masukan untuk kelancaran acara kongres,” katanya.
    Bilal menegaskan PSI menghormati penertiban tersebut dan merasa bahwa kejadian ini merupakan pembelajaran bagi partai.
    “Justru kalau enggak ditindak, itu pasti akan banyak pertanyaan juga. Loh, kenapa PSI-nya pasangnya sembarangan kok enggak ditindak. Ya, kita menghormati peraturan yang ada, kita mengindahkan perwali yang ditandatangani Mas Gibran,” ujarnya.
    Kepala Satpol PP, Didik Anggono, menjelaskan penertiban sudah berjalan sejak Senin (13/7/2025) hingga Rabu (16/7/2025) di kawasan Kelurahan Kleco, Kecamatan Laweyan hingga Jalan Adi Sucipto Kota Solo.
    “Total hampir sekitar 500 atribut bendera plus banner. Paling banyak bendera. Ada di Kleco dan Adi Sucipto. Kemudian terletak di jembatan-jembatan,” kata Didik Anggono saat dikonfirmasi pada Rabu (16/7/2025).
    “Di awal sudah kami sampaikan ada pengurus aksi bahwa pada saat memasang harus memperhatikan area-area larangan yang tidak boleh dipasang,” lanjutnya.
    Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), bakal mendapatkan pengamanan ekstra dari pihak kepolisian.
    Direncanakan, kongres pertama kali PSI ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Kongres bakal digelar selama dua hari, pada 19-20 Juli 2025, di Graha Saba Buana dan Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
    Kabag Ops Polresta Solo, Kompol Engkos Sarkosi, menjelaskan pengamanan bakal dilaksanakan di dua venue.
    Untuk Graha Saba Buana, akan diterjunkan 500 personel kepolisian.
    Sedangkan di Edutorium UMS, bakal melibatkan 1.000 personel gabungan yang berasal dari satuan wilayah Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar.
    Banyaknya personel yang dilibatkan untuk memastikan seluruh tamu VVIP hingga peserta kongres berjalan lancar dan aman.
    “Informasi sementara, ada 100 orang tamu VIP. Untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden sudah menjadi domain Paspampres, sedangkan kita fokus pada acara serta arus kendaraan,” kata Engkos pada Rabu (16/7/2025).
    Kemudian, untuk arus keluar masuk pengamanan kongres, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak panitia untuk mekanisme.
    “Nanti yang mensortir adalah panitia. Apakah dengan ID khusus atau seperti apa, kita belum mengetahui secara pasti, masih akan koordinasi lagi dengan penyelenggara,” jelas Engkos.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BST Tidak Cair Padahal Terdaftar? Cek 5 Kemungkinan Masalahnya

    BST Tidak Cair Padahal Terdaftar? Cek 5 Kemungkinan Masalahnya

    Jakarta

    Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun ada kalanya bansos ini tak kunjung cair meski dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Berbagai program bansos sangat bergantung pada sistem pendataan yang digunakan pemerintah untuk menyeleksi penerima yang memenuhi syarat, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Sayang dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang mengeluh lantaran nama mereka tercantum di DTKS, tapi hingga saat ini tidak atau bahkan belum pernah mendapat bansos.

    Melansir situs resmi Desa Tenggulang Baru Provinsi Sumatra Selatan, berikut beberapa kemungkinan masalah penyebab bansos tidak cair beserta langkah penyelesainnya:

    1. NIK valid namun tidak ditemukan di Dispendukcapil

    Langkah Penyelesaian: Update KK (kartu keluarga) ke Dispendukcapil. Beberapa kasus yang telah terjadi, ditemukan bahwa KK tidak sinkron antara Dukcapil daerah dan di pusat.

    2. NIK ganda

    Langkah Penyelesaian: Lakukan perbaikan data melalui operator SIKS-NG di desa/kelurahan/distrik masing – masing wilayah.

    3. NIK Penerima bantuan dinyatakan meninggal oleh Dukcapil

    Langkah Penyelesaian: Jika sesuai dengan kondisi lapangan, dapat diusulkan untuk dihapus dari data SIKS-NG, namun jika berbeda maka lakukan usulan perbaikan data di Dukcapil setempat.

    4. NIK Ditemukan namun beda nama di Dukcapil (NIK dipakai orang yang berbeda)

    Langkah Penyelesaian: Lakukan perbaikan data diri di Dukcapil dengan membawa data pendukung.

    5. Belum Melakukan Update Data

    Dari beberapa kasus diatas, penerima bansos yang namanya tertera dalam DTKS hendaknya melakukan perbaikan data atau memperbaharui data yang valid di Dispendukcapil setempat secara mandiri agar tidak mempengaruhi proses pemberian bantuan sosial oleh pemerintah.

    Jika penerima bantuan enggan memperbaiki data dasar tersebut karena berbagai macam alasan ada baiknya untuk melaporkan atau menyampaikan hal tersebut kepada pihak desa/kelurahan agar oleh pemerintah setempat diusulkan untuk dihapus dari daftar usulan calon penerima bansos.

    Cara Daftar Ulang atau Mengajukan Nama di DTKS

    Bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di aplikasi cek bansos. Berikut ini adalah cara daftar menjadi peserta bansos yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Kemudian jika ada perubahan data seperti berpindah tempat tinggal atau ada anggota keluarga baru, yang bersangkutan dapat update data DTKS agar haknya tidak dicabut pemerintah.

    Dalam catatan detikcom yang melansir dari situs resmi Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berikut langkah-langkah update data kependudukan di DTKS:

    – Datangi kantor desa/kelurahan atau RT/RW setempat
    – Bawa KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya
    – Sampaikan maksud untuk memperbarui data DTKS
    – Petugas akan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG
    – Tunggu proses verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial

    Tonton juga video “Mensos Tanggapi soal ODGJ Dapat Bansos Seumur Hidup” di sini:

    (igo/fdl)

  • Klarifikasi Nusron Wahid Soal Heboh Tanah Nganggur 2 Tahun Bakal Disita Negara – Page 3

    Klarifikasi Nusron Wahid Soal Heboh Tanah Nganggur 2 Tahun Bakal Disita Negara – Page 3

    Nusron menyampaikan, proses peringatan kepada pemilik lahan akan dilakukan secara bertahap. Tahapan dimulai dari pemberitahuan awal, lalu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.

    Setelah itu, jika dalam kurun waktu total 587 hari sejak surat pertama tidak ada perubahan, tanah tersebut akan dikategorikan terlantar. Tanah terlantar, dapat didistribusikan oleh pemerintah pusat sebagai objek land reform atau reforma agraria.

    “Langkah pertama adalah BPN kirim surat. Tiga bulan dikasih kesempatan. Tiga bulan masih tidak ada aktivitas, kirimi surat, peringatan pertama. Tiga bulan lagi dikirimi surat, tidak ada keterangan lagi, peringatan kedua,” terangnya.

    “Tiga bulan lagi, masih tidak ada aktivitas, dikasih kesempatan lagi, tiga bulan lagi, masih tidak ada aktivitas, dikasih waktu enam bulan untuk melakukan perundingan. Masih tidak ada aktivitas lagi, maka pemerintah menetapkan itu menjadi tanah telantar,” sambung Nusron.

    Adapun tanah yang menjadi objek land reform dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok yang tidak memiliki atau kekurangan lahan. Semisal, kata Nusron didistribusikan kepada berbagai organisasi masyarakat (Ormas), termasuk PB IKA-PMII, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Muhammadiyah.