Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Duta Damai BNPT dan Unisla Perkuat Jejaring Pemuda untuk Kampanye Lawan Radikalisme

    Duta Damai BNPT dan Unisla Perkuat Jejaring Pemuda untuk Kampanye Lawan Radikalisme

    Lamongan (beritajatim-com) – Upaya mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan pemuda terus digalakkan. Duta Damai BNPT Jawa Timur bersama Universitas Islam Lamongan (Unisla) melakukan silaturahim dan audiensi untuk merancang sinergi kampanye damai di kalangan mahasiswa dan pemuda Lamongan.

    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rektorat Unisla tersebut, dihadiri Rektor Unisla Dr. Abdul Ghofur, Wakil Rektor III Dr. Winarto Eka Wahyudi, Ketua Duta Damai Jatim, Ahmad Reza beserta tim, serta perwakilan Bakesbangpol Lamongan.

    Ketua Duta Damai Jatim, Ahmad Reza, menegaskan bahwa generasi muda, perempuan, dan remaja menjadi kelompok paling rentan untuk menjadi target doktrinasi kelompok radikal.

    “Karena itu, kami mendorong kolaborasi dengan kampus-kampus di Lamongan untuk menyebarkan nilai perdamaian melalui media sosial maupun kegiatan edukatif,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).

    Reza menyampikan, pergerakan radikalisme saat ini tidak selalu tampak dalam bentuk serangan fisik, seperi serangan bom atau penyerangan secara langsung. Tetapi bisa menyusup lewat aksi-aksi anarkisme yang kerap ditunggangi kepentingan tertentu.

    “Kami ingin membentengi generasi muda agar lebih kreatif, cerdas, dan tidak mudah terpengaruh,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Rektor III Unisla, Winarto, mengapresiasi inisiatif ini. Ia menyinggung pengalaman kampusnya yang pernah mendapati mahasiswa dan dosen terpapar paham radikal, hingga berurusan dengan aparat.

    “Sehingga untuk kolaborasi program ini kami sangat menyambut sekali, agar bisa terkoneksi dengan kampus kami. Kami menyambut baik niat kolaborasi dengan Duta Damai, kami harapkan kerja sama ini bisa berkelanjutan agar kondusifitas dan keamanan daerah bisa terwujud,” ucapnya

    Antusiasme juga ditunjukkan Rektor Unisla, Abdul Ghofur, yang berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kerja sama dengan Duta Damai, untuk membentengi generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa dari paparan paham radikal.

    “Sinergi seperti ini penting bagi keberlangsungan generasi muda yang sehat dari pengaruh radikalisme. Kami siap melanjutkan kerja sama ini,” tegasnya.

    Selain Unisla, sebelumnya Duta Damai Jatim juga telah melaukan audiensi dengan perguruan tinggi lain di Lamongan, termasuk Universitas Muhammadiyah Lamongan. [fak/aje]

  • UMJ Resmi Melepas Delegasi Atlet Pada POMNAS XIX 2025, Targetkan Medali Emas – Page 3

    UMJ Resmi Melepas Delegasi Atlet Pada POMNAS XIX 2025, Targetkan Medali Emas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi melepas delegasi atletnya yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX Tahun 2025 di Jawa Tengah, 19–27 September 2025. Acara pelepasan berlangsung di ruang rapat lantai 3 Gedung Rektorat UMJ, Rabu (17/09/2025).

    Dalam sambutannya, Wakil Rektor IV UMJ, Dr. Septa Candra, SH., MH., menyampaikan dukungan penuh kepada para atlet. Ia menegaskan bahwa DKI Jakarta menargetkan menjadi juara umum dalam ajang dua tahunan tersebut.

    “Semoga dari cabang olahraga voli dan pencak silat UMJ dapat meraih hasil yang baik. Karena dari hasil seleksi, saudara adalah yang terbaik, maka sekarang berikanlah yang terbaik. Kalau persiapannya sudah baik, tinggal takdir yang menentukan,” ujarnya memberi semangat.

    Dosen Pembina Olahraga UMJ, Dr. Doby Putro Parlindungan, M.Pd., AIFO, menambahkan bahwa keikutsertaan mahasiswa UMJ di POMNAS merupakan bagian dari strategi pengembangan potensi olahraga kampus. 

    Ia menjelaskan bahwa UMJ tidak hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, tetapi juga menyediakan pembinaan menyeluruh melalui unit kegiatan mahasiswa, pelatihan teknik dan taktik, serta fasilitas sport gym atau fitness center.

    “Kami selalu mempersiapkan mahasiswa agar terus berkembang, baik di ajang lokal, nasional, maupun internasional. Harapannya, prestasi mahasiswa UMJ semakin meningkat dan mendunia,” ungkapnya.

  • Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa menandai babak baru kebijakan fiskal Indonesia.

    Menkeu baru menekankan arah kebijakan fiskal yang lebih proaktif, adaptif, dan kolaboratif, ditopang lima program utama Kementerian Keuangan: perumusan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan kas dan risiko, serta transformasi kelembagaan.

    Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kemenkeu, 2025)Salah satu inisiatif paling strategis adalah kebijakan penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank nasional (Himbara dan BSI), berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia.

    Skema ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang lebih mengandalkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan obligasi pemerintah untuk menyerap dana masyarakat (Djohanputro, 2021).

    Dengan leverage minimal dua kali lipat, bank diminta memper-luas pembiayaan produktif ke sektor riil, sehingga transmisi fiskal dapat lebih cepat terasa pada perekonomian.

    CROWDING OUT EFFECT

    Kebijakan Menteri Keu-angan yang baru ini menghindarkan risiko crowding out effect, yakni kondisi ketika penerbitan surat utang pemerintah menyerap dana masyarakat secara besar-besaran sehingga mengurangi kapasitas sektor swasta dalam memperoleh pembiayaan (Blanchard & Johnson, 2013).

    Penempatan dana langsung di bank tidak menciptakan biaya bunga bagi pemerintah, melainkan menyediakan likuiditas murah yang dapat digunakan untuk mendorong ekspansi pembiayaan.

    Kecenderungan likuiditas yang relatif ketat di semester I/2025 perbankan di Indonesia tecermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,9% per Juni 2025 dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 86%—88% (86,40% per Juni; 88,16% tercatat Mei), menandakan ruang intermediasi yang tidak terlalu longgar meski masih ada kapasitas untuk ekspansi kredit.

    Kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya dana atau cost of fund (COF) lebih dari 100 bps. Akibatnya NIM makin tertekan sehingga bank cenderung meningkatkan pricing kredit yang mendorong kenaikan risiko penurunan kualitas kredit.

    Kebijakan untuk memasukkan dana pemerintah ke DPK perbankan ini menggeser risiko dari risiko likuiditas ke risiko kredit. Bank tidak hanya harus mengelola likuiditas, tetapi juga memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga.

    Jika leverage pembiayaan dilakukan tanpa perencanaan matang, potensi peningkatan non-performing financing (NPF) bisa menjadi ancaman, terutama bagi bank syariah yang segmentasinya banyak menyasar UMKM (OJK, 2023).

    Kebijakan Kemenkeu menyertakan BSI dalam program ini juga pilihan yang tepat karena industri perbankan syariah indonesia menunjukkan performa intermediasi yang solid sepanjang tahun 2025. Pada Juni 2025 di saat pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat menjadi 7,7% (YoY) dari bulan sebelumnya 8,43% (YoY), pertumbuhan pembiayaan bank syariah mampu tumbuh 8,37% bahkan pertumbuhan pembiayaan BSI tetap ‘double digit’ 13,93% (YoY).

    Dari pertumbuhan pembiayaan tersebut, hal yang lebih menggembirakan adalah pertumbuhan pembiayaan UMKM BSI mencapai 9% (YoY) jauh melampaui pertumbuhan pembiayaan UMKM perbankan nasional sebesar 2,18% (YoY). Penyaluran ke sektor UMKM menyumbang sekitar 16%—17% dari total pembiayaan bank syariah menandakan bahwa sebagian pembiayaan syariah diarahkan ke sektor produktif yang langsung menyerap lapangan usaha riil dan mendukung inklusi ekonomi mikro-UMKM.

    EKONOMI SYARIAH

    Terdapat beberapa alasan kebijakan ini sangat relevan dengan pengembangan ekonomi syariah: Pertama, transmisi fiskal-moneter bank syariah melalui bank syariah lebih efektif dibandingkan bank konvensional karena transmisi bank syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan bank konvensional. Setiap pembiayaan bank syariah wajib memiliki underlying asset, sehingga penempatan dana pemerintah lebih mungkin disalurkan langsung ke kegiatan riil (KNEKS, 2020).

    Belajar dari pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu mendukung stabilitas fiskal karena lebih berorientasi pada aset dan sektor produktif (Bank Negara Malaysia, 2021).

    Kedua, BSI dan bank syariah lain telah terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, green sukuk, serta ekosistem haji-umrah. Dengan adanya tambahan likuiditas pemerintah, bank syariah berpotensi memperbesar perannya dalam proyek strategis seperti pembiayaan UMKM halal, pesantren produktif, hingga investasi ramah lingkungan.

    Ketiga, daya saing dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

    Dana pemerintah dapat memperkuat daya saing bank syariah terhadap bank konvensional. Dalam konteks Indonesia, kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang memiliki asset under management (AUM) signifikan menjadi peluang besar untuk mem-perluas penetrasi keuangan syariah (PP Muhammadiyah, 2022).

    PELAJARAN PEN

    Kebijakan ini juga memiliki landasan historis. Pada masa pandemi Covid-19, bank syariah terbukti berhasil menyalurkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tingkat efektivitas yang relatif tinggi. Penyaluran pembiayaan diarahkan kepada UMKM dan sektor riil, sejalan dengan mandat syariah yang mengharuskan adanya underlying asset.

    Hasilnya, tingkat NPF industri perbankan syariah tetap terkendali, berkisar 3,08% pada 2021, relatif stabil dibandingkan tekanan sektor perbankan secara umum (OJK, 2021)

    Belajar dari pengalaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020—2022, kunci mitigasi risiko dalam penyaluran dana pemerintah oleh Himbara, termasuk BSI, terletak pada ketepatan sasaran sektor dan segmentasi pasar.

    Saat itu, dana PEN lebih efektif terserap ketika diarahkan ke sektor yang punya daya tahan tinggi, cepat rebound, dan menyerap tenaga kerja luas seperti UMKM pangan, agribisnis, dan kesehatan.

    Ke depan, dengan adanya kebijakan Menkeu baru, BSI perlu memastikan bahwa penyaluran likuiditas dari pemerintah bisa disalurkan ke ekosistem halal (misalnya agroindustri halal, pariwisata ramah muslim, dan industri makanan-minuman halal) karena sektor ini tidak hanya resilient tetapi juga memberikan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah domestik, serta maslahat yang lebih luas bagi umat.

    Dengan demikian, mitigasi risiko bukan sekadar menjaga NPF, tetapi juga menanamkan disiplin pada strategi target pasar yang sesuai maqashid syariah sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan fiskal baru yang menempatkan dana pemerintah di bank nasional adalah momentum penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Dengan basis aset yang jelas, pengalaman sukses menyalurkan PEN, serta potensi kolaborasi dengan ekosistem umat, bank syariah memiliki keunggulan unik dalam memastikan transmisi fiskal lebih produktif dan inklusif.

  • 7 Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung Nasional

    7 Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung Nasional

    Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi III DPR RI menetapkan 10 dari 16 calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) yang telah mengikuti
    fit and proper test.
    Keputusan Komisi III mencoret 6 calon hakim agung diketok dalam Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2025.
    Pada rapat tersebut, semua fraksi di Komisi III DPR RI mengungkapkan pandangan mereka terhadap para calon hakim agung.
    Setelah itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman, menanyakan apakah para forum menyetujui 10 calon hakim agung dan ad hoc HAM.
    “Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui?” kata Habiburrokhman, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Menjawab pertanyaan ini, semua anggota Komisi III DPR RI menyatakan setuju.
    Palu sidang pun diketok oleh Habiburrokhman sebagai simbol penetapan keputusan Komisi III DPR RI.
    Kamar Perdata
    1. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
    2. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
    Kamar Agama
    3. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
    4. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
    Kamar Pidana
    5. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
    Kamar Tata Usaha Negara
    6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
    Kamar Militer
    7. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI.
    Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
    8. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. – Hakim Pengadilan Pajak.
    9. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. – Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
    Ad Hoc HAM
    10. Dr. Moh Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
    Sementara itu, calon hakim agung dan ad hoc HAM yang dicoret Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:
    1. Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Banjarmasin. Ia merupakan hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
    2. Annas Mustaqim, Hakim Tinggi Badan Pengawas MA.
    3. Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu.
    4. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak.
    5. Agus Budianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
    6. Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Desakan-desakan dan Dukungan DPR terhadap Reformasi Polri Nasional 15 September 2025

    Desakan-desakan dan Dukungan DPR terhadap Reformasi Polri Nasional 15 September 2025

    Desakan-desakan dan Dukungan DPR terhadap Reformasi Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peristiwa demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 yang diwarnai kekerasan menjadi momentum munculnya desakan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    Mobil lapis baja Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga menyulut amarah publik.
    Sejak saat itu, gelombang tuntutan perubahan terus mengalir. Dari organisasi mahasiswa, ormas Islam, tokoh lintas agama, masyarakat sipil, hingga parlemen, suara yang menggaung sama: Polri harus direformasi agar kembali memperoleh kepercayaan rakyat.
    Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Handy Muharam menyuarakan hal itu usai bertemu Menteri Sekretaris Negara bersama lebih dari 30 organisasi mahasiswa di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    “Kami menyampaikan agar pemerintah segera melakukan reformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil,” kata Handy, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (5/9/2025).
    Seruan serupa datang dari Muhammadiyah. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai peristiwa di Senayan menegaskan bahwa reformasi Polri pasca-Orde Baru gagal.
    “Tragedi ini menegaskan bahwa reformasi Polri pasca Orde Baru telah gagal. Presiden harus segera memerintahkan investigasi independen terhadap seluruh pelanggaran,” tegas pernyataan pers yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Sabtu (30/8/2025).
    Busyro juga meminta adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri.
    “Mekanisme etik internal Propam tidak cukup dan hanya akan menutupi akuntabilitas. Pelibatan penyelidikan independen seperti Komnas HAM dan juga representasi masyarakat sipil perlu dilakukan,” katanya.
    Gelombang tuntutan semakin besar ketika tokoh-tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
    Bagi mereka, Polri harus direformasi menyeluruh—dari struktur organisasi, budaya kerja, hingga perilaku anggotanya. Aspirasi utama yang dibawa adalah pembentukan tim khusus atau komisi reformasi Polri.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar yang ikut hadir menyebut, aspirasi itu sejalan dengan gagasan Presiden.
    “Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” ujarnya.
    “Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” tambahnya.
    Desakan reformasi Polri yang dibawa GNB ke Presiden Prabowo Subianto adalah tuntutan yang berisi pembenahan menyeluruh kepolisian, agar kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat tak terjadi lagi.
    “Kami mengusulkan pembenahan utuh terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksesif yang dilakukan kepada rakyat,” kata salah satu tokoh dari GNB, Allisa Wahid, kepada Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).
    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai desakan itu tak berlebihan. Menurut mereka, praktik represif aparat memang sudah mendesak untuk dibenahi.
    “Tindakan represif ini bagian kebudayaan atau tidak? Kalau itu masih dipandang sebagai budaya, harus kita bereskan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Sabtu (13/9/2025).
    Anam menekankan perubahan mesti dimulai dari pendidikan.
    “Salah satunya adalah bagaimana membentuk kepolisian yang jauh lebih
    civilized
    . Oleh karenanya, bisa dicek di level kurikulum pendidikan, pentingnya mempertebal soal isu-isu hak asasi manusia dalam pendidikan di level kepolisian,” ujarnya.
    Senada, Komisioner Kompolnas Gufron menilai reformasi Polri harus disertai penguatan pengawasan.
    “Kritik masyarakat menyoroti masih kuatnya budaya kekerasan, penanganan unjuk rasa yang kerap dianggap represif, layanan publik yang belum optimal, hingga perilaku sebagian anggota yang menyalahi kode etik profesi,” kata Gufron.
    Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) Polri juga perlu diperbarui.
    “Dalam pandangan masyarakat, implementasi kerap dianggap represif, perlu evaluasi, dan koreksi. Apakah problemnya di instrumen, kapasitas anggota, atau dalam penerapannya,” ujarnya.
     
    Parlemen pun ikut menanggapi. Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang paling memahami kebutuhan reformasi kepolisian.
    “Saya kira presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan, TNI-Polri adalah alat negara ya,” kata Rudi, Jumat (12/9/2025).
    Rudi menekankan, semangat reformasi tidak boleh hanya berhenti di kepolisian. “Kalau reformasi, bukan hanya Polri, tapi semua lembaga tinggi negara, apakah itu legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif. Kalau reformasi, saya kira itu dalam rangka koreksi, perbaikan kinerja,” tuturnya.
    Anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil, bahkan meminta Presiden turun langsung.
    “Saran saya Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian,” katanya.
    Menurut Nasir, upaya reformasi sejatinya sudah berjalan sejak era Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto hingga kini di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia mengakui masih ada perilaku aparat yang melenceng dari harapan publik.
    “Bahwa masih ada perilaku yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, tentu bisa kita pahami,” kata Nasir.
    Ia menambahkan, setiap lima tahun Polri menyusun rencana strategis yang harus diawasi pemerintah. “Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mendukung pembentukan komisi reformasi kepolisian yang diusulkan GNB.
    “Kita mendukung rencana bapak presiden untuk melakukan reformasi institusi Kepolisian,” ujar Benny Kabur Harman seusai pertemuan bersama pihak Kejaksaan dan Kepolisian dan unsur lainnya di Mapolda Sulsel, Makassar, dilansir ANTARA, Jumat(12/9/2025).
    Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling mengerti untuk memperbaiki kondisi Polri.
    “Saya kira presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan, TNI-Polri adalah alat negara ya,” kata Rudi saat dihubungi, Jumat (12/9/2025).
    Di tengah derasnya desakan reformasi, isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mencuat. Namun, Istana memastikan kabar itu tidak benar.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo belum pernah mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR terkait pergantian Kapolri.
    “Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” kata Prasetyo, Sabtu (13/9/2025).
    Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Belum ada,” ujarnya.
    Meski dibantah, isu tersebut telanjur berkembang pasca-demonstrasi besar pada 28 Agustus 2025. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas mobil lapis baja Brimob, membuat publik mempertanyakan kepemimpinan Polri dan menuntut perubahan nyata.
    Dari pihak buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa organisasinya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, Gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.
    Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.
    Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan.
    Namun, dia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri tersebut.
    “Terlihat ada yang ingin menyerang institusi Kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, pesan Presiden RI di bioskop dan surat untuk menteri

    Politik kemarin, pesan Presiden RI di bioskop dan surat untuk menteri

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin menjadi sorotan, di antaranya tayangan di bioskop yang menampilkan pesan-pesan dan kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto, dan surat khusus dari Presiden Prabowo untuk menteri-menteri yang kena perombakan (reshuffle).

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Istana sebut pesan Presiden Prabowo di bioskop hal lumrah

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penayangan pesan pemerintah melalui pemanfaatan media publik, termasuk bioskop, adalah hal yang wajar sepanjang mematuhi ketentuan.

    Hal itu disampaikan di Jakarta, Minggu, menanggapi ramainya perbincangan publik soal penayangan video pendek berisi program-program terobosan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop baru-baru ini.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo beri surat terima kasih kepada menteri terkena “reshuffle”

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan surat ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang terkena perombakan (reshuffle).

    Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Minggu (14/9) malam, Teddy menuturkan dirinya bertemu dengan kelima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas itu, untuk memberikan surat dari Presiden Prabowo tersebut.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Gubernur Jabar sampaikan pesan di Rapat Paripurna Hari Jadi Karawang

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah pesan tentang pembangunan dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-392 Kabupaten Karawang di ruang rapat paripurna DPRD Karawang, Minggu.

    “Pembangunan di Karawang kini berkembang cukup pesat. Karawang sebagai pusat industri di Jawa Barat, daerahnya harus tertata dengan baik,” kata Dedi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Karawang, di Karawang.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Muhaimin pacu semangat dan komitmen pimpinan DPRD PKB se-Indonesia

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memacu semangat dan anggota DPRD Fraksi PKB se-Indonesia, utamanya pimpinan, dalam rapat koordinasi (rakor) di Jakarta, Minggu.

    Cak Imin, begitu ia akrab disapa, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja, kepekaan, serta optimalisasi peran legislatif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Anggota Fraksi PKB di seluruh DPRD diingatkan untuk tidak mengkhianati amanah rakyat.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pemuda Muhammadiyah apresiasi kinerja Polri cegah konflik horizontal

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus.

    Dzulfikar menilai langkah taktis kepolisian mampu mencegah potensi konflik horizontal dan tindakan anarkistis yang lebih besar, meski aksi-aksi tersebut diwarnai tragedi yang menelan korban jiwa.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemuda Muhammadiyah apresiasi kinerja Polri cegah konflik horizontal

    Pemuda Muhammadiyah apresiasi kinerja Polri cegah konflik horizontal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus.

    Dzulfikar menilai langkah taktis kepolisian mampu mencegah potensi konflik horizontal dan tindakan anarkistis yang lebih besar, meski aksi-aksi tersebut diwarnai tragedi yang menelan korban jiwa.

    “Kami mengapresiasi kinerja Polri terutama dalam penanganan aksi demo yang terjadi. Meski ada tragedi memilukan, kerja-kerja taktis Polri dalam menghadapi aksi yang ditunggangi banyak kepentingan tetap bisa dikendalikan dengan baik,” kata Dzulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia ini menyebut eskalasi kerusuhan di sejumlah kota menunjukkan adanya infiltrasi agenda politik dari pihak-pihak tertentu. Menurutnya, dalam kondisi tersebut Polri tetap berhasil menjaga situasi agar tidak semakin memburuk.

    “Kerusuhan yang terjadi jelas sudah disusupi agenda politik, bukan lagi semata tuntutan rakyat. Di titik inilah kita melihat kerja Polri patut diapresiasi karena mampu menjaga agar kondisi tidak semakin memburuk,” ujarnya.

    Dzulfikar juga menyoroti respons cepat Polri dalam menangani dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum anggotanya. Ia menilai proses hukum terhadap kasus polisi yang menabrak pengemudi ojek online berjalan transparan dan memberi kepastian hukum.

    “Kami melihat Polri juga sigap menindak anggotanya yang bertindak di luar SOP. Contohnya kasus polisi yang menabrak ojol bisa ditangani dengan cepat dan transparan. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Dzulfikar mendorong Polri untuk menuntaskan penyelidikan terhadap aktor intelektual atau dalang kerusuhan demi memastikan tragedi serupa tidak terulang.

    “Kami mendorong Polri segera menuntaskan penyelidikan atas dalang kerusuhan yang menelan korban jiwa. Namun di sisi lain, kami berharap Polri bisa tegas membebaskan demonstran yang agenda perjuangannya tulus untuk memperbaiki kinerja pemerintahan,” ucapnya.

    Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

    “Pemuda Muhammadiyah mengajak semua elemen untuk tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Mari kita dukung setiap kebijakan negara yang bertujuan mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa,” tutur Dzulfikar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Syariah Matahari Diluncurkan, Muhammadiyah Sulsel: Belum Ada Instruksi Mengalihkan Seluruh Dana Persyarikatan

    Bank Syariah Matahari Diluncurkan, Muhammadiyah Sulsel: Belum Ada Instruksi Mengalihkan Seluruh Dana Persyarikatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Muhammadiyah mendirikan Bank Syariah Matahari. Muncul spekulasi seluruh dana milik persyarikatan Muhammadiyah yang ada di bank lain akan dialihkan.

    Namun hal itu dibantah Kepala Biro Humas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Hadi Saputra. Ia mengatakan, pihaknya menjaga kehati-hatian.

    “Tapi tidak ada instruksi pengalihan secara total ya, prinsip Muhammadiyah adalah kehati-hatian, jadi tidak serta merta juga mau difokuskan di satu bank,” kata Hadi kepada fajar.co.id, Sabtu (13/9/2025).

    Hadi mengungkapkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel sendiri belum memindahkan dananya. Salah satu alasannya, karena Bank Syariah Matahari belum ada cabang di Makassar.

    “Setahu saya belum. Karena memang belum ada cabang di Makassar,” terangnya

    Apalagi, kata dia, dana tersebut bukan milik perorangan. Tapi milik umat.

    “Dana Muhammadiyah ini bukan dana milik perseorangan, tapi dana umat, yang mesti dikelola secara hati-hati,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulawesi Selatan ini.

    Di sisi lain, ia mengatakan, kehadiran Bank Syariah Matahari adalah langkah awal yang penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah Muhammadiyah.

    “Sekaligus menunjukkan komitmen persyarikatan dalam membangun kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

    Bank Syariah Mandiri diketahui menargetkan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Statusnya belum bank umum.

    “Meski Bank Syariah Matahari yang baru dilaunching saat ini masih berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), belum berstatus sebagai bank umum,” ujarnya.

  • Pakar UMY sebut menteri baru harus hindari pernyataan kontroversial

    Pakar UMY sebut menteri baru harus hindari pernyataan kontroversial

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung Sulaksono menilai menteri baru hasil reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu kontroversi.

    “Kemampuan komunikasi politik dan ‘public speaking’ harus terus ditingkatkan,” ujar Tunjung Sulaksono dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.

    Tunjung menekankan reshuffle yang mengganti lima menteri merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons ketidakpuasan publik, termasuk desakan dari gerakan “17+8” yang menuntut perbaikan kinerja pemerintah dan transparansi.

    Menurut dia, menteri baru tidak hanya perlu menampilkan kinerja optimal, tetapi juga segera mengambil langkah-langkah strategis yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

    “Menteri baru harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik,” kata Tunjung.

    Ia menekankan pentingnya program-program “quick wins” dalam 100 hari pertama masa jabatan, khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

    Dari perspektif ilmu pemerintahan, Tunjung menyebut ada tiga alasan utama reshuffle dilakukan yakni terkait kinerja, politis, dan yuridis.

    Pertama, pergantian menteri bisa karena kinerja yang dinilai belum maksimal, terutama di sektor krusial. Kedua, reshuffle merupakan respons politis untuk meredam ketegangan akibat kontroversi atau ketidakpuasan publik terhadap pejabat tertentu.

    Ketiga, faktor yuridis, termasuk kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya, turut mempengaruhi keputusan Presiden.

    “Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sendiri menyatakan salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejolak demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu,” ujar Tunjung.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar nilai perombakan kabinet untuk tingkatkan kepercayaan publik

    Pakar nilai perombakan kabinet untuk tingkatkan kepercayaan publik

    “Karena beban pekerjaan yang diemban presiden sangat banyak, maka ia diberi hak untuk memilih menteri yang dianggap tepat,”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Pakar politik sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Dr Sufyanto MSi menilai perombakan kabinet merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik.

    Sufyanto menyatakan konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dan merupakan Hak Konstitusional Presiden.

    “Karena beban pekerjaan yang diemban presiden sangat banyak, maka ia diberi hak untuk memilih menteri yang dianggap tepat,” kata Sufyanto di Sidoarjo, Selasa.

    Ia memaparkan dari riset yang dilakukan lembaga riset yang didirikannya yakni The Republic Institute data menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Penurunan tingkat kepercayaan itu cukup drastis yakni data menunjukkan bahwa pada awal Januari lalu tingkat kepuasan publik sebesar 82 persen terhadap pemerintah sedangkan kini ada penurunan signifikan sebesar 11 persen yakni menjadi 71 persen.

    Menurut Sufyanto, publik menilai kinerja pemerintah dalam sektor ekonomi belum mampu menjawab keresahan warga sehingga pergantian menteri dapat dianggap sebagai upaya penyegaran.

    Selain itu, ia juga menyoroti dampak politik dari langkah ini dapat dimaknai sebagai cara pemerintah untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat.

    Ia menjelaskan bagi partai-partai pengusung langkah tersebut sekaligus dapat menjadi sinyal bahwa setiap kader yang diberi amanah untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan harus mampu bekerja maksimal sebab presiden dapat sewaktu-waktu menggantinya bila dinilai tidak optimal.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perombakan kabinet tidak bisa dianggap sebagai solusi instan. Ia menilai masyarakat akan terus menunggu apakah para menteri baru tersebut dapat mampu menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama.

    Ia mengingatkan apabila para menteri terpilih tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik maka gelombang protes dan ketidakpuasan publik berpotensi kembali muncul.

    Lebih jauh, ia menilai bahwa perombakan kabinet kali ini tidak serta-merta merupakan langkah awal persiapan Pemilu mendatang. Menurutnya, terlalu dini jika langkah ini dikaitkan dengan kepentingan elektoral.

    “Kalau pemilu masih lama, saya melihat perombakan ini sebagai pemulihan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Sufyanto.

    Selain itu dari segi ekonomi, Sufyanto menilai penggantian posisi Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi merupakan hal yang cukup strategis karena kedua menteri pengganti dinilai terkait langsung dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Menurutnya, beban pajak, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga lapangan pekerjaan yang sulit diakses menjadi faktor yang menekan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.