Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Anggaran MBG Tembus Rp 335 Triliun di 2026, Dipakai Buat Apa Saja?

    Anggaran MBG Tembus Rp 335 Triliun di 2026, Dipakai Buat Apa Saja?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas anggaran pada tahun 2026. Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

    Pemerintah berencana akan menggelontorkan Rp 335 triliun sepanjang tahun 2026 untuk program tersebut. Anggaran MBG pada 2026 ini meningkat tajam sebesar 96% dari tahun ini sebesar Rp 171 triliun.

    Adapun anggaran tersebut ditargetkan untuk 82,9 juta peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Tujuannya, untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

    Nantinya, anggaran akan digunakan untuk mengolah sumber pangan lokal untuk memenuhi standar gizi sesuai usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Menu terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, hingga susu sebagai pelengkap.

    “Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan,” dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 dikutip Rabu (20/8/2025).

    Penyaluran MBG akan dilakukan melalui Satuan layanan Pemenuhan Gizi(SPPG)sebagai unit yang bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan kepada peserta.

    SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.

    Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.

    “Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien,” tulisnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan Insya Allah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya pada Selasa (12/8/2025).

    SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

    “Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

    Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp 8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi X DPR Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Merata ke Semua Lembaga Pendidikan

    Komisi X DPR Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Merata ke Semua Lembaga Pendidikan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons polemik terkait Surat Undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang viral. Menurut Lalu, Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata.

    “Arah kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, juga telah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena prinsipnya semua mitra akan mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Lalu kepada wartawan, Selasa (20/8/2025).

    Lalu mengatakan Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata tidak hanya untuk Muhammadiyah, tetapi juga untuk lembaga pendidikan lain. Termasuk, katanya, yang berada di bawah naungan NU, ormas lain, maupun sekolah negeri.

    Legislator PKB ini menambahkan jangan sampai ada kesan keberpihakan sepihak terkait surat bimtek yang virak itu. Dia menyebut yang perlu dilakukan saat ini adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal.

    “Jangan sampai muncul kesan penolakan atau keberpihakan sepihak. Justru yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya,” ujarnya.

    “Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif untuk semua,” ujarnya.

    (whn/dhn)

  • Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara

    Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendadak jadi sorotan publik setelah cuplikan videonya viral di media sosial. Dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri ITB pada Kamis, 7 Agustus 2025, ia menyampaikan pernyataan yang menyinggung soal gaji guru dan dosen.

    “Guru itu beban negara, dosen juga harus diukur kinerjanya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.” kata Sri Mulyani.

    Kemudian dari tantangan negara untuk mensejahterakan Guru ini, Sri Mulyani kemudian membuka ruang partisipasi masyarakat. “Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi?” imbuhnya.

    Ucapan tersebut segera menjadi bola liar di ruang publik, memunculkan pertanyaan tentang maksud sebenarnya dan arah kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan.

    Sri Lestari, pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), menilai pernyataan itu mencerminkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum dipandang sebagai prioritas. Ia juga menyoroti guyonan soal “jenis-jenis dosen” yang berpotensi melahirkan kelas sosial baru, dengan produktivitas penelitian sebagai pembeda utama.

    “Dosen di Indonesia tidak hanya menjalankan penelitian, tetapi juga pengajaran dan pengabdian masyarakat, ditambah beban administratif yang besar. Pertanyaannya, apakah indikator kinerja yang selama ini digunakan sudah adil, transparan, dan tidak memberatkan?” ujar Tari, Jumat (15/8/25), dikutip dari Laman UM.

    Lebih jauh, ia menilai pernyataan Sri Mulyani seolah membuka peluang privatisasi pendidikan. Meski di sejumlah negara swasta turut mendanai penelitian, di Indonesia hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan. Universitas besar akan lebih mudah mendapatkan dukungan, sementara kampus di daerah berisiko semakin tertinggal.

    Privatisasi, lanjutnya, juga berpotensi meningkatkan biaya pendidikan dan mempersempit akses masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang mendorong universitas menerima mahasiswa lebih banyak dari kapasitas.

    Hal itu membuat dosen lebih banyak tersita pada pengajaran, sehingga waktu untuk penelitian dan pengabdian masyarakat semakin berkurang.

    Tari menegaskan, gaji dosen dan guru di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain meski beban kerjanya berat.

    Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal siapa yang membayar gaji, melainkan soal bagaimana menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

    “Perlu ada reformasi menyeluruh terhadap indikator kinerja dosen agar lebih berkualitas, berdampak, kompetitif, dan manusiawi. Penilaian tidak hanya berbasis kuantitas publikasi, tetapi pada kualitas, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan dosen serta kemajuan Indonesia,” pungkasnya.***

  • Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berbicara soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi seakan tidak ada habisnya. Bahkan, teranyar Roy Suryo Cs meluncurkan buku tentang polemik tersebut.

    Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengatakan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi sebuah rahasia bagi publik.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial Senin (18/8/2025).

    Mantan Ketua umum PP Muhammadiyah ini blak-blakan, Jokowi sedang terjebak dalam sebuah lingkaran sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” sebutnya.

    Dikatakan Amien, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia ciptakan.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

    Kata mantan Ketua MPR RI itu, move yang dia maksud yakni membuat dagelan politik asal-asalan, menyelenggarakan reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM beberapa waktu lalu.

  • Muhammadiyah Kecam Rencana Israel Pindahkan Paksa Warga Gaza Utara ke Selatan

    Muhammadiyah Kecam Rencana Israel Pindahkan Paksa Warga Gaza Utara ke Selatan

    Jakarta –

    Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam rencana Israel yang mau memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Dia menilai hal itu bagian rencana jahat Israel untuk mencaplok wilayah Gaza.

    “Jangankan akan memindahkan warga Gaza utara ke selatan, Netanyahu dan Donald Trump malah ingin mengevakuasi seluruh rakyat Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Mereka mengatakan hal itu karena mereka katanya akan membangun kembali Gaza yang porak poranda. Padahal sejatinya mereka ingin mencaplok Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” kata Anwar Abbas kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

    Anwar Abbas menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat memimpikan berdirinya negara Israel Raya, yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, Saudi dan Iraq.

    “Jadi usaha pihak Israel memaksa warga Gaza utara untuk pindah ke selatan itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk menduduki dan menguasai Gaza secara bertahap dalam kontek mendirikan Israel Raya yang sudah menjadi cita-cita dari zionis Israel,” ucap Anwar Abbas.

    Dia mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak tinggal diam terhadap rencana jahat Israel tersebut. Menurutnya, para pemimpin dunia harus mencegahnya.

    Seperti diketahui, Israel bersiap memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Israel berdalih hal itu demi keamanan warga karena mereka hendak memulai serangan baru.

    Dilansir Reuters, Minggu (17/8/2025), militer Israel menjanjikan tenda dan peralatan perlindungan lainnya kepada warga Gaza utara sebelum mereka direlokasi dari zona pertempuran ke selatan wilayah Gaza dengan alasan untuk memastikan keselamatan mereka.

    Wilayah kantong itu dihuni sekitar 2,2 juta orang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan rencananya untuk memindahkan penduduk sipil ke tempat yang dia sebut sebagai ‘zona aman’. Dia menganggap Gaza sebagai benteng terakhir Hamas.

    Peralatan perlindungan tersebut dijanjikan akan diberikan melalui penyeberangan Kerem Shalom di Gaza selatan oleh PBB dan organisasi bantuan internasional lainnya setelah diperiksa oleh personel Kementerian Pertahanan Israel. Seorang juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyatakan keprihatinannya atas rencana Israel merelokasi penduduk ke Gaza selatan karena hanya akan menambah penderitaan.

    (fas/imk)

  • Anak Muda Dinilai Kurang Nasionalis, Pramuka Kini Wajib Nasional 16 Agustus 2025

    Anak Muda Dinilai Kurang Nasionalis, Pramuka Kini Wajib Nasional 16 Agustus 2025

    Anak Muda Dinilai Kurang Nasionalis, Pramuka Kini Wajib
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti mengakui adanya gejala anak muda di Indonesia yang kurang nasionalis.
    Menurut dia, ini menjadi salah satu fokus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    “Memang ada gejala seperti itu ya dan ini yang memang menjadi
    concern
    kami terutama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Mu’ti, usai menghadiri pengukuhan Paskibraka 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
    “Bagaimana agar rasa cinta Tanah Air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan maju dengan semangat kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berdaulat sesuai dengan semangat peringatan Kemerdekaan ini,” sambung dia.
    Oleh karena itu, ia akan memberlakukan ekstrakurikuler pramuka sebagai ekstrakurikulum wajib guna meningkatkan rasa cinta Tanah Air.
    Nantinya, ekstrakurikuler ini diwajibkan untuk siswa jenjang SD hingga SMA.
    Dia berharap, Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib bisa semakin membuat jiwa nasionalisme meningkat serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
    “Di antara nilai-nilai dasar dalam Dasa Darma Pramuka tentu adalah cinta Tanah Air, kemudian berbagai kepribadian yang mulia,” ungkap dia.
    Menurut Mu’ti, penanaman rasa cinta Tanah Air harus dilakukan dalam proses pembelajaran.
    “Ini yang coba nanti kita lakukan sehingga penekanan
    hidden
    kurikulum atau kurikulum yang menekankan pemberian pengalaman, penanaman nilai-nilai yang mulia itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran di masa-masa akan datang,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.
    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan banyak anak muda tidak mengetahui sejarah Republik Indonesia.
    Hal ini disampaikan Megawati usai menyaksikan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk HUT Ke-80 RI, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
    “Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, terutama anak-anak muda,” kata Megawati, kepada awak media.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Wakil Presiden ke-13 RI Ma`ruf Amin ditemui di sela penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di Kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, Jumat malam (15/8/2025). ANTARA/Nabil Ihsan

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 11:54 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Sumber : Antara

  • Pakar UMY: Pidato Presiden Prabowo bukti keberpihakan pada petani

    Pakar UMY: Pidato Presiden Prabowo bukti keberpihakan pada petani

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Innaka Ageng Rineksane menilai pidato Presiden Prabowo Subianto tentang pemberdayaan petani merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional.

    Innaka dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan petani akan memberikan dampak berlapis bagi sektor pertanian.

    “Efek kebijakan semacam ini akan terasa tidak hanya pada tingkat produksi, tetapi juga pada kekuatan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi pangan akan memperkokoh kemandirian, sehingga Indonesia tidak perlu terlalu bergantung pada impor,” ujar dia.

    Rencana pembukaan jutaan hektare sawah baru yang disampaikan Presiden Prabowo, menurut Innaka, dapat menjadi solusi peningkatan produksi, namun harus diawali dengan kajian komprehensif.

    “Pemerintah perlu memastikan uji kelayakan dilakukan terlebih dahulu. Jika hasilnya positif, program ini layak dilanjutkan. Namun, jangan sampai pembukaan lahan dilakukan tanpa pertimbangan matang, apalagi jika berdampak pada alih fungsi hutan yang memicu kerusakan lingkungan,” katanya.

    Innaka mengingatkan, lahan yang kurang subur tidak hanya menghasilkan produktivitas rendah, tetapi juga membutuhkan input produksi yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi efisiensi dan keberlanjutan pertanian.

    Lebih lanjut, ia mengatakan kombinasi antara ekstensifikasi dan intensifikasi bisa memberikan lonjakan produksi dalam jangka pendek jika dikelola optimal.

    Namun, untuk jangka panjang, intensifikasi dan pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi pilihan yang lebih rasional.

    “Kita harus menyadari bahwa ketersediaan lahan memiliki batas. Artinya, penambahan luas tanam melalui ekstensifikasi tidak bisa terus dilakukan tanpa batas waktu. Karena itu perlu dilakukan juga peningkatan produktivitas lahan yang ada melalui inovasi teknologi,” kata Innaka.

    Untuk memperkuat dampak positif dari kebijakan yang telah digagas, Innaka mengatakan sejumlah langkah strategis yang dinilainya penting bagi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan.

    Menurut dia, diperlukan jaminan akses petani terhadap pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau serta jalur distribusi yang jelas dan merata di seluruh wilayah yang membutuhkan.

    Selain itu, perlindungan harga hasil pertanian juga sangat krusial. Harga yang stabil dan menguntungkan akan membuat profesi petani tetap diminati, sehingga keberlanjutan sektor ini terjaga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kebijakan yang membatasi derasnya impor terutama untuk produk pertanian yang sebenarnya mampu dihasilkan di dalam negeri juga merupakan bentuk perlindungan yang wajib dilakukan. Impor, sebaiknya hanya menjadi opsi terakhir ketika kebutuhan benar-benar tidak bisa dipenuhi secara memadai oleh produksi lokal,” katanya, menjelaskan.

    Ia juga menyoroti pentingnya peran aktif penyuluh pertanian untuk memberdayakan petani secara langsung di lapangan. Pendampingan ini, bila dipadukan dengan upaya mencetak petani-petani milenial yang melek teknologi, akan memperkuat daya saing sektor pertanian.

    “Regenerasi ini petani harus dilakukan melalui pendidikan yang lebih baik dan pelatihan berbasis teknologi. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan generasi petani milenial yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Dalam hal mencetak generasi muda yang menguasai teknik pertanian itu juga menjadi salah satu tugas dari setiap instansi pendidikan di Indonesia, baik itu dari sekolah dasar maupun jenjang pendidikan tinggi,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Pewarta: Nabil Ihsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UMY: 1.100 Desa Nelayan bisa wujudkan kemandirian warga pesisir

    Pakar UMY: 1.100 Desa Nelayan bisa wujudkan kemandirian warga pesisir

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Gatot Supangkat mengatakan pembangunan 1.100 Desa Nelayan oleh pemerintah pada tahun ini berpeluang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    “Kalau kita kelola kekayaan di darat dan laut dengan benar dan bijak, saya yakin Indonesia bisa menjadi the world leader. Ini bukan hal yang mustahil, karena potensinya luar biasa,” ujar Gatot Supangkat di Yogyakarta, Jumat.

    Ia menyebut keberhasilan Desa Nelayan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

    Program itu, menurutnya, harus dipandang sebagai ekosistem utuh yang mencakup SDM kompeten, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal.

    “SDM memegang peran vital, karena yang paling memahami kondisi daerah adalah masyarakat setempat. Mereka harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk mengelola potensi wilayahnya,” ujarnya.

    Gatot menuturkan Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar untuk mendukung program ini.

    Sebagai megabiodiversity country, kata dia, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam keanekaragaman hayati darat setelah Brasil, dan peringkat pertama jika potensi laut ikut diperhitungkan.

    Gatot menambahkan pengelolaan potensi Desa Nelayan membutuhkan teknologi tepat guna dan kebijakan yang tidak seragam secara nasional.

    Menurut dia, pendekatan ini berarti tidak memaksakan penggunaan teknologi berlebihan, melainkan memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

    “Kebijakan harus bersifat induktif, dimulai dari realitas di lapangan, bukan deduksi dari kebijakan pusat yang sama untuk semua daerah,” katanya.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.