Organisasi: Muhammadiyah

Abu Hitam Berserakan, Pos Polisi Surabaya Hangus Imbas Kematian Ojol di Jakarta

Surabaya (beritajatim.com) – Abu hitam berserakan di sejumlah pos polisi di Surabaya setelah dibakar massa. Kekacauan yang terjadi Jumat malam (29/8/2025) ini disebut sebagai respon atas tewasnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta sehari sebelumnya.

Data yang dihimpun beritajatim.com, demonstrasi ini tak bisa dilepaskan dari insiden di Jakarta saat seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas terlindas mobil Barracuda Brimob saat demo di depan gedung DPR.

Peristiwa itu memicu kemarahan luas di kalangan pengemudi ojek online dan menjalar ke beberapa kota, termasuk Surabaya.

Di Surabaya, massa membakar setidaknya hampir 10 pos polisi, termasuk di Jalan Basuki Rahmat, Taman Bungkul, Kebun Binatang Surabaya, hingga Bunderan Cito.

Saat peristiwa pembakaran itu, aparat kepolisian merespon dengan menembakkan gas air mata yang berdampak pada masyarakat umum dan pengendara di sekitar lokasi.

Pandangan Akademisi: Aksi Aparat Dinilai Berlebihan

Dua akademisi dari Surabaya menyampaikan pandangan kritis terkait penanganan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan, baik di Jakarta, Surabaya, maupun daerah lainnya.

Pakar Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana menilai tindakan aparat menunjukkan abuse of power. “Penggunaan kekuasaannya eksesif di dalam penanganan aksi massa. Itu adalah bagian dari abuse of power yang dilakukan oleh kepolisian,” tegasnya.

Satria menambahkan bahwa Polri seharusnya berpegang pada aturan internal dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ia juga mendorong keterlibatan tim independen seperti Komnas HAM untuk mengusut kasus ini. Satria memperingatkan, jika tidak ada perbaikan, ketidakstabilan politik dan sosial bisa meningkat.

Sedangkan, Sosiolog Unesa, Agus Machfud Fauzi melihat aksi massa ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah instrumen sah untuk menyampaikan aspirasi dan bukan sebuah kejahatan.

“Ini isu yang satu demi satu bertumpuk, kemudian mengakumulasi sehingga apakah ketidakpuasan itu kecil atau besar, kemudian menyatu,” katanya.

Sampai Sabtu dini hari (30/8/2025), sejumlah kelompok massa masih terlihat berkeliling di sepanjang jalan protokol Surabaya. Ketegangan pun sempat terjadi saat mereka tiba di Jalan Wonokromo, dekat Jembatan Sawunggaling.

Polisi yang sudah bersiap dengan tameng memaksa mereka untuk mundur. ”Jangan terprovokasi,” kata salah satu polisi.

Rentetan peristiwa yang dimulai dari demo di DPR, berlanjut pada kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta hingga berujung pada pembakaran pos polisi di Surabaya ini menjadi alarm.

Bahwa besarnya potensi kekecewaan masyarakat yang terakumulasi dapat meledak menjadi kekacauan. Memulihkan kepercayaan publik adalah langkah krusial, dan itu hanya bisa dimulai dengan kehadiran negara yang adil dan bertanggung jawab. [ipl/suf]

30/08/2025 05:29
Satreskrim Polres Kediri Kota Amankan Produsen Miras Palsu dan Pelaku Pengeroyokan

Kediri (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri Kota berhasil mengungkap tiga kasus menonjol yang menjadi perhatian publik. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Rupatama Mako Polres Kediri Kota, pada Jumat (29/8/2025).

Kasus pertama yang diungkap adalah dugaan keracunan minuman keras (miras) yang menyebabkan dua orang meninggal dunia di salah satu kafe kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto menegaskan bahwa jajaran kepolisian berkomitmen mengusut tuntas kasus tersebut. “Hari ini kami berhasil mengungkap tiga kasus, yaitu dugaan keracunan miras, produksi miras ilegal, dan pengeroyokan,” jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Cipto Dwi Leksana, menambahkan bahwa hasil pemeriksaan ahli penyakit dalam RS Muhammadiyah, Labfor, serta Balai POM Kediri menunjukkan adanya dugaan intoksikasi alkohol pada korban. “Kelebihan konsumsi miras diduga menyebabkan kerusakan organ hingga mengakibatkan kematian,” ungkapnya.

Kasus kedua terkait produksi miras impor palsu yang diedarkan di wilayah Kediri. Polisi menemukan pelaku memproduksi beberapa merek miras impor yang tidak memenuhi standar. “Miras palsu ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Kami mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap peredaran miras ilegal,” tegas AKP Cipto.

Selain itu, Polres Kediri Kota juga berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi pada Senin, 18 Agustus 2025, di wilayah Kecamatan Banyakan. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 10 orang, dengan empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk dua anak berhadapan dengan hukum.“Selanjutnya, para tersangka kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

Dengan pengungkapan tiga kasus tersebut, Polres Kediri Kota menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan, menindak tegas pelaku tindak kriminal, serta melindungi masyarakat dari ancaman miras ilegal dan aksi premanisme. [nm/kun]

29/08/2025 23:37
Pemuda Muhammadiyah Serukan Dialog Damai Sikapi Situasi Usai Ojol Tewas Dilindas

Jakarta –

PP Pemuda Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap terkait insiden meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas rantis Brimob. Pemuda Muhammadiyah menyerukan dialog damai semua pemangku kepentingan untuk menyikapi situasi terkini.

Dalam pernyataan pers, Jumat (29/8/2025), Pemuda Muhammadiyah menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Affan. Pemuda Muhammadiyah menyebut peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi bangsa Indonesia tentang demonstrasi sebagai hak konstitusional warga seharusnya digelar dengan damai dan penuh tanggung jawab oleh para pihak.

“Massa aksi seyogyanya menyampaikan aspirasi dengan santun dan tidak mengganggu hak masyarakat lain, serta mematuhi setiap peraturan hukum yang berlaku. Begitupula dengan para petugas, agar melakukan pengamanan dengan humanis,” ujar keterangan tertulis Pemuda Muhammadiyah yang diteken oleh Ketua Umum Dzulfikar Ahmad Tawalla dan Sekretaris Jenderal Najih Prastiyo.

Ada enam poin yang ditekankan dalam pernyataan Pemuda Muhammadiyah itu. Pertama, mereka menyampaikan solidaritas dan belasungkawa untuk keluarga almarhum Affan.

“Kami menyampaikan doa dan simpati yang tulus kepada keluarga almarhum Affan. Beliau adalah simbol perjuangan jutaan pekerja yang setiap hari menafkahi keluarga dengan
penuh ketekunan. Kehilangan ini menjadi duka kita bersama,” kata Pemuda Muhammadiyah.

Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga menghargai langkah Kapolri yang telah menunjukkan empati dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga korban. Namun demikian, Pemuda Muhammadiyah mendorong langkah lebih jauh proses evaluasi internal yang terbuka, profesional dan adil.

“Selain itu, Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan unjuk rasa harus segera diperbaiki agar lebih humanis, persuasif, serta menjamin adanya pemisahan jalur aksi dengan aktivitas publik. Dengan begitu, potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan,” demikian keterangan dari Pemuda Muhammadiyah.

Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan DPR untuk lebih sungguh-sungguh mendengar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang
melatarbelakangi demonstrasi ini. Mereka menilai aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan.

“Apalagi dijawab dengan kebijakan yang menambah jarak antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. DPR perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, agar suara rakyat menemukan saluran kebijakan yang nyata,” imbuhnya.

Pemuda Muhammadiyah mendorong adanya dialog damai semua elemen bangsa. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif.

“Kami menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan-baik pemerintah, DPR, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat-mengutamakan jalur komunikasi dan
musyawarah. Hanya dengan cara ini, kebuntuan politik dapat dihindari dan energi bangsa dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujar Pemuda Muhammadiyah.

“Pemuda Muhammadiyah mengajak semua elemen bangsa untuk membangun ruang demokrasi yang aman, inklusif, dan beradab. Pemuda Muhammadiyah siap bersinergi dalam upaya membudayakan dialog, toleransi, dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan demi tercapainya kehidupan berbangsa yang lebih adil dan damai,” sambung keterangan tersebut.

(knv/fjp)

29/08/2025 14:14
Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob, Pakar Hukum: Tidak Boleh Berhenti pada Sanksi Internal

Liputan6.com, Yogyakarta – Peristiwa tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas mobil Baraccuda Brimob, saat demo berujung rusuh, di Jakarta, Kamis (28/8/2026), memunculkan gelombang pertanyaan publik, di mana tanggung jawab negara, khususnya aparat penegak hukum, dalam melindungi warga negara?

Dari perspektif hukum tata negara, kasus ini tidak sekadar persoalan pidana, tetapi juga menyangkut prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Biantara Albab, mengatakan peristiwa nahas yang dialami driver ojol di Jakarta harus dilihat dengan merujuk langsung pada konstitusi.

Bian mengingatkan amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga tidak ada satu pun pihak, baik rakyat maupun penguasa, yang boleh bertindak di luar kerangka hukum.

“Artinya, siapapun ketika melakukan tindakan tertentu harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika melakukan pelanggaran, tentu ada konsekuensinya. Prinsip ini seharusnya menjadi fondasi, terlebih bagi aparat negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk melindungi dan melayani rakyat,” tegas dosen Fakultas Hukum UMY, Jumat (29/8/2025).

Menurutnya, tragedi ojol tewas terlindas rantis Brimob ini juga menyentuh dimensi Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak hidup warga negara, sementara Pasal 30 menegaskan tugas polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat.

Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan hal yang bertolak belakang ketika masyarakat sedang menunaikan haknya untuk bersuara.

Lebih jauh, Bian menilai kasus ini membuka tabir persoalan akuntabilitas dalam tubuh institusi negara, khususnya Polri. Prinsip ‘equality before the law’ harus menjadi pijakan utama dalam penanganan kasus tersebut.

“Pemerintah harus membuka seluruh proses hukum dari awal hingga akhir secara transparan kepada publik. Penanganan kasus harus imparsial, tanpa keberpihakan, dan tidak boleh melindungi aparat hanya karena statusnya sebagai bagian dari institusi negara. Selain itu, akses keadilan bagi korban maupun keluarga harus benar-benar terjamin, baik secara hukum maupun sosial,” ujarnya.

29/08/2025 11:30
Warisan Tirto Utomo dan Jejak Keberlanjutan di Indonesia

Jakarta – Perjuangan keberlanjutan ketersediaan air bersih hingga kini terus dilakukan AQUA bagi Indonesia. Semangat itu terus dijaga hingga empat dekade lebih dengan menjalankan program konservasi sumber air, pembangunan sumur resapan, hingga edukasi masyarakat.

“Ini semua menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap operasi keberlanjutan AQUA,” kata General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

Vera mengungkapkan melindungi sumber daya air menjadi pemahaman dasar bagi AQUA. Konservasi alam merupakan perkara yang sama pentingnya dengan memastikan setiap mutu air yang sampai ke tangan konsumen tetap berkualitas. Peningkatan edukasi lingkungan terhadap masyarakat sejak dini juga terus dilakukan dengan melibatkan komunitas.

Tak berhenti di sana, AQUA juga mengusung gerakan daur ulang dan pengurangan sampah plastik. Dengan menggandeng pemerintah, komunitas lokal, dan mitra daur ulang, AQUA menegaskan peranannya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap bumi.

Sejak 1983 hingga kini, pemakaian galon guna ulang merupakan salah satu inisiatif dalam mengurangi pemanfaatan galon sekali pakai secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi langkah nyata perusahaan dalam menjaga dan melestarikan alam.

Langkah itu diperpanjang lagi dengan meluncurkan kampanye gerakan #BijakBerplastik yang melibatkan UMKM, komunitas pemulung, dan bank sampah di berbagai belahan nusantara. Lebih dari 31.500 ton plastik berhasil diolah setiap tahun. Gagasan ini menjadikan Aqua sebagai pelopor gerakan ekonomi sirkular di Indonesia.

AQUA bukan sekadar air minum dalam kemasan. Ia adalah warisan perjuangan, keberanian, dan komitmen panjang terhadap keberlanjutan. Di bawah Danone Indonesia, AQUA tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

“Indonesia adalah rumah kami. Kami lahir, tumbuh dan, besar bersama bangsa ini,” kata Vera lagi.

Di balik sebuah botol minuman terdapat sebuah ekosistem yang dibangun. Pada perjalannya, AQUA berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi. Hal ini dicapai melalui peningkatan kesejahteraan 10.500 masyarakat yang bergabung pada 20 pabrik di seluruh Indonesia.

Belum lagi rantai distribusi yang melibatkan sekitar 2 juta pelaku usaha, sopir, agen, ritel di warung-warung terkecil hingga pengecer di level pedagang asongan. Pertumbuhan terhadap ekonomi lokal juga ditambah dengan pelibatan petani lokal dalam sendi-sendi rantai produksi.

Bahkan disaat-saat krisis, AQUA membangun sistem akses air bersih dan aman sebagai hak dasar masyarakat yang tidak terjangkau akses air. AQUA menilai bahwa air bukan sebuah komoditas belaka tetapi merupakan tanggung jawab kehidupan masyarakat.

Kemitraan terhadap organisasi lokal dan pemerintah daerah juga dilakukan untuk membantu menumbuhkembangkan perekonomian warga. Pandemi COVID-19 juga tak luput dari perhatian AQUA untuk membantu menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan mendukung pemerintah dalam program vaksinasi dan penyediaan air mineral bagi rumah sakit, relawan, dan masyarakat terdampak.

Perhatian AQUA pun menembus batas negara. Saat krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, AQUA menyalurkan bantuan bersama organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, hingga lembaga kemanusiaan lain. Bantuan berupa air mineral, dana, hingga kebutuhan dasar bagi kamp pengungsian berhasil disalurkan.

“Bagi kami, AQUA bukan sekedar produk. Ia adalah bagian dari kehidupan. Setiap tetesnya membawa makna menjaga kesehatan, menyatukan keluarga, dan mengalirkan harapan,” katanya.

Di dalam negeri, AQUA menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke-80 dengan penguatan komitmen untuk memberi lebih banyak manfaat. Seperti menjaga sumber daya alam, memberdayakan komunitas hinga mengalirkan produk yang mengalirkan kebaikan.

“Karena setiap tetes AQUA adalah harapan untuk Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan,” katanya.

(akd/akd)

27/08/2025 12:42
Baru Dua Hari Jualan, Penjual Gorengan Ditemukan Tewas di Toilet Minimarket Depok Megapolitan 22 Agustus 2025

Baru Dua Hari Jualan, Penjual Gorengan Ditemukan Tewas di Toilet Minimarket Depok
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Seorang pria ditemukan tewas di dalam toilet sebuah gerai minimarket di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, Jumat (22/8/2025) malam.
Peristiwa itu menggegerkan warga sekitar yang langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 18.00 WIB.
Identitas korban belum diungkapkan secara resmi, namun warga sekitar mengenalnya sebagai penjual gorengan yang baru dua hari berjualan di kawasan tersebut.
“Yang saya tahu almarhum itu baru dua hari kerja di sana, karena emang tukang gorengan yang jualan di sana suka digonta-ganti orangnya,” ujar Zahra (24, bukan nama sebenarnya), salah seorang warga kepada
Kompas.com,
Jumat malam.
Menurut Zahra, tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari korban sebelum ditemukan tewas.
“Kalau aktivitas si almarhum kaya biasa aja jualan, engga ada yang aneh, bahkan pas sore sebelum kejadian itu beliau masih jualan,” ungkapnya.
Beberapa pembeli juga sempat bertransaksi dengan korban menjelang waktu Maghrib.
“Ada juga keterangan dari beberapa orang yang beli, kalau sebelum Maghrib masih beli gorengannya,” ujar Zahra.
Zahra menceritakan ayahnya sempat melihat korban membeli tali di sebuah warung dekat lokasi sebelum kejadian.
“Jadi kan di depan SMA Muhammadiyah 07 itu ada warung, rumah saya persis di belakangnya. Kebetulan ayah saya lagi duduk-duduk di teras, terus ngelihat si tukang gorengan ini beli tali,” ucapnya.
Meski begitu, warga tidak menaruh curiga karena aktivitas korban sepanjang hari terlihat normal.
“Saya sempet ngobrol juga sama yang nungguin warung itu, emang enggak ada yang aneh, cuma beli tali aja kaya gabakal terjadi apapun. Makanya kita semua pada kaget,” kata Zahra.
Pantauan
Kompas.com,
peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Abdul Wahab macet hingga pukul 21.30 WIB.
Polisi turun tangan mengatur lalu lintas, sementara warga terus berdatangan ke lokasi hingga akhirnya membubarkan diri setelah jenazah dievakuasi dengan ambulans.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/08/2025 23:41
Menbud Fadli Zon Puji Warisan Intelektual Buya Syafii Ma’arif

Jakarta –

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan pemikiran almarhum Buya Ahmad Syafii Ma’arif untuk peradaban bangsa masih relevan hingga saat ini. Menurutnya, Buya Ahmad Syafii Ma’arif banyak memberikan jasa dan warisan intelektual kepada Bangsa Indonesia.

Hal itu diungkapkan olehnya saat berziarah ke makam almarhum Buya Ahmad Syafii Ma’arif di Taman Makam Husnul Khotimah, Kompleks Pemakaman Muhammadiyah, Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (21/8/2025). Turut hadir mendampingi Fadli dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta, yakni Staf Khusus Menteri Bidang Protokol dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda.

“Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan untuk berziarah ke makam seorang tokoh nasional, tokoh Muhammadiyah yang saya kenal baik, Buya Syafii Ma’arif, yang juga seorang sejarawan. Beliau seorang tokoh yang memiliki pandangan-pandangan negarawan, terutama terkait persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

Fadli menambahkan dirinya mengenal Buya Syafii secara pribadi sejak lebih dari dua dekade lalu. Beberapa kali keduanya melakukan perjalanan bersama ke berbagai negara. Menurutnya, pemikiran dan tulisan Buya Syafii menjadi inspirasi penting dalam memotret perjalanan sejarah Indonesia secara jernih dan obyektif.

Buya Ahmad Syafii Ma’arif (1935-2022) dikenal sebagai salah satu tokoh pemikir besar Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan persatuan bangsa.

“Pandangan-pandangan beliau terutama terkait dengan masalah-masalah kebangsaan sangat relevan dan beliau juga seorang sejarawan yang mumpuni, yang bisa memotret sejarah Indonesia dengan jelas, dan juga banyak tulisan-tulisan beliau yang sangat menginspirasi,” ungkap Fadli.

Selain sebagai tempat peristirahatan Buya Syafii, kompleks pemakaman ini juga menjadi lokasi dimakamkannya sejumlah tokoh Muhammadiyah. Di kawasan tersebut turut dibangun sebuah musala yang dinisbatkan kepada Buya Syafii Ma’arif.

Fadli berharap area ini dapat menjadi salah satu destinasi ziarah sejarah yang memperkuat apresiasi masyarakat terhadap warisan pemikiran dan perjuangan para tokoh bangsa.

Dia menambahkan ziarah itu merupakan bagian dari upaya Kementerian Kebudayaan untuk menghargai jasa dan warisan pemikiran tokoh bangsa.

“Melalui ziarah ini, Kementerian Kebudayaan berharap generasi bangsa dapat terus mengambil inspirasi dari nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebijaksanaan yang menjadi ciri perjuangan Buya Syafii sehingga semangat kebudayaan dan kebangsaan tetap terjaga untuk memperkokoh peradaban Indonesia,” tutupnya.

(ega/ega)

22/08/2025 08:05
Anggaran MBG Tembus Rp 335 Triliun di 2026, Dipakai Buat Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas anggaran pada tahun 2026. Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah berencana akan menggelontorkan Rp 335 triliun sepanjang tahun 2026 untuk program tersebut. Anggaran MBG pada 2026 ini meningkat tajam sebesar 96% dari tahun ini sebesar Rp 171 triliun.

Adapun anggaran tersebut ditargetkan untuk 82,9 juta peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Tujuannya, untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Nantinya, anggaran akan digunakan untuk mengolah sumber pangan lokal untuk memenuhi standar gizi sesuai usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Menu terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, hingga susu sebagai pelengkap.

“Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan,” dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 dikutip Rabu (20/8/2025).

Penyaluran MBG akan dilakukan melalui Satuan layanan Pemenuhan Gizi(SPPG)sebagai unit yang bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan kepada peserta.

SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.

“Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien,” tulisnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan Insya Allah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya pada Selasa (12/8/2025).

SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp 8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

20/08/2025 10:05
Komisi X DPR Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Merata ke Semua Lembaga Pendidikan

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons polemik terkait Surat Undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang viral. Menurut Lalu, Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata.

“Arah kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, juga telah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena prinsipnya semua mitra akan mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Lalu kepada wartawan, Selasa (20/8/2025).

Lalu mengatakan Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata tidak hanya untuk Muhammadiyah, tetapi juga untuk lembaga pendidikan lain. Termasuk, katanya, yang berada di bawah naungan NU, ormas lain, maupun sekolah negeri.

Legislator PKB ini menambahkan jangan sampai ada kesan keberpihakan sepihak terkait surat bimtek yang virak itu. Dia menyebut yang perlu dilakukan saat ini adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal.

“Jangan sampai muncul kesan penolakan atau keberpihakan sepihak. Justru yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya,” ujarnya.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif untuk semua,” ujarnya.

(whn/dhn)

20/08/2025 00:16
Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara

GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendadak jadi sorotan publik setelah cuplikan videonya viral di media sosial. Dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri ITB pada Kamis, 7 Agustus 2025, ia menyampaikan pernyataan yang menyinggung soal gaji guru dan dosen.

“Guru itu beban negara, dosen juga harus diukur kinerjanya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.” kata Sri Mulyani.

Kemudian dari tantangan negara untuk mensejahterakan Guru ini, Sri Mulyani kemudian membuka ruang partisipasi masyarakat. “Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi?” imbuhnya.

Ucapan tersebut segera menjadi bola liar di ruang publik, memunculkan pertanyaan tentang maksud sebenarnya dan arah kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Sri Lestari, pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), menilai pernyataan itu mencerminkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum dipandang sebagai prioritas. Ia juga menyoroti guyonan soal “jenis-jenis dosen” yang berpotensi melahirkan kelas sosial baru, dengan produktivitas penelitian sebagai pembeda utama.

“Dosen di Indonesia tidak hanya menjalankan penelitian, tetapi juga pengajaran dan pengabdian masyarakat, ditambah beban administratif yang besar. Pertanyaannya, apakah indikator kinerja yang selama ini digunakan sudah adil, transparan, dan tidak memberatkan?” ujar Tari, Jumat (15/8/25), dikutip dari Laman UM.

Lebih jauh, ia menilai pernyataan Sri Mulyani seolah membuka peluang privatisasi pendidikan. Meski di sejumlah negara swasta turut mendanai penelitian, di Indonesia hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan. Universitas besar akan lebih mudah mendapatkan dukungan, sementara kampus di daerah berisiko semakin tertinggal.

Privatisasi, lanjutnya, juga berpotensi meningkatkan biaya pendidikan dan mempersempit akses masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang mendorong universitas menerima mahasiswa lebih banyak dari kapasitas.

Hal itu membuat dosen lebih banyak tersita pada pengajaran, sehingga waktu untuk penelitian dan pengabdian masyarakat semakin berkurang.

Tari menegaskan, gaji dosen dan guru di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain meski beban kerjanya berat.

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal siapa yang membayar gaji, melainkan soal bagaimana menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

“Perlu ada reformasi menyeluruh terhadap indikator kinerja dosen agar lebih berkualitas, berdampak, kompetitif, dan manusiawi. Penilaian tidak hanya berbasis kuantitas publikasi, tetapi pada kualitas, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan dosen serta kemajuan Indonesia,” pungkasnya.***

19/08/2025 07:28

Organisasi: Muhammadiyah

Pandangan Akademisi: Aksi Aparat Dinilai Berlebihan