Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Prabowo Undang 16 Ormas ke Hambalang

    Prabowo Undang 16 Ormas ke Hambalang

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk bertemu di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 30 Agustus 2025. 

    Pertemuan digelar merespons kondisi negara yang diwarnai aksi massa yang berujung kerusuhan di beberapa daerah.

    Sejumlah ormas besar hadir, di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hidayatullah, Al Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PIl).

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen ormas Islam untuk bersama-sama menjaga ketertiban masyarakat. la menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan ormas agar situasi semakin kondusif.

    “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangan resmi.

    Yahya mengatakan pertemuan tersebut akan dilanjutkan di Istana Negara untuk meredakan kondisi dengan memperkuat komunikasi.

    “Insyaallah akan kita melanjutkan dan pertemuan lanjutan yang insyaallah akan dilaksanakan di Istana Negara sama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam dan mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama,” tuturnya.

  • Diundang Prabowo ke Hambalang, Ormas Islam Tekankan Persatuan Harus Dijaga Nasional 30 Agustus 2025

    Diundang Prabowo ke Hambalang, Ormas Islam Tekankan Persatuan Harus Dijaga Nasional 30 Agustus 2025

    Diundang Prabowo ke Hambalang, Ormas Islam Tekankan Persatuan Harus Dijaga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk menghadapnya ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025).
    Usai pertemuan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki pandangan yang sama dengan ormas Islam.
    Salah satunya adalah pemikiran bahwa persatuan dan keutuhan masa depan bangsa perlu dijaga.
    “Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini, dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” ujar Haedar lewat YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.
    Menurut Haedar, pertemuan ormas Islam bersama Kepala Negara berjalan selama 3 jam.
    Selain Prabowo, hadir juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
    “Kami selama tiga jam tadi berdialog dan kami juga memberi masukan serta pandangan,” ucapnya.
    Dalam kesempatan ini, Haedar mengatakan bahwa pihaknya memahami soal demokrasi dan aspirasi.
    Dia mengajak semua pihak untuk tidak terkontaminasi oleh tindakan yang berujung pada kekerasan.
    “Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). 

    Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada mengatakan, pertemuan tersebut membahas tantangan kebangsaan dan upaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah.

    Adapun, sejumlah ormas yang hadir antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Nasrullah menilai langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena memperkuat komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan. Menurutnya, pertemuan ini adalah sinyal positif untuk memperkuat komunikasi antar-elemen bangsa kala ketegangan memanas.

    “Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua, dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak ormas Islam berperan aktif menjaga ketertiban dan menghindari eskalasi konflik. PII menyatakan dukungannya terhadap ajakan tersebut serta mengimbau kader, aktivis, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 

    “Kepada seluruh elemen bangsa, mari kita jaga bersama suasana yang kondusif. Kita kembalikan segala perbedaan pendapat kepada koridor hukum dan konstitusi. Aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum dan negara bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran. Mari kita wujudkan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan,” kata Nasrullah.

    Adapun, sejak Kamis (28/8), gelombang aksi protes marak di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Demonstrasi yang awalnya menolak tunjangan rumah anggota DPR RI beralih fokus setelah insiden kendaraan taktis Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online hingga tewas.

    Nasrullah pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut agar memberikan keadilan bagi keluarga korban atas meninggalnya Affan Kurniawan.

    “Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas peristiwa ini agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah diwakili Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, sedangkan NU diwakili Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya juga tercatat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

    Selain berdialog dengan ormas, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hambalang untuk membahas langkah pengendalian situasi.

  • Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Makassar, Basri Lampe, angkat bicara soal tragedi meninggalnya seorang Ojek Online (Ojol), karena kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/8/2025) malam. 

    Basri Lampe menilai, atas kejadian tersebut Kapolri sebagai Pimpinan tertinggi dianggap gagal memimpin pengamanan massa aksi. Seharusnya massa aksi dilindungi dan dijamin keamanannya, namun terjadi yang tidak diinginkan dalam hal melindas seorang ojol.

    “Maka dari itu kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, telah melakukan kajian hukum. Bahwa atas meninggalnya saudara Affan seorang Ojol, pelaku dalam hal ini anggota Brimob wajib diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Basri Lampe.

    Selain itu, Basri Lampe menjelaskan bahwa Kapolri dalam hal ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pimpinan tertinggi Polri wajib bertanggung jawab.

    “Sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan anggotanya maka wajib mengundurkan diri, dan jika tidak mengundurkan diri, maka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri,” tegas Basri kepada awak media, Sabtu (30/8/2025).

    “Ini demi kebaikan bangsa dan negara kita cintai, karena kemarahan massa aksi atas meninggalnya seorang Ojol tidak bisa dibendung lagi. Terbukti, mulai dari kemarin sampai tadi malam berbagai daerah massa melakukan aksi sampai terjadi pengrusakan fasilitas umum, seperti Markas Polrestabes Jakarta Timur, di Makassar Gedung DPRD dibakar dan berbagai daerah lainnya. Jadi untuk meredam kemarahan publik sikap yang terbaik Bpk Listyo Sigit Prabowo harus mundur secara terhormat sebagai Kapolri,” tutupnya.

  • PD Muhammadiyah Jember Minta Pejabat Lebih Sensitif atas Kondisi Rakyat Surabaya 30 Agustus 2025

    PD Muhammadiyah Jember Minta Pejabat Lebih Sensitif atas Kondisi Rakyat Surabaya 30 Agustus 2025

    PD Muhammadiyah Jember Minta Pejabat Lebih Sensitif atas Kondisi Rakyat
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jember Profesor Aminullah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi di Jakarta.
    Amin menuturkan, persitiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, baik pejabat yang didemo, massa aksi yang berdemo, maupun masyarakat secara luas.
    “Jadi ini pelajaran sangat berharga bagi kita untuk bertindak lebih dewasa atau lebih sensitif,” katanya kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/8/2025).
    Ia menyatakan keprihatinannya atas situasi yang terjadi di Indonesia saat ini.
    Menurutnya, para pejabat pemerintah, termasuk anggota DPR RI yang menjadi akar timbulnya gejolak massa harus bisa bertindak lebih sensitif atas kondisi rakyat yang diwakilinya.
    Terutama rakyat dari kalangan menengah ke bawah yang dalam situasi sosial ekonomi tidak baik-baik saja.
    “Itu sebabnya yang saya sebut tadi pentingnya untuk berpikir, bersikap lebih sensitif dan empati. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas,” harapnya.
    Kemarahan masyarakat, kata dia, akibat sakit hati setelah mendengar pengumuman naiknya tunjangan DPR. Di sisi lain, anggota legislatif bereaksi dengan berjoget di ruang sidang.
    Menurutnya, potensi demonstrasi akan terus berkembang ke daerah-daerah lain, termasuk Jember.
    Maka, pejabat pemerintahan harus menahan diri untuk mendinginkan ketegangan di tengah masyarakat.
    “Karena kalau situasi terus memanas maka semakin sulit mengendalikan dan dampaknya bukan hanya kepada kelompok yang menjadi sorotan tapi semua pihak, termasuk masyarakat luas akan terdampak,” kata pria yang juga menjadi dosen di UIN KH Achmad Siddiq Jember itu.
    PDM Jember juga menyayangkan represif aparat. Pihaknya tetap mendukung komitmen Polri mengusut tuntas persitiwa tewasnya Affan.
    Di sisi lain, menurutnya, masyarakat juga perlu mengontrol amarah dengan tetap menyalurkan aspirasi dengan tetap mengedepankan kondusivitas.
    “Masyarakat jangan juga menimbulkan kekerasan baru supaya kekerasan yang sudah terjadi ini segera diusut dan situasi yang memanas segera mendingin agar kehidupan masyarakat luas bisa berjalan secara normal,” pesannya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Muhammadiyah Pamekasan: Jangan Perpanjang Luka Tragedi Affan Surabaya 30 Agustus 2025

    Pesan Muhammadiyah Pamekasan: Jangan Perpanjang Luka Tragedi Affan Surabaya 30 Agustus 2025

    Pesan Muhammadiyah Pamekasan: Jangan Perpanjang Luka Tragedi Affan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – “Kami ikut berduka sedalam-dalamnya” atas kejadian yang menimpa Affan Kurniawan. Kalimat itu disampaikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan, Azis Ashari di Pamekasan, Sabtu (30/8/2025).
    Menurutnya, tragedi yang menimpa Affan Kurniawan bukan hanya duka bagi kalangan ojek
    online
    , tetapi menjadi duka Bangsa Indonesia.
    “Kita semua berduka adanya kejadian yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal,” ucap Azis.
    Ia mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan santun dalam menyampaikan aspirasi. Kasus ini, kata dia, harus diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindak secara adil, sementara rakyat tetap proaktif mengawasi jalannya proses hukum.
    “Kita semua berduka, kita semua kecewa. Tapi jangan perpanjang duka ini dan menimbulkan luka baru. Mari kita doakan almarhum agar beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” katanya.
    Azis berharap masyarakat di Pamekasan tidak terpancing dengan kondisi saat ini, sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang bisa merugikan banyak pihak, termasuk merusak fasilitas umum.
    “Ini sudah terjadi dan semoga tidak terulang di manapun. Selanjutnya adalah tugas pemerintah dan polisi untuk melakukan proses hukum seadil-adilnya,” ujarnya.
    Ia juga menegaskan agar pemerintah dan aparat kepolisian tidak melukai hati rakyat kedua kalinya, melainkan membuktikan penegakan hukum yang adil demi menjaga suasana aman dan nyaman.
    “Kami harap pihak kepolisian melaksanakan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku,” tutur Azis.
    Sebelumnya, aksi solidaritas damai digelar di Kabupaten Pamekasan. Ratusan
    driver online
    dari sejumlah kabupaten berkumpul dan melakukan doa bersama untuk Affan Kurniawan yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhammadiyah Minta Pejabat dan Elit Politik Lebih Sensitif dan Tidak Lukai Hati Rakyat

    Muhammadiyah Minta Pejabat dan Elit Politik Lebih Sensitif dan Tidak Lukai Hati Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan agar para petinggi negara agar lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat serta bersikap santun dan lebih peduli, menyusul aksi demonstrasi yang berujung bentrokan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan PP Muhammadiyah menanggapi aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan pada Jumat (29/8/2025), menyusul kejadian kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga meninggal dunia sehari sebelumnya.

    “Kami meminta para elit politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat. Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus,” tulis PP Muhammadiyah dalam pernyataan resminya, Sabtu (30/8/2025).

    Muhammadiyah juga meminta para elit politik, para pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakan lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

    Terkait aksi demonstrasi, Muhammadiyah mengimbau agar seluruh pihak menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Semua pihak hendaknya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera,” ungkap Muhammadiyah.

    Muhammadiyah juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama peserta aksi unjuk rasa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan. Masyarakat juga diminta menahan diri dan tidak terprovokasi isu-isu yang bersifat destruktif dan tidak dapat dipertangungjawabkan kebenarannya, khususnya yang berasal dari media sosial yang tidak jelas sumbernya.

    “Masyarakat hendaknya arif dan cerdas dalam menyikapi informasi dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau kepada para tokoh panutan yang dapat memandu dan memberikan informasi yang mencerahkan,” lanjutnya.

    Muhammadiyah juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas kendaraan Brimob pada Kamis (28/8).

    “Semoga almarhum mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan dapat menghadapi dengan sabar, memperoleh keadilan yang semestinya, serta tersantuni dengan sebaik-baiknya,” ungkap Muhammadiyah.

    Muhammadiyah memberikan simpatinya terhadap para pengemudi ojol yang menuntut keadilan untuk Affan dan berharap para korban luka dalam aksi massa kemarin agar segera pulih.

    Muhammadiyah juga mendukung komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas dan melakukan proses hukum terhadap para pelaku pelindasan Affan tersebut.

    Muhammadiyah juga percaya pada komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor sebagai perwujudan menjalankan amanat konstitusi.

    “Negeri ini memerlukan soliditas dan persatuan yang kokoh di tengah berbagai agenda dan masalah strategis nasional yang berat maupun situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian,” ungkap mereka.

  • Demonstrasi di Berbagai Daerah, Muhammadiyah Minta Elite Politik Dengarkan Aspirasi Rakyat – Page 3

    Demonstrasi di Berbagai Daerah, Muhammadiyah Minta Elite Politik Dengarkan Aspirasi Rakyat – Page 3

    Haedar meminta para elite politik, pejabat negara, hingga anggota DPR untuk melakukan instropeksi dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan santun setelah melihat serentetan kejadian ini. Dia juga mengingatkan elite politik untuk tidak melukai hati masyarakat.

    “Agar para elite politik, para pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakanlebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat,” kata Haedar dikutip dari siaran persnya, Sabtu (30/8/2025).

    Haedar mengatakan, publik membutuhkan jiwa keteladanan dari para pemimpinnya. Terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.

    “Kami meminta para elite politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi dan tidak melukai hati rakyat,” sambungnya.

  • Abu Hitam Berserakan, Pos Polisi Surabaya Hangus Imbas Kematian Ojol di Jakarta

    Abu Hitam Berserakan, Pos Polisi Surabaya Hangus Imbas Kematian Ojol di Jakarta

    Surabaya (beritajatim.com) – Abu hitam berserakan di sejumlah pos polisi di Surabaya setelah dibakar massa. Kekacauan yang terjadi Jumat malam (29/8/2025) ini disebut sebagai respon atas tewasnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta sehari sebelumnya.

    Data yang dihimpun beritajatim.com, demonstrasi ini tak bisa dilepaskan dari insiden di Jakarta saat seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas terlindas mobil Barracuda Brimob saat demo di depan gedung DPR.

    Peristiwa itu memicu kemarahan luas di kalangan pengemudi ojek online dan menjalar ke beberapa kota, termasuk Surabaya.

    Di Surabaya, massa membakar setidaknya hampir 10 pos polisi, termasuk di Jalan Basuki Rahmat, Taman Bungkul, Kebun Binatang Surabaya, hingga Bunderan Cito.

    Saat peristiwa pembakaran itu, aparat kepolisian merespon dengan menembakkan gas air mata yang berdampak pada masyarakat umum dan pengendara di sekitar lokasi.

    Pandangan Akademisi: Aksi Aparat Dinilai Berlebihan

    Dua akademisi dari Surabaya menyampaikan pandangan kritis terkait penanganan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan, baik di Jakarta, Surabaya, maupun daerah lainnya.

    Pakar Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana menilai tindakan aparat menunjukkan abuse of power. “Penggunaan kekuasaannya eksesif di dalam penanganan aksi massa. Itu adalah bagian dari abuse of power yang dilakukan oleh kepolisian,” tegasnya.

    Satria menambahkan bahwa Polri seharusnya berpegang pada aturan internal dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ia juga mendorong keterlibatan tim independen seperti Komnas HAM untuk mengusut kasus ini. Satria memperingatkan, jika tidak ada perbaikan, ketidakstabilan politik dan sosial bisa meningkat.

    Sedangkan, Sosiolog Unesa, Agus Machfud Fauzi melihat aksi massa ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah instrumen sah untuk menyampaikan aspirasi dan bukan sebuah kejahatan.

    “Ini isu yang satu demi satu bertumpuk, kemudian mengakumulasi sehingga apakah ketidakpuasan itu kecil atau besar, kemudian menyatu,” katanya.

    Sampai Sabtu dini hari (30/8/2025), sejumlah kelompok massa masih terlihat berkeliling di sepanjang jalan protokol Surabaya. ​Ketegangan pun sempat terjadi saat mereka tiba di Jalan Wonokromo, dekat Jembatan Sawunggaling.

    Polisi yang sudah bersiap dengan tameng memaksa mereka untuk mundur. ​”Jangan terprovokasi,” kata salah satu polisi.

    Rentetan peristiwa yang dimulai dari demo di DPR, berlanjut pada kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta hingga berujung pada pembakaran pos polisi di Surabaya ini menjadi alarm.

    Bahwa besarnya potensi kekecewaan masyarakat yang terakumulasi dapat meledak menjadi kekacauan. Memulihkan kepercayaan publik adalah langkah krusial, dan itu hanya bisa dimulai dengan kehadiran negara yang adil dan bertanggung jawab. [ipl/suf]

  • Satreskrim Polres Kediri Kota Amankan Produsen Miras Palsu dan Pelaku Pengeroyokan

    Satreskrim Polres Kediri Kota Amankan Produsen Miras Palsu dan Pelaku Pengeroyokan

    Kediri (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri Kota berhasil mengungkap tiga kasus menonjol yang menjadi perhatian publik. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Rupatama Mako Polres Kediri Kota, pada Jumat (29/8/2025).

    Kasus pertama yang diungkap adalah dugaan keracunan minuman keras (miras) yang menyebabkan dua orang meninggal dunia di salah satu kafe kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

    Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto menegaskan bahwa jajaran kepolisian berkomitmen mengusut tuntas kasus tersebut. “Hari ini kami berhasil mengungkap tiga kasus, yaitu dugaan keracunan miras, produksi miras ilegal, dan pengeroyokan,” jelasnya.

    Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Cipto Dwi Leksana, menambahkan bahwa hasil pemeriksaan ahli penyakit dalam RS Muhammadiyah, Labfor, serta Balai POM Kediri menunjukkan adanya dugaan intoksikasi alkohol pada korban. “Kelebihan konsumsi miras diduga menyebabkan kerusakan organ hingga mengakibatkan kematian,” ungkapnya.

    Kasus kedua terkait produksi miras impor palsu yang diedarkan di wilayah Kediri. Polisi menemukan pelaku memproduksi beberapa merek miras impor yang tidak memenuhi standar. “Miras palsu ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Kami mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap peredaran miras ilegal,” tegas AKP Cipto.

    Selain itu, Polres Kediri Kota juga berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi pada Senin, 18 Agustus 2025, di wilayah Kecamatan Banyakan. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 10 orang, dengan empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk dua anak berhadapan dengan hukum.“Selanjutnya, para tersangka kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

    Dengan pengungkapan tiga kasus tersebut, Polres Kediri Kota menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan, menindak tegas pelaku tindak kriminal, serta melindungi masyarakat dari ancaman miras ilegal dan aksi premanisme. [nm/kun]