Organisasi: Muhammadiyah

  • Ekonom Sekaligus Eks Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Ekonom Sekaligus Eks Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta

    Ekonom yang juga eks Staf Khusus Bidang Ekonomi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta meninggal dunia hari ini, Sabtu (6/9) pukul 00.06 di Jakarta. Kabar duka ini disampaikan pihak keluarga.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta,” tulis pesan dari pihak keluarga.

    Jenazah Arif disemayamkan di rumah duka di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur.

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah Arif Budimanta.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengenang almarhum sebagai sosok yang baik, lurus, dan taat asas dalam setiap kiprah dan pengabdiannya.

    “Almarhum adalah pribadi yang jernih, rendah hati, dan selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Dengan dedikasi dan keikhlasannya, almarhum banyak memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah,” kenang Haedar dikutip dari situs Muhammadiyah.

    (ara/ara)

  • Eks Stafsus Presiden Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Eks Stafsus Presiden Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta

    Staf Khusus Bidang Ekonomi Era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta, dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu dibenarkan PP Muhammadiyah.

    “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah,” tulisnya dalam postingan Instagram @lensamu, Sabtu (6/9/2025).

    “Semoga almarhum husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, serta ditempatkan di Jannatun Na’im,” tambahnya.

    Diketahui, Arif Budimanta pria yang lahir di Medan, 15 Maret 1968 itu dikenal sebagai ekonom Indonesia. Arif menempuh Pendidikan di IPB jurusan Ilmu Tanah pada 1990.

    Lalu ia melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Alam pada 1996. Kemudian, Artif meraih gelar doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI pada 2006.

    Dalam karier politiknya, Arif tercatat pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 2009-2014 dan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI.

    Ia juga tercatat pernah menjadi Senior Advisor Menteri Keuangan pada 2014-2016; Tim Ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019; Dewan Direktur Indonesia Eximbank 2015-2020.

    Dan tak lain, Arif juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Presiden ke-7 RI Jokowi pada 2016-2019.

    Selain itu, Arif juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute; Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia 2007-2012; Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah; Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

    (azh/azh)

  • Berita Duka, Ekonom Juga Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Berita Duka, Ekonom Juga Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar duka telah meninggal dunia Ekonom sekaligus Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Muhammadiyah, Arif Budimanta Sebayang, hari ini, Sabtu (6/9/2025). Kabar tersebut disampaikan langsung oleh keluarga Arif Budimanta.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta,” demikian pernyataan dari pihak keluarga.

    Disebutkan, Arif Budimanta dibawa ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Rawamangun Muka Golf No 3, Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Mohon doa dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian agar beliau diampuni segala dosanya, dilipatgandakan amal baiknya, dilapangkan kuburnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tulis keluarga Arif Budimanta.

    “Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan, serta memohon maaf atas segala kesalahan kami. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara sekalian.”

    Arif Budimanta lahir di Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 15 Maret 1968. Dan merupakan lulusan jurusan Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor.

    Sebelumnya Arif Budimanta pernah ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi. Arif Budimanta juga tercatat pernah menjadi kader PDI-Perjuangan.

    Arif Budimanta tercatat pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014, Arif Budimanta Sebayang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, pada periode 2005 hingga 2010. Dan, sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari 2009 hingga 2013.

    Dan, Arif Budimanta juga pernah didapuk sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute, Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia 2007-2012, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kenakan Batik, 181 Eks Jamaah Islamiyah Jatim Mantapkan Transformasi Ideologi

    Kenakan Batik, 181 Eks Jamaah Islamiyah Jatim Mantapkan Transformasi Ideologi

    Surabaya (beritajatim.com)–  181 eks Jamaah Islamiyah (JI) Jawa Timur menjalani pembekalan pemantapan transformasi ideologi, Kamis (4/9/2025) kemarin. Acara ini merupakan bagian dari proses perubahan eks JI usai mengumumkan bubar pada 2024 lalu.

    Pemantapan transformasi ideologi ini merupakan kerjasama antara eks pimpinan JI seperti ustadz Para Wijayanto, ustadz Chairul Anam atau akrab dipanggil Bravo (eks panglima perang JI), ustadz Widi Joko (eks Ketua Bidang HI), dan ustad Joko Priyono (eks Ketua Sasana) bersama Densus 88 Anti teror juga Rumah Wasathiyah.

    Dalam acara ini, 181 eks JI datang dari Bojonegoro, Lamongan, Madura, Gresik, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Kediri, Malang, Blitar dan Tulungagung. Mereka berkumpul untuk berdiskusi hingga muncul kesimpulan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Ustadz Para Wijayanto yang merupakan mantan Umar (pimpinan) tertinggi di Jamaah Islamiyah menyampaikan pentingnya transformasi atau perubahan ideologi kepada mantan anggota hingga lapisan paling bawah. Acara seperti ini, mampu memantapkan para anggota untuk tidak kembali ke ideologi yang keliru.

    “Kami mengkaji, berdiskusi dengan para ulama yang ahli dalam keilmuannya. Dari situlah kami menyadari bahwa apa yang dulu kami lakukan itu keliru. Sehingga, hari ini saya sampaikan pentingnya kita menuju Wasathiyah untuk membangun kesadaran baru ideologi sehat dan moderat,” kata Ustadz Para Wijayanto.

    Dalam pemaparan kepada 181 anggota eks JI yang hadir, Ustadz Para Wijayanto menekankan agar tidak ragu dalam bertransformasi. Utamanya, transformasi dari sikap ekstrem menjadi moderat dalam beragama.

    Ia memaparkan berbagai bukti penafsiran dari berbagai sumber ilmiah yang diyakini oleh umat muslim. Dalam analisis yang dilakukan oleh para alim ulama lain bersama rujukan kitab, para pimpinan eks JI tidak menemukan agama Islam merestui kekerasan dan intoleransi.

    “Jadi kita harus bertransformasi. Mulai dari cara berpikir dalam memahami agama, cara berperilaku. Kemudian cara berdakwah atau menyampaikan pikiran,” jelasnya.

    Dalam acara ini, para anggota eks JI diberikan keleluasaan untuk saling berdiskusi, melempar pertanyaan kepada mantan pimpinannya. Namun, setiap pertanyaan yang dilontarkan dapat dijawab dengan lugas.

    Para pimpinan tidak menjawab pertanyaan para eks anggota hanya berdasarkan opini. Tapi, juga dengan studi literasi dari berbagai kitab yang diyakini kebenarannya. Sehingga mampu menjawab sisa keraguan yang selama ini masih dipendam oleh eks anggota JI di Jawa Timur.

    “Kedepan tentu tujuannya agar para anggota eks JI bisa bergabung untuk memperdalam ilmu di organisasi Islam yang sudah diakui pemerintah seperti di Muhammadiyah lalu NU. Dan juga mantap untuk setia kepada NKRI,” tegas Para Wijayanto.

    Dalam acara ini, ratusan eks anggota JI mengenakan pakaian batik dan juga menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka sepakat bahwa kedepan kehadiran mereka tidak menyebar ketakutan. Namun harus menjadi manfaat dengan memegang teguh ideologi sehat dan moderat. Sehingga, memilih Wasathiyah (jalan tengah) merupakan win-win solution agar tetap cinta NKRI. [ang/aje]

  • Marak Hoaks Pakai Deepfake, Masyarakat Diminta Waspada dan Tidak Terprovokasi

    Marak Hoaks Pakai Deepfake, Masyarakat Diminta Waspada dan Tidak Terprovokasi

    Jakarta: Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya. Untuk itu, masyarakat diminta selalu waspada dan berhati-hati.

    “Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji dalam siaran pers, dikutip Jumat, 5 September 2025.

    Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak. 

    “Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.

    Ia juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas. 

    “Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ujae Septiaji.

    Di kesempatan berbeda, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pascaaksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan. 

    “Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius. 

    Menurutnya potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. 

    Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.

    Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis. 

    “Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” jelas Radius.

    Ia juga mengingatkan, kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif. 

    “Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,”  katanya.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maraknya berita hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. 
     
    “Marak pesan berantai di WhatsApp dan sejumlah platform media sosial yang berisikan berita hoaks, dengan melakukan memprovokasi, oleh sebab itu masyarakat harus waspada terhadap hal tersebut, ujar Wisnu.

    Ia juga mengimbau agar masyarakat dapat menyikapi berita yang beredar dengan bijaksana dan jernih.

    “Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” tuturnya.
     

    Jakarta: Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya. Untuk itu, masyarakat diminta selalu waspada dan berhati-hati.
     
    “Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji dalam siaran pers, dikutip Jumat, 5 September 2025.
     
    Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak. 

    “Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.
     
    Ia juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas. 
     
    “Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ujae Septiaji.
     
    Di kesempatan berbeda, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pascaaksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan. 
     
    “Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius. 
     
    Menurutnya potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. 
     
    Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.
     
    Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis. 
     
    “Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” jelas Radius.
     
    Ia juga mengingatkan, kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif. 
     
    “Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,”  katanya.
     
    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maraknya berita hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. 
     
    “Marak pesan berantai di WhatsApp dan sejumlah platform media sosial yang berisikan berita hoaks, dengan melakukan memprovokasi, oleh sebab itu masyarakat harus waspada terhadap hal tersebut, ujar Wisnu.
     
    Ia juga mengimbau agar masyarakat dapat menyikapi berita yang beredar dengan bijaksana dan jernih.
     
    “Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” tuturnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Wakil Ketua MPR pastikan 17+8 tuntutan rakyat didengar-ditindaklanjuti

    Wakil Ketua MPR pastikan 17+8 tuntutan rakyat didengar-ditindaklanjuti

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memastikan 17+8 tuntutan rakyat yang ramai dibicarakan di media sosial menyusul gelombang aksi demonstrasi sepekan terakhir akan didengarkan sekaligus ditindaklanjuti.

    Eddy, dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan semua tuntutan dan aspirasi rakyat merupakan masukan yang menjadi bahan evaluasi untuk berbenah, baik parlemen maupun partai politik.

    “Kami di Partai Amanat Nasional terus berbenah mendengarkan masukan dari masyarakat tentu termasuk di dalamnya agenda 17+8,” kata Eddy yang juga Wakil Ketua Umum PAN tersebut.

    Menurut dia, tuntutan 17+8 menjadi pijakan penting bagi partainya untuk merumuskan pembenahan kader ke depan. “Termasuk juga bagi kami yang saat ini mendapatkan amanah dari ketua umum sebagai pimpinan MPR RI,” ujarnya.

    Eddy mengaku pihaknya juga mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak, mulai dari konstituen hingga organisasi masyarakat keagamaan yang menyuarakan aspirasi masyarakat.

    “Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan menerima banyak sekali masukan yang tentu akan dilaksanakan sebagai agenda pembenahan partai,” katanya.

    Lebih lanjut sebagai pimpinan MPR RI, Eddy menyampaikan komitmennya untuk membangun dialog dan diskusi dengan berbagai pihak dalam suasana yang kondusif.

    Salah satu cara MPR RI menghadirkan ruang dialog, imbuh dia, ialah melalui MPR Goes to Campus yang sudah diselenggarakan di 31 universitas dengan jumlah peserta mencapai ribuan mahasiswa, dosen, dan guru besar.

    “Dalam agenda MPR Goes to Campus itu kami membuka ruang diskusi yang seluasnya-luasnya bagi civitas untuk memberikan masukan evaluasi dan bahkan kritik,” kata dia

    “Ini membuktikan bahwa ruang dialog selalu terbuka dan untuk menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan segala cara asalkan tanpa kekerasan dan tidak merusak fasilitas umum,” sambung Eddy.

    Pada Kamis ini, perwakilan DPR RI menerima secara langsung dokumen tuntutan rakyat 17+8 yang diberikan oleh kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, sebuah jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.

    Sejumlah tokoh yang hadir untuk menyerahkan dokumen fisik itu, di antaranya Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Andhyta F. Utami.

    Dokumen tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI yang juga Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Andre Rosiade di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta. Andre berjanji akan langsung menyerahkan dokumen tuntutan rakyat itu kepada pimpinan parlemen.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, melalui dialog yang melibatkan unsur terkait di pemerintahan.

    Dalam forum dialog yang tertutup bagi media massa itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi yang mewakili kepentingan generasi muda dan isu-isu nasional yang berkembang dalam demonstrasi di Senayan selama sepekan terakhir.

    Muhammad Raihan dari Aliansi BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Nasional menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, mengingat mayoritas mahasiswa yang tergabung dalam aliansinya bergerak di bidang pendidikan.

    “Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Selain itu, ia juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah mahasiswa yang sebelumnya ditahan saat demonstrasi di Senayan, Jakarta.

    “Poin-poin sudah kami rangkum, semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTNU Nasional,” ujar Raihan.

    Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI Susana Florika Marianti Kandaimu menekankan urgensi suara pemuda dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

    Ia menyebut momentum bonus demografi harus dikelola dengan baik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis sebagai pemimpin masa depan.

    “Sebagai anak muda tentu kami akan menyampaikan aspirasi pada waktu dan tempat yang tepat,” kata Susana.

    Sebelumnya, terdapat 15 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka tiba sejak pukul 16.35 WIB dan baru memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Berdasarkan daftar undangan yang disampaikan kepada perwakilan organisasi, terdapat 37 OKP yang diundang pemerintah untuk berdialog di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    OKP tersebut adalah Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, serta sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Cirebon.

    Selain itu, turut diundang perwakilan dari Universitas YARSI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IBS, Esgul, hingga dua kepengurusan HMI, baik PB HMI MPO maupun PB HMI DIPO.

    Beberapa organisasi mahasiswa nasional juga terlibat, antara lain PP KAMMI, BEM SI RB, GMNI, PP GMH, BEM Nusantara, KMHDI, PMII, SEMMI, hingga LMND.

    Selain itu, juga diundang perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), PTMAI, UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), serta Universitas Trisakti melalui BEM dan KBM kampus tersebut.

    Tidak ketinggalan generasi muda dari ormas besar, seperti FKPPI, SAPMA Pemuda Pancasila, serta organisasi mahasiswa berbasis agama seperti GMKI, BEM Kristiani, dan BEM PTNU.

    Beberapa kampus swasta dan sekolah tinggi juga diminta mengirimkan utusan, di antaranya STAI Aziadah, STAI Al Hikmah, INU Tasikmalaya, serta Himah Persis.

    Belum diketahui, apakah Presiden Prabowo Subianto berkesempatan menyapa atau berdialog dengan perwakilan mahasiswa pada kesempatan itu.

    Namun, Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikabarkan menghadiri rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada waktu yang bersamaan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Ponorogo Siap Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa ke Tingkat Pusat

    DPRD Ponorogo Siap Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa ke Tingkat Pusat

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aspirasi mahasiswa di Bumi Reog kembali menggema, namun dengan wajah yang berbeda. Tanpa kericuhan, tanpa gesekan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ponorogo memilih jalur dialog dalam menyiarakan 7 tuntutan rakyat tersebut.

    Dialog digelar di ruang DPRD Ponorogo, selain pimpinan dialog itu dihadiri langsung jajaran Forkopimda. Dari forum itu lahir kesepahaman, bahwa aspirasi mahasiswa akan dikawal bersama hingga ke tingkat pusat.

    “Hari ini kita menerima teman-teman PMII dan IMM untuk berdialog. Semua aspirasi yang disampaikan sudah kami terima dan akan kami kawal bersama Forkopimda ke Pemerintah Pusat,” kata Dwi Agus Prayitno, usai audiensi, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Dwi, langkah itu penting agar suara mahasiswa dari Ponorogo tidak berhenti di tingkat daerah. Dia memastikan tuntutan akan diteruskan kepada DPR RI maupun Pemerintah Pusat. “Hal-hal yang disampaikan tidak jauh beda dengan apa yang berkembang selama ini. Tuntutannya tentang kebijakan di Pemerintah Pusat,” katanya.

    Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menegaskan 7 tuntutan mereka kepada Pemerintah. Antara lain, penghentian tindakan represif aparat saat aksi massa, evaluasi menyeluruh terhadap oknum aparat yang melanggar HAM, hingga desakan agar pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.

    Tuntutan lain mencakup audit independen terhadap anggaran DPR, revisi total RKUHAP dengan melibatkan publik dan akademisi, penolakan kebijakan rekening pasif yang diambil alih pemerintah melalui PPATK, serta percepatan pengesahan UU perampasan aset.

    Ketua Umum PMII Cabang Ponorogo, Azizah Intan Qurotunnisa menyebut poin-poin itu sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial di masyarakat.

    “Kami tegaskan, mahasiswa punya peran sebagai agen kontrol, bertanggung jawab penuh mengaspirasikan suara rakyat, sekaligus menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat Ponorogo,” kata Azizah.

    Kehadiran Forkopimda dalam audiensi juga diapresiasi. Dialog yang berlangsung hangat itu mencerminkan pola komunikasi yang sehat antara mahasiswa, legislatif, dan unsur pemerintahan daerah. “Terima kasih kepada Forkopimda yang berkenan hadir sehingga komunikasi dengan mahasiswa lebih jelas,” tambah Dwi Agus.(Adv/End)

  • Muhammadiyah Jember: Kecemburuan Sosial Jangan Dibiarkan Tumbuh

    Muhammadiyah Jember: Kecemburuan Sosial Jangan Dibiarkan Tumbuh

    Jember (beritajatim.com) – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Jawa Timur, nenilai sejumlah aksi kerusuhan di berbagai lokasi baru-baru ini di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kalangan atas dan kalangan bawah atau kalangan pemimpin pemerintahan dengan rakyat.

    “Kecemburuan sosial jangan sampai dibiarkan terus tumbuh. Jangan sampai terjadi atau tampak kesenjangan status sosial di antara mereka yang berada dengan mereka yang berketerbatasan secara ekonomi, secara sosial, termasuk akses informasi,” kata Ketua PD Muhammadiyah Jember Aminullah El Hady, Kamis (4/9/2025).

    Aminullah berharap sensitivitas semua pihak ditingkatkan, termasuk tokoh formal di pemerintahan, terhadap yang dialami dan terjadi di tengah masyarakat. “Lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan, humanis, dalam menyikapi peristiwa atau keadaan,” katanya.

    Elite pejabat dan pemerintahan disarankan untuk bersikap lebih dewasa dalam berkomunikasi dan menghadapi keadaan.

    Aminullah mengingatkan, informasi atau pernyataan yang datang dari sosok yang dianggap tokoh berpotensi dianggap benar dan bahkan dianggao sebagai perintah. “Kami mengimbau para pimpinan, tokoh, atau yang ditokohkan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” katanya.

    Tantangan datang dari beragamnya informasi yang beredar di media sosial dan bisa diakses siapapun. “Siapa saja yang membaca seringkali kurang pandai untuk memfilter ya. Oleh karena itu saya setuju dengan ungkapan saring sebelum sharing,” kata Aminullah.

    Selain itu, Aminullah meminta kepada semua warga untuk menyimpan rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana umum dan milik pemerintah. “Itu juga bagian dari milik kita sebagai rakyat dan sebagai bangsa. Oleh karena itu mari kita pelihara sebagaimana milik kita, jangan dirusak,” katanya.

    Aminullah menyarankan para orang tua untuk selalu memantau putra-putri mereka saat berada di luar rumah. “Jangan sampai mereka mudah terbawa, terprovokasi, atau terhasut untuk ikut-ikut sesuatu yang bersifat destruktif,” katanya. [wir]

  • Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka. Cipayung plus yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut berdialog langsung kepada eksekutif dan legislatif demi menjaga kondusifitas daerah di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).

    Organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), audiensi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran DPRD. Dalam audiensi tersebut mereka sepakat bersama-sama menjaga kedamaian Banyuwangi.

    Turut hadir dalam kegiatan audiensi Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.

    Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah mengatakan, langkah ini merupakan sikap intelektual mahasiswa. Mereka ingin tetap kritis namun menjaga stabilitas daerah.

    “Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan, dan semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” kata Nasya.

    Dalam audiensi terdapat 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aspirasi. Beberapa di antaranya meminta pemerintah pusat mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta reformasi Polri, reformasi birokrasi, menuntut pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan DPR, serta berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi.

    Bupati Ipu pun mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. “Semua ini demi kebaikan dan masyarakat Banyuwangi. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.

    Dari 13 tuntutan mahasiswa yang disuarakan, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.

    Sementara Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan dan santun. Pihaknya berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

    “Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Made. [kun]