Organisasi: Muhammadiyah

  • Ramai-Ramai Kampus Kuliah Daring Imbas Demo di Berbagai Daerah

    Ramai-Ramai Kampus Kuliah Daring Imbas Demo di Berbagai Daerah

    Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi seluruh staf dan dosen mulai 1 September 2025.

    Wakil Rektor III UMMI, Andri Moewashi I Haq, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk perkuliahan daring karena tahun akademik 2025–2026 belum dimulai.

    “Untuk besok (1 September) WFH hingga ada edaran berikutnya. Seluruh staf dan dosen UMMI diharapkan tetap melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan layanan dari rumah masing-masing,” kata Andri, Minggu (31/8/2025).

    Selain menerapkan penyesuaian kegiatan, tiga perguruan tinggi di Sukabumi juga mengimbau mahasiswanya yang berencana berpartisipasi dalam demonstrasi pada 1 September 2025 agar tetap menjaga ketertiban dan menjunjung nilai akademis.

    Direktur Pengelola Kampus IPB Sukabumi, Ujang Sehabudin, menyebutkan bahwa kegiatan akademik di kampusnya tidak ada perubahan. Namun, dia mengingatkan mahasiswa yang akan turun ke jalan agar tetap tertib.

    “Perkuliahan kami masih berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan, namun dihimbau kepada mahasiswa aksi untuk jaga ketertiban dan jangan anarkis,” katanya.

    Ujang juga mengingatkan potensi adanya provokator.

    “Hati-hati, terkadang sulit kalau sudah di lapangan, karena tidak tahu kalau ada pihak-pihak lain yang memang sengaja membenturkan massa,” sambung dia.

    Hal senada disampaikan Kepala Unit Bagian Kemahasiswaan Universitas Nusa Putra, Gia Yosep Gunawan. Dia mengingatkan mahasiswa untuk mengutamakan etika akademis.

    “Menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan mengedepankan etika akademis,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Linggabuana Sukabumi, Asep Deni, mengimbau agar semua pihak penting mengedepankan sikap damai.

    “Selain itu juga diharapkan menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kericuhan,” kata Asep Deni.

    Imbauan tiga kampus ini menjadi penegasan agar aksi mahasiswa pada Senin (1/9/2025) berlangsung tertib, aman, dan tetap dalam koridor demokrasi.

  • 3
                    
                        Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini
                        Megapolitan

    3 Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di berbagai titik di Jakarta pada Senin (1/9/2025).
    Masyarakat, khususnya pengguna jalan, diimbau agar mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan memilih rute alternatif.
    Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, terdapat tujuh lokasi demo di Jakarta hari ini yang tersebar di kawasan Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menegaskan bahwa seluruh aksi yang digelar sudah melalui mekanisme pemberitahuan.
    “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Berikut rangkuman tujuh titik unjuk rasa di Jakarta hari ini:
    1. Depan Gedung DPR/MPR RI (Tanah Abang)
    Aliansi BEM Tangerang Selatan dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan sejumlah program strategis nasional (PSN).
    2. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Gambir)
    Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun melakukan aksi terkait keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022.
    3. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Gambir
    Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas) mendesak pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa.
    4. Silang Selatan Monas, Gambir
    5. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang
    Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan 30 orang menyoroti dugaan tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek
    online
    .
    6. Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng
    Komunitas Pemantau Korupsi menggelar aksi menuntut agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.
    7. Sawah Besar
    Aksi massa yang tersebar di Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar ini diperkirakan menimbulkan lalu lintas padat dan potensi kemacetan.
    Pengendara diimbau untuk menghindari ruas jalan yang menjadi titik aksi serta memantau informasi lalu lintas terkini melalui layanan resmi Polda Metro Jaya maupun aplikasi navigasi digital.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
                        Megapolitan

    1 Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan.
    “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan Basuki kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini:
    Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Riskiawan dan Ahmad Ryani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU perampasan aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan program strategis nasional (PSN).
    Demo yang dilakukan oleh Mantan Dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022.
    Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas), menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa.
    Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek
    online
    yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
    Di lokasi yang sama, Pengurus Pusat PMKRI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan.
    Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek
    online
    .
    Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.
    Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
    Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IMM Lamongan Suarakan Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR dan Desak Revolusi Polri

    IMM Lamongan Suarakan Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR dan Desak Revolusi Polri

    Lamongan (beritajatim.com) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan turun ke jalan untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan menuntut revolusi Polri, pasca tragedi Kendaraan Taktis (Rantis) yang merenggut nyawa pengemudi ojek online (Ojol) dalam aksi demonstrasi di Jakarta.

    Aksi demonstrasi yang digelar IMM Lamongan menyasar dua titik, yakni Mapolres Lamongan dan Gedung DPRD Lamongan, Minggu (31/8/2025).

    Ketua umum PC IMM Lamongan, Alexi Candra Putra, mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPR sangat tidak tepat, di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.

    “Kami juga menyayangkan sikap arogansi yang dilakukan oleh anggota DPR saat merespon aspirasi rakyat,” kata Alexi.

    IMM Lamongan juga menuntut revolusi Polri secara menyeluruh, sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengamankan para demonstran, hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta.

    “Kami mendesak Kapolri untuk mengundurkan diri, segera adili oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, segera revolusi Polri, dan Mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Bersamaan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi, beberapa objek vital di Lamongan ditutup, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti SPBU di Jalan Kombespol M. Duryat, yang lokasinya tak jauh dari Mapolres Lamongan.

    Kemudian kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Lamongan, melakukan langkah antisipasi dengan menutup papan nama dan neon box menggunakan spanduk bekas.

    Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menjelaskan pihaknya tidak memberikan instruksi untuk penutupan objek vital di wilayah Lamongan.

    “Untuk SPBU bisa ditanyakan kepada pengelolah, untuk layanan Samsat, hari minggu memang tutup. Besok (Senin) layanan tetap normal seperti biasa,” ujar AKBP Agus. [fak/aje]

  • Situasi Makin Genting, Habib Rizieq Minta Umat Tunggu Komando Ulama: Siap Turun??

    Situasi Makin Genting, Habib Rizieq Minta Umat Tunggu Komando Ulama: Siap Turun??

    GELORA.CO –  Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang berujung anarkisme dalam beberapa hari terakhir pasca tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.

    Ia mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak bergerak sebelum ada instruksi atau komando dari para ulama di tengah kondisi Indonesia yang semakin genting.

    “Jangan bergerak melakukan apa pun sebelum ada komando dari ulama. Tapi, kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapa pun kecuali oleh umat,” kata Habib Rizieq.

    Hal itu disampaikan ulama kondang ini saat peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Haul ke 15 Alhabib Syech bin Ali bin Sholeh Aljufri, di Jakarta Timur, Sabtu 30 Agustus 2025.

    “Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama siap turun? Siap jaga Jakarta? Siap jaga Indonesia” tanya Habib Rizieq.

    Sontak para Jemaah kompak menyatakan kesiapannya. “Siap..,” ucap para Jemaah.

    Sebagai informasi, aksi massa semakin brutal khususnya dalam dua hari terakhir. Tak hanya unjuk rasa, berbagai tindak anarkisme juga berlangsung disejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Jakarta.

    Aksi ini bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI di tengah ekonomi dan daya beli yang terus menurun.

    Sikap para wakil rakyat juga dinilai tak berempati bahkan dinilai mengejek kondisi rakyat yang semakin terjepit ekonomi.

    Amarah masyarakat dan sejumlah elemen lainnya memuncak pasca tewasnya Affan Kurniawan yang ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob di wilayah Pejompongan, Jakarta Barat.

    Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan para elite politik, pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakan untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

    “Kami meminta para elit politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat. Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.”

    Seluruh pihak, juga diingatkan untuk menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Semua pihak hendaknya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera,” tulis PP Muhammadiyah, Sabtu (30/8/2025)

  • Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.

    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.

    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.

    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.

    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.

    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 

    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.

    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.

    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.
     
    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
     
    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.
     
    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

     
    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
     
    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
     
    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.
     
    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 
     
    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.
     
    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.
     
    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.
     
    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Setop Demonstrasi Anarkis, Saatnya Gandengan Tangan untuk Indonesia

    Setop Demonstrasi Anarkis, Saatnya Gandengan Tangan untuk Indonesia

    Jakarta:  Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama.

    Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik.  “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” tegasnya dalam siaran persnya dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, Ketua Umum PB PII Nasrullah Larada menilai langkah Prabowo tepat di saat situasi memanas. Ia juga mendorong aparat menuntaskan kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, secara profesional dan transparan.

    “Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antar elemen bangsa harus kita perkuat. PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah Larada dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Dalam dialog yang dihadiri para ketua umum dan sekjen ormas, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet.

    Jakarta:  Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama.
     
    Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik.  “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” tegasnya dalam siaran persnya dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.
     
    Sementara itu, Ketua Umum PB PII Nasrullah Larada menilai langkah Prabowo tepat di saat situasi memanas. Ia juga mendorong aparat menuntaskan kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, secara profesional dan transparan.

    “Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antar elemen bangsa harus kita perkuat. PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah Larada dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Dalam dialog yang dihadiri para ketua umum dan sekjen ormas, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Muhammadiyah: Persatuan dan Keutuhan Bangsa Perlu Kita Jaga Bersama – Page 3

    Muhammadiyah: Persatuan dan Keutuhan Bangsa Perlu Kita Jaga Bersama – Page 3

    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf menambahkan, ormas Islam sepakat membantu pemerintah meredakan ketegangan demo ricuh di beberapa daerah di Indonesia.

    “Kami berdialog dari hati ke hati memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini dan kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” imbuh Gus Yahya.

    Gus Yahya meyakini, kebersamaan ini mampu mengatasi tantangan dan dinamika ke depan. Gus Yahya mengatakan Prabowo akan kembali mengundang ormas-ormas Islam ke Istana Negara Jakarta dalam waktu dekat.

    “Mudah-mudahan di sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari tubuh umat Islam di Indonesia ini,” jelas Gus Yahya.

  • Pernyataan Muhammadiyah dan PBNU Usai Bertemu Prabowo… 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Pernyataan Muhammadiyah dan PBNU Usai Bertemu Prabowo… Nasional 31 Agustus 2025

    Pernyataan Muhammadiyah dan PBNU Usai Bertemu Prabowo…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lainnya menghadap Presiden RI Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025).
    Pertemuan tersebut dilakukan seiring berjalannya aksi demonstrasi di beberapa daerah.
    Usai pertemuan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertemuan Pimpinan Ormas Islam dengan Kepala Negara berjalan selama tiga jam.
    “Kami selama tiga jam tadi berdialog dan kami juga memberi masukan serta pandangan,” kata Haedar, lewat YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (30/8/2025).
    Haedar mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memiliki pandangan yang sama dengan ormas Islam.
    Salah satunya adalah pemikiran bahwa persatuan dan keutuhan masa depan bangsa perlu dijaga.
    “Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini, dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” ujar dia.
    Haedar juga mengatakan pihaknya memahami soal demokrasi dan aspirasi.
    Dia mengajak semua pihak untuk tidak terkontaminasi oleh tindakan yang berujung pada kekerasan.
    “Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ungkap dia.
     
    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, ormas Islam yang hadir juga bersepakat mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan mengatasi keadaan.
    “Dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, serta mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” kata Gus Yahya, bersama perwakilan 16 ormas Islam lainnya.
    Gus Yahya mengatakan, pertemuan yang terjadi selama tiga jam itu membahas seputar permasalahan bangsa.
    “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini,” ujar Gus Yahya.
    Selepas pertemuan di Hambalang, kata dia, Prabowo juga akan menggelar pertemuan lanjutan di Istana Negara.
    Dia berharap dari pertemuan lanjutan itu akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad atau kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam di Indonesia.
    “Dan setelah ini, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan lanjutan yang insya Allah akan dilaksanakan di Istana Negara bersama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU dan Muhammadiyah Kompak Serukan Jaga Suasana Kondusif, Jangan Terprovokasi – Page 3

    PBNU dan Muhammadiyah Kompak Serukan Jaga Suasana Kondusif, Jangan Terprovokasi – Page 3

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyikapi demo panas yang terjadi sepekan ini.

    Haedar meminta para elite politik, pejabat negara, hingga anggota DPR untuk melakukan instropeksi dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan santun setelah melihat serentetan kejadian ini. Dia juga mengingatkan elite politik untuk tidak melukai hati masyarakat.

    “Agar para elite politik, para pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakanlebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat,” kata Haedar dikutip dari siaran persnya, Sabtu (30/8/2025).

    Haedar mengatakan, publik membutuhkan jiwa keteladanan dari para pemimpinnya. Terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.

    “Kami meminta para elite politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi dan tidak melukai hati rakyat,” sambungnya.

    Haedar juga meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    Semua pihak diminta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera.

    “Mari kita bersama-sama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah disertai sikap keseksamaan yang tinggi,” ujarnya.

    Haedar juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya peserta aksi unjuk rasa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan. Dia mewanti-wanti masyarakat tak terprovokasi dengan isu-isu yang destruktif.

    Dia berharap masyarakat agar arif dan cerdas dalam menyikapi informasi. Caranya, dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau, kepada para tokoh panutan yang dapat memandu dan memberikan informasi yang mencerahkan.

    “Semua harus menahan diri dan bersikap bijak, jangan terprovokasi isu-isu yang bersifat destruktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya yang berasal dari media sosial yang tidak jelas sumbernya,” tutur Haedar.

    Haedar percaya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor sebagai perwujudan menjalankan amanat konstitusi.

    “Negeri ini memerlukan soliditas dan persatuan yang kokoh di tengah berbagai agenda dan masalah strategis nasional yang berat maupun situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian,” ujar Haedar memungkasi.